<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/presiden-4087774679.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik Anies Baswedan yang menyebut adanya dugaan proyek strategis nasional (PSN) titipan dari pihak-pihak tertentu. Jokowi menantang Anies membuktikan pernyataannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ditunjuk saja proyek mana? Yang nitip siapa?" kata Jokowi usai menghadiri agenda Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi PSN yang diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu, apabila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013035368/banjir-bandang-terjang-new-york-kemlu-ri-nyatakan-tidak-ada-wni-jadi-korban">Banjir Bandang Terjang New York, Kemlu RI Nyatakan Tidak Ada WNI jadi Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Anies menjelaskan PSN secara subtansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara, jika disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa PSN potensial berubah menjadi tak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013035363/sekjen-kemnaker-sebut-sdm-unggul-sangat-diperlukan-hadapi-teknologi-ai"> Sekjen Kemnaker Sebut SDM Unggul Sangat Diperlukan Hadapi Teknologi AI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rujukannya rencana jangka panjang, turunannya rencana jangka menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Namun kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," pungkas Anies di Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritik Anies Baswedan yang menyebut adanya dugaan proyek strategis nasional (PSN) titipan.

Jokowi Tantang Anies Baswedan Buktikan Proyek Strategis Nasional yang Disebut Titipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PROYEK-MANYAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembongkaran kios di sepanjang Jalan Raya Manyar, Gresik, sejauh ini belum sepenuhnya selesai. Tim relokasi baru membongkar 55 kios di lokasi yang akan dilakukan pelebaran jalan proyek nasional itu. Rencananya, sterilisasi kios itu kembali dilakukan akhir Desember mendatang.  Berdasar pantauan di lapangan, bekas kios yang sudah dibongkar itu mulai diratakan. Ada sekitar 100 meter lahan yang sudah diratakan. Sementara itu, sisanya terlihat masih berdiri kios-kios. Meskipun, sebagian besar kios itu mulai dikosongkan pemilik.  Camat Manyar Zainul Airifin menyatakan, kelanjutan pembongkaran itu akan dilakukan akhir Desember. Sebab, pengerjaan pelebaran jalan akan dimulai Januari 2023. Setidaknya masih ada 144 kios yang belum dibongkar. ’’Nanti kondisional, apakah langsung disterilisasi langsung semua atau bertahap lagi. Tapi, jika bertahap, jedanya tidak lama,’’ ucapnya.  Zainul menyebutkan, tidak semua kios akan pindah ke tempat relokasi. Ada sejumlah pedagang yang memilih mencari tempat sendiri untuk berjualan. Tentu, hal itu pun kompensasinya berbeda. Di tempat relokasi itu nanti tersedia 68 stan.  ’’Para pedagang mendapat bantuan biaya kerohiman ongkos bongkar Rp 2 juta bagi pedagang yang mau direlokasi. Sedangkan pedagang yang memilih mencari tempat jualan sendiri diberi bantuan Rp 7,5 juta,’’ jelasnya.  Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN VIII Jawa Timur Sentot Wijayanto menyatakan, pekerjaan itu akan dimulai Januari nanti. Yakni, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.  Saat ini, lanjut Sentot, proyek pelebaran jalan tersebut sudah masuk proses lelang. Diharapkan, selama Januari, lelang tersebut bisa diselesaikan. Dengan demikian, akhir Januari pekerjaan sudah bisa dimulai. ’’Rencananya, pelaksanaan dimulai akhir Januari. Sekarang sudah lelang,’’ ujarnya.  Sebagaimana diketahui, BBPJN merencanakan pelebaran jalan itu dilakukan pada Januari 2023. Dengan begitu, sebelum waktu tersebut, tempat harus sudah steril. Rencananya, proyek pelebaran jalan itu dimulai pada Januari 2023.

