<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/kantor-peri-1143573874-2615316077.jpg" alt="Pembangunan di IKN.(pojoksatu.id)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan di IKN.(pojoksatu.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan Proyek Jalan Feeder (Distrik) pada kawasan IKN Nusantara terus berlanjut. Proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai jalan akses yang menghubungkan antar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang disuplai oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 miliar. Hingga saat ini progress suplai produk dari WSBP untuk Proyek Jalan Feeder dari pemilik proyek Waskita-Nindya-Permata KSO ini telah mencapai 16,7 persen. "Proses pengiriman produk dimulai sejak Kuartal III/2023 lalu dan ditargetkan selesai pada Kuartal II/2024 mendatang," kata Vice President of Corporate Secretary Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (8/3). Dia menjelaskan, Jalan Feeder (Distrik) sepanjang 10,3 km ini akan menggunakan produk Readymix yang berkualitas dari WSBP dengan total volume 60.000 m3. Untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di IKN, WSBP mengerahkan salah satu batching plant di IKN yaitu Batching Plant Sepaku IKN yang memiliki kapasitas total sekitar lebih dari 1200 m3. &ldquo;Dengan dukungan batching plant serta sumber daya yang memadai, kami optimis seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu,&rdquo; imbuh Fandy. Sebagaimana diketahui, WSBP juga menjadi anak usaha BUMN Karya pertama yang mendirikan batching plant (BP Sepaku 1 dan 2 dan BP Tempadung) guna mendukung kebutuhan produk beton untuk proyek-proyek di IKN. Hal ini dilakukan sebagai upaya maksimal akan penyelesaian proyek IKN dan peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri untuk proyek ini. Nantinya, WSBP juga akan melihat peluang untuk membidik proyek lainnya di IKN, seperti proyek rusun, hotel, dan fasilitas umum lainnya. &ldquo;Saat ini kami memiliki Quarry di Palu sehingga memudahkan dalam menyuplai material untuk produksi Readymix di batching plant,&rdquo; pungkasnya.

Saat ini progress suplai produk dari WSBP untuk Proyek  Feeder dari pemilik proyek Waskita-Nindya-Permata KSO ini telah mencapai 16,7 persen

Suplai Produk ke Proyek Jalan Feeder IKN Nusantara, WSBP Targetkan Selesai Kuartal II/2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/IMG-20240228-WA0002-3172732127.jpg" alt="Salah satu proyek di IKN" width="100%">
<figcaption>Salah satu proyek di IKN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan groundbreaking tahap kelima akan dilakukan selama dua hari pada pekan ini. Tepatnya, mulai dari Kamis (29/2) dan Jumat (1/3). Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan, ada 3 bank BUMN dan 1 bank BUMD yang akan melakukan groundbreaking di IKN. Yaitu, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bankaltimtara. "Dunia usaha yang masuk pada kali ini yaitu adalah 4 bank, 3 BUMN dan Bank Kaltimtara sebagai bank pembangunan daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara," ujar Agung dalam media briefing secara daring pada Selasa (27/2). Agung menuturkan, seluruh kantor itu bakal menjadi pusat layanan perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Sehingga sangat mendukung aktivitas keuangan di Nusantara menjadi sektor utama bersama sektor Smart City dan telekomunikasi. Selain empat bank, juga akan dibangun Pusat Komando IKN, Kantor Telkom Indonesia, Mini Studio Nusantara TVRI, dan Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. Namun, Agung tidak membocorkan berapa total nilai investasi yang dikucurkan para investor lewat groundbreaking kelima ini. Agung hanya menyebut total investasi dalam groundbreaking tersebut diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Adapun hingga groundbreaking keempat pada Januari 2024, total nilai investasi yang masuk ke IKN lewat proyek swasta dan publik menyentuh angka Rp 47,5 triliun. "Total nilai investasi kita bisa lihat menjelang acara atau setelah acara, masih dihitung secara detail, tetapi kita semakin mendekati Rp 50 triliun," jelas Agung. Lebih lanjut dia menyebut, salah satu kampus asal Inggris bakal berinvestasi atau letter of intent (LOI) di IKN. Namun, Agung belum bisa menyampaikan apa nama kampus asal Inggris yang dimaksud. Katanya, kampus tersebut akan menyusul Stanford University yang bakal pembangunan kampus juga di IKN. "Spill, besok akan ada universitas dari Inggris yang akan menyampaikan LOI dan akan tanda tangan MoU. Saya tak bisa sampaikan sekarang," pungkas Agung.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan groundbreaking tahap kelima akan dilakukan selama dua hari pada pekan ini.

