<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/WhatsApp-Image-2023-06-04-at-91334-AM-794481093.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan Indonesia membutuhkan sebanyak 300 bendungan baru untuk mengantisipasi bencana alam seperti krisis air dampak perubahan iklim. "Jumlah bendungan ini sudah berdasarkan perhitungan batas aman untuk menghadapi krisis air di dalam negeri yang sedang berlangsung saat ini," kata&nbsp;Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Jakarta, Senin (16/10). Endra mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 60 bendungan untuk mencapai 100 persen ketahanan air. Namun, berdasarkan kajian tim ahli Kementerian PUPR di lapangan, jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Sehingga menilai perlu membangun setidaknya sebanyak 300 bendungan baru. Pernyataan tersebut disampaikan Endra dalam diskusi daring Forum Merdeka 9 Kementerian Komunikasi dan Informasika yang bertajuk 'Kolaborasi Global Antisipasi Krisis Air Dampak Perubahan Iklim'. Menurutnya, perubahan iklim dan aktifnya fenomena badai El Nino di Samudera Pasifik menyebabkan sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini mengalami kekeringan yang lebih panjang dan ekstrem. Hal ini tentu pula berdampak pada ketahanan pangan yang perlu diantisipasi karena jangan sampai petani kehilangan momentum menanam padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya. Oleh sebab itu, Endra menyebutkan, rencana pembangunan bendungan telah masuk dalam rencana strategis yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR sebagai bentuk mitigasi atas kondisi krisis iklim. "Semakin banyak bendungan yang dimiliki, semakin baik kemampuan negara untuk menyimpan air dan menggunakannya untuk menyiram lahan pertanian pada musim kemarau,&rdquo; kata dia. Penyelesaian pembangunan beberapa bendungan vital akan dipercepat mengingat durasi musim kering tanpa air Indonesia yang sangat panjang dan belum pernah terjadi pada periode sebelumnya. Proyek Bendungan Daftar PSN Diketahui, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran senilai Rp 21,5 triliun untuk menyelesaikan proyek pembangunan 15 unit bendungan vital pada tahun 2024 yang masuk dalam program strategis nasional (PSN). Alokasi anggaran proyek pembangunan PSN bendungan mengalami kenaikan hingga 54 persen jika di bandingkan dengan anggaran 2023, yakni sebesar Rp 13,9 triliun. Ke-15 proyek bendungan tersebut yaitu Tiga Dihaji (OKU, Sumatera Selatan), Keureutoe Paya - Rukoh-Pengarah Rukoh (Aceh), Leuwikeris (Jawa Barat), Jlantah Karanganyar-Jragung (Jawa Tengah). Kemudian, Sidan (Bali), Meninting (Lombok Nusa Tenggara Barat), Manikin (Kupang, Nusa Tenggara Timur), Bendungan Marang Kayu (Samarinda, Kalimantan Timur), Bulango Ulu (Gorontalo), Budong- budong (Mamuju, Sulawesi Barat), dan Way Apu (Maluku). Masing-masih wilayah tersebut merupakan sentra penghasil pangan nasional untuk komoditas padi dan tanaman hortikultura lainnya. Maka dari itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob A Lombagia mengatakan, PSN bendungan penting untuk segera diselesaikan pembangunannya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan cadangan air baku, dan mitigasi bencana kekeringan di masing-masing wilayah yang makin mendesak belakangan ini.

Endra mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 60 bendungan untuk mencapai 100 persen ketahanan air.