Proyek Nasional Pelebaran Jalan Manyar Dimulai Akhir Januari 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/FLYOVER-ALOHA-TERDAMPAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di lahan terdampak flyover Aloha, Senin (14/11) mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo. Mereka meminta pemerintah memberikan ganti rugi bangunan yang terdampak proyek infrastruktur itu.  Adapun untuk lahan yang mereka tempati, bukan milik sendiri,. Namun, statusnya milik TNI-AL. Total ada 58 bangunan yang terdampak proyek nasional untuk yang diproyeksikan memecah kepadatan lalu lintas tersebut.  Budi Prasetyo, perwakilan pelaku usaha, ingin ada keberpihakan bupati Sidoarjo kepada para pelaku usaha di sana. Bupati harus memikirkan nasib mereka. Dikatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan flyover Aloha. ''Kami tidak memiliki lahan tersebut. Monggo kalau mau diambil. Tapi, tolong diperhitungkan kerugian kami. Dampak sosialnya seperti apa,’’ katanya.  Pelaku usaha lainnya, Sylvie Andini, menyatakan awalnya ada surat dari Primkopal Juanda yang meminta para pelaku usaha mengosongkan bangunan pada 30 Oktober. Sebab, segera dibangun flyover.  Pihaknya pun meminta diundur pada 30 November nanti karena belum siap. Namun, menurut dia, sampai saat ini belum ada kesepakatan. ”Kami minta ditunda karena sampai saat ini belum ada solusi,’’ katanya.  Dia ingin minggu ini dipertemukan dengan bupati Sidoarjo. Jika memang belum ada kesepakatan, pihaknya ingin pelaksanaan proyek diundur. ’’Kalau belum ada solusi, kami ingin diundur,’’ katanya.  Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan, proyek tersebut masuk proyek strategis nasional. Lahan yang terdampak adalah milik TNI-AL. Ternyata, saat ini masih ada ikatan antara Primkopal Juanda sebagai kuasa dari TNI AL dan UKM yang berjualan di bundaran Aloha.  Dalam perjanjian tersebut, ada satu klausul yang menyebut bahwa bila sewaktu-waktu lahan digunakan untuk negara, para penyewa memberikan tanah dan bangunannya tanpa menuntut ganti rugi. ”Di perjanjiannya ada seperti itu dan ditandatangani para pihak. Perjanjiannya mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak,’’ katanya.  Para pelaku usaha memang menanyakan apakah tidak ada pertimbangan ganti rugi. ”Kami sudah sampaikan terkait penyiapan lahan itu, kami sudah menyiapkan anggaran. Namun, ketika menyentuh lahan dari TNI-AL, kami tidak bisa melaksanakan ganti rugi. Karena sudah ada proses hibah antara TNI-AL dan Pemkab Sidoarjo,’’ jelasnya.  Namun demikian, dia menyebut bupati berupaya meringankan masalah yang dialami pelaku UMKM. Ada tiga solusi yang ditawarkan (selengkapnya lihat grafis). Jika para pelaku ingin audiensi dengan bupati dan pihak terkait, pihaknya juga siap membantu. ”Prinsipnya, kami akan kami fasilitasi,’’ ungkapnya.  Saat ini, rencana pembangunan flyover Aloha masih tahap penyiapan lahan. Para pemilik lahan diminta mengosongkan lahan secara mandiri maksimal pada 30 November mendatang. Sebab, rencananya, pembangunan fisik flyover Aloha dimulai Desember. P  royek senilai Rp 332 miliar itu akan digarap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penandatanganan kontrak sudah dilakukan. Rencananya, pengerjaan berlangsung selama 540 hari kalender. Targetnya, proyek tuntas pada 30 April 2024.  ---  3 SOLUSI DARI BUPATI UNTUK PELAKU USAHA TERDAMPAK FLYOVER ALOHA <ol> 	<li> Pemkab mengharapkan TNI-AL proporsional dalam mengembalikan sewa. Misalnya, sewa satu tahun dan tersisa lima bulan, sisa uang sewa dikembalikan kepada penyewa.</li> 	<li>Pemkab akan memberikan bantuan sosial ketika ganti rugi tidak bisa dilakukan karena terhalang aturan.</li> 	<li>Pemkab memberikan fasilitas bagi pedagang yang ingin melanjutkan berdagang di pasar daerah. Bisa di Pasar Waru atau Pasar Gedangan.</li> </ol> Sumber: Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono

Pelaku Usaha Terdampak Proyek Flyover Aloha Sidoarjo Minta Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/RELOKASI-MANYAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencana pelebaran jalan nasional, tepatnya di Jalan Raya Manyar, Gresik, terus berhalan. Saat ini, Pemkab Gresik sedang membangun tempat relokasi bagi para pelaku usaha atau pedagang yang terdampak pembebasan lahan di akses tersebut. Lokasinya, di lapangan di Desa Manyar, Sidomukti.  Akhir Agustus ini tempat relokasi tersebut ditargetkan selesai. Sejauh ini, Jalan Raya Manyar masih terlihat ramai. Kendaraan yang melintas cukup padat, ditambah kanan kiri sepeda motor terparkir. Maklum, di area tersebut, hanya ada tanah sejengkal dari jalan, kemudian langsung menuju ke kios atau warung-warung.  Nah, deretan kios atau warung itu akan dipindah ke lokasi yang baru dibangun itu. Jika dari tugu Manyar, mengarah ke selatan, masuk ke jalan kampung. Karena lokasinya masih dibangun, para pedagang masih beraktivitas seperti biasa di kiosnya masing-masing.  ’’Nanti pemindahannya menunggu lokasi lahan relokasi jadi,’’ ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Achmad Hadi.  Saat ini pengerjaan pembangunan tempat relokasi itu sudah dimulai. Fondasi-fondasi bangunan dikerjakan di sana. ’’Dari jadwal tim relokasi, bangunan itu diperkirakan selesai pada akhir Agustus 2022,’’ imbuhnya.  Nanti pelebaran ruas jalan nasional tersebut dilakukan sepanjang 3,7 km dengan median jalan (trotoar) 3 meter dan diperkirakan menelan anggaran dari APBN sebesar Rp 15 miliar. Anggaran tersebut murni peruntukannya untuk pengerjaan pelebaran jalan, sedangkan untuk pengadaan lahan menjadi wilayah merupakan kewenangan dari Pemkab Gresik.  Untuk percepatan relokasi tersebut, Pemkab Gresik mengundang perusahaan-perusahaan sekitar. Dengan demikian, perusahaan di sekitar Manyar bisa bekerja sama untuk percepatan pengerjaan.  ’’Kami dari pemerintah daerah ingin memberikan solusi kepada masyarakat sekitar yang lahannya kena pelebaran jalan. Jadi, tidak hanya menggusur, tetapi kami sediakan adanya relokasi dengan mekanisme keterlibatan bersama,’’ ujar Bupati Fandi Akhmad Yani.  Perusahaan sekitar pun akan turut andil dalam pembangunan tempat relokasi itu. Yakni, dengan keterlibatan bersama antara pemerintah dan perusahaan. Stan pujasera itu nanti dibangun dengan kapasitas 56 stan dan dilengkapi dengan sarana penunjang.

