<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/gunung-kerinci11.jpg" alt="Gunung Kerinci. Antara" width="100%">
<figcaption>Gunung Kerinci. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gunung Kerinci yang wilayahnya meliputi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, kembali erupsi dengan menyemburkan abu vulkanis setinggi 600 meter pada Kamis (12/1). Erupsi itu lebih rendah dibandingkan dengan letusan pada Rabu (11/1).  ”Telah terjadi erupsi Gunung Kerinci pada 12 Januari, pukul 06.20 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak (kurang lebh 4.405 meter di atas permukaan laut),” kata petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kerinci Irwan Syafwan seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/1).  Dia menambahkan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah timur laut dan timur. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum dia milimeter dan durasi sementara ini sekitar 13 menit 20 detik. Seismogram terekam tremor menerus dengan amplitudo 1-4 dominan 2.  ”Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” tutur Irwan Syafwan.  Gunung api aktif tertinggi di Asia Tenggara itu masih berada pada status level II (waspada). Masyarakat di sekitar Gunung Kerinci dan pengunjung/wisatawan dilarang mendaki kawah yang ada di puncak gunung di dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif (masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius bahaya/KRB III).  ”Sebaiknya jalur penerbangan di sekitar Gunung Kerinci dihindari karena sewaktu-waktu masih memiliki potensi letusan abu dengan ketinggian yang dapat mengganggu jalur penerbangan,” ucap Irwan Syafwan.  Sebelumnya, gunung di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solok Selatan itu mengalami erupsi pada 11 Januari dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 900 meter di atas puncak (sekirat 4.705 meter di atas permukaan laut).

Gunung Kerinci Kembali Erupsi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/FB_IMG_1673056987313_11-1.jpg" alt="Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Antara" width="100%">
<figcaption>Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas pengamat Gunung Marapi di Bukittinggi mencatat, Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat mencapai 72 kali sejak Sabtu (7/1) hingga Senin (9/1).  ”Benar, sesuai pengamatan kami di Pos Pengamatan Gunung Api Marapi di Bukittinggi hingga Senin (9/1) pukul 18.00 WIB terhitung 72 kali dengan skala mayoritas kecil,” kata petugas Pos Pengamatan Marapi Ahmad Rifandi seperti dilansir dari Antara di Bukittinggi.  Dia mengatakan, menurut data PVMBG Badan Geologi KESDM, letusan awal terjadi dengan tinggi kolom abu teramati 300 meter di atas puncak 3.191 meter di atas permukaan laut.  ”Hari pertama, Sabtu (7/1), kami mencatat 15 kali erupsi Gunung Marapi, untuk hari kedua, Minggu (8/1), meningkat dengan jumlah 27 kali. Untuk Senin (9/1), erupsi masih terjadi dengan catatan sementara di angka 30 kali,” terang Ahmad Rifandi.  BKSDA Sumbar juga telah mengevakuasi ratusan pendaki yang sempat beraktivitas di seputaran kawah saat terjadi erupsi. Saat ini, Gunung Marapi berada pada status level II atau waspada.  ”Kami telah mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan mendekat pada radius tiga kilometer dari puncak,” kata Kepala Balai KSDA Sumbar Ardi Andono.  Gunung Marapi merupakan salah satu dari gunung api aktif di Sumatera Barat. Gunung ini dipantau secara menerus oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.  Selama dua dekade terakhir, Gunung Marapi mengalami erupsi pada 2004-2005, 2006-2007, 2011, 2012, 2014, dan 2017. Letusan terakhir pada 4 Juni 2017 sebanyak 6 kali pada kawah berwarna asap kelabu tebal dan tinggi asap mencapai 700 meter serta hujan abu jatuh di Kabupaten Tanah Datar.

