<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/unnamed-71-2942491201.png" alt="Ilustrasi seseorang yang sedang melukis/freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang yang sedang melukis/freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi tiga zodiak ini kreatifitas tidak ada matinya. Mereka dianugerahi wawasan, kebijaksanaan, dan kreativitas yang tinggi terhadap seni. Mereka mampu mengekspresikan seni tanpa terasa hambar. Kebanyakan dari mereka sangat ahli dalam menulis puisi, sastra, bermain musik, ataupun melukis. Mengutip dari laman collective.world tiga zodiak berikut memberikan pengaruhbesar dalam masyarakat berkat jiwa seninya yang tinggi. Aquarius Aquarius melihat dunia dengan cara yang unik. Mereka bangga dengan perspektifnya yang khas. Dengan memanfaatkan cara pandang mereka yang unik, aquarius menggunakan proyek seni untuk berbagi visi dengan orang lain. Membuka mata mereka terhadap sudut pandang baru yang menginspirasi. Libra Libra bisa menemukan keindahan dalam situasi apapun. Bahkan di tengah kekacauan. Bagi libra, hidup layak untuk diabadikan dalam karya seni. Salah satunya dalam puisi. Mereka ingin mengajak orang lain untuk menghargai keindahan di balik momen sederhana. Pisces Pisces adalah sosok yang paling kreatif. Mereka menganggap kreativitas sebagai bagian yang paling berharga di hidup mereka. Saat menggambar atau menulis cerita, pisces rasanya seperti memasuki dunia baru.

Tiga zodiak berikut memberikan pengaruhbesar dalam masyarakat berkat jiwa seninya yang tinggi. Simak ulasan selengkapnya!

3 Zodiak yang Selalu Mengejar Proyek Kreatif, Sarana Berbagi Visi dengan Orang Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/1001127435-3517376598.jpg" alt="Kajati Jatim Mia Amiati (tengah). (Penkum Kejati Jatim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kajati Jatim Mia Amiati (tengah). (Penkum Kejati Jatim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menemukan sejumlah uang yang dikeluarkan PT Industri Kereta Api (INKA) dan tidak ada peruntukannya mencapai sekitar Rp 28 miliar terkait proyek fiktif di Republik Demkoratik Kongo. Namun, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati menyatakan, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara dalam perkara tersebut. &rdquo;Kejati Jatim memiliki enam orang auditor dari bidang pengawasan yang bersertifikasi. Sebenarnya dalam melakukan perhitungan kerugian sudah sah menurut hukum acara. Tapi kami lebih mengutamakan hasil perhitungan dari BPKP,&rdquo; kata Mia Amiati seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Perkara dugaan korupsi itu berawal pada 2020. Saat itu PT INKA berencana mengerjakan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), proyek transportasi dan prasarana kereta api di Kongo dengan difasilitasi perusahaan asing. Saat itu, perusahaan asing yang memfasilitasinya menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung. Hal itu agar proyek transportasi dan prasarana kereta api tersebut dapat berjalan, yaitu berupa penyediaan energi listrik di Kota Kinshasa. Selanjutnya PT PT INKA Multi Solusi (IMST) yang merupakan bagian dari afiliasi PT INKA bersama dengan sebuah perusahaan bernama TSG Utama yang diduga masih terdapat kaitan dengan perusahaan lain sebagai fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura. Yakni dengan nama JV TSG Infrastructure dengan tujuan mengerjakan penyediaan energi listrik. PT INKA kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan. Namun, proyek di Kongo tersebut sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Kajati Mia mengungkapkan penyidik masih berupaya keras mengumpulkan alat bukti. &rdquo;Dalam tindak pidana korupsi tentu tidak hanya satu orang saja yang nanti ditemukan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pasti lebih dari satu orang. Kami upayakan proses penyidikan sesegera mungkin,&rdquo; ucap Mia Amiati.