Terdampak Proyek Jalan Manyar, Pedagang Dibangunkan Tempat Relokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220726-WA0009.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menyatakan, proses pembangunan dua proyek nasional dam kering (dry dam) di Jawa Barat sudah hampir 90 persen. Proyek tersebut yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.  ”Jadi untuk sekarang prosesnya sudah 87 persen dan rencana ini segera diselesaikan dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono seperti dilansir dari Antara, Selasa (26/7).  Dia mengatakan kendala dalam proses finishing adalah curah hujan. Kondisi itu membuat sebagian bangunan dam kering tertimbun tanah, sehingga harus mengontrol kadar air secara ketat.  ”Kami selalu berkoordinasi untuk berbagai macam masalah, seperti untuk lahan terbuka termasuk untuk penggunaan jalan akses di depan. Kami selalu koordinasi dengan warga sekitar dan pemerintah setempat,” terang Bambang.  Bendungan kering adalah bendung yang dibangun khusus untuk mengontrol banjir. Biasanya tanpa turbin dan pintu air untuk membiarkan arus sungai mengalir dengan bebas selama kondisi normal dan pada saat curah hujan tinggi, bendung akan menahan kelebihan air dan mengalirkan secara terkontrol.  Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek dua proyek nasional dam kering (dry dam). Pengecekan dilakukan untuk memastikan persiapan yang layak dan bentuk laporan kepada masyarakat dalam tahap perampungan proyek bendungan yang digagas Presiden Joko Widodo.  ”Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai sekaligus diresmikan Pak Presiden. Kalau dua bendungan ini beres akan mengurangi volume air yang biasa mengalir begitu saja ke Ciliwung yang melintasi Jakarta,” ujar Ridwan Kamil.  Menurut Ridwan Kamil, bendungan tidak selalu berkaitan dengan hal teknis tapi juga bisa visual, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata lokal. Untuk itu gubernur membuat sketsa yang dapat menjadi nilai plus dua bendungan tersebut.  ”Tadi saya menghadiahkan sketsa sebuah objek yang akan membuat tempat ini instagramable kira-kira begitu ya,” tutur Ridwan Kamil.  ”Dengan melihat pemandangan itu istilahnya sudah healing lihat udara dan pemandangan. Kan orang ke sini nggak mungkin kalau nggak makan. Maka apa yang kita lihat potensi di sini mungkin ada tempat makan atau apapun sehingga pulang orang senang ada memori positif,” tambah dia.

Progres Pembangunan Dua Dam Kering di Jabar Capai 90 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengerjaan-proyek-tol-ma-pan-terkendala-pembebasan-lahan_m_.jpg" alt="Pembangunan Tol Ma-Pan yang masih terkendala pembebasan lahan." width="100%">
<figcaption>Pembangunan Tol Ma-Pan yang masih terkendala pembebasan lahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang akhir 2018, pembangunan Tol Malang Pandaan (Ma-Pan) masih belum rampung. Pembebasan lahan menjadi salah satu faktor kendala proyek nasional ini belum rampung. Direktur Teknis dan Operasional PT Jasa Marga Pandaan Malang, Siswanto menyebut, masih ada 10 persen lahan yang belum terbebas. Kebanyakan yang belum rampung, ada di section 5 yang meliputi wilayah Sawojajar dan Kedungkandang di Kota Malang. Alasannya, adalah kendala sosial. "Harus pendekatan dari hati ke hati," katanya, saat perekonomian warga," katanya, saat memaparkan materi dalam Site Visit Proyek Jalan Tol Pandaan Malang, di Pasuruan, Kamis (4/10). Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga, Agus Purnomo menjelaskan, masih ada lahan yang belum dibebaskan. Hal itu dikarenakan, masyarakat dan pemerintah belum sepakat mengenai harga. Sehingga pemilik lahan menolak. "Masih tunggu proses eksekusi. Kalau eksekusi itu sebetulnya kan urusan pemerintahan ya. Kami hanya menjalankan secara teknisnya," papar Agus. Ditegaskan Agus, pembebasan lahan ini memang tidak diselesaikan secara bersamaan. Artinya, ketika melakukan pengerjaan jalan tol, ada tanah yang belum dilepaskan oleh pemiliknya kepada pemerintah. "Akibatnya konstruksi nggak bisa sambung menyambung. Akhirnya terhambat dan kerjanya muter," katanya. Meski begitu, progres untuk konstruksi ini sudah mencapai 71 persen. Juga sudah 71 persen total penyelesaian di section 1 hingga 5. Dia menargetkan, konstruksi bisa selesai akhir November atau awal Desember tahun ini. Penyelesaian ini untuk section 1 hingga 3 sepanjang 30 kilometer. Lebih lanjut dia menegaskan, jika rampung akhir tahun ini, maka pembangunan Tol Ma-Pan tercepat se Jawa Timur. "Bayangkan, badan usaha ini baru resmi berdiri 6 Juni 2016. Baru dua tahun empat bulan, tapi ruas tol sudah rampung," katanya. Sementara untuk target penyelesaian keseluruhan dengan panjang 38,488 kilometer, ditargetkan rampung di triwulan tahun depan. Tol Malang Pandaan (Ma-Pan) dibangun dengan ruas total sepanjang 38,488 kilometer. Pembangunannya dibagi ke dalam lima section. Yakni Purworejo, Purwodadi, Pandaan yang masuk dalam section 1. Kemudian, di section 2 ada Lawang serta Singosari, Pakis dan Sawojajar, Kota Malang yang masing-masing ada di section 3, 4 dan 5.

