<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG-20230522-WA0003_3-2268478061.jpg" alt="Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful." width="100%">
<figcaption>Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (MTI Kepri) berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelesaikan tiga proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak. &rdquo;Sebaiknya Kemenhub segera menuntaskan pembangunan tiga pelabuhan mangkrak di Kepri,&rdquo; kata Ketua MTI Kepri Syaiful seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (22/5). Dia menyayangkan pembangunan tiga pelabuhan di Kepri yang sudah menelan dana APBN ratusan miliar rupiah itu terbuang sia-sia. Sebab, hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Padahal jika pelabuhan tersebut dapat dituntaskan, menurut dia, akan berdampak positif sekaligus memberikan efek ganda terhadap perekonomian di Kepri. Khususnya, daerah jangkauan di sekitar pelabuhan tersebut. &rdquo;Perekonomian daerah meningkat, berbagai usaha akan hidup, juga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar,&rdquo; ujar Syaiful. Tiga pelabuhan yang dibangun Kemenhub di Kepri, yaitu Pelabuhan Internasional Berakit di Kabupaten Bintan dengan dana yang sudah terserap sebesar Rp 85 miliar. Kemudian Pelabuhan Internasional Dompak di Kota Tanjungpinang dengan dana yang sudah terserap Rp 121 miliar. Sedangkan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kabupaten Karimun dengan dana yang sudah terserap Rp 200 miliar. &rdquo;Status ketiga pelabuhan itu kini terbengkalai,&rdquo; ucap Syaiful. Lebih lanjut Syaiful menyampaikan, saat ini kondisi ketiga pelabuhan itu makin memprihatinkan. Interior bangunan rusak parah bahkan ambruk. Sekeliling pelabuhan dikelilingi semak belukar akibat tak terurus. &rdquo;​Banyak masyarakat Kepri minta kami (MTI) menyuarakan hal ini dengan harapan didengar langsung pemerintah pusat,&rdquo; sebut Syaiful. Syaiful menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dituntaskan hingga dapat dioperasionalkan, akan menjadi kado manis dari Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya untuk masyarakat Kepri, yang merupakan penghuni pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan enam negara tetangga.

Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berharap Kemenhub selesaikan 3 proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak

MTI Harap Kemenhub Selesaikan Tiga Proyek Pelabuhan Mangkrak di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/proyek-Pelindo-III-3.jpeg" alt="TETAP BERJALAN: Pelindo III memastikan empat proyek investasinya tetap berjalan. (Pelindo III for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TETAP BERJALAN: Pelindo III memastikan empat proyek investasinya tetap berjalan. (Pelindo III for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memastikan kegiatan investasi tetap berjalan di tengah pandemi virus korona. Kepastian itu ditandai dengan tetap berjalannya empat proyek investasi besar yang dimiliki oleh Pelindo III.  Berjalannya proyek tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi pengangguran akibat terhentinya proyek. Lantas proyek investasi itu dikerjakan dengan menerapkan protokol penanganan Covid-19 yang sangat ketat.  Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan, pihaknya menyeleksi secara cermat dan ketat, proyek-proyek di Pelindo III yang harus dihentikan akibat adanya pandemi. Dia menegaskan proyek yang tetap berjalan dapat menghindari pengangguran yang meluas.  “Kami berhitung dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan dan pemulihan ekonomi. Proyek yang tetap berjalan, bukan semata-mata hanya untuk mengejar target, tapi juga memberikan perlindungan bagi para pekerja operasional supaya tidak kehilangan pekerjaan di dalam situasi sulit dan menjaga supaya ekonomi tetap bergerak di proyek yang dimungkinkan. Untuk itu, kami menerapkan protokol yang sangat ketat dalam bekerja, terutama menyangkut protokol pandemi Covid-19,” kata Doso Agung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/proyek-Pelindo-III-2-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERSANDAR: Dua kapal pesiar terlihat bersandar di pelabuhan Pelindo III. (Pelindo III for JawaPos.com)  Investasi dan proyek yang tetap berjalan antara lain adalah peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya kapal pesiar. Langkah tersebut merupakan upaya Pelindo III dalam mendukung program pemerintah untuk mendongkrak jumlah pariwisata melalui jalur laut khususnya dengan kapal pesiar ketika nantinya pandemi Covid-19 berakhir. Proyek wisata maritim di Bali yaitu Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) ditargetkan dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur terintegrasi di Pelabuhan Benoa, sehingga semakin memperkuat sektor pariwisata Bali secara keseluruhan. Saat ini, proses desain dan perijinan masih terus berjalan.  Doso Agung menambahkan, pihaknya menggandeng sejumlah stakeholder untuk membangun Bali Maritime Tourism Hub. "Kami menggandeng sejumlah pihak seperti BUMN yang terlibat dalam pariwisata, logistik, energi, Kemenparekraf, BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta swasta untuk bersinergi bersama membentuk komunitas dan membangun Bali Maritime Tourism Hub," paparnya.  Di area seluas 128 hektar BMTH tersebut, akan diatur tata ruang yang ada di pelabuhan dengan memisahkan lokasi pelabuhan sesuai kebutuhan dan membaginya menjadi lokasi kapal pesiar, lokasi peti kemas, terminal curah cair, lokasi untuk UMKM, dan lain-lain untuk meningkatkan pariwisata maritim.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/proyek-Pelindo-III-1-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TETAP BERJALAN: Salah satu lokasi Pelindo III yang sedang berjalan. (Pelindo III for JawaPos.com)  Proyek lain yang tetap berjalan adalah Terminal Gilimas di pulau Lombok NTB adalah terminal untuk sandar kapal pesiar yang dibangun untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan di Pulau Lombok NTB. Proyek ini dibangun untuk mendukung pembangunan sirkuit Mandalika hingga rencana pelaksanaan event motoGP, nantinya terminal Gili Mas adalah salah satu pintu masuk wisata melalui jalur laut.  “Progres pembangunan fisik dermaga sepanjang 440 meter, terminal penumpang dengan kapasitas hingga 1.500 orang, dan fasilitas pendukungnya telah selesai 100 persen. Dengan demikian, wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar. Hal tersebut tentu menambah keamanan dan kenyamanan penumpang,” terang Dirut Pelindo III.  Proyek berikutnya yang berjalan adalah pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo NTT, merupakan pelabuhan khusus logistik pertama di wilayah Labuan Bajo. Terminal ini dilengkapi sejumlah fasilitas di antaranya dua dermaga utama yaitu dermaga multipurpose dengan kapasitas kapal hingga 25 ribu DWT dan dermaga curah cair dengan panjang 120 meter.  Pelabuhan hasil kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/03/05/2020/pelindo-iii-catatkan-pertumbuhan-arus-kapal-dan-petikemas/">Pelindo III</a> tersebut dibangun dengan kapasitas petikemas hingga 100 ribu Twenty-Foot Equivalent Units (TEUs) dan untuk curah cair hingga 1,5 juta ton/tahun.  “Sampai saat ini sedang dilakukan proses pelelangan, dan setelah ditentukan pemenang lelang, kami langsung kebut pelaksanaan pembangunan dan yakin dapat diselesaikan tahun ini. Semua investasi yang dilakukan oleh Pelindo III dengan demikian bisa memberikan dampak kebangkitan pariwisata maritim Indonesia di mata dunia, dan kami selalu memandang optimis ke depan agar ketika virus Covid-19 sudah terlewati, kita bisa buka lapangan kerja, infrastruktur bisa berjalan dan ekonomi kembali pulih,” pungkas Doso Agung.  Sementara itu, peran Pelindo III dalam menjaga ketahanan energi nasional khususnya pasokan LNG untuk provinsi Jawa Timur, saat ini juga terus digarap bersama PT PGN di Terminal Teluk Lamong (TTL) dan telah mencapai progress 90%. Diharapkan fasilitas tersebut dapat beroperasi pada bulan Juni 2020. Beroperasinya terminal LNG tersebut akan membuat produktivitas industri di Jawa Timur akan bangkit kembali bertepatan meredanya pandemi Covid-19.

