<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/Screenshot_2023-12-10-16-19-06-721-edit_comandroidchrome-1964287057.jpg" alt="Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) saat latihan melakukan pemadaman api di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) saat latihan melakukan pemadaman api di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), menjadi proyek percontohan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) tingkat nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013457185/xavi-mengharapkan-pertandingan-yang-sangat-menarik-dan-dinamis-saat-barcelona-menjamu-girona">Xavi Mengharapkan Pertandingan yang Sangat Menarik dan Dinamis Saat Barcelona Menjamu Girona</a> "Kegiatan ini bukanlah perlombaan. Gerakan ini adalah gerakan&nbsp;sustainable&nbsp;yang akan berkelanjutan dari tahun 2021 saat pertama kali diluncurkan, nanti pada akhirnya di tahun 2024 akan kami berikan apresiasi," kata Tim Penilai Observasi Lapangan Pilot Project GKSTTB Nasional Nana Afrizal&nbsp;dalam keterangannya di Surabaya, Minggu. Ia menyampaikan Kota Surabaya merupakan lokasi ke-37 yang tengah dikunjungi sebagai proyek percontohan&nbsp;GKSTTB. &ldquo;Kedatangan kami di sini adalah melakukan observasi lapangan. Tujuannya untuk mendapatkan data aktual dan faktual di lapangan. Berapa jumlah rumah tangga yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) serta bagaimana peningkatannya. Kami akan datang ke rumah-rumah, apakah sesuai dengan yang dilaporkan,&rdquo; kata Nana. Oleh sebab itu ia berharap GKSTTB dapat terus berlanjut di setiap wilayah di Indonesia guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian rumah tangga dalam mengantisipasi maupun mengatasi kebencanaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013457206/ganjar-mahfud-janji-sediakan-17-juta-lapangan-kerja-baru-jika-menang-pilpres-2024">Ganjar-Mahfud Janji Sediakan 17 Juta Lapangan Kerja Baru Jika Menang Pilpres 2024</a> Pada kesempatan tersebut Kader Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran (Madagaskar) Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, terpilih menjadi proyek percontihan dalam GKSTTB Siaga Kebakaran Lingkungan di tingkat nasional. Hal itu tak lepas dari upaya penurunan kasus kebakaran, peningkatan kepemilikan APAR, serta peningkatan kepemilikan peralatan P3K di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya&nbsp;Rini Indriyani menyampaikan Pemkot Surabaya bersama TP PKK Kota Surabaya terlebih dahulu mengirimkan tiga program yang diajukan sebagai proyek percontohan ke Pemprov Jatim.&nbsp; Ketiganya ialah Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Perilaku Hidup Sehat, Keluarga Sehat Tangguh Bencana Peduli Lingkungan, dan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Siaga Bencana Kebakaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013457179/pln-electric-run-2023-diikuti-5000-pelari-bawa-semangat-running-the-new-spirit">PLN Electric Run 2023 Diikuti 5.000 Pelari, Bawa Semangat Running The New Spirit</a> &ldquo;Alhamdulillah, usulan ketiga kami yang diterima dan mendapat apresiasi hingga ke tingkat nasional. Ini menambah semangat dan&nbsp;keguyuban kami untuk bisa menjaga atau meminimalisir bencana yang ada di Kota Surabaya, khususnya kebakaran,&rdquo; katanya. Rini menjelaskan sejak awal TP PKK Surabaya telah berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk memberikan pelatihan simulasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran bagi ibu rumah tangga. "Kami memberikan pelatihan kepada para ibu rumah tangga sehingga bisa melakukan penanganan pertama jika terjadi kebakaran. Bahkan melalui Program Bunda PAUD, kami mengadakan simulasi tanggap kebakaran untuk anak-anak PAUD. Kami juga memberikan pelatihan simulasi kepada guru PAUD. Ini yang kami upayakan untuk bersama-sama menjaga lingkungan," katanya.

Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), menjadi proyek percontohan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) tingkat nasional.