Antisipasi Krisis Air, Indonesia Butuh 300 Bendungan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/hoax-wadas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLEMIK kasus tanah di <a href="https://www.jawapos.com/tag/wadas/">Wadas</a> rupanya tak luput dari kabar palsu. Salah satunya mengaitkan kejadian itu dengan Tiongkok. Misalnya, informasi yang menyebut aparat menahan 64 pelaku aksi radikal anarkistis karena mengganggu proyek PT Beijing Xie Wen.  ”Kapolda Jateng: kami menahan 64 orang aksi radikalis anarkis warga Wadas Purworejo, yang ganggu proyek PT Beijing Xie Wen,’’ begitu judul yang memperlihatkan logo media Kompas.com pada 16 Februari 2022.  Informasi itu diunggah akun Facebook Antoni Antoni. Ada dua capture. Selain tangkapan gambar kompas.com, juga dilampirkan capture portal berita keuangannews.id yang memberitakan sikap <a href="https://www.jawapos.com/tag/ylbhi/">YLBHI</a>. ”Paham kan,’’ tulis akun tersebut (bit.ly/64RadikalisAnarkis).  Tulisan dalam tangkapan gambar itu jelas perlu dicurigai. Sebab, judul berita begitu panjang. Bahkan, menggunakan kalimat tak baku.  Nah, ada juga beberapa informasi yang perlu diluruskan. Yakni, 64 warga tersebut tidak terkait dengan aksi radikal anarkistis. Mereka hanyalah warga yang menolak tambang andesit. Bahkan, warga yang sempat diamankan itu sudah dibebaskan.  Jawapos.com mengabarkan pembebasan tersebut. Berita yang terbit 10 Februari 2022 itu berjudul, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/02/2022/komnas-ham-usut-insiden-desa-wadas-67-warga-penolak-tambang-bebas/">Komnas HAM Usut Insiden Desa Wadas, 67 Warga Penolak Tambang Bebas</a>. Keseluruhan warga Desa Wadas yang ditangkap akhirnya dibebaskan pada 9 Februari 2022.  Tiga orang masih menjalani penyidikan karena dianggap sebagai provokator. Rombongan warga diantar dengan menggunakan dua bus ke kompleks Masjid Nurul Huda di Desa Wadas. Selengkapnya, Anda dapat membacanya di bit.ly/SudahBebas.  Penelusuran lainnya soal gambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-jateng/">Kapolda Jateng</a> Irjen Pol Ahmad Luthfi yang seolah-olah dikaitkan dalam konferensi pers polemik Wadas. Padahal, tidak ada kaitannya. Foto tersebut sebelumnya diunggah oleh Radar Semarang (Jawa Pos Group) sebagai pelengkap pemberitaan tentang pencopotan Kasatreskrim Boyolali pada 18 Januari 2021. Credits foto juga menunjukkan pewarta Radar Semarang, M. Haryanto.  Pemberitaan Radar Semarang itu berkaitan dengan pencopotan Kasatreskrim Polres Boyolali AKP Eko Marudin pada Selasa, 18 Januari 2022. Pencopotan itu buntut perkara dugaan pelecehan terhadap perempuan bernama R, warga Boyolali. Anda dapat membacanya di bit.ly/BukanPreskonWadas.  Jawa Pos juga menemukan video yang menampilkan foto Kapolda yang sedang wawancara dengan jurnalis. Misalnya, yang diunggah kanal YouTube Kompas TV pada 18 Januari 2022. Konferensi pers itu sama, yaitu tentang pencopotan Kasatreskrim Polres Boyolali. Anda dapat melihatnya di bit.ly/PreskonPencopotan.  Kemudian, soal pelaksana <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-bendungan/">proyek Bendungan</a> Bener, sejatinya tidak ada kaitan dengan PT Beijing Xie Wen. Bahkan, PT tersebut tak ada dalam pencarian. Justru penanggung jawab proyek strategis nasional itu adalah Kementerian PUPR. Pendanaan penuh dari APBN. Anda dapat membacanya di KPPIP, bit.ly/PJProyekBendungan.  FAKTA  Keseluruhan <a href="https://www.jawapos.com/tag/warga-wadas/">warga Wadas</a> yang ditangkap sudah dibebaskan. Penanggung jawab proyek Bendungan Bener itu Kementerian PUPR dengan pendanaan penuh dari APBN.