Pengerjaan Proyek Tol Ma-Pan Terkendala Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-diminta-pelototi-proyek-nasional-di-sumut_m_209788.jpeg" alt="Proyek pembangunan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Belawan, Kota Medan." width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Belawan, Kota Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah proyek nasional dikerjakan di Sumatera Utara (Sumut). DPR RI lantas mewanti-wanti agar proyek-proyek itu jangan sampai tersendat karena kasus korupsi. Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta ada sinergisitas antar-instansi untuk mengawasi proyek. Dia juga sudah melakukan peninjauan ke beberapa proyek pembangunan nasional di Sumut. Seperti proyek terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan, pembangunan jalur layang kereta api, dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Trimedya merasa terkejut dengan nilai proyek yang nilainya triliunan rupiah. Dia mencatat, empat proyek mencapai Rp 10,8 triliun. Beberapa di antaranya dikerjakan secara bertahap. "Sudah saatnya. Selain Kepolisian dan jaksa, kami juga minta KPK melakukan pengawasan proyek besar ini. Jangan sampai dikorupsi dan merugikan sehingga terbengkalai," kata Trimedya, Jumat (5/4). Dia juga meminta setiap pemangku kebijakan untuk sama-sama bersinergi melakukan pengawasan. Tujuannya tak lain agar proyek era Presiden Joko Widodo tidak dikorupsi. "Jangan sampai ada tindak pidana korupsi. Karena kalau sempat terjadi, proyek ini bisa menjadi lambat lagi," pungkas Trimedya.

KPK Diminta Pelototi Proyek Nasional di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-psn-batal-dibangun-di-sumsel_m_205591.jpeg" alt="Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagsel, Hari Susanto saat menunjukkan jalur di wilayah Sumbagsel" width="100%">
<figcaption>Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagsel, Hari Susanto saat menunjukkan jalur di wilayah Sumbagsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi dicoret oleh Presiden RI, Joko Widodo lantaran tidak mampu memenuhi kriteria utama yaitu tidak bisa memulai konstruksi. Dari 14 PSN tersebut empat diantaranya merupakan PSN yang proyek pengerjaannya jalur kereta api di Sumsel. Kasi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagsel, Hari Susanto mengatakan sebenarnya ada lima PSN di bidang kereta api. Namun, yang dibatalkan untuk dibangun atau dicoret dari PSN yakni sebanyak empat proyek. Keempat PSN tersebut yakni pembangunan Kereta Api Palembang-Jambi sepanjang 230 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 9,7 triliun, pembangunan Kereta Api jalur ganda Tanjung Enim-Tanjung Api-Api (TAA) sepanjang 315 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 34 triliun, pembangunan kereta api jalur ganda Palembang Kertapati-TAA sepanjang 87 kilomter dengan biaya investasi sebesar Rp 3,3 triliun dan pembangunan rel Kereta Api jalur Muara Enim-Pulau Baai dengan panjang 250 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 39,9 triliun. "Sejauh ini kami belum menerima revisi Perpres terkait pembatalan tersebut," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/9). Ia mengaku, selama belum diterimanya revisi perpres tersebut maka pihaknya terus melanjutkan pengerjaan keempat PSN tersebut. Meskipun progres pembangunan kontruksinya masih sangat jauh. Seperti untuk progres pengerjaan proyek pembangunan Kereta Api Palembang-Jambi masih dalam tahap penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) jika nantinya DPPT ini telah disusun maka progres selanjutnya akan dilakukan penetapan lokasi untuk melakukan pembebasan lahan.