<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/jalan-tol-ilustrasi-patimban-1-3396163518.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan tol. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan tol. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Heri Kusmanto meminta proyek pembangunan jalan maupun infrastrukur lainnya jangan sampai terhambat gegara kasus hukum OTT KPK yang menjerat Kadis PUPR nonaktif. "Tentu saja, proyek jalan harus diutamakan karena itu menyangkut pelayanan publik yang vital karena jalan itu memiliki banyak fungsi, terutama fungsi ekonomi dan fungsi lainnya," ucapnya ketika dihubungi, Selasa (1/7/2025). Dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik, otomatis meningkatkan ekonomi masyarakat. "Sangat diperlukan pembangunan jalan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian transportasi, dan respons beliau sangat concern terhadap pembangunan-pembangunan jalan sampai juga jembatan-jembatan di Nias," ucapnya. Ia menambahkan, kinerja Gubernur Bobby Nasution mesti dilihat dari kaca mata pemerintahan yang benar, bukan dari kaca mata politik. "Itu kan harus kita lihat bukan dengan kaca mata politik, tapi lihatlah dengan kaca mata pemerintahan yang benar, good governance tadi," katanya. Sehingga Prof Heri meminta Pemprov Sumut untuk tidak berlarut-larut dalam perkara hukum yang menyeret sejumlah kadis, dan kembali fokus dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan di Sumut. "Jadi, tidak boleh berhenti gara-gara OTT ini, justru harus dipercepat pembangunan Sumatera Utara ini," pungkasnya.

Proyek pembangunan jalan maupun infrastrukur lainnya jangan sampai terhambat gegara kasus hukum OTT KPK yang menjerat Kadis PUPR nonaktif.

Kadisnya Kena OTT, Pengamat: Bobby Nasution Harus Terus Lanjutkan Pembangunan Jalan Sipiongot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230214-WA0015_4.jpg" alt="Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman (kiri) dan Keta Umum PP PCI Abhiram Singh Yadav dalam pelantikan dan pengukuhan PP PCI periode 2023-2027 di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). (ANTARA/HO-KONI Pusat)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman (kiri) dan Keta Umum PP PCI Abhiram Singh Yadav dalam pelantikan dan pengukuhan PP PCI periode 2023-2027 di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). (ANTARA/HO-KONI Pusat)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Letjen TNI Purn Marciano Norman mengatakan, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan progres yang baik dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. "Hasil kunjungan kami, Sumut menunjukkan progres yang baik, sangat menggembirakan," ujar Marciano Norman di Medan, Senin (7/8). Marciano mengatakan persiapan fisik maupun non-fisik terus digenjot oleh Sumut, termasuk mempersiapkan arena yang nanti menjadi tempat pertandingan pada PON 2024. "Progres pembangunan arena berjalan dengan baik, kita akan terus pantau," kata Marciano Norman. Dia optimistis penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut akan sukses digelar pada September 2024. Untuk itu, kata dia, persiapannya harus dilakukan secara maksimal. &ldquo;KONI Pusat optimistis PON XXI/2024 sesuai rencana. Beberapa upaya sudah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut," sebutnya. Selain itu, dia menegaskan PON 2024 Aceh-Sumut tetap berjalan meski pada tahun yang sama ada momen penting di Tanah Air, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang kerap disebut tahun politik. "Programnya KONI Pusat tetap 2024. Dengan demikian, kesiapan pembinaan atlet, sarana dan prasarana serta peralatan, harus sudah siap pada 2024," ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga menyampaikan persiapan PON 2024 di provinsi tersebut terus menunjukkan progres yang baik. "Secara fisik 30 sampai 36 persen dan non-fisik sudah 58 persen, kurang lebih," ujar Edy Rahmayadi. Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini juga berharap ada kepastian anggaran dalam penyelenggaraan PON, sehingga pemerintah daerah bisa mempersiapkan anggaran sesegera mungkin. "Ini sangat penting karena penganggaran tahun depan kita susun tahun ini, dan itu relatif tidak singkat pengesahannya, teman-teman gubernur lain juga butuh kepastian, itu karena mereka akan mengirim kontingennya," kata Edy. Marciano Norman sebelumnya mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meninjau sejumlah sarana olahraga di Sumatera Utara yang nantinya dijadikan arena pertandingan beberapa cabang olahraga pada PON XXI Aceh- Sumut. Sejumlah sarana yang ditinjau di antaranya gedung futsal, gedung boling, stadion mini, dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumut di Jalan Pancing, Medan.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menilai Provinsi Sumatera Utara menunjukkan progres baik sebagai tuan rumah PON 2024.