Kota Surabaya Jadi Proyek Percontohan GKSTTB Tingkat Nasional 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/psel-surabaya.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Presiden Jokowi saat peresmian instalasi PSEL Benowo, Surabaya, kemarin (6/5). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Presiden Jokowi saat peresmian instalasi PSEL Benowo, Surabaya, kemarin (6/5). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Nanti kota-kota lain saya perintah untuk sudahlah tidak usah ruwet-ruwet, pakai ide-ide. Lihat saja di Surabaya, tiru, copy.” Dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, kemarin (6/5) Presiden Joko Widodo seolah mengirimkan pesan ke daerah lain bahwa mengolah sampah menjadi listrik bisa direalisasikan.  Ya, kemarin Presiden Jokowi meresmikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Benowo, Surabaya. PSEL atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) itu memiliki kapasitas 11 megawatt per hari. PSEL di Surabaya tersebut merupakan yang pertama beroperasi dari tujuh kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016.  Jokowi mengungkapkan, ide mengolah sampah menjadi energi listrik itu sejatinya jauh-jauh hari disampaikan. Tepatnya tiga tahun lalu. Sejumlah kelengkapan disiapkan. Mulai peraturan presiden (perpres) hingga peraturan pemerintah (PP).  Pengolahan sampah, kata presiden, sangat penting. Sebab, volume sampah terus bertambah besar seiring dengan perkembangan wilayah. Pada 2008, saat menjabat wali kota Solo, Jokowi sudah memikirkan pengelolaan sampah. Salah satunya, potensi untuk menghasilkan energi listrik. Namun, ketika itu rencana tersebut belum bisa terwujud.  Saat menjabat gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga berupaya merealisasikan gagasan tersebut. Namun, kondisinya sama. PSEL tidak terwujud. Nah, saat menjadi presiden, ide mengolah sampah menjadi listrik itu kembali dirancang. Jokowi menyiapkan dua kelengkapan. Yaitu, Perpres 16/2018 mengenai investasi dan Perpres 35/2018 mengenai tarif listrik. ”Keduanya untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi,” ujarnya.  Percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah berdasar Perpres 18/2016 dilakukan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Lalu, berdasar Perpres 35/2018, jumlah kota yang ditunjuk menjadi 12 kota. Tambahan lima kota adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.  Presiden Jokowi mengapresiasi kecepatan bekerja Surabaya yang bisa mewujudkan program tersebut. ”Yang lain masih maju mundur. Urusan masalah tipping fee, urusan masalah barang daerah. Saya acungi dua jempol untuk Pemerintah Kota Surabaya, baik wali kota lama maupun wali kota yang baru,” katanya.  Jokowi menyatakan, urusan sampah bukan sebatas mengolah sampah menjadi listrik. Lebih dari itu, hal tersebut menyangkut kebersihan kota. Sampah yang tidak mendapatkan penanganan optimal bisa menimbulkan masalah. Misalnya, pencemaran. Selain itu, sampah yang ditumpuk-tumpuk memicu persoalan baru seperti limbah air lindi. Persoalan itu ditemukan Jokowi saat berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Air lindi merembes ke tambak.  Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan sejarah terbentuknya TPA Benowo. Wadah pengumpul sampah itu beroperasi sejak 2001. Luasannya mencapai 37,4 hektare (ha). Ketika itu volume sampah yang masuk mencapai 1.600 ton per hari.  Pemkot pun melakukan sejumlah langkah agar TPA Benowo tidak penuh. Pertama, menggalakkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Warga dilibatkan dalam pemilahan sampah. Dengan cara tersebut, pemkot mampu mengurangi volume kotoran yang masuk ke TPA Benowo. ”Berkurang sampai 20 persen,” jelasnya.  Langkah lain dilakukan bekerja sama dengan PT Sumber Organik (SO). Tujuannya, mengolah sampah agar cepat tuntas dan memiliki manfaat. Pembangunan PLTSa atau PSEL ditetapkan. Pengolahan sampah itu memakai teknologi gasifikasi.  Menurut Eri, kapasitas PSEL Benowo adalah 11 megawatt listrik. Yakni, 2 megawatt dari landfill gas power plant dan 9 megawatt berasal dari gasification power plant.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/05/2021/psel-dipuji-jokowi-eri-cahyadi-sampaikan-terima-kasih-kepada-risma/">PSEL Dipuji Jokowi, Eri Cahyadi Sampaikan Terima Kasih kepada Risma</a>  Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan ke Jawa Timur, Presiden Jokowi bertemu dan berdialog dengan nelayan dan pabrik pengelolaan makanan laut di Lamongan. Lawatan dimulai di Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan itu menjadi tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat. Secara khusus, Jokowi berdialog dengan nelayan setempat. ”Saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi,” tutur Jokowi.  Menurut presiden, produk-produk hasil perikanan Indonesia masih memiliki peluang yang sangat menjanjikan bagi pasar dunia. Namun, semua itu harus didukung dengan industri pengolahan yang baik.