Groundbreaking IKN Tahap Kelima Digelar Jumat, Berikut Daftar Proyeknya

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/wakita-beton-3738626392.jpg" alt="PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengumumkan kembali meraih kontrak untuk pembangunan IKN Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 miliar." width="100%">
<figcaption>PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengumumkan kembali meraih kontrak untuk pembangunan IKN Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 miliar.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengumumkan kembali meraih kontrak untuk pembangunan IKN Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 miliar. Proyek tersebut merupakan pembangunan Jalan Feeder (Distrik) pada kawasan megaproyek di Pulau Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vice President of Corporate Secretary, Fandy Dewanto mengatakan proyek ini merupakan pembangunan jalan sebagai akses yang menghubungkan antar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Adapun kini, WSBP fokus dan berkomitmen untuk menyuplai untuk percepatan penyelesaian IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini pembangunan masih dilakukan di KIPP. Kontrak ini didapat dari Waskita-Nindya-Permata KSO,&rdquo; kata Fandy Dewanto dalam keterangan resmi, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, jalan distrik yang akan dibangun sepanjang 10,3 km ini akan menggunakan produk readymix yang berkualitas dari WSBP dengan total volume 60.000 m3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012880424/waskita-dinyatakan-lolos-dari-gugatan-pkpu-merger-bumn-karya-butuh-tiga-tahun-lagi">Waskita Dinyatakan Lolos dari Gugatan PKPU, Merger BUMN Karya Butuh Tiga Tahun Lagi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di IKN, WSBP mengerahkan salah satu batching plant di IKN yaitu Batching Plant Sepaku IKN yang memiliki kapasitas total sekitar lebih dari 1200 m3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/011740999/bangun-jalan-kawasan-inti-waskita-karya-raih-kontrak-proyek-baru-di-ikn-senilai-rp-13-triliun">Bangun Jalan Kawasan Inti, Waskita Karya Raih Kontrak Proyek Baru di IKN senilai Rp 1,3 Triliun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Proses pengiriman produk dimulai sejak Kuartal III/2023 lalu dan ditargetkan selesai pada Kuartal II/2024 mendatang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dukungan batching plant serta sumber daya yang memadai, WSBP optimistis seluruh pesanan untuk menyuplai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, WSBP menjadi anak usaha BUMN Karya pertama yang mendirikan batching plant (BP Sepaku dan BP Tempadung) guna mendukung kebutuhan produk beton untuk proyek-proyek di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;WSBP dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan baik secara kapasitas, kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan pengiriman secara tepat&nbsp;</div> <div dir="auto">waktu,&rdquo; pungkasnya.</div>

PT Waskita Beton Precast Tbk mengumumkan kembali meraih kontrak untuk pembangunan IKN Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 Miliar

BUMN Waskita Beton Dapat Kontrak Baru Pembangunan Jalan di IKN Senilai Rp 98,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ekspor.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Konsisten di Atas 5 Persen JawaPos.com &ndash; Sejak pandemi memorak-porandakan ekonomi pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru kembali menginjak level di atas 5 persen pada triwulan IV 2021. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus konsisten tumbuh di atas 5 persen. Terbaru, pada triwulan II 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di angka 5,17 persen. Kembali normalnya mobilitas turut mendorong konsumsi masyarakat dan berkorelasi pada pemulihan ekonomi. &rdquo;Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5,17 persen,&rdquo; ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers kemarin (7/8). Meski melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi RI tumbuh konsisten di atas 5 persen hingga triwulan II 2023. Secara siklus, pertumbuhan triwulan II biasanya memang lebih tinggi daripada triwulan I. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen pada triwulan II 2023 didorong oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB/investasi), konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRT. &rdquo;Sementara, kegiatan perdagangan luar negeri kita (ekspor-impor) terjadi kontraksi,&rdquo; imbuh Edy. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,23 persen pada triwulan II 2023. Itu didorong perayaan hari besar keagamaan (Ramadan, perayaan Idul Fitri, dan Idul Adha) serta pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. &rdquo;Dari sisi daya beli ada tambahan pendapatan, yaitu THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan pada kuartal II 2023,&rdquo; katanya. Dorongan konsumsi rumah tangga tecermin dari peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. Kelompok konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi, antara lain, transportasi dan komunikasi, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, serta restoran dan hotel. Edy melanjutkan, ekspor barang mengalami kontraksi. Hal tersebut terjadi pada ekspor barang, baik migas maupun nonmigas. Sementara itu, ekspor jasa tumbuh positif. &rdquo;Ini seiring peningkatan jumlah wisman dan devisa yang masuk dari luar negeri. Kami mencatat wisman kita pada triwulan II meningkat signifikan,&rdquo; tambahnya. Secara spasial, sumber pertumbuhan ekonomi RI masih didominasi Pulau Jawa. Meski begitu, Edy menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tumbuh 5,56 persen pada triwulan II 2023 dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar dengan andil 3,55 persen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-2-3694022853.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di gedung Kemenetrian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di gedung Kemenetrian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/8/2023).</figcaption>
</figure> Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,17 persen YoY itu lebih baik dari beberapa negara maju seperti AS hingga Singapura. &rdquo;Dibandingkan negara lain, pertumbuhan Indonesia sangat kuat dengan inflasi terkendali,&rdquo; kata Airlangga di kantornya kemarin. Pertumbuhan Indonesia hanya di bawah Tiongkok 6,3 persen dan Uzbekistan 5,6 persen. &rdquo;Negara lain, Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman masih mengalami kontraksi,&rdquo; imbuh dia. Pemerintah masih optimistis ekonomi RI bisa tumbuh 5,3 persen sepanjang tahun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengamini hal tersebut. Data mencatat, capaian pertumbuhan RI lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan. Termasuk Vietnam, Uni Eropa, AS, dan Korsel yang masing-masing tumbuh 4,1 persen; 0,6 persen; 2,6 persen; dan 0,9 persen. &rdquo;Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan tren di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut, lebih tinggi dari ekspektasi pasar bahkan dengan basis pertumbuhan yang tinggi di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan global,&rdquo; paparnya. Dari Jawa Timur, catatan pertumbuhan ekonomi year-on-year masih bisa dipertahankan di atas rata-rata nasional. Pada kuartal II tahun ini, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 735,7 triliun. Jika atas dasar harga konstan (ADHK), PDRB provinsi tersebut mencapai Rp 460,99 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01682431/didorong-pemilu-pertumbuhan-ekonomi-2024-bisa-sentuh-55-persen">Didorong Pemilu, Pertumbuhan Ekonomi 2024 Bisa Sentuh 5,5 Persen</a> Jika dibandingkan dengan kuartal II tahun lalu, PDRB Jatim berhasil tumbuh 5,24 persen. Lebih besar daripada rata-rata nasional. Meski pertumbuhan dibandingkan kuartal sebelumnya masih lebih rendah daripada rata-rata nasional, yakni 2,66 persen. Meski begitu, pertumbuhan qtq Jatim terbesar di Pulau Jawa dengan kontribusi mencapai 25,23 persen terhadap ekonomi pulau tersebut. &rdquo;Pertumbuhan qtq kuartal II tahun ini sebenarnya yang tertinggi kedua sejak 2020. Hanya kalah dari pertumbuhan ekonomi qtq kuartal III 2020 sebesar 6,08 persen,&rdquo; kata Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli. Sementara itu, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan perekonomian Indonesia akan menunjukkan ketahanan paro kedua 2023 meski menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global. &rdquo;Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan besar akan bergeser dari sektor eksternal ke sektor domestik,&rdquo; ulasnya. Faisal menilai, konsumsi rumah tangga akan memainkan peran penting dalam mendorong ekspansi produk domestik bruto (PDB) sepanjang sisa tahun ini. Mobilitas publik akan terus meningkat yang semakin mendorong konsumsi. Sejumlah indikator menunjukkan ketahanan konsumsi di tengah penurunan inflasi. (dee/bil/han/c6/fal)