Erupsi Gunung Marapi di Sumbar Sebanyak 72 Kali hingga Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DSC084171.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan balap sepeda. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan balap sepeda. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jelajah Sport selenggarakan event bertajuk Jelajah Cycling Series (JCS) Minang 2023. Kegiatan itu akan dilakukan pada 4 Maret 2023 di Sumatera Barat.  JCS 2023 merupakan event Gran Fondo yang mendapatkan lisensi dari Union Cycliste Internationale (UCI), induk organisasi sepeda di seluruh dunia. Itu sebabnya, event tersebut memiliki nama resmi UCI Gran Fondo – JCS 2023.  ”Sejauh ini tidak banyak event lomba balap sepeda yang melibatkan komunitas memiliki lisensi UCI,” ujar Co Founder Jelajah Sport Pipin Purnawan.  Menurut dia, lomba balap sepeda dalam UCI Gran Fondo–JCS 2023 terbagi dalam 8 kategori. Yakni Men Elite 19 tahun ke atas, Junior 17 tahun (17-18 tahun), Open (19-29 tahun), Master A (30-39 tahun), Master B (40-49 tahun), Master C (50-59 tahun), Women Elite (19 tahun), dan Women Master (30 tahun ke atas).  ”Setiap kategori mendapatkan 10 pemenang. Total hadiah yang disiapkan panitia sebesar Rp 502,5 juta. Untuk menjadi peserta event UCI GrandFondo-Jelajah Cycling Series Minang 2023, dengan mengakses jelajahcyclingseries.id,” terang Pipin Purnawan.  Dia menjelaskan, total jarak yang ditempuh sejauh 112 kilometer. Start dilakukan di Kota Padang dan finish di Istana Pagaruyung. Lomba tanjakan dilakukan di Sitinjau Lauik, dan lomba sprint atau kecepatan dilakukan di tepi Danau Singkarak.  ”Lomba balap sepeda ini mengikuti standar yang ditentukan UCI,” papar Co Founder Jelajah Sport Pipin Purnawan.  Dia menyatakan, ajang tersebut diselenggarakan sebagai wadah perlombaan yang baik sehingga dapat menciptakan pembinaan untuk atlet sepeda nasional. ”Sekaligus mengenal keragaman Indonesia, sesuai dengan nama kami jelajah,” ujar Pipin.  Lantas, mengapa diselenggarakan di Minagkabau? Mengenai itu Pipin menuturkan, Sumatera Barat termasuk wilayah yang sudah sangat ramah terhadap kegiatan balap sepeda bertaraf Internasional. Selama bertahun-tahun terselenggara Tour de Singkarak.  Karena itu, JCS hadir pada 2023, ingin menjaga api semangat masyarakat Minangkabau terhadap aktivitas bersepeda tersebut. Selain itu, kehadiran para peserta dan pendukung di wilayah itu tentu akan terjadi pergerakan ekonomi baik melalui penyelenggaraan event maupun belanja yang dilakukan peserta dan panitia.  ”Hal ini otomatis membantu pemerintah menghidupkan sektor pariwisata dan ekonomi nasional,” ucap Pipin.

