<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/1000714113-1662765447.jpg" alt="Jembatan Ampera Palembang berkabut, Selasa (1/7). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Jembatan Ampera Palembang berkabut, Selasa (1/7). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau warga Kota Palembang mewaspadai cuaca berkabut. Jarak pandang mendatar terendah di bawah 1.500 meter. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG SMB II Palembang Sinta Andayani mengatakan, kekaburan udara yang terjadi di pagi hari ini (1/7), dipicu kelembaban udara tinggi 99 persen sehingga membentuk kabut tipis (Mist). Kabut tersebut juga bercampur partikel kering atau polusi di Kota Palembang sehingga semakin padat dan menurunkan jarak pandang. Berdasar data pengamatan cuaca di bandara untuk jarak pandang terendah 1.500 meter. Namun untuk jarak pandang di kota yang padat pemukiman bisa jadi lebih rendah karena partikel kering atau polusi yang lebih tinggi. &rdquo;Pengamatan cuaca di bandara untuk jarak pandang terendah 1.500 meter. Namun untuk jarak pandang di kota yang padat pemukiman bisa jadi lebih rendah karena partikel kering atau polusi yang lebih tinggi,&rdquo; jelas Sinta Andayani seperti dilansir dari Antara. Menurut dia kabut itu adalah uap air yang menjadi titik-titik air kemudian memadat dan melayang-layang di permukaan tanah. Fenomena ini biasanya terjadi menjelang pagi hari karena kelembapan udara tinggi mendekati jenuh dengan suhu udara yang rendah di permukaan. &rdquo;Terkadang kabut bisa dipicu hujan di malam hari atau sebelumnya yang menyebabkan suhu udara turun dan lembab di pagi hari. Biasanya seiring dengan terbitnya matahari di pagi hari kabut berangsur menghilang karena suhu udara perlahan naik dan kelembapan udara menurun,&rdquo; terang Sinta Andayani. &rdquo;Kabut yang tebal dapat mempengaruhi jarak pandang sehingga perlu diwaspadai ketika beraktivitas terutama pada transportasi darat pada saat berkendara, transportasi udara pada saat take off dan landing pesawat, dan juga transportasi air terhadap kapal-kapal yang lalu lalang,&rdquo; imbuh dia.

BMKG Provinsi Sumsel mengimbau warga Kota Palembang mewaspadai cuaca berkabut. Jarak pandang mendatar terendah di bawah 1.500 meter

BMKG Imbau Warga Palembang Waspadai Cuaca Berkabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Resize_20231107_162622_2706-2754458988.jpg" alt="Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Sutoko." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Sutoko.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa kasus jual beli bangku siluman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA telah diklarifikasi dan ditangani. Penanganan berdasar rekomendasi Inspektorat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). &rdquo;Sudah ditangani secara seksama kasusnya, sudah diklarifikasi dan menurut Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sudah berjalan sesuai aturan,&rdquo; kata Plt Kepala Dispendik Provinsi Sumatera Selatan Sutoko seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menambahkan berdasar rekomendasi Irjen Kemendikbudristek, kasus PPDB SMA itu menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menemukan potensi malaadministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan sekolah selama proses PPDB 2023. Kepala Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah mengatakan, Ombudsman Sumsel membentuk tim investigasi dan telah melakukan analisis awal terhadap sejumlah dokumen terkait PPDB, objek sekolah, pihak penyelenggara, dan pihak terkait lain pada enam contoh objek SMAN dan satu contoh objek SMPN di Kota Palembang. Selama proses PPDB di Palembang belum dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMA, dan SMK. Adrian Agustiansyah mengungkapkan, beberapa temuan awal di lapangan berdasar hasil investigasi terkait implementasi dari masa pendaftaran hingga kelulusan akhir. &rdquo;Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tidak memedomani ketentuan pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021,&rdquo; tutur Adrian Agustiansyah. Peraturan tersebut tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, juncto pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Khusus. Penerimaan jalur zonasi pada sekolah dialokasikan 50 persen dari daya tampung sekolah, bukan 30 persen sebagaimana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Rujukan Kabupaten/Kota dan SMA Negeri Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024. Kemudian, ditemukan kurang jelasnya mekanisme mitigasi (kanal pengaduan) terhadap keluhan/pengaduan dari orang tua calon siswa. &rdquo;Kurangnya transparansi dalam pengelolaan laman PPDB 2023, mengingat masih ada keterbatasan masyarakat dalam mengakses pengumuman kelulusan akhir secara keseluruhan,&rdquo; ujar Adrian Agustiansyah. Selain itu, lanjut dia, terdapat siswa yang terdaftar pada suatu sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa mengikuti prosedur PPDB 2023 yang telah diatur. Sekolah dimaksud menerima sejumlah siswa dengan dalih animo pendaftar yang tinggi, sehingga memungkinkan terbukanya ruang negosiasi non-prosedural antara pihak sekolah dengan orang tua calon siswa. &rdquo;Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE,&rdquo; tutur Adrian Agustiansyah. Dia menambahkan, Ombudsman Sumsel menemukan terjadi potensi konflik kepentingan terkait penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis jalur tes mandiri dalam PPDB 2023. Selain itu, permasalahan transparansi dan kerentanan inkompetensi pelaksana.