Ketum KONI Marciano Norman Sebut Baik Persiapan Tuan Rumah PON 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Banjir-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada potensi hujan lebat disertai badai guntur di sebagian wilayah di Sumatera Utara. Kondisi itu dapat menyebabkan banjir dan longsor.  ”Waspada potensi hujan lebat disertai badai guntur di wilayah Kepulauan Nias, Lereng Barat, Lereng Timur, Pantai Timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan Martha R. Manurung, Selasa (13/12).  Secara umum, cuaca di Sumatera Utara dalam dua hari ke depan pada pagi hari hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan. Sedangkan hujan sedang di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya.  Siang dan sore hari berpotensi hujan lebat disertai badai guntur di wilayah Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Medan, Deli Serdang, Humbahas, Kepulauan Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Samosir, Simalungun, Karo, Madina, Pakpak Bharat, Dairi, Langkat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Asahan, dan sekitarnya.  Malam hari berpotensi hujan lebat disertai badai guntur di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Binjai, Humbahas, Samosir, Simalungun, Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Langkat, Deli Serdang, Madina, dan sekitarnya.  Dini hari hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Sergai, Batubara, Asahan dan Hujan Sedang di Tapteng, Sibolga, Madina, Kepulauan Nias, dan sekitarnya.  Suhu udara rata-rata 16–30 derajat Celcius, kelembapan udara 65–98 persen, dan angin berembus dari barat–timur Laut dengan kecepatan 10 – 30 km/jam.

BMKG Minta Warga Waspadai Hujan Disertai Badai Guntur di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644749848039.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memastikan belum ada ditemukan kasus penularan subvarian Covid-19 Omicron XBB di wilayah Provinsi Sumatera Utara.  ”Belum ada. Semoga tidak ada yang terpapar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Ismail Lubis seperti dilansir dari Antara di Medan.  Ismail meminta masyarakat mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Selain itu melakukan testing apabila mengalami tanda dan gejala Covid-19.  ”Kami telah mengeluarkan surat kewaspadaan kepada masing-masing dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat,” tutur Ismail Lubis.  Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga minta masyarakat menyegerakan vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan proteksi terhadap penularan virus korona. ”Masyarakat diminta waspada dan memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker,” ujar Ismail Lubis.  Subvarian Omicron XBB yang menyebabkan lonjakan kasus di Singapura telah terdeteksi di Indonesia. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal. Terdeteksi pada seorang perempuan, berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dinkes Pastikan Belum Temukan Kasus Subvarian Omicron XBB di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketahui-3-cara-pengganti-fungsi-ginjal-saat-memasuki-stadium-akhir_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak enam anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik di Kota Medan, meninggal dunia. Mereka meninggal karena penyakit gagal ginjal akut misterius atau belum diketahui penyebabnya.  Dokter Spesialis Anak Konsultan Nefrologi RSUP Adam Malik Rosmayanti Syafriani mengatakan, telah merawat tujuh anak penderita ginjal akut misterius sejak Juli 2022. Dari tujuh kasus itu, satu kasus berhasil ditangani dan pasien sudah sehat.  ”Namun enam kasus tidak bisa diselamatkan,” kata Rosmayanti Syafriani seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, anak-anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut tersebut berusia 1 tahun hingga 5 tahun. Mereka berasal dari Kota Medan dan beberapa kabupaten/kota di Sumut.  ”Kasus terakhir ditangani terhadap anak usia dua tahun asal Medan. Kita sudah lakukan tindakan sesuai dengan prosedur Kemenkes terkait pasien dengan gejala ginjal akut,” tutur Rosmayanti Syafriani.  Dia menambahkan, faktor utama penyebab ginjal akut yang menyerang anak-anak tersebut belum bisa dipastikan, apakah faktor dari makanan atau yang lainnya. Namun, pasien dengan penyakit itu datang dengan kondisi perburukan yang sangat cepat.  ”Mereka mengalami gejala awal tidak bisa kencing atau kencingnya sedikit sekali dibandingkan dalam keadaan normal. Sampai saat ini kita pun belum bisa atau belum dapat menentukan penyebab utama penyakit tersebut,” ucap Rosmayanti Syafriani.