Jelajah Cycling Series untuk Wadah Pembinaan Atlet Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220713-WA0028.jpg" alt="Bio Farma menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada Kepala Puskesmas Binamu Jeneponto Sulsel pada peninjauan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 BUMN di Jeneponto, Sulsel, Selasa (12/7). Nur Suhra Wardyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Bio Farma menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada Kepala Puskesmas Binamu Jeneponto Sulsel pada peninjauan uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 BUMN di Jeneponto, Sulsel, Selasa (12/7). Nur Suhra Wardyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bio Farma gelar uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di dua daerah secara bersamaan. Yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.  Peninjauan uji klinis vaksin Covid-19 BUMN di Jeneponto, Sulsel, dilakukan Direktur Operasi Bio Farma Rahman Roestan dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bio Farma Sri Harsi Teteki. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar. Uji klinis di Jeneponto juga dihadiri Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalucia.  Sebelumnya, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 juga telah dilakukan di tiga pusat lainnya. Masing-masing total subjek yakni di Semarang dan Lombok sebanyak 1.440 subjek dan Jakarta 420 subjek.  Sementara itu, di wilayah Sulawesi Selatan dilakukan di Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto berjumlah 465 subjek. Sedangkan Padang, Provinsi Sumbar, sebanyak 1.725 subjek.  Saat peninjauan tersebut, Dirjen Farmalkes Kemenkes Lucia Rizka Andalucia mengapresiasi keterlibatan masyarakat serta tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Para pihak itu ikut menyukseskan uji klinis fase tiga vaksin yang diproduksi Bio Farma tersebut.  ”Ada satu tahap yang sangat penting yang harus dilalui dalam pembuatan vaksin yakni uji klinik untuk diberikan izin dan dapat digunakan masyarakat,” kata Rizka seperti dilansir dari Antara.  Rizka berharap vaksin produksi dalam negeri tidak hanya dipakai masyarakat Indonesia, tapi juga dapat diekspor untuk digunakan di luar negeri.  Uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Padang Pariaman ditinjau Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, Direktur Keuangan, SDM &amp; Manajemen Risiko IGN Suharta, Senior Executive Vice President (SEVP) Produksi Bio Farma Juliman, dan SEVP Penelitian dan Pengembangan Bio Farma Adriansjah Azhari.  Saat meninjau kegiatan uji klinis di Padang Pariaman, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, vaksin Covid-19 BUMN merupakan wujud kemandirian bangsa Indonesia saat pandemi. Hal itu menjadi tonggak pencapaian karya anak bangsa.  ”Vaksin Covid-19 BUMN membuktikan bahwa Indonesia mampu membuat vaksin dari hulu ke hilir secara mandiri. Seluruh proses pembuatan vaksin tersebut dilakukan anak bangsa,” ucap Honesti Basyir.  Dia menegaskan, hal itu tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi antara peneliti, lembaga pendidikan, industri, dan juga pemerintah.  ”Berikutnya Bio Farma akan menunggu diterbitkannya EUA dari Badan POM. Bio Farma saat ini sedang menunggu hasil audit halal yang dilakukan LPOM MUI. Insya Allah memenuhi kriteria. Harapannya kedua sertifikat ini akan muncul pada akhir Juli,” kata Honesti.  Peninjauan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Padang Pariaman dan Jeneponto merupakan bagian dari Anniversafari, yaitu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Bio Farma ke-132 tahun pada 6 Agustus. Selain peninjauan uji klinis fase tiga, Bio Farma juga melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).  Bio Farma menyerahkan dua puluh tujuh ekor hewan kurban yang disebar di Mataram, Jeneponto, Padang Pariaman, dan beberapa kota lain di Indonesia.

Bio Farma Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19 BUMN di Sulsel dan Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/densus.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Densus 88 Antiteror Polri menyatakan, 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme, yang ditangkap di Sumatera Barat, Jumat (25/3), terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).  ”Memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau, chaos,” kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombespol Aswin Siregar seperti dilansir dari Antara, Senin (28/3).  Kelompok tersebut berencana ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Para tersangka teroris itu, lanjut Kombespol Aswin, terhubung dengan kelompok NII di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Mereka merekrut anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur.  Aswin menyebutkan, tersangka teroris tersebut juga memiliki keinginan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Syariat Islam secara kaffah. Mereka rutin berlatih melakukan kegiatan i’dad (latihan ala militer).  ”Bahkan merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan,” tutur Aswin Siregar.  Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 16 tersangka dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (25/3). Yakni 12 tersangka ditangkap di Kabupaten Dharmasraya dan empat tersangka lainnya di Kabupaten Tanah Datar.  Aswin menambahkan, Densus 88 Antiteror Polri terus berupaya maksimal untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman teror, termasuk yang ingin menggagalkan roda pemerintahan sah.  ”Polri akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat bangsa dan negara,” ucap Aswin Siregar.

