<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Screenshot_20230614-151833_Video-Player-486237910.jpg" alt="Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Organisasi pers yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)&nbsp;dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda&nbsp;Provinsi Sulawesi&nbsp;Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang dialami seorang jurnalis perempuan di Kota Palu, Selasa (13/6) sore di kawasan Taman Hutan Kota Kaombona Palu. &rdquo;Kami meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pelecehan yang dialami oleh teman kami N,&rdquo; kata Ketua AMSI&nbsp;Sulteng&nbsp;Muhammad Iqbal&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Palu, Rabu (14/6). Menurut dia, aparat keamanan harus segera turun tangan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat terutama di kawasan fasilitas umum tersebut. AMSI juga mendesak Pemerintah Kota Palu tidak hanya menyiapkan tempat-tempat umum tapi juga harus dibarengi dengan penempatan aparat keamanan seperti Satpol PP. &rdquo;Bisa jadi selain rekan kami jurnalis, banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menjadi korban pelecehan namun tidak terekspos. Makanya penempatan aparat keamanan di fasilitas-fasilitas umum terutama di kawasan wisata sangat penting untuk memberikan rasa aman,&rdquo; ujar Muhammad Iqbal. AMSI Sulteng menilai Hutan Kota Palu sudah tidak ramah terhadap perempuan sehingga perlu penanganan aparat khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi fasilitas umum tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sulawesi Tengah Hendra. Dia meminta pihak kepolisian segera mengusut dan mencari pelaku, agar tidak ada lagi kasus serupa di wilayah&nbsp;Kota Palu&nbsp;dan sekitarnya. &rdquo;Kami mengecam pelecehan seksual yang dialami jurnalis N, dan tidak akan memberikan toleransi terkait perilaku itu,&rdquo; kata Hendra. Korban yang diketahui berinisial N mengaku tidak menyangka mendapat perlakuan begal&nbsp;payudara. Dia justru menyangka kendaraan pelaku yang membuntutinya adalah rekannya yang juga akan menuju lokasi liputan yang sama sehingga N tidak menambah laju kecepatan motornya. Namun tiba-tiba tangan pelaku langsung memegang payudaranya. &rdquo;Saya kaget dan takut dengan kejadian ini. Hutan Kota Palu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk beraktivitas, tetapi sekarang kami merasa waspada,&rdquo; ucap N. Menurut korban, sore itu dia naik motor melewati Hutan Kota Palu menuju ke Mapolda Sulteng. Saat itu, akan menghadiri undangan peliputan supervisi Kompolnas di Mapolda Sulteng, tetapi dalam perjalanan menjadi korban pelecehan tersebut. Kasus itu telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Palu (Polresta Palu) dengan Nomor STPL/B/6/VI/2023/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulawesi Tengah.

AMSI Provinsi Sulawesi Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang jurnalis perempuam di Kota Palu

Organisasi Pers Minta Polisi Usut Pelecehan Seksual Jurnalis di Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-muridnya-ketakutan-kelakuan-oknum-guru-itu-akhirnya-terbongkar_m_186386.jpeg" alt="Ilustrasi: asusila" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: asusila</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah melaporkan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih. &rdquo;Tidak bisa dipastikan dan diketahui kapan trauma korban bisa benar-benar sembuh, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak lain yang menangani,&rdquo; kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DP3A Sulteng Patricia seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, UPT DP3A Sulteng melakukan pendampingan, bukan hanya kepada RO (korban asusila) melainkan juga terhadap keluarga korban. Hal itu karena kasus tersebut bukan hanya berdampak pada korban namun juga pihak keluarga, khususnya orang tua. &rdquo;Pendampingan dilakukan setiap hari dan secara terus menerus, karena korban bukan hanya trauma karena kejadian itu tetapi juga soal pemberitaan yang ada,&rdquo; ujar Patricia. Menurut dia, saat ini tim pendamping masih mengutamakan kesehatan korban yang dilakukan otoritas Rumah Sakit (RS) Undata Palu. &rdquo;Kami berupaya melakukan pendampingan yang terbaik, agar korban sembuh dari trauma akibat kejadian itu,&rdquo; tutur Patricia. Selain melakukan pendampingan untuk kesembuhan trauma korban, UPT PPA juga terus memantau proses hukum supaya korban mendapatkan keadilan. &rdquo;Kami kawal terus dan kalau ada bantuan hukum dari luar Sulteng kami serahkan ke pihak keluarga, karena itu hak mereka,&rdquo; ucap Patricia. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) turut membantu memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya. Keluarga korban masuk dalam kategori kurang mampu, sehingga perlu diberi bantuan. &rdquo;Bantuan itu diperintahkan langsung oleh kementerian, bukan hanya untuk korban tetapi juga untuk kebutuhan orang tua yang mendampingi,&rdquo; kata Pekerja Sosial Kemensos Yulianingsih&nbsp;di Palu. Yulianingsih diperintahkan Kemensos melihat kondisi korban di Rumah Sakit (RS) Undata di Palu. Bantuan yang dimaksudkan yakni pemenuhan sehari-hari selama perawatan di RS Undata Palu. &rdquo;Tidak hanya itu, rencananya Kemensos juga akan memberikan bantuan pendidikan lanjutan kepada RO (korban asusila),&rdquo; papar Yulianingsih. &rdquo;Bantuan itu diharapkan bisa membantu korban hingga mendapat pekerjaan yang layak seperti anak pada umumnya. Kemensos memberikan bantuan secara komprehensif, sehingga bukan hanya untuk korban tetapi juga keluarganya,&rdquo; tambah dia. Dia menambahkan, Kemensos telah menawarkan tempat untuk orang tua korban di sentra Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos Kota Palu, kemudian bantuan berlanjut berupa dana untuk orang tua korban sebagai modal membuka usaha. &rdquo;Khusus korban rencananya usai perawatan medis akan kami beri pendampingan ke psikologi, hipnoterapi, hingga akhirnya sampai menamatkan sekolah untuk bisa hidup mandiri,&rdquo; ucap Yulianingsih. &nbsp;

