<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/pemberian-remisi-untuk-wbp-di-kalbar-2601785-1-3981132095.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kanan). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Kamis (21/8), sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Terkait hal itu, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah menilai KPK tidak boleh mengulur waktu dalam menuntaskan perkara tersebut. Menurut dia, jika telah ditemukan alat bukti kuat, KPK sebaiknya segera mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek jalan yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 40 miliar itu. &ldquo;Jika ditemukan bukti kuat, harus ditentukan juga posisi Pak Norsan tadi seperti apa. Agar yang bersangkutan juga dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebelumnya menunjuk kuasa hukum yang capable,&rdquo; kata Hery kepada wartawan, Senin (25/8). Ia juga menekankan, penting bagi KPK untuk memberikan penjelasan ke publik terkait pemanggilan Ria Norsan. Hal itu sebagai bentuk transparansi agar tidak timbul kesan bahwa pengusutan kasus ini dijadikan sebagai alat politik. &ldquo;Tentu demi kepastian hukum, status yang bersangkutan, Pak Ria Norsan harus dijelaskan. Jangan sampai pemanggilan yang tidak disertai bukti yang kuat penetapan tersangka kemudian menyandera kepentingan hukum seseorang,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Hery menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK yang telah memanggil Ria Norsan. Menurut dia, pemeriksaan tersebut akan memperjelas konstruksi perkara, mengingat saat dugaan korupsi itu terjadi, Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;KPK tentu sudah tahu caranya. Namun berkaca dari perkara sebelumnya, maka KPK harus siap menghadapi proses hukum ini yang mungkin akan berliku. Yang pasti publik menunggu ending dari perkara ini di tangan KPK,&rdquo; tegasnya. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang pihak swasta. Selain itu, penyidik telah menggeledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25&ndash;29 April 2025, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Namun hingga kini, lembaga antirasuah belum merinci modus maupun peran para tersangka. Terbaru, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan diperiksa sebagai saksi pada Kamis (21/8). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebut kasus ini berkaitan dengan proyek jalan saat Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah.&nbsp; &ldquo;Saya kasih gambaran, jadi itu perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Jenderal polisi bintang satu itu menekankan, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan umumnya melalui persetujuan kepala daerah. Karena itu, KPK memanggil Ria Norsan untuk menggali lebih jauh apakah ada kebijakan menyimpang ketika masih menjabat sebagai Bupati. "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa," pungkasnya.

KPK periksa Gubernur Kalbar, dugaan korupsi proyek jalan Mempawah rugikan negara Rp 40 miliar, didorong utuk kembangkan kasus.

Usai Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Diminta Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Mempawah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan tengah menggarap proyek jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur senilai Rp 396,6 miliar. Proyek ini menjadi kontrak baru yang diperoleh perseroan pada Kuartal II-2025. "Peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana," ujar Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (12/6). Lebih lanjut, dia membeberkan proyek jalan di IKN ini diharapkan dapat menjadi fasilitas infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, akan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Sebelumnya, kata dia, Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa. "Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4," jelas Dhetik. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan secara keseluruhan pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dirancang lebih lebar dengan nilai mencapai Rp3,04 triliun. Basuki menyebut, ada tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 12,3 km di KIPP IKN akan dilakukan. Salah satunya yang dikerjakan oleh Waskita Karya. Adapun lainnya, proyek jalan juga dikerjakan oleh kerja sama operasi (KSO) Adhi Karya-Cahaya Konstruksi Nusantara dan WIKA (Wijaya Karya)-SPT. Kemudian terdapat dua paket supervisi proyek yang bertugas mengawasi kualitas dan progres pekerjaan, kata dia, dengan anggaran yang dialokasikan untuk supervisi mencapai Rp24,5 miliar. "Supervisi untuk pastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan target yang ditetapkan," ujar Basuki.