Sejak pandemi memorak-porandakan ekonomi pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru kembali menginjak level di atas 5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Bawah Tiongkok, Lampaui Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Presiden-Tegaskan-Pembangunan-IKN-Harus-Selalu-Perhatikan-Lingkungan-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu infrastruktur yang tengah dikerjakan adalah penyediaan air baku dan pengendalian banjir.  Ada beberapa tantangan dalam pekerjaan proyek ini. Apalagi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan agar pekerjaan proyek pengairan di IKN harus cepat, tepat, namun tetap memperhatikan keindahan serta faktor lingkungan.  Kementerian PUPR akan memperhatikan aspek seni dalam pekerjaan proyek. Selain itu, mereka akan selektif dan ketat dalam penebangan pohon. Setiap tanah yang dikeruk untuk proyek juga akan segera dihijaukan lagi.  Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Harya Muldianto mengatakan pihaknya telah menggandeng sejumlah ahli yang ahli dalam hal ini.  Harya juga akan melakukan studi sumber daya air, hutan, hingga sungai di sekitar wilayah IKN. "Namun tidak kami kaji sampai tiap centimeter," katanya.  Kajian sebelumnya dilakukan pada sumber daya air yang akhirnya menjadi Bendungan Sepaku - Semoi. Awalnya, Bendungan tersebut diarahkan untuk pasokan Kota Balikpapan, namun seiring pengembangan IKN, maka suplai akan diarahkan juga untuk ibu kota baru.  Ia juga menemukan kendala dalam pekerjaan lapangan, namun permasalahan tersebut masih bisa diatasi. Salah satunya saat pengalihan aliran sungai untuk intake, ternyata ada perubahan teknik konstruksinya. Maka hal tersebut perlu disesuaikan.  Kondisi tersebut membuat Kementerian PUPR menyesuaikan detail yang sudah ada dalam kontrak kerja karena perubahan volume. Meski demikian Harya menjanjikan penyesuaian tak mengubah desain besar yang dibuat.  Ini karena perubahan hanya dilakukan untuk memperkuat struktur bangunan hingga kedalaman pondasi. Harya juga mengatakan hal tersebut tak menyalahi prosedur dan normal dalam konstruksi.  "Kondisi pekerjaannya berbeda-beda, ada tanah dan lain-lainnya," kata Harya.

Progres IKN, BWS Bangun Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menteri-Investasi-Bahlil-Lahadalia_nulur-jpc.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang Softbank untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, alasan Softbank mundur karena dari proposal yang ditawarkan hanya menguntungkan satu sisi.  Padahal, Bahlil selalu menekankan bahwa investasi harus memiliki nilai keadilan alias untung bagi dua pihak. Sebelum Softbank mengundurkan diri, ia mengakui Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Berkali-kali saya ikut untuk mengaproch proposal yang ditawarkan. Menurut kami, (penawaran investasi IKN) untung bagi dia, enggak untung bagi negara (Indonesia) dan kami nggak mau didikte," ungkap Bahlil dalam raker bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).  Bahlil mencontohkan, dalam persoalan ini ada ketidakadilan yang ditunjukkan. Menurutnya soal Finansial Internal Rate of Return (IRR) atau tingkat pengembalian modal yang ditentukan sendiri.  "Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong," tutur Bahlil.  Oleh sebab itu, kata Bahlil, pemerintah mencari investor yang bisa menerapkan nilai keadilan dalam berinvestasi. "Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win (sama-sama menguntungkan)," imbuhnya.  Lebih lanjut Bahlil membeberkan bahwa masih ada sejumlah negara yang berminat melakukan investasi di IKN. Negara-negera tersebut, antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan.  Diberitakan sebelumnya, SoftBank Group memutuskan mundur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Disinyalir mundurnya bank dari Jepang itu dipicu situasi politik.  Direktur Center of Econmics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu faktor yang memengaruhi SoftBank mundur dari proyek IKN Nusantara adalah masalah keuangan di internal mereka.  “SoftBank telah memiliki masalah keuangan internal dan diperparah selama masa pandemi. Kerugian SoftBank dari Wework tahun 2020, Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini,” ujar Bhima Yudhistira ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (13/3).  Menurut Bhima Yudhistira, faktor lain yang menyebabkan SoftBank mundur dari proyek IKN Nusantara disinyalir ada campur tangan politik dalam pembangunan IKN.  “Kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total,” jelasnya.

