<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/Screenshot-2024-04-18-165451-2706065090-2943271564.jpg" alt="Ilustrasi irigasi pertanian (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi irigasi pertanian (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyampaikan kekecewaannya atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi meminggirkan pelaku usaha konstruksi lokal, khususnya yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Andi menilai, Inpres tersebut berpotensi mengecilkan ruang partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi UKM dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Salah satu poin yang disoroti adalah ketentuan pada Bagian Kedua, Nomor 4, Huruf J, yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan proyek pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui mekanisme swakelola atau penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami sangat menyayangkan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 ini yang membuat banyak pekerjaan di sektor swasembada pangan, termasuk irigasi primer dan sekunder, maupun program cetak sawah, diswakelolakan sepenuhnya atau ditunjuk langsung kepada BUMN," ucap Andi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/7). Andi menambahkan, model pelaksanaan seperti itu akan menghilangkan ruang partisipasi bagi pelaku konstruksi skala kecil dan menengah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini, menurutnya, semakin diperparah dengan kecenderungan serupa dalam proyek-proyek lain, seperti revitalisasi sekolah. "Untuk pekerjaan revitalisasi sekolah saja, kami mencatat sudah ada banyak penunjukan langsung kepada BUMN, dengan masing-masing BUMN mendapat alokasi proyek hingga Rp 2 triliun. Kalau ini terus berlanjut, maka pelaku usaha jasa konstruksi lokal akan semakin tersingkir," tambahnya. Andi juga mengungkapkan, Inpres tersebut bertentangan dengan semangat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang justru memberikan ruang lebih luas kepada sektor UKM untuk terlibat dalam proyek pemerintah. Gapensi sendiri sebelumnya telah menyambut baik terbitnya Perpres 46/2025 sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat peran UKM konstruksi. "Gapensi sangat mengapresiasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 karena memberikan harapan baru bagi pelaku UKM konstruksi. Tapi dengan terbitnya Inpres Nomor 2 ini, semangat itu menjadi tereduksi," lanjut Andi. Andi juga menyampaikan, hingga pertengahan tahun ini, mayoritas anggota Gapensi belum mendapatkan pekerjaan konstruksi fisik. "Anggota Gapensi yang 92 persen berasal dari sektor UKM belum memperoleh proyek hingga kuartal II 2025. Hari ini kita justru dikejutkan dengan banyaknya pekerjaan yang diambil alih oleh pemerintah dan diberikan langsung ke BUMN," ucap Andi. Akibat minimnya akses terhadap proyek, jumlah anggota Gapensi juga mengalami penurunan signifikan. "Dulu anggota kami 80 ribu, kini tersisa 12.200 karena banyak kebijakan pemerintah 10 tahun terakhir ini yang tidak memihak kepada pelaku jasa konstruksi, terkhusus pelaku UMKM konstruksi," ucap Andi. Andi menilai, keputusan pemerintah yang terlalu mengandalkan BUMN dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk irigasi, menunjukkan kekhawatiran sektor swasta, terutama UKM, tidak mampu menyelesaikan program prioritas nasional seperti Asta Cita. Namun menurut Andi, pemerintah seharusnya tetap memberikan porsi yang adil bagi pelaku usaha konstruksi lokal. "Mungkin pemerintah berpikiran jumlah badan usaha jasa konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan program Asta Cita. Tapi, jangan dilupakan, justru UKM konstruksi selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Jangan sampai mereka tersingkir," ucap Andi. Sebagai respons terhadap situasi ini, Gapensi berencana melakukan audiensi dengan berbagai lembaga negara dan kementerian terkait. "Kami akan menyampaikan langsung persoalan ini ke MPR, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri UMKM. Gapensi sejak awal berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tapi, seyogyanya kami juga diberi ruang untuk ikut berkontribusi," ujarnya. Sebagai solusi, Gapensi mengusulkan agar pemerintah menerapkan dua skema pelaksanaan proyek sebagai jalan tengah: proyek bernilai kecil agar diproses melalui sistem e-Katalog dan tender terbuka untuk melibatkan UKM konstruksi, sementara skema swakelola dapat diterapkan untuk proyek-proyek skala besar yang memang memerlukan kapasitas BUMN. "Kalau seluruh pekerjaan yang kecil-kecil itu diswakelolakan atau diberikan kepada BUMN, lalu bagaimana peran sektor swasta? Kami minta agar pemerintah tidak mengambil semua porsi pekerjaan. Berikan ruang kepada UKM konstruksi agar bisa terus hidup dan tumbuh," kata Andi.