Kabar Palsu Sudutkan Warga Wadas Penolak Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post-2.jpg" alt="IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan dua proyek bendungan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yaitu Bendungan Sepaku dan bendung gerak Sungai Talake terus berlanjut. Pembangunan bendungan tersebut untuk mendukung ibu kota negara.  Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara mengatakan, tahap pembangunan Bendungan Sepaku saat ini, sudah memasuki progres pembangunan fisik bendungan. Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan fisik bendungan di Kecamatan Sepaku tersebut lebih kurang Rp 900 miliar.  Nicko Herlambang menjelaskan, seluruh anggaran proyek pembangunan Bendungan Sepaku ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  Wilayah Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan bendungan, lanjut dia, meliputi Desa Tengin Baru, Sukomulyo dan Desa Argomulyo dengan luas lahan sekitar 437 hektare meliputi tubuh bendungan dan areal genangan.  ”Bendungan Sepaku dibangun untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan, serta persiapan pemindahan ibu kota negara,” ucap Nicko Herlambang.  Sementara itu, pembangunan lain yakni bendung gerak Sungai Talake telah memasuki proses lelang. Anggaran untuk pembangunan bendung gerak Sungai Talake, sekitar Rp 1,7 triliun meliputi pembebasan lahan dan pengerjaan fisik bendung.  Dia optimistis bendung gerak Sungai Talake dapat mengairi lahan pertanian sepuluh desa di Kecamatan Babulu yang menjadi sentra penghasil beras terbesar di Kabupaten Penajam Paser Utara.  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Nicko Herlambang, terus mengupayakan dan berharap pembangunan dua bendungan yang diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut segara rampung sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YEYj-4N8RwM

Dua Proyek Bendungan Pendukung IKN di Penajam Paser Utara Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG20200422130245.jpg" alt="Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia ditunda. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19.  Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara mengatakan, penundaan kegiatan lapangan tersebut berdampak pada pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. Meski sudah masuk tahap sosialisasi juga ditangguhkan.  Dia menjelaskan, anggaran pembebasan lahan proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di wilayah Kecamatan Sepaku itu telah disiapkan lebih kurang Rp 80 miliar. Anggaran pembebasan lahan utama untuk tubuh bendungan seluas 36 hektare tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2020.  ”Hasil identifikasi diketahui ada delapan kepala keluarga yang menguasai lahan 36 hektare itu, tapi lantaran ada instruksi BPN Pusat tahapannya sementara ditunda,” ujar Nicko pada Jumat (24/4).  "Kami sudah rapat telekoferensi dengan BPN Kabupaten Penajam Paser Utara dan BPN Provinsi Kalimantan Timur. Memang ada kendala tidak bisa kumpulkan warga lakukan sosialisasi pembebasan lahan saat wabah korona,” terang Nicko.  Menurut Nicko, luas lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi tersebut mencapai sekitar 378 hektare, terdiri dari 36 hektare untuk tubuh bendungan dan luas genangan sekitar 342 hektare. ”Daya tampung Bendungan Sepaku-Semoi yang akan dibangun itu sekitar 11,6 juta meter kubik dengan debit 2.400 liter per detik,” kata Nicko.  Bendungan Sepaku-Semoi di Desa Tengin Baru, Argomulyo dan Desa Sukomulyo di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut untuk mencukupi kebutuhan air besih bagi masyarakat di ibu kota negara Indonesia yang baru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA   https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4  &nbsp;

Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Ibu Kota Negara Baru Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dibangun-dekat-kali-progo-bendung-kamijoro-curi-perhatian-masyarakat_m_.jpg" alt="Bendungan Kamijoro Bantul" width="100%">
<figcaption>Bendungan Kamijoro Bantul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang periode 2015-2019 telah membangun 49 bendungan baru dan masih melanjutkan pembangunan 16 bendungan periode sebelumnya.  Pembangunan 65 bendungan tersebut adalah bagian dari pelaksanakan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mencapai kedaulatan pangan dan ketahanan air.  Diketahui, hingga tahun 2018, sebanyak 56 bendungan sudah dalam tahap konstruksi dan 15 bendungan di antaranya sudah selesai. Pada 2019 ini, direncanakan 9 bendungan baru akan dilelang untuk melengkapi proyek nawacita pemerintah Jokowi-JK.  “Tahun 2019 sebanyak 9 bendungan baru akan dilelang,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi, di Jakarta, Minggu (14/7).  Sembilan bendungan yang akan dibangun tahun ini adalah Bendungan Mbay di NTT, Jenelata di Sulawesi Selatan, Pelosika dan Ameroro di Sulawesi Tenggara, Jragung di Jawa Tengah, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Tiro di Nanggroe Aceh Darussalam, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat.  Dituturkan Hari, ada tiga bendungan lainnya yang siap untuk dilakukan pengisian dan diresmikan. Pertama adalah bendungan Muara Sei Gong di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bendungan tersebut akan memiliki kapasitas tampung 11,8 juta m3, luas Genangan 246,8 Ha yang akan menjadi sumber air baku berkapasitas sebesar 400 liter per detik.  Bendungan kedua adalah Sindangheula yang akan memiliki banyak fungsi bagi masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Salah satunya untuk irigasi di Daerah Cibanten seluas 1.000 hektare, juga pengendalian banjir dengan kapasitas tampung banjir 1,5 juta m3.  "Bendungan itu akan menyuplai air baku 0,8 m3/detik bagi Kabupaten dan Kota Serang," jelasnya.  Terakhir, lanjut Hari, Bendungan Paselloreng yang akan memiliki kapasitas tampung 138 juta m3 memiliki manfaat mengairi lahan irigasi seluas 7.000 ha, sebagai sumber air baku di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter/detik,  pembangkit listrik mikrohidro 2,5 MW, serta konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata.  Menurut Hari, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA akan fokus untuk menyelesaian seluruh bendungan yang dibangun. Proyek pembangunan bendungan baru akan dilakukan secara bertahap yakni mulai tahun 2021 hingga 2023 masing-masing sebanyak lima bendungan setiap tahun sehingga total 15 bendungan.  “Kita akan bangun di daerah yang memiliki potensi seperti Bendungan Baliem dan Digul di Papua, Matenggeng di Kabupaten Cilacap, dan Lambakan di Kabupaten Paser," tandasnya.  &nbsp;

Fokus Bangun Infrastruktur, Tahun ini PUPR Lelang 9 Proyek Bendungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/investigasi-walhi-sulsel-proyek-bendungan-pamukkulu-sarat-kejanggalan_m_.jpg" alt="Lokasi pembagungan Bendungan Pamukkulu di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar." width="100%">
<figcaption>Lokasi pembagungan Bendungan Pamukkulu di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat kecaman dari masyarakat. Proyek yang masuk dalam program strategis nasional itu dianggap sarat dengan kejanggalan hingga pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan bendungan. "Dari kajian dan investigasi, kami berkesimpulan bahwa pembangunan bendungan masih perlu dikaji, direvisi, dan dipertimbangkan ulang karena tidak manusiawi dan memiskinkan masyarakat," terang Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin, Kamis (28/2). Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar ketiga di Sulsel, setelah Bendungan Bili-bili di Kabupaten Gowa dan Paseloreng di Kabupaten Wajo. Proyek berdiri di atas lahan seluas 640 hektare, pada masa pengerjaan 2017-2022. Pemerintah menganggarkan pembiayaan pembangunan proyek dengan total Rp 1,7 triliun dari APBN dan utang luar negeri. Al Amin menyebut, 200 hektare lahan bendungan berdiri di kawasan hutan. Dampak pembangunan dipastikan akan menenggelamkan tiga dusun di Desa Kele Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dengan 312 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Dalam konsep pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dianggap cenderung tidak peduli dengan hak-hak masyararakat yang terdampak. "Proyek ini akan membendung sungai yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, juga akan menggenangi pemukiman masyarakat dan situs-situs bersejarah masyarakat. Proyek ini juga akan menggenangi kawasan hutan konservasi," jelas Al Amin. Al Amin menjelaskan, negara yang berutang untuk membiayai proyek harus memenuhi persyaratan dari kumpulan bank pembangunan internasional atau MDBs. Salah satunya yakni mengawali proyek dengan konsultasi publik untuk memastikan apakah proyek disetujui masyarakat. Lewat konsultasi, masyarakat juga memberikan pandangan agar proyek tidak berdampak buruk. Dalam investigasi, WALHI menemukan bahwa proyek Bendungan Pamukkulu mengabaikan tahapan itu. Al Amin menyebut, pemerintah malah menyembunyikan banyak informasi agar masyarakat setuju. Pada sejumlah pertemuan, pemerintah hanya mengungkap sebagian informasi proyek namun diklaim sebagai konsultasi publik. "Itu pun dengan melibatkan aparat militer dan kepolisian. Ini membuat warga tidak berani menyampaikan keluhan dan pendapat mereka. Upaya tersebut memperlihatkan watak asli pemerintah yang anti terhadap konsultasi publik," ungkapnya. Terpisah, Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien menyebutkan, salah satu temuan lain berupa rendahnya biaya ganti rugi lahan masyarakat. Pada 2016 diputuskan harga pembebasan lahan masyarakat hanya Rp 3.500 per meter persegi. Ganti tersebut dianggap sangat tidak manusiawi. "Nominalnya sangat jauh di bawah ideal, dibandingkan yang didapatkan masyarakat dari hasil pertanian setiap tahun. Ganti rugi juga belum termasuk tanaman, satwa, dan bangunan yang hilang," terang Muttaqien. Hingga saat ini belum ada masyarakat setempat yang menerima ganti rugi, karena masih menunggu putusan akhir Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, gugatan di Pengadilan Negeri Takalar dikabulkan, dan hakim menetapkan biaya ganti rugi Rp 50 ribu per meter persegi. Namun putusan tersebut digugat ke jalur kasasi. "Keputusan pengadilan membuktikan bahwa ganti rugi pemerintah terhadap lahan masyarakat sudah melanggar HAM. Ini membuktikan bahwa proyek pembangunan betul-betul tidak mempertimbangkan kondisi penghidupan masyarakat terdampak," sebutnya.