Diresmikan Presiden Jokowi, PSEL Surabaya Jadi Percontohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/images-97.jpeg" alt="Realme Buds Air, wireless earphone terbaru dari Realme yang mirip AirPods 2 dari Apple. (Gizmochina)" width="100%">
<figcaption>Realme Buds Air, wireless earphone terbaru dari Realme yang mirip AirPods 2 dari Apple. (Gizmochina)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korea Selatan dilaporkan siap menyambut era jaringan seluler generasi keenam alias 6G dalam beberapa tahun mendatang. Sementara banyak negara justru belum bisa menikmati 5G termasuk Indonesia, Korsel disebut siap menjajal proyek percontohan 6G pada 2026.  Sebagaimana dilansir dari Gizmochina, Selasa (11/8), pemerintah Korsel dikatakan berencana meluncurkan proyek percontohan untuk jaringan 6G pada 2026. Generasi jaringan seluler yang akan datang disebut-sebut akan 50 kali lebih cepat dari 5G. Korsel berencana untuk mengkomersialkan layanan antara 2028 hingga 2030 menurut laporan dari Business Korea.  Awal pekan ini, Chung Sye-kyun, Perdana Menteri Korea Selatan, menyelesaikan strategi pemerintah untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan telekomunikasi generasi berikutnya pada pertemuan sains dan teknologi. Strateginya melibatkan pengembangan preemptive dari teknologi masa depan bersamaan dengan pengamanan paten standar dan bernilai tinggii.  Korsel berencana menginvestasikan KRW 200 miliar atau berkisar Rp 2,4 triliun selama lima tahun untuk proyek ini. Pra persiapan proyek ini dilaporkan akan mulai tahun depan untuk mengamankan teknologi 6G dasar.  Persiapan dimulai dengan mendorong 10 tugas strategis di 6 area utama yang meliputi hyper-performance, hyper-bandwidth, hyper-precision, hyper-space, hyper-intelligence, dan hyper-trust. Proyek ini dilaporkan bertujuan untuk mencapai kecepatan transmisi data satu terabyte-per-detik, yang lima kali lebih cepat dari 5G, dan mengurangi latensi hingga sepersepuluh dari layanan 5G, hingga 0,1 ms untuk layanan nirkabel.  Pemerintah juga berencana membuat jaringan 6G tersedia hingga 10 km di atas permukaan tanah. Setelah mengamankan infrastruktur dan teknologi pendukung, pemerintah akan memulai pilot project 6G pada 2026 yang juga akan menjangkau aplikasi yang luas di berbagai industri seperti perawatan kesehatan, mobil self-driving, dan pembangunan smart city.