Gapensi menilai Inpres 2/2025 berpotensi meminggirkan pelaku UKM dalam proyek irigasi, melalui mekanisme swakelola atau penunjukan langsung

UKM Jasa Konstruksi Makin Sulit Dapat Kontrak, Gapensi Kritik Inpres Proyek Irigasi Dikerjakan Swakelola atau Penunjukan Langsung BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-091846-2888948513.jpg" alt="Ditjen SDA Kementerian PUPR memodernisasi jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Salah satu yang dikerjakan di daerah irigasi (DI) Rentang, Provinsi Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ditjen SDA Kementerian PUPR memodernisasi jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Salah satu yang dikerjakan di daerah irigasi (DI) Rentang, Provinsi Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) berperan aktif mendukung pembangunan sistem irigasi berbasis energi terbarukan atau PV Agri di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek inovatif itu dimulai pada November tahun ini dan bertujuan untuk membantu petani dan masyarakat lokal di Pulau Semau dengan menyediakan sistem irigasi berbasis panel surya yang ramah lingkungan dan dipimpin oleh Deutsche Gesellschaft f&uuml;r Internationale Zusammenarbeit (GIZ).&nbsp; Diketahui, GIZ merupakan sebuah perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang berfokus pada kerja sama pembangunan dan beroperasi di berbagai bidang di lebih 130 negara. SVP Sustainability TBS Energi, Triana Krisandini mengatakan, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem irigasi yang menggunakan sumber energi terbarukan berupa panel surya. Proyek ini juga merupakan salah satu upaya perusahaan mencapai visi TBS2030. "Kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam proyek ini yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Pulau Semau dan juga lingkungan disekitarnya," ujar Triana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos, Rabu (7/11). Triana juga berharap, dengan penggunaan energi terbarukan, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertanian lokal. Karena, dengan adanya sistem ini, Triana menjelaskan bahwa para petani di Pulau Semau akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber air untuk pertanian mereka.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01438131/jadi-pemicu-rentetan-banjir-di-jatim-saatnya-benahi-sistem-irigasi">Jadi Pemicu Rentetan Banjir di Jatim, Saatnya Benahi Sistem Irigasi</a> Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesehatan penduduk dengan menghilangkan waktu yang dihabiskan untuk menyiram ladang. Awalnya, proyek ini akan mencakup 0,25 hektare (2.500 m2) dari total lahan pertanian seluas 47 hektare. &ldquo;Manfaat dari proyek ini sangat signifikan. Diperkirakan akan terjadi penghematan energi hingga 200 kWh per panen dengan beralih dari diesel ke panel surya. Selain itu, proyek ini diantisipasi dapat menghasilkan kelebihan energi sebanyak 236 kWh dari sistem panel surya untuk kegiatan produktif lainnya. Sebaliknya, sistem irigasi yang diperlukan hanya akan membutuhkan 380 kWh per panen,&rdquo; lanjut Triana. Diketahui, proyek sistem PV Agri di Pulau Semau adalah contoh nyata dari upaya bersama untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam sektor pertanian dan energi. Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

TOBA berperan aktif mendukung pembangunan sistem irigasi berbasis energi terbarukan atau PV Agri di Pulau Semau, NTT.

Bantu Pembangunan Irigasi Petani, TBS Bangun PV Agri di Pulau Semau 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_123352.jpg" alt="Sidang vonis terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi atas nama Maliki digelar digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (13/4). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang vonis terdakwa perkara korupsi suap proyek irigasi atas nama Maliki digelar digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (13/4). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Maliki, terdakwa korupsi suap proyek irigasi divonis pidana enam tahun penjara.  ”Terdakwa juga didenda Rp 250 juta dan apabila tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah, diganti dengan kurungan penjara selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin Jamser Simanjuntak saat membacakan putusan seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (13/4).  Selain itu, Maliki divonis untuk membayar uang pengganti Rp 195 juta dan jika tidak mampu membayar harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun dan enam bulan.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh poin pembelaan terdakwa. Pembelaan terdakwa yang meminta keringanan hukuman selaku pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum (justice collaborator) juga dikesampingkan.  ”Terdakwa tetap merupakan pelaku utama dalam perkara ini, sehingga permohonan keringanan hukuman sebagai justice collaborator haruslah ditolak,” ujar Jamser.  Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dibanding tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum KPK pada sidang sebelumnya. JPU menuntut pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 195 juta.  Atas putusan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sehingga, ada waktu satu minggu pasca putusan dibacakan untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau banding. Sikap serupa juga diambil JPU.  Perkara korupsi yang bermula hasil operasi tangkap tangan (OTT) penyidik KPK itu juga menyeret Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid yang sidang perdana sebagai terdakwa telah digelar Senin (11/4). Sedangkan dua kontraktor Marhaini dan Fachriadi sudah terlebih dahulu divonis penjara satu tahun sembilan bulan serta denda Rp 50 juta.