Densus 88 Sebut 16 Tersangka Teroris di Sumbar Terafiliasi NII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20210513_151458_1.jpg" alt="Masjid Istiqamah Surau Panjang Magek. Al Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Masjid Istiqamah Surau Panjang Magek. Al Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang penceramah di Nagari Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, meninggal dunia saat menyampaikan khotbah Idul Fitri, Kamis (13/5).  ”Beliau terjatuh saat menyampaikan khotbah salat Idul Fitri, tepatnya pada khotbah kedua ketika berdoa di Masjid Istiqamah Magek,” kata Wali Jorong Kampuang Bawah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Joh Har seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Agam, Kamis (13/5).  Menurut dia, Ustaz Marnis Bahrum yang berusia sekitar 70 tahun itu langsung tersandar ke mimbar dan tiba-tiba berhenti berkhotbah. Bersama jamaah lain langsung berdiri menolong ustaz itu dan sempat melarikan ke puskesmas terdekat.  ”Masya Allah, semoga beliau khusnul khatimah. Sepertinya, ustaz sudah wafat di dalam masjid ini ketika beliau terjatuh dari khotbahnya,” ujar Joh Har.  Dia menambahkan, isi pengajian Ustaz Marnis Bahrum begitu menyentuh dan tersampaikan dengan rapi. Tidak ada tanda-tanda ustaz sedang mengalami sakit sebelum berceramah.  ”Saya sempat bercengkerama dan berbicara ringan dengan beliau sebelum menaiki mimbar, kebetulan saya ada di sebelah beliau duduk,” tutur Joh Har.  Wafatnya ustaz itu, membuat banyak jamaah bertangisan ketika ramai mengantarkan jenazah almarhum ke rumah kediamannya di daerah Tilatang Kamang.  Ustaz Marnis dikenal sebagai ulama bersahaja dan aktif membantu sesama. Sang ustaz juga memiliki pondok tahfiz Alquran di Namuang, Koto Tangah.

Penceramah di Agam Meninggal saat Berkhotbah Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200511_162849_HDR_1_1-1.jpg" alt="Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ikhwan Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ikhwan Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak ingin masuk dalam pusaran polemik seputar penggantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau.  ”Kalau saya berkomentar, mendukung atau menolak, pasti jadi polemik. Saya tidak mau masuk dalam pusaran itu. Tapi kalau memang ada tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengapungkan wacana ini dan membahasnya, silakan saja,” kata Irwan seperti dilansir dari Antara di Padang, Jumat (25/9).  Gubernur mengemukakan, masyarakat bisa mewacanakan perubahan nama provinsi. Namun, dia mengingatkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada proses yang harus dilalui untuk mengubah nama provinsi.  ”Nanti kalau masyarakat sepakat untuk mengubah dan memang dimungkinkan secara aturan, saya dukung. Tapi kalau nanti kesimpulannya tidak perlu diubah, tetap menggunakan nama Sumatera Barat, saya juga akan mendukung keinginan itu. Intinya keinginan masyarakat,” ujar Irwan.  Irwan mengatakan, sebagai kepala daerah dan pejabat pemerintah, tugasnya adalah bekerja untuk semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Sebelumnya politikus Partai Gerindra asal Sumbar Fadli Zon mengemukakan wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau. Sebab, nama Minangkabau dinilai lebih sesuai dengan sejarah dan kekhasan budaya.  Fadli mencontohkan, nama provinsi seperti Aceh, Bali, dan Papua, berkaitan dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas etnis masyarakatnya. Menurut dia, wacana perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau sudah muncul sejak 1970-an. Sebelumnya wacana penggunaan nama Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) juga pernah menjadi polemik di Ranah Minang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=d9E36M-7YA4