Bukan Politik, Bahlil Ungkap Alasan Softbank Mundur dari Proyek IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hutama-Karya.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Petronesia Benimel yang merupakan "cucu" dari BUMN Karya, Hutama Karya, menyatakan siap terjun berpartisipasi membangun Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.  Direktur Utama Petronesia Benimel Remon Juhendrik menyatakan, pihaknya siap membangun jalan raya seperti domain pekerjaan utamanya beberapa tahun terakhir ini.  "Perseroan siap berpartisipasi dalam membangun IKN. Kami siap membidik proyek-proyek yang telah menjadi keahlian perseroan," ujarnya.  "Selain ingin fokus di pertambangan, pastinya kami berkomitmen untuk membantu pembangunan di IKN. Tentu dengan mengerjakan project dari induk perusahaan kami yakni Hutama Karya," imbuh Remon.  Seperti diketahui BUMN Karya, Hutama Karya berpengalaman membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Hutama bulan lalu berminat untuk mengikuti tender pada beberapa proyek di IKN sesuai dengan proses tender. HK menargetkan proyek-proyek dari sektor infrastruktur jalan tol, jembatan, gedung-gedung perkantoran, hingga prasarana air bersih dan sanitasi yang akan dilelang dalam proyek IKN.  Remon juga mengungkap Petronesia Benimel juga fokus untuk menyelesaikan pembangunan project jalan tol Sumatra. Perusahaan pelat merah ini juga turut mengerjakan Tol Binjai-Pangkalan Brandan, Tol Indralaya-Prabumulih, Tol Pekanbaru-Bangkinang, Tol Bengkulu-Taba Penanjung, dan Tol Padang-Sicincin.  "Semua pekerjaan sesuai target. Diharapkan dengan profesionalisme pekerjaan kami, tentu Petronesia siap mendukung dan mensupport induk perusahaan kami HKI dan induknya Hutama Karya di IKN," kata Remon.  Selain mengerjakan beberapa pekerjaan di JTTS, Petronesia Benimel juga tengah mengerjakan proyek konstruksi lainnya seputar eartwork migas di Dumai, pertambangan, SPAM Medan dan Pekanbaru.

Petronesia Benimel Siap Dukung Hutama Karya Bangun IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tanah_untuk.jpg" alt="POLA PENDEKATAN: Permukiman warga di Kelurahan Sepaku. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>POLA PENDEKATAN: Permukiman warga di Kelurahan Sepaku. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Perlunya Melibatkan Suku Sekitar dalam Proyek IKN Nusantara  Suku Balik, suku asli kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, siap mendukung penuh proyek strategis nasional itu. Tapi, selama ini mereka merasa masih sering terpinggirkan.  ILHAM WANCOKO, Penajam Paser Utara  ---  SIKAP Suku Balik terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebenarnya jelas: mendukung penuh. Bahkan Sibukdin, sang kepala adat, menegaskan, siapa pun yang mengganggu akan berhadapan dengan suku yang dia pimpin tersebut.  ”Kami hanya meminta hak kepemilikan tanah suku kami diperjelas,” katanya kepada Jawa Pos yang menemuinya di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.  Suku Balik merupakan suku asli penghuni Sepaku, kawasan di PPU yang tengah digarap menjadi IKN. Jumlahnya sekitar 100 kepala keluarga. Tapi, kalau di keseluruhan Kalimantan, bisa mencapai ribuan.  Sibukdin menuturkan, pada zaman kerajaan, Suku Balik mengabdi kepada Kerajaan Kutai Kertanegara. ”Saat itu sudah ada batas-batas wilayah yang ditempati Suku Balik dengan suku lainnya,” ujarnya.  Berbatasan dengan Suku Kutai, ada sebuah tempat bernama Gunung Parung yang menjadi batasnya. Berbatasan dengan Suku Paser, ada Sungai Tunan. ”Suku Balik bukan Suku Paser. Berbeda suku,” tuturnya.  Dulu saat Suku Balik hidup di hutan, ada lima gua yang menjadi penghidupan. Yakni, Gua Tembinus, Bekayas, Belatat, Gua Parung, dan Liang Tulus. Di gua-gua itulah Suku Balik mengambil sarang burung walet hitam. ”Kami ambil sarang hitam itu, tukar beras,” jelasnya.  Suku Balik pun tidak mengenal sayur-sayuran, seperti wortel dan sebagainya. Semua sayuran merupakan tanaman liar di hutan. Dagingnya hasil berburu kijang, rusa, atau kelinci. ”Kijang namanya payau di sini,” urainya.  