<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210215_192826_copy_800x600_1.jpg" alt="Salah satu menara (tower) milik PT Palapa Ring Timur yang dibakar KKB di Kabupaten Puncak. Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu menara (tower) milik PT Palapa Ring Timur yang dibakar KKB di Kabupaten Puncak. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gangguan keamanan di lokasi tower BTS 3 (B3) milik PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Puncak, dilaporkan sering terjadi. PTT mengonfirmasi, gangguan terhadap karyawan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas di <a href="https://www.jawapos.com/tag/papua/">Papua</a> itu berlangsung sejak tiga tahun lalu.  Pihak perusahaan melalui keterangan tertulisnya menyatakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-palapa-ring/">proyek Palapa Ring</a> Timur dimulai pada 2019. Bersamaan dengan itu, gangguan dari orang tak dikenal kerap terjadi. Bahkan, yang terbaru pada Kamis (3/3), delapan karyawan perusahaan dikabarkan tewas akibat serangan kelompok bersenjata.  ’’Sebelum ada kejadian (serangan), tower B3 pada kondisi proses perbaikan dalam rangka recovery jaringan telekomunikasi,’’ terang pihak humas PTT sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Jawa Pos kemarin (4/3).  Sampai kemarin, pihak PTT mengaku belum dapat meninjau langsung lokasi tower B3 lantaran terkendala cuaca. Karena itu, mereka belum bisa bicara lebih banyak terkait kepastian jumlah korban jiwa dan luka-luka. Termasuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kondisi-fisik-tower/">kondisi fisik tower</a> B3 pasca penyerangan.  Sebagai informasi, tower B3 berada di ketinggian di atas 3.000 mdpl. Aksesnya hanya bisa ditempuh menggunakan helikopter. Cuaca yang buruk saat ini menjadi penghambat tim evakuasi menuju lokasi tower tersebut. ’’Perusahaan mengupayakan yang terbaik demi memastikan keselamatan karyawan,’’ sebut pernyataan tertulis itu.  Di sisi lain, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga menambahkan, pihaknya telah mengevakuasi Pratu Heriyanto kemarin. <a href="https://www.jawapos.com/tag/prajurit-tni/">Prajurit TNI</a> itu mengalami luka tembak akibat serangan kelompok separatis teroris (KST) di Pos Koramil Dambet.  "Evakuasi Pratu Heriyanto didampingi Serka Wahidin menuju Timika dengan menggunakan pesawat Asian-One jenis PK-LTF," kata Aqsha. Prajurit yang mengalami luka tembak di bagian bawah leher itu sudah dibawa ke RSUD Timika.

Pekerjaan Palapa Ring Timur Kerap Diganggu KST sejak Awal Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menkominfo-sebut-indonesia-merdeka-internet-tahun-ini_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menggarap tol laut, kini pemerintah mulai menginisiasi 'tol langit'. Langkah itu diawali dengan pengajaran jarak jauh atau teleteaching yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dari Timika, Papua.  Dari sana Rudiantara memamerkan 'tol langit' kepada siswa yang tengah berada di Jakarta dan Pulau Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Teleteaching dengan 'tol langit' itu memanfaatkan sambungan internet cepat yang terhubung melalui jaringan serat fiber. Dengan medium itu, sambungan video dari Timika, Natuna, dan Jakarta terasa sangat lancar.  "Pemanfaatan infrastruktur jarigan serat siber itu diharapkan bisa mengakselerasi pemerataan kualitas pendidikan di tanah air," kata Rudiantara, Selasa (30/4).  Adapun teleteaching itu 90 guru SD di Kota Ranai, Kepulauan Natuna, dan Timika, Papua. Di Jakarta aktivitas dilakukan di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan.  Menkominfo RI Rudiantara menyebut, ada 150 ribu sekolah yang tersebar dari Sabang-Merauke. Namun, belum semuanya mendapatkan kualitas pendidikan yang merata. Karena itulah pengajaran jarak jauh atau teleteaching menjadi tidak terhindarkan.  “Ada 200 ribu lebih sekolah negeri. 90 ribu di antaranya belum terkoneksi internet cepat. Palapa Ring Barat dan Tengah sudah selesai 100 persen dan beroperasi sejak 2018. Untuk Palapa Ring Timur sudah mencapai 96 persen," sebutnya.  Lebih lanjut dia menuturkan, akhir pekan ini akan dimulai proyek Satelit Multifungsi yang khusus internet cepat. Kalau semua sudah beroperasi maka semua wilayah akan terkoneksi. "Insya Allah semua sekolah bisa menikmati internet cepat,” kata Rudiantara dalam sambungan video dari SDN Pomako, Timika, Papua.  Rudiantara menjelaskan, proyek Palapa Ring hadir untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam ketersediaan jaringan internet yang ke depannya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.  “Pemanfaatan jaringan Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kemenkominfo ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Termasuk salah satunya untuk penunjang dunia pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan pada Selasa ini,” imbuh Rudiantara dalam sambungan videonya.  Dia berharap dengan ketersediaan jaringan internet yang mengoneksi satu wilayah dengan wilayah lain dapat turut mendukung program pendidikan nasional. Program pengajaran maupun pendidikan untuk guru, dan murid dapat dilaksanakan tanpa tatap muka namun melalui koneksi jaringan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menkominfo Rudiantara saat pamer "Tol Langit" dari Timika, Papua kepada siswa sekolah di Jakarta dan Natuna,. Tol Langit itu merupakan sambungan internet cepat dari infrastruktur proyek Palapa Ring. (Istimewa)  Sebagai informasi, istilah tol langit adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa jaringan backbone serat optik Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Jaringan telekomunikasi terdiri atas Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.  