Gubernur Sumatera Barat Tidak Mau Berpolemik Soal Provinsi Minangkabau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Target-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-200819-ADB-2-1.jpg" alt="Ilustrasi bayangan matahari di pantai. Adeng Bustomi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayangan matahari di pantai. Adeng Bustomi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Padang Panjang, Sumatera Barat, memperkirakan kulminasi utama matahari atau disebut sebagai hari tanpa bayangan akan terjadi di sejumlah wilayah di Sumbar. Kulminasi utama merupakan fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi dengan deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat.  Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Padang Panjang Mamuri seperti dilansir dari Antara di Padang menjelaskan, pada saat matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat, bayangan benda yang tegak seakan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. ”Maka banyak yang menyebutkan bahwa hari kulminasi utama itu dikenal sebagai hari tanpa bayangan,” ujar Mamuri.  Fenomena hari tanpa bayangan tersebut hanya terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya pun tidak jauh saat matahari berada di khatulistiwa. Menurut dia, hal itu terjadi karena mengingat posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator.  ”Hari tanpa bayangan biasanya terjadi pada tengah hari, di saat itu matahari tepat berada 90 derajat di atas benda atau badan kita,” terang Mamuri.  Akibatnya bayangan tersebut akan jatuh tepat di dasar benda atau di bawah kaki seseorang. Sehingga terlihat seolah-olah bayangan tersebut tidak ada. ”Fenomena hari tanpa bayangan tersebut diperkirakan akan terjadi pada 21 hingga 27 September,” kata Mamuri.  Lebih lanjut dia menyebutkan, sejumlah wilayah di Sumbar yang mengalami kulminasi matahari pada 21 September diperkirakan terjadi di wilayah Simpang Empat pada 12.13 WIB dan Lubuk Sikaping pada pukul 12.12 WIB. ”Kemudian pada 22 September diperkirakan terjadi di Bukittinggi dan Lubuk Basung pukul 12.11 WIB atau 12.12 WIB,” ujar Mamuri.  Pada 23 hingga 25 September diperkirakan akan terjadi di Pariaman, Parit Malintang, Padang, Arosuka, Painan, Solok, Payakumbuh, Sarilamak, Padang Panjang, Batu Sangkar, Sungai Dareh, Muaro Sijunjung, dan Sawahlunto. ”Selanjutnya pada 26 hingga 27 September fenomena hari tanpa bayangan juga terjadi di Tua Pejat dan Padang Aro,” kata Mamuri.  Dia mengimbau agar masyarakat menggunakan pelindung diri untuk mengurangi sengatan matahari. Kemudian membawa bekal dan minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi terutama bagi yang beraktivitas di luar lapangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4F3k4ZErWP8

BMKG Perkirakan Hari Tanpa Bayangan di Sejumlah Wilayah di Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kpu-siapkan-tim-dokter-periksa-fisik-dan-mental-paslon-pilkada-2018_m_179639.jpeg" alt="Penandatanganan nota kesepaham antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) wilayah Sumbar dengan empat KPU yang akan menggelar Pilkada serentak 2018 di aula KPU Sumbar, Jumat (5/1)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan nota kesepaham antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) wilayah Sumbar dengan empat KPU yang akan menggelar Pilkada serentak 2018 di aula KPU Sumbar, Jumat (5/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat kota di Sumatera Barat (Sumbar) bakal memilih pemimpin baru pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Masing-masing, Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Kota Sawahlunto. Untuk "bertarung" di pesta demokrasi itu, para bakal pasangan calon (Bapaslon) peserta Pilkada tidak hanya sekedar cukup syarat dukungan KTP bagi jalur perseorangan ataupun cukup kursi bagi yang diusung partai