Kejati Jatim temukan sejumlah uang yang dikeluarkan PT INKA tidak ada peruntukan mencapai Rp 28 M terkait proyek fiktif di Kongo

Kejati Jatim Sebut INKA Habiskan Rp 28 Miliar Dalam Proyek Fiktif di Kongo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali dugaan terkait penempatan aliran uang dari pengadaan fiktif PT. Amarta Karya. Hal ini didalim tim penyidik KPK kepada Komisaris Utama PT Amarta Karya periode 2017-2018, Waluyo Edi Suwarno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Yusuf, KPK juga turut memeriksa karyawan PT. Amarta Karya Yusarman dan Yusuf Ashari; Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance, Yenie Rahardja; Head of AML and ABC PT Prudential Life Assurance, Dana Agriawan. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (18/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penempatan aliran uang dari pengadaan fiktif PT Amarta Karya oleh tersangka CP dkk dibidang jasa asuransi dengan mengatasnamakan karyawan PT Amarta Karya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/012760630/permintaan-investasi-rendah-pluang-phk-10-persen-karyawan-di-indonesia-singapura-dan-india">Permintaan Investasi Rendah, Pluang PHK 10 Persen Karyawan di Indonesia, Singapura, dan India</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan mantan Dirut PT Amarta Karya Catur Prabowo dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya,l Trisna Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif Amarta Karya.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Catur diduga memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadinya. Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trisna bersama dengan sejumlah staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya alias fiktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Beberapa di antaranya, proyek Rumah Susun Pulo Jahe, Jakarta Timur, proyek Gedung Olahraga Univesitas Negeri Jakarta (UNJ), dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad). Akibat dugaan korupsi ini, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 46 miliar.</div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali dugaan terkait penempatan aliran uang dari pengadaan fiktif PT. Amarta Karya.

KPK Cecar Eks Komut Amarta Karya Terkait Aliran Uang Pengadaan Proyek Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyimpangan fasilitas pembiayaan perbankan membuat Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) harus mendekam di tahanan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Destiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN Karya tersebut. Penyidikan kasus itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta kemarin (29/4). Secara resmi, Destiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pada Kamis (27/4). Penyidik kemudian melakukan upaya penahanan sehari setelahnya. &rdquo;Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM Pidsus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka,&rdquo; katanya. Ketut menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang menyeret orang nomor satu di PT Waskita Karya itu terkait dengan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Kerugian keuangan negara yang telah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus tersebut menyentuh angka Rp 2,5 triliun. Destiawan yang menjabat Dirut PT Waskita Karya sejak Juli 2020, sebut Ketut, berperan aktif secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. &rdquo;Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka,&rdquo; bebernya. Setelah jadi tersangka, yang bersangkutan langsung ditahan dengan alasan untuk mempercepat proses penyidikan. &rdquo;Tersangka DES dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 sampai 17 Mei 2023,&rdquo; beber Ketut. Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. &rdquo;Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku. Peristiwa ini sudah sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan,&rdquo; ujar Erick. (syn/agf/c9/fal)

Penyimpangan fasilitas pembiayaan perbankan membuat Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) harus mendekam di tahanan.

Dirut Waskita Gunakan Dokumen Palsu untuk Cairkan Dana Proyek Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penunjukan subkontraktor untuk mengerjakan dugaan proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero). Hal tersebut didalami oleh tim penyidik KPK saat memeriksa sejumlah petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi itu.  Mereka adalah Site Manager PT Amarta Karya M. Taufik, Project Manager PT Amarta Karya Nurul Huda, Site Administration Manager PT Amarta Karya Hafidz, dan Project Manager PT Amarta Karya Rahmat Wahyudi.  "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penunjukan langsung para subkontraktor untuk mengerjakan proyek fiktif di PT AK yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (6/9).  Ali Fikri sebelumnya menyatakan membuka penyidikan baru dalam kasua dugaan korupsi pengadaan proyek di PT Amarta Karya pada 2018-2020. KPK menyatakan sudah menjerat seorang tersangka dalam kasus ini.  KPK menduga banyak proyek fiktif dalam pengadaan proyek di PT Amarta Karya. "Modus operandi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif, sehingga timbul kerugian keuangan negara," ucap Ali.  Ali mengatakan, pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka belum bisa dibeberkan sampai penahanan dilakukan.  KPK memastikan, bakal mengusut kasus ini sampai tuntas. Pengusutan kasus ini akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi secara terbuka.  "Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan," pungkas Ali.

