<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/IMG-20250125-WA0008-3710534029.jpg" alt="Muslim.Ma" width="100%">
<figcaption>Muslim.Ma</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Kotabaru dilaporkan mangkrak. Proyek-proyek yang seharusnya sudah rampung hingga kini tak kunjung selesai, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pun mengarah pada kemungkinan kolusi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru dan kontraktor pelaksana proyek. Sejumlah proyek yang terhenti antara lain Perbaikan Jalan Siayuh-Sampanahan, Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Pembangunan Masjid Raya Kotabaru, hingga Reparasi Tugu Ikan Todak di Siring Laut Kotabaru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Pemantau Penyelenggara Kebijakan Publik Republik Indonesia (BP3K-RI) Kalimantan Selatan, Muslim Ma&rsquo;in, menyayangkan kinerja Dinas PUPR yang dinilai kurang bertanggung jawab atas situasi ini. Ia menduga kuat adanya praktik kolusi antara pihak dinas dan kontraktor sehingga proyek-proyek tersebut tidak berjalan sesuai jadwal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah perbaikan jalan Siayuh-Sampanahan. Proyek senilai Rp 40,4 miliar yang dimulai pada 1 Agustus 2024 itu seharusnya selesai pada 18 Desember 2024. Namun hingga kini, progresnya baru mencapai sekitar 26 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/01349666/malaikat-itu-nyata-rampungnya-proyek-mangkrak-ari-lasso">Malaikat Itu Nyata, Rampungnya Proyek Mangkrak Ari Lasso</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini terbengkalai begitu saja? Dinas PUPR harus bertanggung jawab penuh. Mereka seharusnya memastikan kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu," tegas Muslim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mempertanyakan pengawasan dan penegakan kontrak kerja oleh Dinas PUPR. Menurutnya, jika terbukti ada unsur kelalaian atau bahkan korupsi, maka kedua pihak harus diproses secara hukum. Muslim meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Dengan anggaran sebesar itu, masyarakat berhak mendapat hasil pembangunan yang sesuai. Kami mendesak APH untuk melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi yang terjadi," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Proyek-proyek yang seharusnya sudah rampung hingga kini tak kunjung selesai, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

BP3K-RI Kalsel Desak Proyek Mangkrak di Kotabaru Segera Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG-20230522-WA0003_3-2268478061.jpg" alt="Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful." width="100%">
<figcaption>Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (MTI Kepri) berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelesaikan tiga proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak. &rdquo;Sebaiknya Kemenhub segera menuntaskan pembangunan tiga pelabuhan mangkrak di Kepri,&rdquo; kata Ketua MTI Kepri Syaiful seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (22/5). Dia menyayangkan pembangunan tiga pelabuhan di Kepri yang sudah menelan dana APBN ratusan miliar rupiah itu terbuang sia-sia. Sebab, hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Padahal jika pelabuhan tersebut dapat dituntaskan, menurut dia, akan berdampak positif sekaligus memberikan efek ganda terhadap perekonomian di Kepri. Khususnya, daerah jangkauan di sekitar pelabuhan tersebut. &rdquo;Perekonomian daerah meningkat, berbagai usaha akan hidup, juga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar,&rdquo; ujar Syaiful. Tiga pelabuhan yang dibangun Kemenhub di Kepri, yaitu Pelabuhan Internasional Berakit di Kabupaten Bintan dengan dana yang sudah terserap sebesar Rp 85 miliar. Kemudian Pelabuhan Internasional Dompak di Kota Tanjungpinang dengan dana yang sudah terserap Rp 121 miliar. Sedangkan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kabupaten Karimun dengan dana yang sudah terserap Rp 200 miliar. &rdquo;Status ketiga pelabuhan itu kini terbengkalai,&rdquo; ucap Syaiful. Lebih lanjut Syaiful menyampaikan, saat ini kondisi ketiga pelabuhan itu makin memprihatinkan. Interior bangunan rusak parah bahkan ambruk. Sekeliling pelabuhan dikelilingi semak belukar akibat tak terurus. &rdquo;​Banyak masyarakat Kepri minta kami (MTI) menyuarakan hal ini dengan harapan didengar langsung pemerintah pusat,&rdquo; sebut Syaiful. Syaiful menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dituntaskan hingga dapat dioperasionalkan, akan menjadi kado manis dari Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya untuk masyarakat Kepri, yang merupakan penghuni pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan enam negara tetangga.

Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berharap Kemenhub selesaikan 3 proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak

MTI Harap Kemenhub Selesaikan Tiga Proyek Pelabuhan Mangkrak di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/HD45.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau kondisi terbaru pembangunan Jembatan Rantau Bayur di Kabupaten Banyuasin, Sabtu (3/10). Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau kondisi terbaru pembangunan Jembatan Rantau Bayur di Kabupaten Banyuasin, Sabtu (3/10). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan Rp 37 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Rantau Bayur di Kabupaten Banyuasin yang sempat mangkrak.  Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, melalui alokasi dana itu diharapkan pembangunan jembatan di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur itu dapat tuntas pada akhir 2021. ”Jembatan ini sudah mangkrak sejak 2007. Semoga saja dengan alokasi dana ini dapat menuntaskan pembangunan sehingga dapat menjadi jalan alternatif penghubung Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang, Minggu (4/10).  Dia mengatakan, pemprov menaruh perhatian terhadap Jembatan Rantau Bayur karena diperkirakan bakal menjadi bagian penting untuk terbentuknya kawasan segitiga emas bagi Kabupaten Banyuasin. ”Ini tidak hanya akan menghubungkan antara Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim tapi juga terhubung ke Kota Prabumulih. Tentu kawasan ini akan jadi segitiga emas bagi Banyuasin,” ujar Herman Deru.  Selain itu, dia menilai, jembatan tersebut juga berdampak pada murahnya biaya operasional masyarakat dalam pendistribusian bahan pangan. Apalagi, sebagian besar penduduk Banyuasin mengantungkan hidup dari bertani. Hanya saja, ia berpesan, jika jembatan tersebut sudah beroperasi, hendaknya lahan pertanian di sisi jalan di kawasan tersebut tidak dialihfungsikan.  ”Hingga kini Sumsel sangat mengandalkan Kabupaten Banyuasin sebagai daerah sentra produksi beras di daerah. Sejauh ini sektor pertanian sangat menjanjikan untuk kesejahteraan rakyat, harga jual produksi petani masih bisa menguntungkan,” kata Herman Deru.  Bupati Banyuasin Askolani Jasi menambahkan, pembangunan jembatan tersebut terhenti karena minimnya dana APBD Kabupaten Banyuasin. ”Kami berterima kasih kepada Gubernur Sumsel yang telah membantu sehingga bersedia mengalokasikan dana bersumber dari APBD,” kata Askolani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=06_aSz0u1pw

Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 37 M Bangun Kembali Jembatan Rantau Bayur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangkit-listrik-mangkrak-di-sangatta-bakal-dilego-sebagai-besi-tua_m_215588.jpeg" alt="MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya." width="100%">
<figcaption>MANGKRAK: Kondisi PLTGB di Kabo Jaya yang hingga kini tidak ada kejelasan terkait penyelesaiannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkrak sejak 2010, hingga kini Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) Kabo Jaya di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur belum dapat investor. Pemerintah daerah setempat pun sempat berencana melego pembangkit listrik berkapasitas 18 megawatt (MW) itu sebagai besi tua. PLTGB yang dibangun sejak era Bupati Kutim Isran Noor pada 2010 itu, kini sudah nampak berkarat dan berlumut. Rumput liar tumbuh tinggi di sekelilingnya dan menjadi pemandangan biasa bagi warga. Bahkan, sesekali seolah seperti objek wisata. Pemkab Kutim sebenarnya sudah melakukan evaluasi proyek ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kejelasan dari PT Kutai Mitra Energi Baru (KMEB), perusahaan daerah (BUMD) yang bertanggung jawa atas proyek tersebut. KMEB diketahui adalah pengganti PT Kutai Timur Energi (KTE), anak BUMD PT Kutai Timur Investama (KTI). Bupati Kutim Ismunandar pun seolah pasrah dengan kondisi proyek ini. Belum banyak yang bisa dilakukan Pemkab Kutim atas proyek tersebut. "Jadi, saat ini, ya stagnan dulu," ucap pria yang akrab disapa Ismu itu, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (26/5). Ismu menjelaskan, pihaknya masih melakukan audit likuidasi terhadap KMEB. "Nanti kalau sudah ada hasilnya baru bisa tentukan langkah. Yang jelas, proses audit likuidasi sudah mendekati tahap akhir," ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, proyek ini tak akan dilanjutkan. Selain alasan belum ada investor yang berminat, sebenarnya pasokan listrik di Sangatta sudah cukup, bahkan berlebihan. Hal itu dikarenakan jaringan listrik di Kutim sudah masuk sistem Mahakam. "Kecuali ada pihak yang mau berinvestasi di PLTGB Kabo (maka proyek akan dilanjutkan)," ujarnya. Namun, sambung Ismu, sejauh ini belum ada investor yang mau meminang proyek tersebut. Penanam modal datang dan pergi, tak ada yang siap. "Kami juga tak mau menjual kucing dalam karung," imbuh dia. Sebelumnya, PLTGB Kabo sempat dilirik beberapa investor. Namun hingga kini belum ada kabar kepastiannya. Pada Maret 2017, Ismu pernah menyatakan siap menjual bangunan PLTGB Kabo dalam bentuk besi tua, lantaran sebagian besar sudah berkarat. Hal itu dilakukan bila nantinya benar-benar tak ada kepastian pembangunan. Sebagai informasi, saat proyek ini terhenti, ada tiga kontraktor yang menggugat Pemkab Kutim dan KMEB, lantaran belum dibayar. Ketiga kontraktor itu adalah Direktur CV Profil Kencana (perusahaan jasa konstruksi) Ridiyanto, Direktur CV Pasdol Paula (perusahaan bangunan arsitektur dan pekerjaan sipil) Andi Beddu Salim, dan Direktur PT Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam (perusahaan pelayaran) Andy Wijaya. Mereka menggugat dengan alasan Pemkab dan KMEB dinilai wanprestasi atau ingkar janji.