politik (parpol). Namun, persoalan kesehatan, psikologi hingga bebas narkoba juga sangat menentukan apakah kandidat tersebut pantas ikut atau tidaknya dalam Pilkada. Memastikan independensi masing-masing lembaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar memfasilitasi empat KPU kabupaten/kota melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) wilayah Sumbar di aula KPU Sumbar, Jumat (5/1). Komisioner KPU Sumbar M Mufti Syarfie mengatakan, tujuan nota kesepahaman tiga lembaga (IDI, BNN, Himpsi) sebagai lembaga penilaian kesehatan para pasangan calon nanti adalah untuk menyamakan pola pelayanan. Serta menyepakati rumah sakit yang akan ditunjuk untuk memeriksa. "Tujuan KPU Sumbar memfasilitasi ini agar ketiga lembaga ini lebih mudah berkoordinasi dan berkomunikasi antar ketiganya dan dengan KPU," terang Mufti, Jumat (5/1). Mufti mengatakan, pemeriksaan kesehatan sangat menentukan syarat Paslon bisa lanjut atau tidaknya dalam pencalonan. Bahkan, tidak diperbolehkan dilakukan pemeriksaan banding, jika nanti ada Paslon memprotes. Sebab, KPU menyerahkan kewenangan penuh pada IDI untuk menentukan fasilitas pemeriksaan dan indikator penilaiannya. "IDI akan bekerjasama dengan komponen lainnya. Seperti BNN dan Himpsi. Kita berharap nanti hasilnya tidak membuka ruang untuk dipersoalkan. Kalau biaya, negara yang menanggung," kata Mufti. Ketua IDI wilayah Sumbar Pom Harry Satria mengatakan, pihaknya berharap, kelak tidak hanya kesehatan fisik paslon yang sehat dan aman. Namun juga kondisi mental dan psikologis. Sehingga, para kandidat dapat bersaing dalam kondisi sehat fisik dan mental. "Khusus untuk Pilkada serentak ini, IDI menyiapkan 17 dokter dari berbagai latar belakang keilmuan. Setiap calon nantinya menjalani pemeriksaan di RSUP M Djamil Padang sebagai sarana pemeriksaan yang dipilih," katanya.

KPU Siapkan Tim Dokter Periksa Fisik dan Mental Paslon Pilkada 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dituding-lakukan-pembohongan-publik-ini-jawaban-pemprov-sumbar_m_169724.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak tinggal diam atas tudingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang menyebut, pihak Gubernur melakukan upaya memelintir putusan pencabutan 26 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clean and Clear (CnC) di Sumbar yang telah dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sejak tanggal 20 Oktober 2017 lalu. Kepala Biro Humas Setda Pemprov Sumbar Jasman Rizal menegaskan, jika semua informasi dan keterangan yang pernah dikeluarkan Pemprov Sumbar bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan pemahaman yang dilandasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait siaran pers LBH Padang yang menyebutkan, jika pihak Gubernur membangun logika bahwa Pengadilan hanya memerintahkan untuk mencabut IUP non CnC, sedangkan 5 IUP tidak dapat dicabut karena sudah CnC juga diluruskan pihak Gubernur. Menurutnya, dalam menyikapi putusan PTUN No. 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017, Pemprov Sumbar tidak pernah membangun logika, diluar amar putusan PTUN dimaksud. Berdasarkan amar putusan angka 2, dinyatakan bahwa, mewajibkan termohon untuk menerbitkan keputusan pencabutan IUP non CnC yang masih aktif dan habis masa berlakunya. "Pemprov Sumbar yakin LBH Padang dapat memahami maksud amar putusan PTUN pada angka 2 itu. Terutama, yang berkaitan dengan substansi kewajiban yang harus dilaksanakan Pemprov Sumbar. Dimana, putusan PTUN dimaksud hanya mewajibkan pencabutan IUP yang non CnC," kata Jasman dalam siaran persnya, Senin (20/11). Terhadap 5 IUP yang tidak dicabut tersebut terangnya, saat persidangan sudah dijelaskan. Pertama, PT Thomas Jaya Trecimplant Abadi telah diumumkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan surat Pengumuman CnC Tahap Ke XVI