Dispendik Provinsi Sumsel mengungkapkan kasus jual beli bangku siluman PPDB SMA telah diklarifikasi dan ditangani

Dispendik Sumsel Tangani Kasus Jual Beli Bangku PPDB SMA di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-100735-3094695407.jpg" alt="Banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (5/7)." width="100%">
<figcaption>Banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (5/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, mengakibatkan tiga orang warga hanyut. Dua di antaranya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, satu orang ditemukan meninggal dunia, pada Rabu (5/7). Banjir bandang itu juga mengakibatkan 202 KK atau 457 jiwa terdampak bencana tersebut. Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Selatan Heri Pramono menjelaskan, korban meninggal dunia itu langsung dimakamkan pada hari yang sama. Beberapa warga yang sebelumnya sempat mengungsi juga telah kembali ke rumah masing-masing. &rdquo;Korban meninggal sudah dimakamkan saat itu juga. Untuk pengungsian saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing,&rdquo; kata Heri dalam keterangannya, Kamis (6/7). Laporan yang diterima Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari BPBD OKU Selatan, peristiwa banjir bandang itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut, dalam durasi yang cukup lama. Sehingga memicu luapan Sungai Saka dan Sungai Selabung. Menurut data sementara, lanjut Heri, banjir bandang telah berdampak di 10 desa/kelurahan di enam kecamatan di OKU Selatan. Adapun wilayah yang terdampak meliputi Desa Ulak Pandan di Kecamatan Kisam Tinggi; Desa Wai Gugur, Desa Simpang Pendagan, Desa Rengas, Desa Tangsi Bawah, Desa Kisau, dan Desa Talang Bandung di Kecamatan Muaradua. Selanjutnya Desa Lawang Agung di Kecamatan Muaradua Kisam, Desa Madura di Kecamatan Buay Sandang Aji, Desa Tekana di Kecamatan Buana Pemaca, dan di Kecamatan Runjung Agung. Sementara itu, BPBD OKU Selatan juga melaporkan kerugian materi meliputi 2 rumah hanyut, 2 jembatan hanyut, dan sebanyak 202 rumah warga terendam banjir dengan tinggi muka air (TMA) 60 sentimeter. Di samping itu, lahan pertanian seluas 4 hektare juga terendam banjir. Dia bersyukur, pada Rabu (5/7) sekitar pukul 22.46 WIB, banjir terpantau berangsur surut di Kecamatan Muaradua Tangsi. Namun, di wilayah Kecamatan Kisam Tinggi, debit air masih cukup tinggi.&nbsp; &rdquo;Namun, sinyal telekomunikasi di dua wilayah tersebut juga mengalami gangguan. Sehingga proses kaji cepat dan pelaporan data serta informasi turut terkendala,&rdquo; ucap Heri. Sebagai upaya penanganan darurat, BPBD OKU Selatan telah berkoordinasi dengan lintas instansi terkait termasuk aparatur desa. BPBD OKU Selatan juga telah mendirikan posko utama di halaman Polsek Kecamatan Muaradua. Dia memastikan, bantuan berupa logistik dan peralatan juga telah didistribusikan kepada warga terdampak. Bupati OKU Selatan juga turut hadir ke lokasi memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. &rdquo;Pemberian bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan disampaikan langsung oleh Bupati OKU Selatan,&rdquo; jelas Heri. Kendati sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten OKU Selatan, khususnya di Kecamatan Muaradua hingga Sabtu (8/7). Hal itu sebagaimana informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sebagai bentuk antisipasi dari potensi bencana susulan, BNPB mengimbau agar mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan upaya mitigasi yang meliputi pemantauan kondisi sungai, pembersihan sampah maupun material lain yang dapat menyumbat aliran air, monitoring kondisi tanggul, jalan dan jembatan hingga pemantauan debit air saat terjadi hujan agar dilakukan secara berkala. &rdquo;Masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai agar melakukan evakuasi mandiri sementara jika terjadi hujan menerus dengan intensitas tinggi selama lebih dari satu jam. Masyarakat juga diharapkan agar selalu memperhatikan kondisi debit sungai dan menghindari lereng curam yang minim vegetasi,&rdquo; papar Heri. &nbsp;

Banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten OKU Selatan, mengakibatkan satu orang meninggal dunia, Rabu (5/7). Selain itu, 202 KK terdampak

Tiga Hanyut dan Satu Warga Meninggal akibat Banjir Bandang di OKU Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/WhatsApp-Image-2023-06-10-at-163533_1-2129866263.jpeg" alt="Ilustrasi kasus kematian tak wajar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus kematian tak wajar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan, lakukan penyelidikan atas penemuan jasad seorang pelajar SMA dengan 45 luka tusukan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Kepala Kepolisian Resor Prabumulih AKBP Witriadi mengatakan, korban merupakan laki-laki pelajar SMA berinisial DJ, 16, warga Kecamatan Belimbing, Muara Enim. Kepolisian menemukan jasad korban DJ tergeletak di dalam lubang cerukan tanah dekat gerbang rel kereta api Patih Galung, Prabumulih Barat, Jumat (9/6) sore. Jenazah korban&nbsp;dibawa kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan forensik. &rdquo;Laporan dari dokter forensik, mereka menemukan sebanyak 45 luka tusukan di bagian dada, leher, perut, kepala, dan punggung korban DJ,&rdquo; kata AKBP Witriadi seperti dilansir dari Antara. Pihak kepolisian, lanjut dia, menduga DJ adalah korban pembunuhan. Saat ini, kasusnya masih dalam pengembangan Satuan Reserse Kriminal dan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Prabumulih Barat. Dia menjelaskan, untuk mengungkap kasus tersebut kepolisian telah mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya pisau bermotif kepala harimau, sepasang sandal merah dengan tali hitam, dan pakaian korban. &rdquo;Beberapa anggota keluarga korban juga sudah dimintai keterangan demi mempertajam proses pengungkapan kasus tersebut,&rdquo; terang AKBP Witriadi. Saksi tersebut di antaranya yakni paman korban, Lucky. Saksi mengatakan kepada penyidik bahwa keponakannya itu sudah dua hari tidak pulang ke rumah. &rdquo;Terus dilakukan pengembangan hingga kasus&nbsp; ini segera terungkap,&rdquo; papar AKBP Witriadi, didampingi Kepala Kepolisian Sektor Prabumulih Barat Iptu A. Rafik.