Investigasi WALHI Sulsel, Proyek Bendungan Pamukkulu Sarat Kejanggalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menengok-proyek-bendungan-way-sekampung-yang-rampung-akhir-2019_m_-1.jpg" alt="Bendungan Way Sekampung" width="100%">
<figcaption>Bendungan Way Sekampung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan pada periode 2015-2019, yang terdiri dari pembangunan 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Salah satu bendungan baru yang tengah dikerjakan adalah Bendungan Way Sekampung yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. "Progres fisiknya kini sudah mencapai 42 persen, Insya Allah pada Desember 2019 kita bisa selesaikan, lebih dini dari target semula pada 2020. Salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah dengan penggunaan metode blasting yang bisa menghasilkan 4 ribu m3 galian untuk setiap kali ledakan sehingga lebih efektif dibandingkan menggunakan alat berat. Batunya juga dapat digunakan sebagai material bendungan," ujar Menteri PUPR Basuki saat meninjau proyek Bendungan Way Sekampung dalam keterangannya, Jumat (23/11). Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m3 yang akan dimanfaatkan menambah areal irigasi seluas 15 ribu hektar dalam Sekampung System menjadi total seluas 70 ribu hektar sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 260 persen terutama untuk Kabupaten Pringsewu. Bendungan juga akan menyediakan air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,48 m3/detik, potensi listrik 5,4 MW, mereduksi banjir sebesar 185 m3/detik serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu. Menteri Basuki menilai pekerjaan dilakukan dengan profesional dan rapi. Untuk penanganan longsoran tebing dilakukan dengan penanaman tumbuhan, seperti yang diterapkan di Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya. Apabila sudah beroperasi, Menteri Basuki meminta agar tidak dipasang keramba apung yang bisa menurunkan kualitas air bendungan. Bendungan Way Sekampung dibangun dengan biaya Rp 1,7 triliun. Pengerjaannya terbagi menjadi dua paket yang dikerjakan oleh PT PP dengan nilai kontrak Rp 873 miliar dan PT Waskita Karya sebesar Rp 829 miliar. Untuk mendukung Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional, selain Bendungan Way Sekampung, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Ditjen Sumber Daya Air juga tengah membangun Bendungan Margatiga dengan kapasitas tampung 65 juta m3 di hilir Sungai Way Sekampung. Kehadiran dua bendungan baru tersebut akan melengkapi sistem pengelolaan air, termasuk suplai irigasi yang berasal dari Bendungan Batutegi yang sudah beroperasi sejak 2015. &ldquo;Selain itu terdapat Bendung Seguruh dan Jabung. Semuanya dibangun untuk mengoptimalkan air Sungai Way Sekampung yang potensinya besar terutama untuk irigasi,&rdquo; katanya. Pembangunan Bendungan Margatiga di Kecamatan Margatiga, Lampung Timur akan mengairi lahan irigasi seluas 10.950 Ha, sumber air baku 800 liter per detik. Konstruksi bendungan dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 813 miliar.