Enam Anak di Sumut Meninggal akibat Gagal Ginjal Akut Misterius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Vaksinasi-Booster-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vaksin booster di Sentra vaksinasi RPTRA Ciganjur, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi booster secara nasional masih di angka 25,48 persen atau sebanyak 53.056.762 orang dari target peneri" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vaksin booster di Sentra vaksinasi RPTRA Ciganjur, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi booster secara nasional masih di angka 25,48 persen atau sebanyak 53.056.762 orang dari target peneri</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau booster kedua untuk tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Sumatera Utara dimulai awal Agustus.  ”Untuk dosis keempat kita mulai Senin (1/8),” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis seperti dilansir dari Antara di Medan, Jumat (29/7).  Vaksinasi booster kedua tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No HK 02.02/C/ 3615/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Kedua bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sebab sumber daya manusia (SDM) kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.  ”Selain itu mempertimbangkan semakin banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19,” terang Ismail Lubis.  Dia menyebut, vaksinasi dosis penguat kedua untuk tenaga kesehatan akan dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan di Sumut. Seluruh tenaga kesehatan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan pelayanan kesehatan.  ”Tetap patuhi protokol kesehatan saat berada di tempat umum,” tutur Ismail Lubis.

Dinkes Sebut Vaksinasi Dosis Keempat di Sumut Dimulai Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1630950646849_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi virus Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi virus Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari total 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 17 daerah di antaranya masuk kategori zona hijau atau tidak memiliki kasus Covid-19. Hal tersebut berdasar data dalam laman resmi covid19.go.id yang dikutip di Medan seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/7).  Dari data tersebut, ke-17 daerah yang berstatus zona hijau Covid-19 adalah Pakpak Bharat, Nias Barat, Tebing Tinggi, Nias, Dairi, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Sibolga. Kemudian, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Tapanuli Selatan, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Padangsidempuan, dan Tapanuli Utara.  Sementara itu, 16 kabupaten dan kota lainnya di Sumut masih berstatus zona kuning atau risiko rendah terhadap penularan Covid-19. Adapun 16 daerah tersebut adalah Asahan, Nias Selatan, Pematang Siantar, Langkat, Binjai, Medan, Simalungun, Padang Lawas, Batu Bara, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Samosir, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tanjung Balai, dan Samosir.  Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 dihitung berdasar sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek, dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19.  Untuk jumlah kasus terkonfirmasi di Sumatera Utara hingga saat ini tercatat berjumlah 155.335 kasus. Dari jumlah tersebut, 151.915 kasus sembuh dan 3.260 jiwa meninggal dunia.  Sementara itu, sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaporkan, sebanyak 3.032.270 warga telah menerima suntikan vaksin Covid-19 booster atau penguat dari total sasaran 14.799.361 jiwa. ”Secara persentase sudah 20,49 persen penduduk Sumut yang sudah disuntik vaksin booster,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Sumut Nora Nasution.  Kemudian, untuk jumlah warga yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 9.450.534 jiwa atau 63,86 persen. Sedangkan yang mendapat vaksinasi dosis pertama sebanyak 11.032.643 jiwa atau 74,55 persen dari target sasaran.  Penyuntikan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga terus digencarkan Dinas Kesehatan Sumut guna mencegah penyebaran virus korona di wilayah tersebut. Upaya percepatan vaksinasi dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat TNI dan Polri maupun pihak swasta.  ”Kita imbau masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19,” tutur Nora Nasution.

Satgas Sebut 17 Daerah di Sumut Berada di Zona Hijau Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-17.19.12_copy_800x533.jpg" alt="Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Antara" width="100%">
<figcaption>Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proyek pengerjaan jalan tol yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Sumatera Utara ditargetkan selesai pada 2023. Pembangunan jalan tersebut untuk mendorong konektivitas antarwilayah guna membangkitkan perekonomian daerah.  Saat ini, beberapa ruas tol yang masih dalam tahap pengerjaan dan bisa beroperasi tahun depan yakni ruas Tol Indrapura–Kisaran, Indrapura–Kualatanjung–Tebing Tinggi, Tebing Tinggi–Pematangsiantar, dan Stabat–Brandan.  ”Pak Jokowi menginginkan semua ruas Tol Trans Sumatera selesai dan tidak boleh mangkrak. Difokuskan pada yang empat ruas ini,” kata Ketua Tim Koordinasi dan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Sumut Agus Tripriyono seperti dilansir dari Antara di Medan.  Agus menjelaskan, ruas Indrapura–Kisaran dan Indrapura–Kualatanjung–Tebing Tinggi ditargetkan selesai pada Desember. Dengan demikian, akhir tahun ruas tersebut sudah dapat dibuka untuk masyarakat.  ”Untuk ruas tol ini tinggal 12 bidang yang masih bermasalah dan ada beberapa fisik yang lagi digenjot untuk mempercepatnya,” ujar Agus Tripriyono.  Begitu juga untuk ruas tol Tebing Tinggi–Pematang Siantar yang ditargetkan mulai dibuka pada Desember. ”Namun dari Serbelawan hingga ke Pematangsiantar ditargetkan rampung pada Maret 2023,” ungkap Agus Tripriyono.  Dia menambahkan, pembangunan ruas tol Stabat–Brandan memiliki sedikit kendala karena di area tersebut ditemukan 11 sumur minyak yang masih berada di bawah pengelolaan SKK Migas dan Pertamina. Meski demikian, hal tersebut sudah dalam tahap pembicaraan terkait penutupan sumur minyak sesuai dengan mekanisme yang ada.  ”Kemarin sudah ada kesepakatan antara pihak Hutama Karya selaku pekerja proyek dengan Pertamina. Karena tidak bisa asal ditutup begitu saja, ada teknisnya,” terang Agus Tripriyono.  Menurut dia, lancarnya pengerjaan proyek tidak terlepas dari lokasi yang berada dalam kawasan milik perkebunan. Dengan demikian, upaya pembebasan lahan lebih mudah dilakukan.

Pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumut Ditarget Selesai 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644749848039.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, 18 daerah di antaranya masuk kategori zona hijau atau wilayah yang tidak memiliki kasus Covid-19. Itu diketahui berdasar dalam laman resmi covid19.go.id yang dikutip di Medan, Senin (27/6).  Dari data tersebut, ke-18 daerah yang berstatus zona hijau Covid-19 adalah Pakpak Bharat, Samosir, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Nias, Dairi, Labuhan Batu Selatan, Sibolga. Kemudian, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Binjai, Pasangsidempuan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Gunung Sitoli, dan Tapanuli Utara.  Sementara itu, sebanyak 15 kabupaten dan kota lain di Sumut masih berstatus zona kuning atau risiko rendah terhadap penularan Covid-19. Adapun 15 daerah tersebut adalah Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Karo, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Medan, Batu Bara, Padang Lawas, Langkat, Asahan, Nias Selatan, dan Pematangsiantar.  Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 dihitung berdasar sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi. Yakni penurunan jumlah kasus positif, suspek, dan sebagainya.  Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19.  Untuk jumlah kasus terkonfirmasi di Sumatera Utara hingga saat ini berjumlah 155.155 kasus. Dari jumlah tersebut, 151.844 kasus sembuh dan 3.259 jiwa meninggal dunia.

Satgas Sebut 18 Daerah di Sumut Zona Hijau Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-18.03.16_1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal bentuk tim advokasi untuk memperjuangkan pengembalian status empat pulau di wilayah Aceh. Empat pulau itu  diklaim masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).  Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan, Pemerintah Aceh sudah lima kali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status empat pulau itu. Namun, belum ada respons positif.  ”DPR Aceh akan bentuk tim bersama Pemerintah Aceh untuk melakukan advokasi ke kemendagri,” kata Safaruddin seperti dilansir dari Antara di Aceh, Senin (23/5).  Adapun keempat pulau yang berpindah wilayah administrasi berdasar Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.  Safaruddin menyatakan, beralih status kepemilikan empat pulau Aceh menjadi wilayah Sumut itu harus menjadi perhatian serius dari semua kalangan. Baik anggota legislatif maupun Pemerintah Aceh.  ”DPRA mengajak Pemerintah Aceh serta Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD asal Aceh untuk segera melakukan advokasi ke kemendagri guna mengembalikan status pulau tersebut,” ujar Safaruddin.  ”Kita harus melakukan koordinasi dengan kemendagri perihal status keempat pulau tersebut. Apa yang membuat keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara,” tambah dia.  Menurut politikus Partai Gerindra itu, keluarnya Kepmendagri menandakan selama ini ada miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan kemendagri dalam mempertahankan status empat pulau di Aceh Singkil itu. Kendati demikian, Safaruddin meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi.  ”Saat ini yang dibutuhkan kerja kolaboratif untuk mengembalikan status empat pulau tersebut,” ucap Safaruddin.  Dia menambahkan, hak dari wilayah yang dimiliki Aceh sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga harus saling menghormati.  ”Kita pegangannya tapal batas sesuai MoU Helsinki pada angka 1.1.4 yaitu perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Sekarang kita sedang reses, setelah reses advokasi ini menjadi tugas pertama kita yang harus kita selesaikan,” papar Safaruddin.  Dia juga meminta pihak kemendagri memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Sumut agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbangun. Apalagi Aceh-Sumut akan menjadi tuan rumah PON 2024.  ”Jangan sampai hal ini menjadi pintu persoalan baru, sehingga komunikasi yang baik antara dua provinsi ini menjadi rusak. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa salah. Sekarang segera lakukan advokasi. DPRA dengan semangat yang kita miliki mengajak Pemerintah Aceh untuk lakukan advokasi secara bersama-sama,” kata Safaruddin.

Empat Pulaunya Diklaim Sumut, DPR Aceh Bentuk Tim Advokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi sumatera utara

Berita Terkini