yang dikeluarkan bulan Juli 2015. Kemudian, tiga IUP atas nama PT Dharma Power Persada, PT Miranti Mas Pratama dan PT Triple Eight Energy juga telah berstatus CnC berdasarkan pengumuman Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 1587.Pm/04/DJB/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Keduapuluh Lima Pembatalan CnC dan daftar IUP yang dicabut oleh Penerbit Izin. Sementara, PT Wirapatriot Sakti sedang dalam proses evaluasi CnC dan berdasarkan pengumuman Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: 2000.Pm/04/DJB/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Keduapuluh enam dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin. Serta, telah ditetapkan juga sebagai perusahaan yang CnC oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI melalui pengumuman tersebut. "Jadi, sudah sangat jelas disampaikan dalam tanggapan termohon tertanggal 20 September 2017 pada huruf B tentang Pokok Perkara angka 3 huruf d halaman 5 dan 6, dan juga telah didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti dalam persidangan," katanya. Pihak Gubernur juga menjelaskan soal pernyataan LBH yang menyebutkan, tidak ada alasan bagi Gubernur Sumbar untuk membangkang terhadap putusan Pengadilan. Menurutnya, dalam salinan putusan PTUN Padang nomor perkara: 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017 yang diterima pihak Gubernur pada hari Jumat, 27 Oktober 2017, pihaknya langsung menggelar rapat teknis tindaklanjut pencabutan IUP non CnC sesuai amar putusan dimaksud pada tanggal itu juga. "Pemprov sudah mencabut IUP non CnC. Jadi keliru, jika LBH menyebut Gubernur membangkang dan melawan hukum," tegasnya. Di sisi lain, pihak Pemprov tidak menampik tentang pengumuman Dirjen ESDM tanggal 10 November 2017 lalu mengeluarkan pengumuman kedua puluh tujuh daftar izin-izin tambang yang cnc di seluruh Indonesia. Dalam pengumuman Nomor 2437.Pm/04/DJB/2017 tentang Penetapan IUP Clear and Clear Kedua Puluh Tujuh dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin, di muat 32 Izin Tambang CnC. Namun, tidak satupun izin-izin itu ada di Sumatera Barat. "Itu benar, namun dalam konteks dan objek perkara berbeda. Kalau dikaitkan dengan 5 IUP CnC di Sumbar, itu tidak relevan. Sebab, proses dan pengumuman CnC terhadap 5 IUP tersebut telah diumumkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015 lalu," katanya. Sekaitan dengan tudingan Gubernur melakukan pembohongan publik, pihak Pemprov beranggapan, jika LBH keliru dan terlalu berlebihan. "Seharusnya LBH Padang lebih cermat dan bijak dalam menyikapi berbagai persoalan. Sehingga tidak menimbulkan polemik dan opini negatif di ruang publik," tutupnya. Seperti diketahui, LBH Padang menggugat Gubernur Sumbar terkait persoalan IUI pertambangan non CnC sejak 19 September 2017 lalu ke PTUN. Setelah menjalani 10 kali persidangan, gugatan LBH dikabulkan majelis hakim PTUN Padang pada tanggal 20 Oktober 2017. Sejak putusan itu diterbitkan, Gubernur Sumbar telah mencabut sebanyak 21 izin dari 26 IUP non CnC. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Heri Martinus mengatakan, putusan PTUN Padang memang memerintahkan untuk mencabut seluruh IUP non CnC yang digugat LBH. Namun, 5 dari 26 IUP yang semula juga termasuk non CnC, dinyatakan CnC oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI akhir 2017 lalu. "Tentu kami tidak bisa mencabut IUP tambang yang sudah dinyatakan CnC oleh Kementerian," sebutnya. LBH Padang tidak senang dengan sikap Gubernur yang tidak patuh terhadap putusan hukum, terus mengejar persoalan tersebut. Bahkan, pihak LBH juga telah melaporkan Gubernur Sumbar ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dituding Lakukan Pembohongan Publik, Ini Jawaban Pemprov Sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#provinsi sumatera barat

Berita Terkini