Infrastruktur jaringan itu dibangun oleh operator telekomunikasi dan satelit komunikasi High Troughput Satelite (HTS) milik pemerintah. Rencananya diluncurkan pada 2022.  Saat ini, proyek palapa ring barat dan tengah sudah selesai 100 persen. Sedangkan, paket Timur ditargetkan selesai pada semester pertama 2019.  Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menambahkan, tele-teaching diharapkan dapat menunjukan kepada masyarakat salah satu bentuk nyata dari manfaat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pendidikan di Indonesia.  “Kami mendukung pembangunan infrastruktur negeri. Khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia. Kami berharap kiranya kehadiran sambungan internet yang tersedia di Kepulauan Natuna dan Timika ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama untuk pendidikan melalui kegiatan Tele-teaching,” jelas Armand.  Untuk 3 proyek Palapa Ring, PT PII memberikan penjaminan untuk memberikan rasa aman bagi investor.  Menurut Armand, pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga sosial. Terutama pendidikan. Dengan adanya internet cepat berbasis serat fiber diharapkan bisa memeratakan kualitas pendidikan, mengatasi kekuarangan guru dan membuka akses informasi sampai ke pelosok.  “Dengan kehadiran internet cepat berbasis serat fiber yakni proyek palapa ring maka pengajaran jarak jauh menjadi sangat memungkinkan,” jelasnya.  Armand berharap program pengajaran jarak jauh yang digagas PT PII dengan Universitas Trilogi ini bisa direplikasi sehingga pengajaran dan pemerataan pendidikan bisa menjadi lebih cepat.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dari Timika Menkominfo Pamer 'Tol Langit'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhirnya-warga-kepulauan-sangihe-bisa-nikmati-akses-internet_m_.jpg" alt="Ilusrtrasi: pelayanan internet sudah tersambung di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara." width="100%">
<figcaption>Ilusrtrasi: pelayanan internet sudah tersambung di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di era saat ini internet sudah menjadi kebutuhan utama. Perkembangan informasi digital begitu cepat. Namun bagi sebagian orang, internet masih menjadi barang mahal. Pasalnya, terbatasnya infrastruktur yang mendukung adanya layanan tersebut. Kondisi itu dirasakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sudah bertahun-tahun menanti, akhirya masyarakat setempat bisa menikmati berselancar di dunia maya. Hal itu tidak terlepas dari peresmian proyek Palapa Ring oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani dan Menkominfo Rudiantara di Tahuna, Sangihe, Jumat (18/1). Dia mengatakan, pemerintahan selama empat tahun terakhir sangat fokus membangun Indonesia dari pinggir. Salah satu bentuk membangun dari pinggir yakni proyek Palapa Ring. Proyek tersebut membangun infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi. Proyek Palapa Ring dibangun dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini terbukti efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berutang. "Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,&rdquo; kata Sri Mulyani. Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, KPBU adalah salah satu instrumen untuk membantu kementerian dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, KPBU ini digawangi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). BUMN itu memberikan kepastian untuk pembayaran sehingga swasta bisa lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur. "Kalau harus menunggu kemampuan APBN itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan Proyek Palapa Ring. Dengan adanya KPBU dan Penjaminan dari PII maka sekarang ini sudah bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Ini merupakan wujud Nawa Cita membangun seluruh pelosok negeri,&rdquo; katanya. Dengan adanya internet di Kepulauan Sangihe, kini pelayanan pajak di daerah tersebut sudah bisa terkoneksi langsung dengan Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, beroperasinya proyek Palapa Ring Tengah menghadirkan akses internet cepat di 17 kabupaten/kota di 4 provinsi. Proyek Palapa Ring senilai Rp 1,38 triliun merupakan pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut. Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua di bidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII. Dia mengatakan skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar di Indonesia. "Misi kami adalah sebagai perusahaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dari titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia,&rdquo; kata Armand. Dia berharap kehadiran sambungan internet di Kepulauan Sangihe ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung aktivitas pemerintahan, pemerataan pendidikan, bahkan menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah-wilayah potensial. "Dengan beroperasinya Palapa Ring Tengah maka puskesmas bisa terhubung langsung dengan RS rujukan," ujarnya. Sebagai informasi, proyek yang bernilai&nbsp;Rp 1,38 triliun itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau&nbsp;public private partnership&nbsp;(PPP).&nbsp; Pembiayaan proyek ini dilakukan dengan skema availability payment yang memungkinkan pemerintah mengganti modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana&nbsp;universal service obligation&nbsp;(USO) atau 1,25 persen dari pendapatan perusahaan telekomunikasi.