Mantan Plt Kadis PUPRP HSU Divonis Enam Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KEMENPUPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelontor dana Rp 180 miliar untuk pembangunan irigasi di Jawa Timur. Pengerjaan proyek itu bakal melibatkan banyak tenaga masyarakat karena menggunakan sistem padat karya.  Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp 1,95 triliun untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2022. Nah, di Jawa Timur, ada 930 desa di 22 kabupaten yang bakal menerima dana pembangunan irigasi tersebut. Setiap desa menerima Rp 194 juta.  Rabu (6/4), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas memulai tahapan sosialisasi P3-TGAI. Perwakilan kecamatan dan kepala dinas terkait dari semua wilayah penerima anggaran, hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Fokus sosialisasi membahas tentang teknis pengelolaan anggaran pelaksanaan program.  "P3-TGAI ini merupakan kegiatan padat karya tunai untuk membangun saluran tersier irigasi. Luasan lahan yang diairi maksimal adalah 150 hektare. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat petani," ujar Kepala BBWS Brantas Haeruddin C. Maddi.  Haeruddin menyatakan, salah satu poin penting dalam program ini adalah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Di antaranya, warga korban PHK atau pekerja migran yang baru pulang. "Kami berharap mereka dapat berperan serta dalam kegiatan ini. Selain itu, juga keterlibatan perempuan untuk mendukung kesetaraan gender," paparnya.  Dia berharap, melalui program ini akan dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dan secara swadaya melakukan perbaikan irigasi. Yakni, rehabilitasi jaringan di wilayah pedesaan. Dengan begitu, keberlangsungan sumber pangan dapat terus berjalan.  Dalam pelaksanaannya, desa yang mendapat anggaran maka proyek harus dikerjakan oleh kelompok tani. Tidak boleh dikontraktualkan dan dialihkan ke pihak ketiga. Karena itu, ada tim pendamping yang bakal membantu dalam pembuatan laporan anggaran dan pengawasan.  Kementerian PUPR pun mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK). Sementara BBWS Brantas sendiri, menggandeng Polda Jatim dan Kejakasaan Tinggi Jatim untuk pendampingan program. Haeruddin berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.  Secara khusus Haeruddin menyebut bahwa tidak ada pungutan saat P3-TGAI berjalan. Mulai dari masa persiapan, pelaksanaan, sampai akhir program tidak ada pungutan apapun. Baik dari Tim Pelaksana BBWS Brantas maupun unsur lain yang terlibat.  "Apabila terdapat pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan balai supaya segera dilaporkan kepada kami di BBWS Brantas," tegasnya.

Kementerian PUPR Gelontor Rp 180 Miliar untuk Proyek Irigasi di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220202_181734.jpg" alt="Sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Maliki di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Maliki di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Maliki menerima hadiah Rp 540 juta dari dua kontraktor untuk proyek irigasi.  Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa KPK Budi Nugraha saat sidang pembacaan dakwaan terhadap Maliki di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (2/2).  Maliki yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Klas IIA Banjarmasin didakwa karena diduga telah menerima suap berupa komitmen fee 15 persen untuk dua pengerjaan proyek di Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas PUPRP HSU. Komitmen fee diterima Maliki dari dua kontraktor yaitu Marhaini selaku direktur CV Hanamas dan Fachriadi selaku direktur CV Kalpataru.  Komitmen fee itu untuk pengerjaan proyek daerah irigasi rawa (DIR) Kayakah dan DIR Banjang. Kedua pihak swasta itu juga jadi terdakwa dalam kasus yang sama usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  Selain itu, Maliki juga didakwa telah bersama-sama bersekongkol dengan Bupati HSU nonaktifkan Abdul Wahid dalam pengaturan pemenang lelang. Atas tindakannya tersebut, Maliki didakwa dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Kemudian alternatifnya pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  ”Kesepakatan di antara mereka pada awal untuk memenangkan proyek harus membayar komitmen fee bagi Abdul Wahid selaku bupati dan Maliki selaku Plt Kadis PUPRP,” beber Nugraha seperti dilansir dari Antara usai siding di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (2/2).  Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Maliki, Mahyuddin mengaku, bertekad untuk mengupas tuntas siapa orang yang paling berperan dalam perkara korupsi yang terjadi di HSU tersebut. ”Kami buktikan di persidangan berikutnya jika klien kami hanya menjalankan perintah bukan sengaja dari pribadi,” tutur Mahyuddin.