Waskita Karya menggarap proyek jalan di IKN senilai Rp 396,6 miliar untuk mendukung pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

Waskita Karya Garap Proyek Jalan di IKN Senilai Rp 396,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Dugaan korupsi itu terkait dengan proyek pembangunan jalan. Lembaga antirasuah pun telah menetapkan tiga pihak sebagai tersangka.&nbsp; &ldquo;Penanganan perkara di Mempawah, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan jalan ya, proyek pembangunan jalan di Mempawah,&rdquo; kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). Menurut dia, KPK telah mendalami keterangan dari sejumlah saksi terkait pelaksanaan dari lelang proyek peningkatan jalan di Mempawah. Sampai saat ini KPK belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. &ldquo;KPK akan menyampaikan secara detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk bagaimana konstruksi dari perkara dugaan tindak pidana korupsi peningkatan pembangunan jalan di Mempawah,&rdquo; ujarnya. Korupsi proyek jalan itu berkaitan pembangunan Jalan Sekabuk - Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama - Sei Sederam pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran (TA) 2015. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka merupakan penyelenggaraan negara, yakni Abdurrahman (A) dan Idi Syafriadi (IS) selaku Ketua Pokja. Abdurrahman pada tahun 2015, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Sementara pihak swasta adalah Lutfi K (LK) yang disinyalir merupakan Direktur Utama PT ABP. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menggeledah 16 tempat di Kalimantan Barat. Kegiatan upaya paksa penggeledahan itu dilakukan pada 25 sampai 29 April 2025. KPK berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik.&nbsp;

KPK mengungkap dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah, 3 pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/johanis-tanak-3544962097.jpg" alt="KPK menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur, Sabtu (25/11) dini hari." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur, Sabtu (25/11) dini hari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11) berujung pada penetapan lima tersangka. Dua di antaranya adalah Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Wilayah 1 Kaltim Rahmad Fadjar (RF) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Riado Sinaga (RS). Mereka diduga menerima duit dari pemenang lelang pada proyek lelang peningkatan dan perbaikan jalan senilai Rp 50,8 miliar itu. Selain RF dan RS, tiga tersangka lainnya adalah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto (NM), pemilik PT FPL Abdul Nanang Ramis (ANR), dan staf PT Fajar Pasis Lestari (FPL) Hendra Sugiarto (HS). Ketiganya diduga telah memberikan uang Rp 1,4 miliar kepada Rahmad dan Riado agar memenangkan tender. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menuturkan, OTT KPK dilakukan pada Kamis (23/11) di Kalimantan Timur. Saat itu sebelas orang yang diduga terlibat turut diperiksa. Dalam prosesnya, KPK akhirnya menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan lima tersangka. &rdquo;Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan uang Rp 525 juta,&rdquo; kata Johanis pada Sabtu (25/11) dini hari. Uang tersebut merupakan sisa dari Rp 1,4 miliar yang telah diberikan bertahap kepada Rahmad dan Riado sejak Mei 2023. Johanis memaparkan, mulanya ketiga tersangka pemenang tender merayu Riado agar mereka dimenangkan dalam proyek peningkatan jalan di Simpang Batu-Laburan dan preservasi jalan Kerang-Lolo-Kuaro. Mendapat ajakan itu, Riado sebagai PPK melaporkan kepada Rahmad. Sebagai atasan, dia sepakat. Dia meminta pembagian uang dari nilai proyek yang dimenangkan. Rahmad mendapat 7 persen, sedangkan Riado kebagian 3 persen. &rdquo;Dan, RF memerintahkan RS agar memenangkan perusahaan milik ketiganya,&rdquo; paparnya. Untuk memuluskan aksinya, Riado melakukan beberapa modifikasi dan memanipulasi beberapa item di e-katalog LKPP. KPK menjerat Nono, Abdul, dan Hendra dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan peran sebagai pemberi suap. Sementara itu, Rahmad dan Riado sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (elo/c7/fal)

OTT KPK terkait proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada Kamis (23/11) berujung pada penetapan lima tersangka.