Korea Selatan Persiapkan Proyek Percontohan 6G pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pulau-dewata-1.jpg" alt="Ilustrasi Pulau Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pulau Bali/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Kawasan Nusa Dua, Bali, direncanakan menjadi proyek percontohan penerapan program cleanliness, health, and safety (CHS) untuk destinasi wisata normal baru. Kawasan Nusa Dua dipilih karena lokasinya yang strategis dan merupakan area eksklusif sehingga dapat dengan mudah dilakukan pengawasan. Di Nusa Dua juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung mulai dari akomodasi, amenitas, bahkan rumah sakit berskala internasional.  ”Saat ini, kita fokus pada penyiapan new normal sebagai persiapan menyambut kembali turis. CHS itulah yang kita siapkan. Kami optimistis bisa menyambut wisatawan dengan pengalaman yang baru dan menarik,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya seperti dilansir dari Antara pada Jumat (5/6).  Nia mengatakan, sejak awal, pemerintah berkomitmen dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk penyiapan protokol tatanan kenormalan baru pariwisata dan ekonomi kreatif.  ”Sebelum membuka destinasi, kita perlu membangun rasa percaya diri agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Dan di sini langkah-langkahnya,” jelas Nia.  Dalam program tersebut, Kemenparekraf membagi dalam dua tahapan yaitu Gaining Confidence dan Appealing. Gaining Confidence dimulai dari penyiapan protokol CHS yang nanti dikemas melalui video tutorial yang menarik dan buku panduan yang mudah dimengerti bagi pemangku kepentingan pariwisata seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, dan lainnya.  Kemudian dilanjutkan dengan tahap, training, simulasi, publikasi, kampanye, serta aplikasi penerapan CHS. Sementara itu, dalam tahap Appealing, Kemenparekraf akan menjalankan sejumlah program seperti Mega Famtrip dengan melibatkan key opinion leader (KOL), media serta travel agent (TA) dan tour operator (TO). Selain itu, membuat joint promotion dengan membuat paket tur bersama airlines dan TA/TO serta menyiapkan penyelenggaraan kegiatan MICE dalam skala kecil.  ”Namun kami tekankan bahwa pembukaan destinasi bergantung atas keputusan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan pemerintah daerah. Karena setiap destinasi tentu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda,” ujar Nia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

Nusa Dua Bali Jadi Proyek Percontohan Destinasi Wisata Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemprov-jateng-denmark-sepakat-olah-limbah-menjadi-energi-terbarukan_m_164249.jpeg" alt="OLAH LIMBAH: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kanan) bersama perwakilan dari Kedubes Kerajaan Denmark dalam acara groundbreaking Proyek Percontohan ESP 3." width="100%">
<figcaption>OLAH LIMBAH: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (dua dari kanan) bersama perwakilan dari Kedubes Kerajaan Denmark dalam acara groundbreaking Proyek Percontohan ESP 3.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menggelar groundbreaking Proyek Percontohan 'The Environmental Support Programme Phase 3' (ESP 3), Senin (23/10), di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jateng, Semarang. Melalui video-konferens dengan pemerintah Kabupaten Klaten dan Jepara, acara groundbreaking ditandai dengan penekanan bel yang dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan perwakilan dari Kedubes Kerajaan Denmark selaku mitra dalam proyek ini. ''Dengan adanya ESP 3 ini, kita harapkan adanya pemanfaatan limbah atau sampah menjadi renewable energi,'' tutur Ganjar dalam pidatonya. Politisi PDI-P itu berharap proyek serupa dapat meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Proyek Percontohan ESP 3 ini sendiri meliputi pembangunan PLTS di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Metana di TPA Jatibarang, Semarang; Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Aren di Kabupaten Klaten; dan Pembangunan Fasilitas Refise Derived Fuel TPA Tritih Lor di Kabupaten Cilacap. Groundbreaking proyek di Kabupaten Cilacap sendiri sudah dilakukan pada 13 Oktober 2017 lalu. ''Seluruh proyek ini semata-mata bertujuan untuk terwujudnya era baru perekonomian di Jawa Tengah di bidang lingkungan dan energi,'' lanjut Ganjar. ESP 3 dilaksanakan tahun 2013 dan ditargetkan untuk selesai pada 2018. Penandatangan komitmen sendiri dilakukan oleh Martin Bille Hermann, Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia dan Pemprov Jateng pada tanggal 13 Februari 2017.

Pemprov Jateng-Denmark Sepakat Olah Limbah Menjadi Energi Terbarukan