KPK Telisik Penunjukan Subkontraktor untuk Proyek Fiktif Amarta Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di PT Amarta Karya pada 2018-2020. KPK menyatakan sudah menjerat seorang tersangka dalam kasus ini.  "Saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).  Lembaga antirasuah menyatakan, sudah mengumpulkan banyak bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK menduga banyak proyek fiktif dalam pengadaan proyek di PT Amarta Karya.  "Modus operadi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," ucap Ali.  Ali mengatakan, pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka belum bisa dibeberkan sampai penahanan dilakukan.  "Pihak yang kami tetapkan sebagai Tersangka akan kami umumkan pada saatnya nanti ketika penyidikan cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan," tegas Ali.  KPK memastikan, bakal mengusut kasus ini sampai tuntas. Pengusutan kasus ini akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi secara terbuka.  "Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan," pungkas Ali.

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT Amarta Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-28-at-13.35.23.jpg" alt="Majelis hakim memimpin sidang korupsi PT Posfin di PN Bandung, Senin (28/3). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim memimpin sidang korupsi PT Posfin di PN Bandung, Senin (28/3). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Manajer PT Pos Finansial (Posfin) Rico Deniza Candra didakwa jaksa penuntut umum (JPU) telah melakukan korupsi dari proyek fiktif. Perbuatannya itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 51,5 miliar.  Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Rahman Firdaus mengatakan, Rico didakwa melakukan korupsi itu bersama dengan mendiang mantan Direktur PT Posfin Soeharto. Mereka didakwa memperkaya diri dari hasil korupsi proyek fiktif tersebut.  ”Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Rahman seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (28/3).  Menurut jaksa, Rico didakwa melakukan korupsi tersebut ketika masih menjabat sebagai Manajer Akuntansi dan Keuangan PT Posfin. Saat itu, Rico melakukan sejumlah operasional bisnis.  Namun menurut jaksa, beberapa operasional bisnis yang dijalankan itu tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Beberapa operasional itu hanya dilakukan secara inisiatif oleh Soeharto bersama Rico.  Jaksa menyebut, korupsi yang diduga dilakukan terdakwa mulai dari pembayaran premi sertifikat fiktif, pengadaan alat pertanian fiktif, hingga penggunaan dana perusahaan untuk pembelian saham atas nama orang lain.  Adapun aksi korupsi tersebut diduga dilakukan para terdakwa pada 2018 hingga 2020. Adanya dugaan korupsi itu pun telah diaudit kantor akuntan publik (KAP). Berdasar audit tersebut, jaksa menduga ada kerugian negara sebesar Rp 51.559.256.000 oleh para terdakwa.  Jaksa mendakwa Rico dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  Selain itu, didakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mantan Manajer Posfin Didakwa Rugikan Negara Rp 51,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muhsin. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.  Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirut PT Translingkar Kita Jaya, Bambang Hartanto, mantan Bupati Wakatobi Hugua dan mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Hartanto.  Keempat orang saksi ini akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman (FR).  "Diperiksa untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan Fathor Rachman (FR)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/10/2020/kpk-cecar-5-saksi-soal-dugaan-penerimaan-uang-proyek-fiktif-pt-waskita/">KPK Cecar 5 Saksi Soal Dugaan Penerimaan Uang Proyek Fiktif PT Waskita</a></li> </ul> KPK telah menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.  Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.  Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar. Kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.  Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.  Terkait kasus ini, keuangan negara ditaksir dirugikan hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.  Atas perbuatannya, kelima orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait Kasus Proyek Fiktif, KPK Periksa Hilman

Proyek Fiktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Proyek Fiktif

Berita Terkini