Menengok Proyek Bendungan Way Sekampung yang Rampung Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menengok-proyek-bendungan-way-sekampung-yang-rampung-akhir-2019_m_.jpg" alt="Bendungan Way Sekampung" width="100%">
<figcaption>Bendungan Way Sekampung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan pada periode 2015-2019, yang terdiri dari pembangunan 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Salah satu bendungan baru yang tengah dikerjakan adalah Bendungan Way Sekampung yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. "Progres fisiknya kini sudah mencapai 42 persen, Insya Allah pada Desember 2019 kita bisa selesaikan, lebih dini dari target semula pada 2020. Salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah dengan penggunaan metode blasting yang bisa menghasilkan 4 ribu m3 galian untuk setiap kali ledakan sehingga lebih efektif dibandingkan menggunakan alat berat. Batunya juga dapat digunakan sebagai material bendungan," ujar Menteri PUPR Basuki saat meninjau proyek Bendungan Way Sekampung dalam keterangannya, Jumat (23/11). Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m3 yang akan dimanfaatkan menambah areal irigasi seluas 15 ribu hektar dalam Sekampung System menjadi total seluas 70 ribu hektar sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 260 persen terutama untuk Kabupaten Pringsewu. Bendungan juga akan menyediakan air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,48 m3/detik, potensi listrik 5,4 MW, mereduksi banjir sebesar 185 m3/detik serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu. Menteri Basuki menilai pekerjaan dilakukan dengan profesional dan rapi. Untuk penanganan longsoran tebing dilakukan dengan penanaman tumbuhan, seperti yang diterapkan di Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya. Apabila sudah beroperasi, Menteri Basuki meminta agar tidak dipasang keramba apung yang bisa menurunkan kualitas air bendungan. Bendungan Way Sekampung dibangun dengan biaya Rp 1,7 triliun. Pengerjaannya terbagi menjadi dua paket yang dikerjakan oleh PT PP dengan nilai kontrak Rp 873 miliar dan PT Waskita Karya sebesar Rp 829 miliar. Untuk mendukung Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional, selain Bendungan Way Sekampung, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Ditjen Sumber Daya Air juga tengah membangun Bendungan Margatiga dengan kapasitas tampung 65 juta m3 di hilir Sungai Way Sekampung. Kehadiran dua bendungan baru tersebut akan melengkapi sistem pengelolaan air, termasuk suplai irigasi yang berasal dari Bendungan Batutegi yang sudah beroperasi sejak 2015. &ldquo;Selain itu terdapat Bendung Seguruh dan Jabung. Semuanya dibangun untuk mengoptimalkan air Sungai Way Sekampung yang potensinya besar terutama untuk irigasi,&rdquo; katanya. Pembangunan Bendungan Margatiga di Kecamatan Margatiga, Lampung Timur akan mengairi lahan irigasi seluas 10.950 Ha, sumber air baku 800 liter per detik. Konstruksi bendungan dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 813 miliar.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terdampak-waduk-sei-gong-78-persil-dapat-ganti-rugi_m_196134.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika melakukan kunjungan kerja memantau pembangunan waduk Sungai Gong, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepri." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika melakukan kunjungan kerja memantau pembangunan waduk Sungai Gong, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Waduk Sungai Gong di Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), terus dikebut. Pengerjaan fisik bangunan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Berbagai persoalan yang menghambat proses pembangunan waduk pun satu persatu mulai berhasil diselesaikan. Terbaru, penyelesaian ganti rugi dalam bentuk uang kerohiman atas 78 persil milik warga yang terdampak pembangunan waduk dengan daya tampung sebanyak 11 juta kubik itu. Ketua pelaksana tim terpadu untuk penyelesaian masalah pembangunan waduk Syamsul Bahrum mengatakan, penyelesaian ganti rugi kepada warga ditargetkan selesai pada minggu ketiga bulan ini. Segala kelengkapan untuk menunjang