&nbsp; Kemudian, untuk progres pengerjaan kereta api jalur ganda Tanjung Enim-TAA masih dalam tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk progres pembangunan kereta api jalur ganda Palembang TAA masih dilakukan review desain karena desain awal dilakukan pada tahun 2006 lalu. Sedangkan, untuk pengerjaan kereta api jalur Muara Enim - Pulau Baai masih dalam tahap perencanaan di pemerintah pusat. "Artinya belum ada sedikit pun anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk keempat PSN yang telah dibatalkan tersebut," ujarnya. Dengan dibatalkan keempat PSN ini, menurut Hari, tidak akan berdampak langsung. Namun, baru akan terasa 10 tahun hingga 15 tahun mendatang. Karena menurutnya, kepastian waktu perjalanan menggunakan transportasi kereta api ini sangat bagus dibandingkan transportasi lainnya. "Tapi kembali lagi kebijakan dari pimpinan, tugas kami hanya melaksanakan pengerjaan saja," ujarnya. Ia menambahkan, saat ini PSN dibidang kereta api yang tidak dibatalkan yakni pembangunan kereta api jalur ganda Prabumulih - Kertapati sepanjang 82 kilometer. PSN ini tidak dibatalkan karena memang pengerjaannya telah dilakukan dan rencananya akan diresmikan pada akhir bulan mendatang. "Rencananya ini nanti akan diresmikan pada akhir bulan oleh pak Menteri," tutupnya.

Empat PSN Batal Dibangun di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelebaran-jalan-nasional-di-pesisir-selatan-ancam-keselamatan-warga_m_172233.jpeg" alt="Kondisi jalan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat" width="100%">
<figcaption>Kondisi jalan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan pelebaran jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat membuat masyarakat kerepotan. Selain persoalan debu, banyaknya lubang jalan dapat mengancam keselamatan pengendara terutama sepeda motor. Kondisi tersebut juga menuai kritik dari Anggota DPRD Sumbar Syaiful Ardi. Wakil rakyat yang berasal dari Dapil Pesisir-Mentawai ini meminta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, pihak Balai Jalan Nasional hingga kontraktor yang mengerjakan proyek itu bertanggungjawab atas persoalan tersebut. Terlebih, perbaikan jalan belum memperlihatkan hasil maksimal. Sebaliknya justru kondisi jalan semakin parah dan membahayakan masyarakat. "Saya lihat dari arah Painan hingga Linggo Sari Baganti tidak ada yang maksimal pengerjaannya. Bahkan, ada yang belum dikerjakan sama sekali. Padahal, pengerjaan tinggal satu bulan ini," katanya, Minggu (3/12). Paling parah kata Syaiful, terlihat disepanjang jalan Sungai Yuni, mulai dari Bukit Jariang Punai sampai Simpang Lagan. Kemudian disepanjang jalan Balai Salasa (Ranah Pesisir) terdapat lobang besar di badan jalan digenangi air yang bisa mengancam keselamatan pengendara. "Musim hujan sekarang, terpantau seperti kolam di badan jalan," imbuhnya Pemandang serupa juga terdapat di Kecamatan Sutera tepatnya disepanjang jalan Kenagarian Taratak. "Arah ke Painan lain lagi, bekas kerukan alat berat disepanjang jalan berpotensi longsor juga berbahaya bagi pengendara," paparnya. Syaiful berharap, pengerjaan jalan yang bersumber dari APBN tersebut tidak sampai menyengsarakan dan menimbulkan korban ditengah pengerjaan. Melihat kondisi lapangan, pihaknya pesimis rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan. "Proyek ini berpotensi molor dan terbangkalai, masyarakat pasti dirugikan. Untuk itu pemerintah harus hadir dalam masalah ini," tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari mengaku, belum mendapat perkembangan terbaru soal jalan nasional tersebut. "Perkembangan terakhir saat ini, belum dilaporkan ke Dinas. Yang lebih tau itu pihak Balai Jalan, Kasatker dan PPK nya sendiri," kata dia. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku telah bertemu dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Syaiful Anwar saat melakukan perjalanan ke Jakarta. Kepada Nasrul Abit, Kepala Balai&nbsp; mengatakan, proyek tersebut dipastikan tidak sesuai target.  "Saya sudah bertemu dengan kepala balai jalan nasional. Pengerjaan jalan sekarang sudah diambil alih balai jalan kembali kerena rekanan tidak mampu menyelesaikan sesuai terget," katanya. Informasinya, pengerjaan jalan tersebut dibagi tiga paket. Pertama Painan-Kambang, lalu Kambang-Inderapura dan Inderapura-Tapan yang semuanya berada di jalan nasional Kabupatennya Pesisir Selatan. Untuk diketahui proyek ini direncanakan kelar dan dipergunakan pada akhir Desember tahun ini.

Pelebaran Jalan Nasional di Pesisir Selatan Ancam Keselamatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dukung-proyek-nasional-pt-whw-diapresiasi-pemkab-ketapang_m_168198.jpeg" alt="Proses pemuatan SGA siap ekspor ke kapal tongkang di Pelabuhan Khusus PT WHW" width="100%">
<figcaption>Proses pemuatan SGA siap ekspor ke kapal tongkang di Pelabuhan Khusus PT WHW</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang berharap keberadaan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR) dapat menjadi contoh perusahaan nasional. Terutama dalam implementasi proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. WHW AR juga diharapkan bisa menjadi ujung tombak bagi perusahaan penanaman modal asing lainnya. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah Dispenda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, lewat keterangan tertulisnya, Senin (13/11). "Dengan adanya proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di daerah Kabupaten Ketapang menjadi suatu kebanggaan bagi daerah sendiri. Karena selain menyerap tenaga kerja lokal yg berjumlah ribuan juga mengurangi angka pengangguran yang ada di Ketapang," kata Suandi. Sebagaimana diketahui, proyeksi penggunaan tenaga kerja WHW AR setiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2015, WHW AR menyerap tenaga kerja dari Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang sebanyak 2.080 orang dan menambah di tahun 2017 menjadi 2.700-an. Untuk kebutuhan produksinya, WHW AR juga mengirim tenaga lokal untuk belajar ke Tiongkok. Pada masa pra rekonstruksi, ada 125 orang yang yang tergabung di program Management Trainee ke Tiongkok khusus untuk belajar mengenai teknologi. "Keberadaan PT WHW yang merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat membawa dampak yang sangat baik bagi perkembangan daerah, khususnya di Kabupaten Ketapang," kata Suandi. Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Kepatang, Ahmad Sholeh. Menurutnya, ditinjau dari sisi positif tentang WHW AR, keberadaan perusahaan ini dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Ketapang. "Keberadaan PT WHW juga dapat meningkatkan ekonomi makro dengan mengakomodir lebih banyak karyawan khususnya untuk putra daerah Kabupaten Ketapang dan bisa memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang dapat disuplai dari dalam daerah," pungkas Ahmad yang juga Ketua Komisi Empat DPRD Ketapang.

Dukung Proyek Nasional, PT WHW Diapresiasi Pemkab Ketapang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek nasional

Berita Terkini