Yati Dahlia, warga Suku Balik, juga berharap Suku Balik bisa lebih dilibatkan dalam IKN. ”Jangan sampai mereka kehilangan tanah dan sekaligus tidak punya pekerjaan karena tidak dipekerjakan di IKN Nusantara,” katanya.  Mereka, misalnya, bisa dilibatkan dalam perlindungan kawasan hutan sekitar IKN. Apalagi calon ibu kota baru itu dirancang agar ramah lingkungan.  Namun, yang terjadi sekarang, ada sejumlah warga Suku Balik yang justru mengaku tanahnya diserobot pihak tertentu. Misalnya, Medan, ayah Yati Dahlia, yang memiliki kebun berjarak 6 meter dari wilayah IKN.  Tanah Sibukdin juga terkena proyek bendungan untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Dibanderol per meternya Rp 100 ribu, harga itu memang lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP) tanah tersebut. ”Tapi, tidak bisa untuk membeli tanah kembali di sekitar sini,” tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tanah_untuk_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> POLA PENDEKATAN: Sibukdin di Kampung Sepaku Lama, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Paser Penajam Utara. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  Sebab, kini harga tanah di Sepaku naik berlipat-lipat. Paling rendah saat ini harganya Rp 500 ribu per meter bila posisi tanah di dalam. Kalau di pinggir jalan, harganya bisa Rp 1 juta per meter.  Sibukdin juga merasa Suku Balik masih terpinggirkan dalam pembangunan IKN. Dalam berbagai acara, justru suku lain yang diundang dan didatangkan. ”Padahal, Suku Balik pemilik asli tanah di lokasi yang sekarang akan dibangun IKN,” jelas Sibukdin.  Sekali lagi, Sibukdin menyebut sukunya siap mendukung IKN. Dia meyakini proyek itu nantinya untuk kesejahteraan rakyat.  James Riady, direktur eksekutif Lippo Group, dalam wawancara terpisah dengan Jawa Pos juga menyebut proyek IKN akan memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang sekaligus bakal berimbas terhadap penciptaan pembangunan yang merata dan inklusif. ”Dengan total populasi hingga 280 juta, ekonomi nasional kita semakin maju dan merata. Ini adalah kekuatan baru yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan hingga nanti,” ungkapnya.  Menurut Sibukdin, kalau suku sekitar IKN seperti Suku Balik bisa dilibatkan, tentu itu akan lebih mendukung proyek tersebut. Kearifan-kearifan lokal juga jadi lebih terjaga.  ”Kami juga tidak meminta macam-macam, cukup tanah Suku Balik diperjelas dan sertifikat diberikan,” katanya.

Tanah untuk Bendungan di Atas NJOP, tapi Cari Lahan Pengganti Susah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pangkas_jalur_1.jpg" alt="KAWAL IKN: Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz yang sekaligus dipercaya sebagai koordinator Forum Komunikasi Maritim Balikpapan. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL IKN: Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz yang sekaligus dipercaya sebagai koordinator Forum Komunikasi Maritim Balikpapan. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, mobilitas angkutan barang dan orang di kawasan tersebut meningkat. Baik di jalur darat maupun laut. Jika tidak dikawal secara ketat, pasokan material bisa terhambat.  ILHAM WANCOKO, Balikpapan  ---  ”KALAU bisa mudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz. Peningkatan volume kapal penumpang dan kapal yang memuat logistik membawa kerawanan tersendiri.  Ibarat jalan tol, pesatnya pertambahan jumlah kendaraan tak sebanding dengan pertumbuhan lebar dan panjang jalan tol. Kondisi itulah yang menggambarkan perairan di sekitar Pelabuhan Balikpapan.  Berdasar data Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, rata-rata jumlah penumpang kapal sebelum ada IKN Nusantara hanya 250 orang per hari.  Kini melonjak menjadi 800–900 orang per hari. Begitu pula kapal logistik yang memuat berbagai material kebutuhan pembangunan IKN. Dari yang awalnya hanya satu kapal logistik per hari bisa mencapai lima hingga delapan kapal.  Peningkatan itu harus direspons dengan membuat sistem yang efektif dan efisien untuk munculnya berbagai masalah. ”Misalnya, kapal terlalu lama antre, kapal mogok, dan masalah-masalah lain,” terang mantan komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 tersebut.  