Polres Prabumulih selidiki penemuan jasad seorang pelajar SMA dengan 45 luka tusukan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya

Polisi Selidiki Kasus Mayat Pelajar dengan 45 Luka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/gambar_korupsi-468762018.jpg" alt="Ilustrasi kasus korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, menetapkan tiga pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Kejari OKU Selatan Adi Purnama ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada serentak kabupaten setempat tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021.Ttotal nilai anggaran itu sebesar Rp 15 miliar. &rdquo;Tiga tersangka yaitu HA selaku ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2019-2021 dan BH yang menjabat koordinator Sekretariat Bawaslu sejak 2019-2023. Kemudian, CPW selaku bendahara Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019-2023,&rdquo; kata Adi Purnama seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, penetapan tersangka setelah dilakukan penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor 03/L 6.23/Fd.1/01/2023 tanggal 2 Januari 2023. &rdquo;Ada penemuan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Bawaslu Kabupaten OKU Selatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2020,&rdquo; ujar Adi Purnama. Dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, kata Adi Purnama, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,3 miliar. Saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. &rdquo;Penahanan tersangka dengan pertimbangan mempercepat pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan,&rdquo; ucap Adi Purnama.

Kejari Kabupaten OKU Selatan tetapkan tiga pejabat Bawaslu setempat sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi

Kejari Tetapkan Tiga Pejabat Bawaslu OKU Selatan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/kekeringan-musim-kemarau-pudgcw-prv_960-t-639_1-2287499822.jpg" alt="Ilustrasi kekeringan musim kemarau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekeringan musim kemarau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Selatan prakirakan musim kemarau mulai Mei. &rdquo;Jadi Kami memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sumsel lebih maju hingga 1-3 dasarian. Yakni pada Juli 2023,&rdquo; kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumsel Nandang Pangaribowo seperti dilansir dari Antara di Palembang. BMKG juga memperkirakan untuk puncak musim kemarau di wilayah itu terjadi pada Juli dan Agustus. Pada Juli, puncak musim kemarau di bagian barat Sumsel, yaitu Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Rawas Utara (Murata), Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Lahat.&nbsp; &rdquo;Sedangkan, Agustus di bagian tengah dan timur Sumsel, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang,&rdquo; terang Nandang Pangaribowo. Menurut dia, anomali pada musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasar data yang dihimpun BMKG Sumsel, potensi El&nbsp;Nino akan terjadi pada semester kedua 2023. &rdquo;Berdasar data potensi El Nino akan terjadi di semester kedua 2023. Sehingga, semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) berkaca dari 2015 dan 2019 yang terjadinya El Nino. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang cukup signifikan di wilayah Sumsel yang menyebabkan asap dapat timbul hingga masuk ke Kota Palembang,&rdquo; jelas Nandang Pangaribowo. Oleh sebab itu, dia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi titik api atau hotspot yang terjadi di wilayah Sumsel. &rdquo;Masyarakat untuk mewaspadai potensi hotspot yang terjadi nanti di wilayah Sumsel. Sehingga, berpotensi menyebabkan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat meningkat, begitu stakeholder terkait untuk dapat mengantisipasi kondisi tersebut,&rdquo; ucap Nandang Pangaribowo. Nandang juga meminta masyarakat untuk tidak membakar lahan atau hutan secara sembarangan. Sebab, hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatra Selatan prakirakan musim kemarau mulai Mei dan puncaknya pada Juli-Agustus