Setelah OTT KPK di Kaltim, Suap Rp 1,4 Miliar untuk Menang Tender Proyek Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/kajari-bondowoso-1186785857.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/11). Dilansir Radar Jember, Kamis (16/11), sebelum Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Selaen ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut, Kejari Bondowoso tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Sebelumnya di awal bulan November ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menyebut, mereka sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Pembangunan proyek itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) reguler tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Adapun proyek jalan yang sedang ditangani yakni proyek jalan desa Bata-Tagaljati di Kecamatan Sumberwringin. Status kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada awal November ini. Bahkan sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Selaen sempat mengungkap perkembangan penangan kasus itu. Dia mengatakan, sudah ada sekitar 17 orang diperiksa dalam dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Bahkan, Kejari Bondowoso menyatakan menurunkan tim ahli untuk memeriksa proyek jalan tersebut. "Kejaksaan telah menaikkan status dugaan korupsi proyek jalan ke tingkat penyidikan," kata dia. Apalagi anggaran proyek konstruksi jalan yang diduga dikorupsi Rp 4,8 miliar lebih. "Tinggal menunggu hasil uji laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya," ucap Puji beberapa waktu lalu. Informasi yang santer beredar dan dihimpun Jawa Pos Radar Jember, perkara itu yang menjadi bahan OTT KPK di Bondowoso. Hingga berita ini dirilis, KPK belum mengungkap secara resmi OTT mengenai kasus melibatkan dua ASN Kejari Bondowoso yang ditangkap.

Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sebelum Terjaring OTT KPK, Kajari Bondowoso Tangani Dugaan Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp 4,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JALAN-CERME.jpg" alt="Kondisi Jalan Cerme-Metatu, di sisi barat Pasar Cerme, sudah tampak berlubang. Guslan Gumilang/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kondisi Jalan Cerme-Metatu, di sisi barat Pasar Cerme, sudah tampak berlubang. Guslan Gumilang/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perbaikan dan peningkatan jalan menjadi salah satu PR besar Pemkab Gresik. Salah satunya jalan penghubung Cerme dengan Desa Metatu. Pembangunan akses itu tahun ini bakal dilanjutkan. Pemkab menyiapkan anggaran Rp 12 miliar untuk menuntaskan sisa pekerjaan di ruas tersebut.  Jalan Cerme–Metatu itu memiliki panjang sekitar 7,2 kilometer. Sejak 2019, APBD sudah dikucurkan untuk peningkatan jalan tersebut. Hanya, sejak 2021, anggaran itu berhenti meski sisa 1 kilometer pekerjaan.  Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Edi Pancoro menyatakan, pada 2023, ditargetkan peningkatan jalan di ruas Cerme–Metatu itu bisa tuntas hingga tembus ke Jalan Raya Cerme. Masih ada sekitar 950 meter yang belum diaspal. ’’Ya, mulai depan Pasar Cerme itu ke timur hingga simpang tiga,’’ ucapnya.  Bukan hanya peningkatan jalan, anggaran sebesar itu nanti juga digunakan untuk pembuatan drainase. Yakni, pemasangan U-ditch hingga tembus ke saluran jalan nasional. Sebab, di jalan tersebut banyak saluran yang sudah tertutup oleh bangunan di sekitar. Apabila jalan ditingkatkan, perlu dibenahi saluran airnya.  Edi berharap, di awal tahun ini, dokumen pekerjaan tersebut bisa masuk ke Badan Layanan Pengadaan (BLP) Pemkab Gresik. Dengan begitu, di pertengahan tahun, pekerjaan fisik sudah bisa dimulai.  Sementara itu, jalan di sisi barat Pasar Cerme yang relatif baru dibangun ternyata sudah mengalami kerusakan. Banyak lubang-lubang di jalan proyek tahun anggara 2021 itu. Edi menyebutkan, perbaikan segera dilakukan. ’’Iya, nanti itu direhab segera,’’ jelasnya.  Sejak 2019, pemkab telah membangun jalan tersebut secara bertahap. Pada 2019, Pemkab Gresik mengalokasikan APBD senilai Rp 12 miliar untuk ruas Kandangan. Kemudian, pada 2020 dilanjutkan untuk ruas Dungus dengan nilai Rp 12 miliar. Setelah itu, anggaran untuk Jalan Cerme–Metatu dihentikan hingga 2023 ini.