Tanpa membuat sistem, hambatan untuk pembangunan IKN bisa jadi muncul. ”Makanya, dibuat sistem untuk mengawal logistik IKN dari masuk pelabuhan hingga pengawalan sampai ke IKN,” lanjutnya. Mantan komandan KRI RE Martadinata 331 tersebut memanfaatkan Forum Komunikasi Maritim. Forum itu terdiri atas seluruh unsur maritim. Mulai KSOP, association of ship owner (asosiasi pemilik kapal), Danlanud Balikpapan, Dandim, Kapolres, wali kota, hingga DPRD. ”Danlanal dipercaya sebagai koordinatornya,” kata Rasyid.  Forum Komunikasi Maritim mendukung penuh pembangunan IKN dengan memangkas jalur birokrasi. Semuanya berkoordinasi untuk bisa membuat kapal tiba secepat mungkin. ”Memangkas waktu antre masuk ke pelabuhan,” ujarnya.  Untuk kapal yang membutuhkan prioritas, misalnya kapal logistik yang mengangkut material IKN, asosiasi pemilik kapal bisa langsung memberikan informasi. ”Saat kondisinya begitu, semua mengutamakan kapal bisa sandar,” jelas Rasyid. Selanjutnya, setelah bongkar muat, kodim dan polres bisa melakukan pengawalan hingga menuju ke IKN. Karena semua anggota forum, semua otomatis mengetahuinya. ”Sehingga pergerakan cepat,” ucapnya.  Jadi, sebenarnya forum tersebut tidak hanya mengawal masuk ke pelabuhan, tapi juga hingga transportasi darat. Rasyid menuturkan, pengawalan menyeluruh itu penting agar tidak terjadi hambatan. Hambatan di darat juga bisa memengaruhi proses bongkar muat di pelabuhan. ”Ini diantisipasi,” ujarnya.  Bila terjadi kecelakaan di laut, misalnya, Forum Komunikasi Maritim juga memiliki peran vital untuk merespons cepat. Rasyid mengatakan, beberapa waktu lalu ada kapal kandas yang perlu diatasi. ”Kita bergerak cepat untuk menariknya. Sembari menunggu air pasang,” ungkapnya. Kapal kandas termasuk kondisi rawan yang bisa membuat lalu lintas menuju pelabuhan terhambat.  Untuk mengantisipasi kerawanan di laut, sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dilakukan perkuatan maritim untuk mendukung IKN.  Hal itu diwujudkan dengan tidak hanya membuat sistem Forum Komunikasi Maritim, tapi juga meningkatkan pengawasan transportasi laut.  ”Pengawasan ini dilakukan dengan triple check,” tegasnya. Pertama, Lanal Balikpapan memanfaatkan aplikasi Marine Traffic untuk mengawasi pergerakan automatic identification system (AIS) kapal. Pengawasan secara elektronik diperkuat kesepakatan dengan asosiasi pemilik kapal. ”Sepakat untuk secara terus-menerus menghidupkan AIS,” kata dia.  Selanjutnya, pengawasan elektronik menggunakan aplikasi GPS tracker hasil koordinasi dengan pemilik kapal. Posisi kapal selalu diinformasikan untuk memastikan sesuai dengan jalur. ”Ini pemilik kapal koordinasi dengan kita,” jelasnya.  Pengawasan disempurnakan dengan metode ketiga, yakni pengawasan secara visual di pos pengamatan. Jadi, dua hasil pengawasan elektronik itu dikombinasikan dengan pengawasan visual. ”Karena bisa jadi AIS dimatikan atau malah AIS ditinggal, tapi kapal berjalan. Bisa juga ada perahu nelayan yang sedikit menghalangi kapal. Semua kondisi kerawanan harus diantisipasi,” tuturnya.  Saat ini pos pengawasan tersebut sedang dalam proses pembangunan. Kendati infrastruktur belum selesai, pos pengawasan ini telah dilengkapi dengan tim reaksi cepat. Dua speedboat disiagakan untuk melakukan tindakan darurat atau respons lainnya. ”Kalau misalnya terjadi kebakaran di kapal atau kondisi darurat lain, petugas bisa langsung bertindak dalam hitungan menit,” ungkapnya.  Menurut Rasyid, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di Lanal Balikpapan. Misalnya kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO). ”Kami juga identifikasi kapal CPO hingga memastikan benar-benar CPO itu untuk konsumsi dalam negeri,” ujarnya.  Caranya, berkomunikasi dengan pemilik kapal meminta agar AIS dihidupkan. Lalu, GPS tracker juga benar-benar diinformasikan. ”Pemilik kapal ini sampai mengirim screenshot posisi kapal dari GPS tracker ke saya,” ujarnya.  Lalu, Lanal Balikpapan juga mengecek ke bea cukai, memastikan tidak ada pembayaran pajak untuk ekspor CPO. Serta meminta informasi ke KSOP memastikan bahwa izinnya ke dalam negeri. ”Saat itu izinnya berlabuh ke Kotabaru,” urainya.  