penyelesaian sudah disiapkan. Bahkan hanya tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun. "Nilainya sudah dihitung tim independen. Sudah juga diverivikasi tim BPKP. Pembayarannya nanti dengan sistem yang disesuaikan. Anggaran dari APBN sudah tersedia dan mencukupi," kata Syamsul ketika ditemui di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (14/3). Dari 78 persil, 68 di antaranya berada di dalam kawasan hutan lindung tempat waduk dibangun. Sementara 10 persil sisanya hanya terdampak dari pembangunan yang sempat mendapat penolakan warga. Adapun berapa besaran ganti rugi yang menyesuaikan dari luas masing-masing lahan. Termasuk dengan jenis tanaman yang berda di persil. "Ada hitungan sendiri. Ada tanaman tahunan, musimam, nanti dihitung jumlahnya. Kayu Sengon agak besar bayarannya, karena memang banyak milik warga di sana," papar Syamsul. Tim terpadu terus melakukan mediasi bersama warga guna melancarkan proses pembayaran ganti rugi. Sejauh ini, masyarakat bersikap positif dengan upaya yang dilakukan. Sejatinya, pembayaran ganti rugi diharapkan selesai pada Februari lalu. Namun berbagai persoalan teknis membuat proses pembayaran tertunda hingga baru bisa diselesaikan pada Maret ini. Kendati demikian, target penyelesaian pembangunan waduk diprediksi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Terdampak Waduk Sei Gong, 78 Persil Dapat Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bendungan-sei-gong-sudah-tergarap-77-persen_m_192836.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika meninjau proyek Bendungan Sei Gong di Kecamatan Galang, Batam, Jumat (2/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika meninjau proyek Bendungan Sei Gong di Kecamatan Galang, Batam, Jumat (2/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bendungan Sei Gong di Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), masih dalam progres pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan proyek tersebut dapat selesai pada Agustus 2018. Bendungan Sei Gong merupakan salah satu proyek besar pemerintah yang mulai dibangun sejak Desember 2015. Tahun lalu, Basuki juga sudah meninjau lokasi proyek bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki menjelaskan, progres pengerjaan Bendungan Sei Gong sudah sekitar 77 persen. Melihat progres tersebut, Basuki optimistis pembangunan waduk akan seleaai sesuai jadwal yang telah ditargetkan. "Semoga saja pada Agustus mendatang ini selesai," harapnya di sela memantau perkembangan proyek Sei Gong, Jumat (2/3). Pembebasan lahan juga terus dilakukan untuk mempercepat pembangunan. Saat ini masih ada warga terdampak pembangunan proyek yang haknya belum dituntaskan. Mereka menempati lahan di sekitar proyek. "Akhir bulan ini pengosongan lahan akan tuntas. Mereka akan diberi uang kerohiman," terang Basuki. Bendungan Sei Gong memiliki luas area mencapai 355 hektare. Hal itu menjadikan Sei Gong sebagai bendungan terbesar di Kepri. Dengan daya tampung sekitar 11 juta meter kubik, bendungan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat Batam. Saat ini, kebutuhan air di Batam masih didukung beberapa waduk kecil yang tersebar di sejumlah wilayah. Namun, bendungan yang ada saat ini sudah tidak bisa maksimal memenuhi kebutuhan air masyarakat. Terlebih ketika musim kemarau seperti sekarang. Air di waduk mengalami penyusutan yang cukup signifikan.

Bendungan Sei Gong Sudah Tergarap 77 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek bendungan

Berita Terkini

Antisipasi Krisis Air, Indonesia Butuh 300 Bendungan Baru

Kabar Palsu Sudutkan Warga Wadas Penolak Tambang

Dua Proyek Bendungan Pendukung IKN di Penajam Paser Utara Berlanjut

Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Ibu Kota Negara Baru Ditunda

Fokus Bangun Infrastruktur, Tahun ini PUPR Lelang 9 Proyek Bendungan

Investigasi WALHI Sulsel, Proyek Bendungan Pamukkulu Sarat Kejanggalan

Menengok Proyek Bendungan Way Sekampung yang Rampung Akhir 2019

Menengok Proyek Bendungan Way Sekampung yang Rampung Akhir 2019

Terdampak Waduk Sei Gong, 78 Persil Dapat Ganti Rugi

Bendungan Sei Gong Sudah Tergarap 77 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com