Baru Dibangun, Jalan Cerme-Metatu Gresik Sudah Berlubang-lubang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JALAN-KYAI-MOJO-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Seluruh rambu peringatan penutupan sebagian jalan sebagai imbas pembangunan proyek flyover Krian, Sidoarjo, sudah terpasang. Sejak kemarin (21/9) pagi, ada pembatasan ketat di sana. Bahkan, Jalan Kyai Mojo sisi utara di lokasi pembangunan flyover sejak kemarin dibuat satu arah.  Hanya pengendara dari sisi utara atau dari Jalan M. Yamin yang boleh melintas. Itu pun hanya dibuka setengah jalan. Mobil besar seperti truk tidak boleh melintas. Sementara itu, pengendara dari selatan di Jalan Kyai Mojo Selatan dibelokkan ke kiri menuju Jalan Empu Gandring hingga melewati depan Kantor Koramil Krian.  Sekitar seminggu ini, Jalan Mojo sudah ditutup sebagian. Namun, penutupan belum ketat dan pengendara masih bisa melintas dua arah. Rambu peringatan detail sebelumnya juga belum terpasang.  ”Mulai hari ini (kemarin, Red) pembatasan ketat. Jalan dibuat satu arah. Truk tidak bisa melintas. Petugas juga stand by terus untuk mengarahkan,’’ jelas Plt Kasi Pengendalian dan Operasi (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Novianto Koesno.  Dia menyatakan, tanda peringatan juga sudah dipasang lengkap. Antara lain, di pertigaan Jalan Moh. Yamin dan Jalan Kyai Mojo. Di pertigaan Jalan Kyai Mojo dan Jalan Empu Gandring serta di lokasi pembangunan flyover di Jalan Kyai Mojo.  ”Papan peringatan jika sedang ada konstruksi proyek dan penunjuk arah juga sudah terpasang di tiap pertigaan jalan alternatif,’’ jelas Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisunu.  Dia memerinci, pengendara dari timur bisa dilewatkan jalur Jl Setiabudi, lalu belok kanan ke Jl KH Dewantara, dan belok kiri ke Jl Empu Gandring. Sementara itu, pengendara dari utara bisa lewat Jl Bypass Krian, lurus ke selatan ke Jalan Raya Legundi, belok kanan sedikit, dan lurus lagi ke selatan ke Jalan KH Dewantara.  ”Kami berikan peta jalan alternatif di dekat lokasi. Kami siapkan petugas juga. Harapannya, tidak sampai macet parah dan warga yang akan melintas bisa mengantisipasi dengan melewati jalur alternatif,’’ jelasnya.  Di dekat lokasi banyak jalur alternatif yang bisa digunakan. Karena itu, masyarakat punya banyak pilihan. ”Saat jam tertentu, memang volume kendaraan tinggi. Karena itu, petugas stand by, terutama di jam padat seperti pagi dan sore,’’ jelasnya.  Pengaturan jalan tersebut berlangsung sementara, bergantung pada kondisi pengerjaan proyek. Ketua tim percepatan pembangunan flyover Krian Bachruni Aryawan menyebutkan untuk saat ini, jalan bisa dibuka separo karena petugas masih menyiapkan fondasi untuk pemasangan tiang pancang di sana.  Lahan di lokasi terdampak flyover sudah dikeruk dan fondasinya telah dibangun. Namun, saat pemasangan tiang pancang nanti intensif dikerjakan, bisa jadi jalan akan ditutup total. ”Jalan alternatifnya tetap sama. Penutupannya nanti kondisional,’’ ungkapnya.