Setelah itu, Rasyid menjelaskan, pengecekan langsung dilakukan dengan meminta bantuan dari Lanal Kotabaru. ”Saya minta dicek benar CPO itu masuk pabrik dan diolah menjadi migor untuk masyarakat,” ungkapnya.  Mengapa sampai seketat itu? Rasyid ingin memastikan masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan migor. Serta mendukung program pemerintah menurunkan harga migor. ”Kalau tidak seketat itu, bisa-bisa CPO ke luar negeri. Kami juga kena getahnya,” ungkap dia.  TNI-AL juga memiliki Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) di Jakarta. Pernah beberapa kali Pusinfomar memberikan informasi adanya kapal yang bergerak anomali, berpindah-pindah posisi. ”Saya langsung cek penyebab perpindahan posisi yang anomali itu,” ucapnya. Setelah dikomunikasikan dengan kapten kapal, ternyata kapal tersebut sedang mencari posisi tepat untuk lego jangkar. ”Hal sekecil ini pun terawasi,” ujarnya.  Sementara itu, Urlidkrim Pengamanan Fisik, Pengamanan Material, Dokumen, dan Instalasi Serma Laut Wahyudi menerangkan, peningkatan jumlah penumpang masuk Pelabuhan Balikpapan cukup signifikan. Peningkatan jumlah penumpang itu perlu diatur. Jangan sampai muncul masalah-masalah tertentu. ”Kami upayakan kenyamanan penumpang tidak terpengaruh,” tuturnya.  Untuk kapal logistik, lanjut Wahyudi, peningkatan juga terjadi cukup banyak. Sebelum IKN dibangun, jumlahnya hanya satu per hari. Namun kini bisa mencapai empat atau lima kapal per hari. ”Kalau yang logistik IKN, kami utamakan untuk bongkar muat terlebih dahulu,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pangkas_jalur-750x550.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KAWAL IBU KOTA BARU: Prajurit TNI-AL bersama warga bergotong royong membangun posko pengamanan jalur logistik di Balikpapan. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  Dengan meningkatnya jumlah penumpang dan kapal logistik, Wahyudi mengakui bahwa jam kerjanya juga terus bertambah. Bila sebelum IKN biasanya pukul 21.00 sudah pulang ke rumah, sekarang terkadang pukul 23.00 baru bisa beristirahat di rumah. ”Tapi tak mengapa. Saya memang ingin bertualang, apalagi bisa melayani masyarakat,” ucapnya.  Tapi, semua itu bisa dilakukan selama istri dan anak tidak protes mengapa selalu pulang terlalu malam. ”Kalau keluarga protes, saya juga bingung. Tapi, sudah biasa kok mereka, biasa ditinggal,” ujarnya lalu tersenyum.

TNI-AL Pangkas Jalur Birokrasi agar Kapal Tak Perlu Antre Akses IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan_3.jpg" alt="BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) merilis survei terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Secara prinsip, publik merasa tidak masalah dengan rencana tersebut. Namun, mereka mempersoalkan berbagai isu yang muncul dalam proses pemindahan IKN.  Dalam survei yang digelar pada 1–14 Mei itu, 564 responden mencermati sejumlah masalah pemindahan IKN. Peneliti APSSI Novri Susan menyebut 82,3 persen publik menyoroti besaran anggaran pemindahan IKN dan 69 persen khawatir dengan kerusakan lingkungan.  Lalu, 62,4 persen publik mempermasalahkan tergusurnya masyarakat lokal hingga 30 persen publik menyoroti potensi reaksi masyarakat lokal terhadap pemindahan IKN. ”Ada beberapa hal negatif terkait pemindahan IKN,’’ ujar Novri dalam paparan secara virtual kemarin (20/5).  Dalam survei itu, tim APSSI menyodorkan pandangan apakah pemindahan IKN sebaiknya ditunda karena Indonesia belum siap. Sebanyak 48,2 persen setuju dengan pendapat itu. Sedangkan 38,8 persen tidak setuju, 12,8 persen tidak berpendapat, dan 3,2 persen tidak tahu.  Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca menilai proyek IKN sangat penting. Namun, dibutuhkan pengawasan terhadap proyek raksasa tersebut. ’’Agar terhindar dari problem serius,’’ ujarnya. Salah satunya adalah korupsi. Potensi penyimpangan proyek itu dinilai besar.

Publik Cermati Isu Lingkungan-Anggaran IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek ikn

Berita Terkini