Jaksa KPK Dakwa Plt Kadis PUPRP HSU Terima Hadiah Rp 540 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ibu-ibu-bantu-angkat-batu-dan-aduk-semen_m_203527.jpeg" alt="Ibu-ibu yang tengah mengangkat batu untuk pengerjaan proyek irigasi di Kampung Panau, Batam." width="100%">
<figcaption>Ibu-ibu yang tengah mengangkat batu untuk pengerjaan proyek irigasi di Kampung Panau, Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek Padat Karya Tunai 2018 di jalankan Kampung Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Program dari Kementerian BUMN itu disambut antusias masyarakat. Proyek pembuatan saluran irigasi sepanjang 300 meter dikerjakan gotong royong oleh warga. Tidak terkecuali ibu-ibu yang tinggal di Kampung Panau. Tanpa canggung, ibu-ibu membaur dengan pekerja lain dan mengerjakan pekerjaan kasar. Seperti mengangkat batu, mengaduk semen, mengambil air, dan melaksanakan pekerjaan lain yang ada di sekitar lokasi. Tawa lepas dan canda khas ibu-ibu mengiringi pengerjaan proyek yang terletak di pinggir pantai tersebut. Proyek padat karya ini rencananya berjalan selama tiga hari. Mulai Rabu (11/4) ini sampai Jumat (13/4) mendatang. Beberapa perusahaan milik BUMN seperti Sucofindo, Persero Batam, Pelindo 1, dan Badan Klasifikasi Indonesia, ikut mengirimkan personelnya mengerjakan proyek bersama-sama masyarakat. Pantauan di lapangan, suasana pengerjaan proyek tampak berlangsung sangat akrab. Ratusan warga yang telah mengenakan seragam putih bertuliskan Program Padat Karya Tahun 2018 bergerak menyesuaikan kebutuhan pembangunan saluran irigasi. Dalam sekejap, dinding irigasi sudah berdiri memanjang. "Kalau begini, target tiga hari pasti bisa selesai. Pekerjanya ramai begini," kata Sekertaris Camat Kecamatan Nongsa Arfandi F di sela meninjau pembangunan saluran irigasi. Proyek ini rencananya ditinjau langsung Menteri BUMN Rini Soemarno. Persiapan untuk menyambut kedatangan Menteti Rini pun sudah dilakukan panitia acara.

Ibu-ibu Bantu Angkat Batu dan Aduk Semen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-tahun-petani-di-daerah-ini-tak-bisa-garap-sawah_m_166866.jpeg" alt="Warga memasang spanduk berisi tuntutan karena tak lagi bisa menggarap sawah, saat perayaan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2017." width="100%">
<figcaption>Warga memasang spanduk berisi tuntutan karena tak lagi bisa menggarap sawah, saat perayaan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), tak lagi bisa menggarap lahan pertanian. Gara-garanya, tanah galian proyek irigasi di daerah tersebut telah menimbun sedikitnya 20 hektare sawah milik warga. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak ada kejelasan soal ganti rugi atas kondisi tersebut. Akibatnya, masyarakat pun menggelar aksi penolakan dengan memblokir jalan menuju proyek irigasi. "Sawah masyarakat kering. Sudah 2 tahun lamanya, sawah warga yang terdampak timbunan irigasi tidak bisa digarap," terang salah seorang warga yang ikut aksi blokir jalan, Reni Roza, Senin (6/11). Menurut Roza, awalnya masyarakat telah melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor dan melaporkannya pada pihak Satuan Kerja (Satker) Balai Sungai Sumatera Wilayah V. Dari laporan tersebut, pihak Satker mempersilakan warga untuk memasukkan surat permohonan ganti rugi sawah yang tertimbun tanah irigasi. Namun, sampai hari ini tak juga digubris. "Pihak perusahaan sempat turun ke lokasi. Katanya, mereka hanya akan memperbaiki irigasi yang tertimbun dan tidak mengganti rugi sawah yang sudah dua tahun tidak bisa digarap," beber anggota Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Pangian ini. Sawah masyarakat yang dilanda kekeringan ada di kawasan Alahan Godang, Tolang, dan Sambuang di Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar. "Ada tiga tuntutan warga. Pertama, perbaiki irigasi yang ditimbun. Kedua, ganti kerugian warga yang tidak bisa bercocok tanam selama dua tahun lebih. Ketiga, normalisasi lahan warga yang sudah ditumbuhi rumput dan duri," tegasnya. Ketua Ikatan Pemuda Pangian Raya (IPPR) Arfianto menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) serta Wahana Lingkungan hidup (Walhi) Sumbar untuk menggugat perusahaan terkait permasalahan ini. "Pihak PBHI dan Walhi sudah ke lokasi dan mengumpulkan data. Jika tidak bisa dikomunikasikan, tidak ada pilihan lain, pemuda Pangian akan dampingi warga menggugat ke jalur hukum," tandas Arfianto.

2 Tahun, Petani di Daerah Ini Tak Bisa Garap Sawah

proyek irigasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek irigasi

Berita Terkini