Dampak Proyek Flyover Krian Sidoarjo, Jalan Kyai Mojo Ditutup Separo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BETON-SDIOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahun ini Pemkab Sdiaorjo melaksanakan betonisasi di 17 ruas jalan sekaligus. Imbasnya, banyak jalan yang ditutup selama proses pengerjaan. Baik yang ditutup total maupun separo. Akibatnya, kemacetan tidak terhindarkan.  Memahami tantangan yang harus dihadapi warganya saat berkendara, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meminta agar warga bersabar. Dia berjanji proyek tuntas akhir tahun nanti.  Salah satu jalan yang ditutup adalah Jalan Letjen Suprapto, Waru. Jalan yang berada di ruas Jalan Wadungasri–Pabean itu tengah dibeton. Dari panjang 1,3 kilometer yang akan dibeton, sekitar 500 meter sudah tuntas sehingga bisa dilewati.  Pekerja mempersilakan pengendara lewat. Bahkan, truk-truk besar masih bisa lewat. Hanya, arus terhambat karena yang dibuka hanya separo. Separonya lagi sedang proses dibeton. ”Macet waktu pagi dan sore karena hanya satu-satunya akses ke Wadungasri. Kalau lewat jalan ke utara terlalu jauh,” kata Dimas Febrianto, salah seorang warga.  Selain karena jalan hanya dibuka setengah, menurut Dimas, banyak truk besar dari perusahaan yang lewat di sana. Sebab, di sekitar lokasi banyak perusahaan. ”Mau disalip juga tidak bisa. Jumlahnya banyak, jadi ya macet,’’ tambahnya.  Selain titik tersebut, ruas jalan yang ditutup tersebar di kecamatan lain. Antara lain, di jalan simpang tiga Pasar Tulangan, Jalan Raya Kepadangan, Jalan Raya Bulang, Jalan Raya Sedati Gede, dan lainnya. Jalan tersebut ditutup separo sebagai imbas proses betonisasi. Ke depan, jalan lain juga mulai ditutup. Misalnya, Jalan Kemangsen.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memohon maaf karena akses di beberapa jalan terbatas dan pengendara harus memutar. Namun, dia memastikan akhir tahun tuntas semuanya dan warga bisa merasakan manfaatnya.  Selama ini, jalan yang dibeton tersebut juga mengganggu arus kendaraan karena kondisinya rusak. Misalnya, di Jalan Letjen Suprapto. Awal tahun lalu banyak lubang di sana, bahkan kerap banjir. ”Akhir tahun tuntas karena progresnya sudah sesuai jadwal,’’ jelasnya.  Hingga saat ini, sudah ada lima ruas jalan yang tuntas dibeton. Yakni, ruas Jalan Pawindo–Jatikalang, ruas Jalan Wonoayu–Candinegoro, ruas Panjunan–Suko dengan anggaran dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, ruas Jalan Panjunan–Suko dengan anggaran APBD, dan ruas Jalan Krembung–Kepadangan. Seluruhnya sudah tuntas 100 persen dan bisa dilewati.  Dalam waktu dekat, ruas lain juga menyusul tuntas 100 persen. Di antaranya, ruas Jalan Gedangan–Sedati Gede yang diperkirakan tuntas akhir bulan ini atau awal bulan depan. Pihaknya rutin sidak ke jalan-jalan yang dibeton agar selain tepat waktu, kualitas jalan juga baik.  Nah, untuk jalan yang sedang ditutup, Muhdlor meminta dinas perhubungan membantu pengaturan lalu lintasnya. Termasuk di Jalan Kyai Mojo, Krian, yang ditutup sebagian imbas pembangunan flyover Krian. Dengan demikian, kemacetan tidak terlalu parah dan warga paham harus lewat jalur alternatif yang mana.  Pihaknya juga meminta agar penutupan jalan dibarengi dengan pemasangan pemberitahuan di dekat lokasi sehingga pengguna jalan tahu. Dia juga meminta dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) rutin menyiram jalan yang sedang proses betonisasi.

