<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kementan-Ewindo.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilot project Food Estate di Temanggung, Jawa Tengah, yang garap Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berjalan. Proyek ini juga akan digarap bersama PT East West Seed Indonesia (Ewindo).  Perusahaan yang memroduksi benih sayuran “Cap Panah Merah” itu langusng bergerak setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Agroindustri Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha dan perbankan. Ewindo juga telah menyiapkan teknologi, tenaga pendamping petani dan varietas unggul berkualitas yang siap dikembangkan dan dibudidayakan petani.  “Kami bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura siap membina dan mendampingi petani di Food Estate yang di inisiasi awal sudah disiapkan di Temanggung sebagai pilot project. Jadi petani kita ajak memproduksi benih unggul berkualitas yang hasil benihnya akan diserap oleh Ewindo,” ujar Managing Director Ewindo, Glenn Pardede dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (6/9).  Glenn juga menuturkan, varietas unggul berkualitas tinggi yang telah disiapkan Ewindo antara lain adalah cabai rawit dengan alokasi target produksi benih di pilot project adalah sebesar 500 kg dan lahan sekitar dua hektar dengan rencana pengembangan 15 hektar.  "Varietas tersebut adalah hasil penelitian dan pengembangan yang menggunakan teknologi tinggi yang dilakukan oleh para pemulia tanaman terbaik. Kita juga telah menyiapkan tim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang budidaya tanaman," jelasnya.  Menurutnya, para pendamping petani ini rata-rata telah memiliki pengalaman selama belasan tahun di lapangan dan akan selalu mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan, penyiapan benih, pemeliharaan tanaman, teknologi pasca panen hingga hasil panen diserap oleh Ewindo.  “Jadi nantinya para petani itu akan didampingi sejak awal budidaya hingga pasca panen sehingga produknya dapat diserap oleh kami dengan harga yang terbaik. Kami optimistis melalui strategi ini petani akan semakin meningkat kesejahteraannya,” kata Glenn.  Sebelumnya, pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu, Direktorat Jenderal Hortikultura yang diwakili oleh Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto dan Ewindo yang diwakili oleh Managing Director Glenn Pardede telah menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Agroindustri Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.  Nota kesepahaman ini melibatkan Pemerintah Daerah yaitu Pemkab Garut, Temanggung, Wonosobo serta Pemkab Bantul. Terkait kebutuhan pembiayaan, Pemerintah juga menggandeng pihak perbankan yakni Bank Jabar dan Banten (BJB).  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutan virtual saat menyaksikan penandatangan nota kesepahaman ini menyebutkan, kerjasama Kementan dengan swasta ini adalah bentuk tanggung jawab akseleratif untuk harmonisasi sinergi lintas sektoral guna mengamankan pangan selama masa pandemi Covid 19.  "Pertanian harus dibangun dengan integritas penuh berbasis kecerdasan artifisial melibatkan ilmuwan dan para pakar. Pertanian dewasa ini menurutnya tidak lagi terfokus pada produktivitas," ujarnya.

Garap Food Estate di Temanggung, Kementan Gandeng Ewindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/begini-dinamika-saat-pupr-gelar-program-padat-karya-tunai-di-gorontalo_c_0_293950.jpg" alt="ILUSTRASI IRIGASI: Perbaikan saluran irigasi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI IRIGASI: Perbaikan saluran irigasi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober 2020.  ”Major project di sini yakni pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berupa padi dan singkong. Ini akan kami koordinasikan karena akan mulai Oktober,” kata Basuki seperti dilansir dari Antara.  Pengembangan food estate untuk padi akan dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare dilakukan di atas lahan aluvial eks pengembangan lahan gambut (PLG). Proyek pembangunan dilakukan dengan rehabilitasi saluran irigasi, pintu air, jembatan, serta membangun jalan akses.  Sejalan dengan pembinaan pengusaha lokal dalam penyerapan anggaran, menurut Basuki, Kementerian PUPR akan memberikan paket pekerjaan kepada pengusaha lokal. ”Untuk yang jalan-jalan itu packaging-nya (paketnya) kami atur semua. Itu hanya untuk pengusaha lokal, tidak ada pengusaha besar untuk masuk ke sana kecuali saluran irigasi,” terang Basuki.  Basuki menambahkan, jika ada pengusaha besar ingin ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut, harus bekerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO. ”Proyek jembatan juga porsi pengusaha daerah walaupun jumlah nominal uangnya cukup besar,” ujar Basuki.  Sedangkan perluasan food estate di luar lahan eks-PLG seluas 60 ribu hektare akan ditanami singkong sebagai bahan cadangan pangan. Pemerintah akan menyiapkan jalan dan perumahan bagi pekerja dari kalangan TNI.  Sementara itu, proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, lanjut Basuki, akan dikembangkan untuk tanaman hortikultura. Kementerian PUPR akan menyediakan air baku, membangun sumur, dan drainase, serta membangun jalan akses. ”Tahun ini sudah akan dikembangkan 4 ribu hektare untuk hortikultura bersama Kementerian Pertanian,” papar Basuki.  Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada 2021, di antaranya untuk membangun kawasan pangan berskala luas. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan penyampaian Nota Keuangan 2020 di DPR pada Jumat (14/8).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9CxsbZ2KTfw

PUPR Pastikan Pembangunan Food Estate Kalteng Dimulai Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dan-Prabowo-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapim dengan jajaran Kemenhan, Kamis (23/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memimpin proyek pembangunan food estate atau proyek lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jokowi berdalih kebijakan ini diambil karena persoalan pangan tengah menjadi ancaman serius. Bahkan berpotensi terjadi krisis pangan di belahan dunia.  Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik keras kebijakan tersebut. Dia menilai tidak tepat urusan proyek ketahanan pangan dipimpin oleh Kemterian Pertahanan. "Saya sebenarnya heran dengan kesalahkaprahan yang seperti dibiarkan terus berlangsung," kata Fahmi saat dihubungi, Senin (13/7).  Fahmi menjelaskan, tidak tepat perpektif yang menganggap semua urusan ketahanan nasional adalah ranah pertahanan. Kemhan dan TNI hanyalah salah satu kontributor ketahanan nasional dari sisi pertahanan negara. "Soal kontribusi ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional ya domainnya Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, PUPERA, BKP, BULOG dan tentu institusi penegak hukum sebagai instrumen pengawasan," imbuh Fahmi.  Apabila ketahanan pangan ini berpotensi mengancam pertahanan negara barulah Kemenhan turut terlibat. Atas dasar itu, ISESS meminta Kemenhan dan TNI mengkaji dengan cermat dan hati-hati keterlibatannya pada kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tupoksinya. Terutama pada kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).  "Ini berpotensi mengulang masa orba di mana kita mengklaim berhasil membangun ketahanan dan swasembada namun dengan tekanan luarbiasa pada petani untuk tanam padi, dengan tentara ikut turun ke sawah," pungkas Fahmi.

Prabowo Garap Food Estate, ISESS: Berpotensi Mengulang Masa Orba