BMKG Sumsel Perkirakan Musim Kemarau Terjadi pada Mei 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230307-WA0077.jpg" alt="Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, ada peredaran narkotika di daerah Sumatera Selatan untuk kepentingan politik.  Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, tren baru peredaran narkotika di daerah itu dikenal dengan sebutan narko-politik. Yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik.  ”Saya baru balik dari Sumatera Selatan, sekarang juga di daerah Sumatera Selatan menurut kapolda, menurut kepala BNNP, menurut gubernur, ada yang dinamakan narko-politik,” kata Golose seperti dilansir dari Antara.  Modus tersebut sengaja digunakan oknum politikus tertentu untuk melanggengkan kepentingan politik. ”Jadi, tokoh-tokoh politik ini, mereka menggunakan organ tunggal, kemudian ada namanya remix, kemudian mengedarkan narkotika,” jelas Petrus Reinhard Golose.  Menurut dia, modus penyalahgunaan narkotika itu dengan mengundang massa, lalu membagikan narkotika dengan motif politik. Oleh karena itu, Golose mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terjadi di daerah lain, termasuk di Bali.  ”Ini tidak boleh terjadi terjadi di tempat lain. Saya sudah mendeklarasikan, kami dan dibantu Bapak Kapolda yang luar biasa di Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan serupa,” papar Petrus Reinhard Golose.  Terkait fenomena narko-politik tersebut, Golose belum pastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di daerah Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di Sumatera Selatan memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah itu.  ”Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,” imbuh Petrus Reinhard Golose, mantan kepala Polda Bali tersebut.  Dia menambahkan, narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, itu tidak hanya menjadi tugas BNN karena efeknya sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia.  Sebagai bagian dari komitmennya memberantas narkotika di Indonesia, sebanyak 3,6 juta orang diajak bersama-sama menggemakan mars bertema Anti Narkoba yang diikuti secara luring dan daring di seluruh Indonesia.

BNN Ungkap Peredaran Narkotika untuk Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2022-07-19-at-11.39.001.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Mohd Radyan. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Mohd Radyan. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) memeriksa empat orang petinggi di Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka sebagai saksi kasus dugaan korupsi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) tahun anggaran 2019 di Sumsel.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Mohd Radyan mengatakan, keempat orang saksi tersebut adalah SGI selaku mantan Direktur Jenderal Tanaman pada Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementan. Kemudian H, selaku Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. FYA, Koordinator Optimalisasi Lahan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Saksi terakhir, EN, selaku Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.  ”Mereka dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan hari ini (dimulai sekitar pukul 09.00 WIB),” kata Mohd Radyan seperti dilansir dari Antara.  Radyan menyebutkan, para saksi tersebut menjalani pemeriksaan secara intensif dengan membawa serta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan jaksa penyidik. Jaksa memerlukan beberapa keterangan dari para saksi ini, untuk melengkapi berkas perkara tiga orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.  Adapun ketiga tersangka tersebut, yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Zainuddin. Kemudian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Sarjono, dan Konsultan Pembangunan dalam Program Serasi di Kabupaten Banyuasin pada 2019 Ateng Kurnia.  Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel pada Senin 12 Desember 2022, setelah mendapatkan kecukupan barang bukti yang diperkuat keterangan saksi dan ahli.  Sebelumnya, Ketua Tim Penyidik Kejati Sumsel Noordien Kusumanegara mengatakan, Kabupaten Banyuasin merupakan satu dari delapan kabupaten di Sumsel yang melaksanakan Program Serasi dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan hasil produksi di daerah setempat.  Kemudian, untuk melaksanakan program tersebut, Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapatkan bagian dana senilai Rp 335 miliar dari Kementerian Pertanian menggunakan APBN tahun anggaran 2019.  Namun, kata Noordien, dari hasil penyidikan ditemukan terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan para tersangka dalam pemanfaatan anggaran, sehingga tidak terserap utuh bagi para kelompok tani kabupaten setempat. Adapun penyimpangan itu, di antaranya tersangka diduga membuat laporan fiktif dalam penyusunan Rencana Usul Kegiatan Kelompok (RUKK) dan laporan pembukaan lahan rawa menjadi areal pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan di Banyuasin.  ”Kemudian tersangka ini juga melakukan penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan mesin pompa yang diswakelolakan kepada 86 gapoktan petani setempat,” kata Noordien Kusumanegara. Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 A Pakjo Palembang.  Para tersangka itu diancam pidana primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian pidana subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Periksa Empat Petinggi Kementan Saksi Korupsi di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-11-at-19.45.52.jpg" alt="Sisa hujan es di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, Selasa (10/1). BPBD Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Sisa hujan es di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, Selasa (10/1). BPBD Sumsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan (BPBD Sumsel) mengimbau warga mewaspadai bencana sebagai dampak dari fenomena hujan es disertai angin kencang.  Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Ansori mengatakan, hujan es disertai angin kencang itu terjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Selasa (10/1) sekitar pukul 16.20 WIB. Hujan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut merusak bagian atap sebanyak 17 rumah dan satu kebun jagung milik warga Kabupaten OKU Selatan.  ”Tidak ada korban jiwa hanya kerusakan ringan yang dirasakan setidaknya 17 kepala keluarga di desa itu, kondisi sudah kondusif meski demikian warga tetap waspada,” kata Ansori seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, fenomena itu berpotensi dapat terus terjadi seiring musim hujan yang diprakirakan BMKG berlangsung sepanjang triwulan pertama 2023. Hujan es disertai angin kencang itu kemungkinan menyasar khususnya pada wilayah dataran tinggi seperti OKU, OKU Selatan, Lahat, Pagaralam, dan Lubuk Linggau.  Sementara itu, Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Stamet SMB II Palembang Veronica Sinta menjelaskan, fenomena hujan es disebabkan adanya awan Cumulonimbus (CB) yang sangat besar dan padat. Pada awan tersebut terdapat tiga macam partikel yakni butir air, butir air super dingin, dan partikel es.  Menurut dia, dalam kondisi tertentu akibat proses pergerakan massa udara naik dan turun yang sangat kuat atau dikenal dengan istilah Strong Updraft and Downdraft di dalam awan CB, partikel es dapat turun ke permukaan tanah disertai angin kencang (puting beliung) dan hujan.  ”Akan dapat terjadi di daerah dataran tinggi. Jadi perlu diwaspadai pada saat hujan es itu angin kencang pada saat kejadian hujan es,” ujar Veronica Sinta.