Waspada Kemacetan, Banyak Jalan di Sidoarjo Tutup Imbas Betonisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JALAN-KEMANGSEN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dampak masifnya proyek betonisasi jalan di Sidoarjo, saat ini banyak akses yang ditutup sementara. Salah satu di antaranya Jalan Kemangsen. Jalan yang saat ini bergelombang karena pelat betonnya ambles parah akan diperbaiki. Mulai Senin (19/9), jalan bakal dibeton ulang. Rencananya, jalan perbatasan Krian–Balongbendo tersebut ditutup total. Pengendara dialihkan ke jalan lain.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyatakan bahwa lelang proyek itu sudah tuntas. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) juga diberikan pada 12 September lalu. ”Senin depan mulai diintervensi beton,” kata Dwi.  Total panjang jalan yang digarap mencapai 575 meter. Saat ini jalan sepanjang 471 meter rusak. ”Nanti beton yang rusak dikelupas dulu, lalu diganti beton. Yang masih kuat dijadikan fondasi beton,” terangnya.  Pihaknya akan mengangkat dulu beton atas precast yang rusak. Setelah itu, lapis fondasi bawahnya diperbaiki dengan agregat A setebal 15 sentimeter. Baru kemudian dipasang geotekstil untuk mencegah masuknya air ke sela-sela pelat beton yang merusak lapis fondasi bawah. Dengan begitu, jalan lebih awet. Terakhir, jalan ditutup beton lagi, baru diaspal.  Dwi menyampaikan, selama perbaikan beton di Jalan Kemangsen, jalan itu bakal ditutup total. Tidak dibuka tutup separo. Sebab, perbaikan langsung dilakukan di seluruh badan jalan. Bukan di setengah sisi jalan. Nah, pengendara dari barat atau timur dialihkan melewati Jalan Imam Bonjol, Krian, yang berada di sisi utara jalan tersebut.

Jalan Kemangsen Sidoarjo Ditutup Total Mulai Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JALAN-TULANGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kendaraan besar dengan bobot lebih dari 5 ton dilarang melintas di Jalan Raya Tulangan, Sidoarjo, sejak Selasa (13/9). Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengantisipasi kerusakan jalan saat betonisasi di sana berlangsung.  Kemarin Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meninjau langsung proyek senilai Rp 71 miliar itu. Dia melihat progres perkembangannya sekaligus memastikan kualitas jalan baik. Hasilnya, bupati ingin ada pembatasan kendaraan besar yang melintas.  Dengan begitu, lapis beton bawah tidak sampai rusak jika dilalui kendaraan yang terlalu berat. ”Progresnya sudah baik. Mohon maaf, lalu lintas sedikit terhambat karena ada pembatasan saat betonisasi,” katanya.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sebelumnya tidak ada pembatasan kendaraan besar. Nah, sejak kemarin, pihaknya melarang kendaraan besar seperti truk hingga bus untuk melintas di sana. Kendaraan akan diawasi ketat.  ”Sudah ada alternatifnya. Kendaraan di atas 5 ton lewat Pilang lurus ke barat sampai Krian. Yang dari selatan lewat Porong,” ujarnya.  Pembatasan tersebut berlangsung hingga proyek selesai pada Desember mendatang. Mobil keluarga masih bisa melintas. Namun, memang ada sebagian titik seperti di depan Pasar Baru Tulangan yang hanya dibuka setengah badan jalan. Sebab, setengah jalan lagi sedang dibeton.  Dwi mengatakan, karena tidak ada pembatasan ketat sebelumnya, ada bagian lean concrete (LC) atau alas beton yang sedikit ambrol. ”Pinggirannya ada yang protol bekas ban. Tapi sudah kami perbaiki,” jelasnya.  Selain karena kendaraan besar, ternyata ada pemotor yang nekat naik ke jalan yang sedang dikerjakan tersebut.

Truk Besar Dilarang Melintasi Jalan Raya Tulangan Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek jalan

Berita Terkini