<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-suap-proyek-bakamla-fayakhun-andriadi-hadapi-sidang-putusan_m_.jpg" alt="Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi akan menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/11). Mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu didakwa menerima suap terkait proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Rencananya agenda pembacaan putusan dijadwalkan jam 10.00 WIB," kata Jaksa Takdir Suhan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/11). Menurut jaksa, Fayakhun menerima suap USD 911.480. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.&nbsp; Uang itu diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla. Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone. Atas perbuatannya, jaksa menuntut Fayakhun hukuman 10 tahun penjara. Fayakhun juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut supaya hakim mencabut hak politik Fayakhun Andriadi. Fayakhun dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terima Suap Proyek Bakamla, Fayakhun Andriadi Hadapi Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinilai-terima-suap-pejabat-bakamla-ini-dituntut-5-tahun-penjara_m_190437.jpeg" alt="Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Lalut (Bakamla) Novel Hasan dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/2)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Lalut (Bakamla) Novel Hasan dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Lalut (Bakamla) Novel Hasan dituntut lima tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara ini, Novel juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menyatakan terdakwa Nofel Hasan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Jaksa menuturkan, hal yang memberatkan Nofel karena perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang secara tegas melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski demikian, jaksa menganggap selama di persidangan Nofel berlaku sopan, serta telah mengembalikan uang sebesar SGD 104.500. Kemudian, Nofel juga belum peenah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga. "Kami penuntut umum dalam perkara ini, menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan dan mengadili perkara ini," tukas jaksa. Nofel didakwa bersama-sama dua pejabat Bakamla lainnya menerima uang SGD 104.500 dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Uang itu diberikan karena Nofel mengajukan proyek satelit monitoring yang kemudian masuk di dalam APBN-P 2016. Nofel dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dinilai Terima Suap, Pejabat Bakamla Ini Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-duga-fayakhun-catut-nama-golkar-demi-kepentingan-pribadinya_m_183860.jpeg" alt="Bambang Soesatyo saat dipilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua DPR" width="100%">
<figcaption>Bambang Soesatyo saat dipilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar terjadi di Munaslub 2016 silam. Namun ternyata, pnyelenggaran hajat partai beringin tersebut diduga ada yang berasal dari 'duit panas" fee proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). &lrm;Menanggapi adanya hal ini, Ketua DPR<a href="https://www.jawapos.com/tag/12356/bambang-soesatyo" target="_blank"> Bambang Soesatyo</a> menampik adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar periode 2016 ini menegaskan, tidak ada aliran uang dari penyelenggaran Munaslub berasal uang korupsi. "Enggak ada itu, itu uang dari Partai Golkar," tegas Bambang di Gedung DPR, Jakarta, (25/1). Bambang&nbsp;juga menegaskan, tidak pernah berhubungan dengan koleganya Fayakhun Andriadi, untuk membicarakan mengenai &lrm;Munaslub. "Saya tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun terkait dengan Partai Golkar, tanya yang bersangkutan jangan dikaitkan ke Golkar dong," katanya. Namun demikian, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menduga bahwa Fayakhun hanya mengklaim uang tersebut untuk Munaslub. Padahal buktinya memang tidak ada aliran uang pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla ke Munaslub Partai Golkar. "Mana tau dia cuma ngaku-ngaku Golkar ini," tuturnya. Oleh sebab itu, Bambang berpesan awak media untuk menanyakan langsung ke Fayakhun Andriadi apakah benar ada uang yang mengalir ke penyelenggaran munaslub. "Tanyakan ke orangnya bisa saja dia menjual nama Partai Golkar untuk mengambil keuntungan," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/12356/bambang-soesatyo" target="_blank">Fayakhun Andriadi </a>sempat mendesak Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif untuk mengirimkan uang untuk keperluan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Adapun Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Technofo Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), dengan Erwin sebagai saksinya. Semula, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp tertanggal 4 Mei 2017. Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo, agar lebih dulu membayarkan USD 300 ribu secara tunai. "Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar," demikian bunyi pesan singkat itu. Jaksa KPK Kiki kemudian mengonfirmasi kepada Erwin maksud dari percakapan tersebut. "Kalau menurut Fayakhun, transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat, jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan," jelas Erwin. Di dalam percakapan via WhatsApp itu, Fayakhun juga mengatakan uang tersebut akan diberikan untuk petinggi-petinggi Partai Golkar. "Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300rb, sisanya di JP Morgan? 300rb nya diperlukan segera untuk petinggi2 nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," sebut pesan itu lagi. Terkait itu pesan itu, Erwin menerangkan bahwa itu terkait munas Partai Golkar. Fayakhun membutuhkan dana untuk diberikan kepada petinggi partainya. Sedangkan, sisanya untuk pejabat partai kelas bawah, yang penyerahannya bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Selanjutnya, Erwin menyampaikan permintaan Fayakhun itu kepada Muhammad Adami Okta, pegawai PT Melati Technofo. Sekedar informasi, Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada 14-17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Dari hasil Munaslub itu, terpilih lah Setya Novanto sebagai ketuanya&lrm;.

Bamsoet Duga Fayakhun Catut Nama Golkar Demi Kepentingan Pribadinya

proyek bakamla

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek bakamla

Berita Terkini

Terima Suap Proyek Bakamla, Fayakhun Andriadi Hadapi Sidang Putusan

Dinilai Terima Suap, Pejabat Bakamla Ini Dituntut 5 Tahun Penjara

Bamsoet Duga Fayakhun Catut Nama Golkar Demi Kepentingan Pribadinya

Download Aplikasi JawaPos.com