Warga Sumsel Diimbau Waspada Bencana Dampak Hujan Es dan Angin Kencang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bahasa_yang_bergerak.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Balai Bahasa Indonesia Sumatera Selatan (Sumsel) Umar Solikhan mengatakan berdasar data Balai Bahasa Indonesia, sekitar 30 juta masyarakat dunia dan lembaga-lembaga internasional telah menuturkan bahasa Indonesia.  ”Ya, hampir 300 juta orang masyarakat dunia termasuk Indonesia dengan jumlah penduduk 270 jiwa telah menuturkan bahasa Indonesia. Potensi bahasa Indonesia ini ke depan diyakini akan menjadi bahasa Internasional seperti bahasa Inggris,” kata Umar Solikhan seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Hingga pertengahan 2022, bahasa Indonesia yang sudah dituturkan untuk kawasan benua Amerika dan Eropa sebanyak 2 juta orang, kawasan benua Asia Pasifik dan Afrika 2,4 juta orang, dan kawasan Asia Tenggara selain Indonesia sebanyak 5,2 juta orang. Kemudian sebanyak 428 lembaga-lembaga dunia, dan 56 negara juga mempelajari bahasa Indonesia.  ”Alhamdulillah penggunaan bahasa Indonesia ini total sudah dituturkan  300 juta orang dari berbagai benua di dunia,” ujar Umar.  Selain itu, dia mengatakan, ada sebanyak 142 ribu orang mahasiswa atau pelajar asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan dibina Balai Bahasa Indonesia dalam program pembelajaran bahasa Indonesia untuk penduduk asing. Berdasar Undang-Undang No.24 Tahun 2009 yang mengamanatkan supaya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional.  ”Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 tidak menghalangi perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri,” tutur Umar.  Untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Balai Bahasa Provinsi Sumsel juga telah memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang konsisten menggunakan bahasa di ruang publik dan membuat nota laporan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  ”Kami akan terus melakukan pembinaan dan menjadi mitra dalam pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” ucap Umar.

Balai Bahasa Sebut 30 Juta Warga Dunia Menuturkan Bahasa Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#provinsi sumsel

Berita Terkini