Akhirnya Warga Kepulauan Sangihe Bisa Nikmati Akses Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-40-persen-proyek-palapa-ring-ditarget-beropeasi-akhir-2019_m_196310.jpeg" alt="Menkominfo menargetkan seluruh daerah sudah bisa mengakses internet melalui proyek Palapa Ring." width="100%">
<figcaption>Menkominfo menargetkan seluruh daerah sudah bisa mengakses internet melalui proyek Palapa Ring.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengebut proyek penyediaan layanan internet untuk sejumlah daerah pelosok. Upaya itu dikerjakan dalam proyek Palapa Ring itu ditargetkan tuntas pada akhir 2018. Dengan adanya Palapa Ring ini, akses komunikasi lewat seluler dan internet di seluruh daerah tidak terkendala lagi pada 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, proyek Palapa Ring ditargetkan rampung secara menyeluruh pada akhir tahun ini. "Untuk paket barat sudah selesai dan sudah dapat dioperasikan. Saat ini operator sudah memanfaatkan Palapa Ring paket barat," jelas Rudiantara di Jakarta, Kamis (15/3). Sementara itu, untuk wilayah tengah dan timur sedang dilakukan penuntasan. Proses pengerjaan tengah berlangsung. Harapannya proyek Palapa Ring itu bisa dimanfaatkan seluruh operator ke depannya. "Palapa Ring tengah dan di timur konstruksinya sudah 40 persen. Di sana yang paling susah," ujar Wakil Dirut PT PLN itu. Kendati demikian, Rudiantara memastikan proyek Palapa Ring akan tuntas di akhir tahun ini. "Diharapkan selesai semuanya akhir tahun&nbsp;dan 2019 diharapkan bisa beroperasi," ujarnya. Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama infrastruktur yang menambahkan konektivitas nasional dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dalam skema KPBU, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan beberapa alternatif dalam hal pembiayaan. Alternatifnya yakni Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP), Project Development Fund (PDF), serta credit guarantee (CG). VGF adalah dana jaminan yang diberikan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur. Dalam skema Availability payment, swasta membangun proyeknya sampai selesai. Setelah proyek ini beroperasi dan bisa diukur kinerjanya, pemerintah baru mulai membayarnya. Sementara credit guarantee adalah jaminan dari pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. Sri Mulyani menegaskan, Kemenkeu akan terus hadir dan memberikan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan lainnya kepada investor yang mau menggarap proyek infrastruktur di tanah air. Di tempat lain, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Armand Hermawan mengungkapkan, Palapa Ring Barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur,&rdquo; katanya. Palapa Ring Barat dilaksanakan dengan skema KPBU. Untuk pembayarannya menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment. Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). "PT PII memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerjasama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran makan PT PII akan melakukan penalangan pembayaran,&rdquo; tukasnya.

Baru 40 Persen, Proyek Palapa Ring Ditarget Beropeasi Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pii-berikan-penjaminan-tiga-proyek-palapa-ring_m_119987.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga proyek nasional di bidang telekomunikasi mendapat penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Persero. Tiga proyek tersebut disebut dengan proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly menuturkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 38/2015, proyek Palapa Ring Paket Timur, Tengah dan Barat telah diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII. &ldquo;Berdasarkan Perpres No 38, ada 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Proyek-proyek ini dapat diberikan penjaminan, Palapa Ring salah satunya,&rdquo; kata Shintya di Kantor Kemenkominfo Jakarta, Kamis (30/3). Untuk diketahui, Palapa Ring adalah proyek tulang punggung serat optik nasional dalam rangka pemerataan akses broadband atau jaringan servis internet di Indonesia, terutama daerah non-komersial. &ldquo;Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital,&rdquo; ujar Sinthya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara memastikan proyek Palapa Ring Paket Timur siap berjalan setelah financial close atau pembiayaan proyek terpenuhi hari ini. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan pernyaatan berlaku efektif Perjanjian Kerja Sama Proyek Palapa Ring Paket Timur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, Direktur Utama PT Palapa Timur Telematika Leon M. Kakisina, Direktur Utama PT PII Persero Shintya Roesly, dan Direktur PT Bank Negara Indonesia Putrama Wahju Setiawan. "Dengan financial closing maka Palapa Ring Timur dapat segera melanjutkan pembangunan untuk mencapai target penyelesai yang disepakati. Proyek ini nilai investasinya Rp 5,13 triliun dan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujar Rudiantara. Sekadar diketahui, selain proyek Palapa Ring, PII juga sudah menandatangani perjanjian penjaminan atas 13 proyek infrastruktur lainnya dengan total nilai investasi sekitar Rp 119 triliun. (iil/JPG)

PII Berikan Penjaminan Tiga Proyek Palapa Ring