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/proyek-revitalisasi-asrama-haji-mangkrak-kpk-tolong-periksa_m_129464.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek revitalisasi Asrama Haji Provinsi yang mangkrak pengerjaannya mendapat sorotan. Pegiat antikorupsi meminta aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelediki proyek yang sudah dua kali masa perpanjangan itu. Dilansir Jambi Independent (Jawa Pos Group), proyek ini dibiayai APBN senilai Rp 57,6 miliar dan dikerjakan oleh PT Guna Karya Nusantara (GKN). Proyek ini kini mangkrak dan belum selesai. Selain itu masalah yang tak kalah parah lagi, ratusan buruh dikabarkan belum menerima upah dari kontraktor. Sedangkan uang proyek sudah dibayarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) . Jamhuri, pegiat antikorupsi Jambi menuturkan, proyek revitalisasi asrama haji ini sudah bermasalah sejak awal tender. PT GKN selaku pemenang tender dinilai sebagai perusahaan bodong. &ldquo;Kita pegang data, bahwa sejak awal kontraktornya bermasalah. Ini perusahaan bodong,&rdquo; ujarnya. Dia menegaskan, proyek ini juga tanpa melalui analisis Detail Engineering Design (DED). Sehingga terlihat tak ada perencanaan yang baik. &ldquo;Uang proyek sudah dibayar 60 persen. Tapi malah mangkrak. Ini jelas-jelas bermasalah,&rdquo; jelasnya. Dia meminta KPK untuk segera turun tangan. Sebab, uang negara yang sudah terlanjur dibayarkan harus dipertanggungjawabkan. &ldquo;Tim dari pusat juga sudah turun kok. Nanti kita juga akan tambah laporan data-datanya ke KPK,&rdquo; bebernya. Terhentinya proyek revitalisasi asrama haji Jambi, belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya pada kontrak awal, direncakanakan pembangunan selesai pada akhir 2016. Namun nyatanya tak selesai sehingga kontraktor mendapat perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2017. Perpanjangan yang diberikan, berdasarkan kontrak hanya satu kali. Namun hingga masa perpanjangan habis, pembangunan revitalisasi asrama haji itu belum juga selesai. Sementara itu, Thoib Humas Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jambi mengatakan, saat ini protek revitalisasi asrama haji masih dalam pemeriksaan BPKP, Inspektorat dan P4D. Dia mengatakan pihak Kemenag belum menerima laporan dari hasil pemeriksaan tersebut. "Masih dalam proses pemeriksaan, kami belum menerima laporan hasilnya," ujarnya singkat. (enn/mui/iil/JPG)

Proyek Revitalisasi Asrama Haji Mangkrak, KPK Tolong Periksa

proyek mangkrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek mangkrak

Berita Terkini

BP3K-RI Kalsel Desak Proyek Mangkrak di Kotabaru Segera Diselesaikan

MTI Harap Kemenhub Selesaikan Tiga Proyek Pelabuhan Mangkrak di Kepri

Pemprov Sumsel Anggarkan Rp 37 M Bangun Kembali Jembatan Rantau Bayur

Pembangkit Listrik Mangkrak di Sangatta Bakal Dilego Sebagai Besi Tua

Proyek Revitalisasi Asrama Haji Mangkrak, KPK Tolong Periksa

Download Aplikasi JawaPos.com