Pelindo III Pastikan Proyek Investasi Tetap Berjalan di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pelabuhan-teluk-tapang-terbengkalai-butuh-investasi-rp-600-miliar_m_169830.jpeg" alt="Rombongan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>Rombongan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, Selasa (21/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), pembangunannya telah rampung sejak Mei 2017. Namun, akses jalur transportasi darat menuju pelabuhan masih sangat tidak layak. Akibatnya, sampai hari ini pelabuhan yang disebut-sebut bakal menandingi Teluk Bayur itu belum bisa dimanfaatkan. Bahkan untuk bisa beroperasi, masih butuh anggaran ratusan miliar rupiah lagi untuk menuntaskan jalan menuju teluk Tapang. Selasa (21/11) ini, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama jajaran OPD terkait menyambangi kawasan teluk Tapang dengan menaiki kapal dari Dermaga Air Bangis. Tampak dalam rombongan wakil gubernur antara lain Kepala Dinas PUPR Fathol Bari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala KSOP Teluk Bayur Nazarwin, Kepala Dinas Kelautan, perwakilan Lantamal II Padang, serta sejumlah unsur Forkompimda Sumbar. Hampir seharian Nasrul Abit yang didampingi Bupati Pasaman Barat Syahiran mengitari kawasan Teluk Tapang, termasuk meninjau akses jalan menuju pelabuhan dan kawasan tambang biji yang luasnya mencapai 100 hektare. Syahiran mengatakan, sejak mulai dikerjakan pada 2006 atau sekitar 11 tahun lalu, proses pembangunan fisik Teluk Tapang telah menghabiskan dana sebesar Rp 200 miliar. Kini untuk merampungkan akses menuju Teluk Tapang dari jalan raya dengan panjang mencapai 42 kilometer (km), membutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar. "Sekitar 37 km plus 8 unit jembatan lagi yang perlu dituntaskan. Kami sudah berulang kali sampaikan ini pada kementerian terkait, tapi sampai hari ini belum mendapat jawaban pasti. Untuk melanjutkan pembangunan tentu tidak bisa dengan APBD kabupaten maupun provinsi karena biayanya terlalu besar," papar Syahiran di depan Nasrul Abit di Pelabuhan Teluk Tapang. Padahal jika pelabuhan cepat dioperasikan, justru akan meringankan kerusakan jalan nasional menuju Teluk Bayur. Sebab rutinitas truk sawit yang biasa diangkut dari Pasaman Barat tidak mesti ke Padang lagi, dan cukup Pelabuhan Teluk Tapang. Sejauh ini, perusahaan tambang biji besi telah menanamkan investasi sebesar Rp 10 miliar sejak 2006 dan sudah membantu pembangunan jalan sepanjang 9 km. "Jika akses ini cepat beroperasi, diyakini geliat investor akan lebih cepat di Pasaman Barat," jelas Syahiran. Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari justru menyebutkan, kebutuhan dana untuk membangun jalan ke Teluk Tapang lebih dari Rp 400 miliar. Sedikitnya, pembangunan akses jalur darat ini membutuhkan dana sebesar Rp 600 miliar dari jalan raya hingga mencapai ke pelabuhan. "Tahun 2018 akan dibangun sepanjang 2,5 km dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 10 miliar," ujar Fathol. Sementara itu, Kepala KSOP Teluk Bayur Nazarwin menambahkan, izin operasional Teluk Tapang sudah selesai. Namun sesuai dengan standar pelabuhan, perlu dibangun infrastruktur perkantoran di sekitar pelabuhan, seperti kantor kesehatan pelabuhan, bea cukai, dan kantor cabang KSOP. "Kami akan dorong dari jalur laut, sekarang perwakilan KSOP teluk Bayur juga sudah ada di sini," sebutnya. Selanjutnya agar menjadi kawasan pelabuhan dan penyelenggara perlabuhan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, sebaiknya untuk status tanah yang sekarang masih pinjam pakai selama 20 tahun, diubah menjadi status lahan produksi terbatas. Setelah itu diubah statusnya menjadi kawasan pelabuhan. "Untuk pembangunan bisa juga dibantu oleh investasi, sebab sudah ada investor di sini," tuturnya. Nasrul Abit sendiri enginginkan agar Pelabuhan Teluk Tapang segera beroperasi. Sebab sudah terlalu lama pelabuhan berskala Internasional ini terbengkalai. "Pelabuhan ini sangat strategis untuk menunjang intensitas perdagangan. Tidak saja soal biji besi, dari pelabuhan ini nanti juga memudahkan aktivitas pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) yang selama ini harus diantar ke Pelabuhan Teluk Bayur," ucap Nasrul. Selain itu dengan terbukanya akses transportasi pelabuhan kelak, akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga Pasaman Barat segera keluar dari status ketertinggalan. "Masalah utamanya jalan. Itu yang akan kita tinjau dan segera kita usahakan secepatnya," pungkas Nasrul.

Pelabuhan Teluk Tapang Terbengkalai, Butuh Investasi Rp 600 Miliar