DP3A Sulawesi Tengah menyatakan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih

DP3A Sulteng Sebut Trauma Korban Asusila di Parigi Moutong Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/anggota-DPD-2705924192.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha sangat mengapresiasi Komisi III DPR RI yang sudah melakukan kunjungan kerja reses di wilayah Sulawesi Tengah. Anggota DPR itu salah satunya mengunjungi pihak aparat penegak hukum setempat. Abdul Rachman Thaha mengatakan, mengapa Sulteng menjadi tempat kunjungan kerja, pasti ada sesuatu di daerah Sulteng. Pihaknya berterima kasih kepada rombongan komisi III DPR RI yang peka terhadap kondisi perkembangan di wilayah Sulteng. &rdquo;Saya sempat mengantar para senior-senior saya yang sesama di parlemen. Tentunya saya juga ingin mendapatkan informasi tentang daerah pemilihan saya juga. Dan saya yakin ini juga atas inisiatif dari Sarifuddin Sudding yang juga berasal dari dapil Sulteng,&rdquo; papar Abdul Rachman Thaha. Dia meyakini, pihak-pihak terkait pasti mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat. Khususnya soal peredaran narkoba dan keberadaan tenaga kerja asing. &rdquo;Ini sangat membahayakan regenerasi anak bangsa, khususnya anak-anak daerah Sulteng,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Menurut dia, apa yang telah disampaikan anggota DPR RI Benny K. Harman dan anggota lain bahwa Sulawesi Tengah menjadi provinsi ke-4 dengan tingkat peredaran Narkoba tertinggi di negeri ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. &rdquo;Beliau menyampaikan ini pasti berdasar data yang akurat. Saya tidak menafikan apa yang telah disampaikan bahwa memang Sulteng menjadi provinsi ke-4 peredaran tertinggi narkoba,&rdquo; ujar Abdul Rachman Thaha. Apalagi lanjut dia, Sulteng adalah daerah tambang yang terdapat begitu banyak warga negara asing yang keluar masuk. Hal tersebut perlu patut diduga jangan sampai dengan mudah masuk mengedarkan narkoba. &rdquo;Kemenkumham dan aparat penegak hukum harus benar-benar melakukan pengawasan ekstraketat terhadap orang asing yang masuk,&rdquo; terang Abdul Rachman Thaha. Dia menambahkan, hal itu harus menjadi perhatian khusus BNN dan BNNP Sulawesi Tengah. BNN harus segera mengambil sikap dari hasil data penelitian lembaga peneliti nasional. Dan hal itu harus didukung peralatan yang lebih lengkap sehingga dapat bekerja lebih maksimal untuk melakukan pengawasan bagi WNA yang masuk. &rdquo;Aparat penegak hukum harus bekerja lebih ekstra ketat untuk membongkar jaringan narkoba ini. Apalagi anggota DPR RI Benny K. Harman menyebut tenaga kerja asing itu tidak mau dites urine oleh petugas BNN dan polisi. Inilah contoh betapa negara gagal hadir melindungi warganya,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengapresiasi Komisi III DPR RI yang lakukan kunjungan kerja reses di wilayah Sulawesi Tengah

Anggota DPD RI Apresiasi DPR RI Ungkap Permasalahan Narkoba dan Tenaga Kerja Asing di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA00311.jpg" alt="Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan studi banding di Arab Saudi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid.  ”Studi banding ini akan berlangsung di Kota Madinah, Makkah, dan Jeddah,” kata Sekretaris Umum PW DMI Provinsi Sulawesi Tengah Muchtar Ibnu Masud, seperti dilansir dari Antara Rabu (1/2).  Dia menjelaskan, studi banding itu penting dilakukan, sebagai bentuk upaya optimalisasi implementasi visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid yang diusung DMI. PW DMI Sulteng, memandang bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid, sangat erat dengan manajemen pengembangan fungsi masjid, penguatan kelembagaan dan pengurus masjid.  ”Oleh karena itu, PW DMI Sulteng perlu mempelajari strategi pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di tiga kota di Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program strategis di tingkat DMI di Sulteng,” tutur Muchtar Ibnu Masud.  Dia mengatakan, studi banding tersebut melibatkan beberapa pengurus PW DMI Sulteng dari berbagai biro di antaranya biro pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keorganisasian dan pengembangan lembaga, serta biro dakwah.  ”Para pengurus ini akan silaturahmi dan bertukar informasi dengan tokoh agama dan pengurus masjid di Jeddah, Madinah dan Makkah, sekaligus melaksanakan ibadah di tiga kota tersebut,” terang Muchtar Ibnu Masud.  Dia menambahkan, rombongan PW DMI Sulteng dalam studi banding pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di Arab Saudi dipimpin KH Wildan Abd Malik yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Rombongan PW DMI akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada Kamis (2/2).  Ketua Rombongan Studi Banding PW DMI Sulteng Wildan Abd Malik menjelaskan, rombongan akan mengunjungi beberapa masjid dan berdialog dengan pengurus masjid di Jeddah, Madinah, dan Makkah. Rombongan PW DMI Sulteng akan bersilaturahmi dengan Syeh Yahya Ibrahim Alyahya, yang merupakan salah satu tokoh di Madinah sekaligus Pendiri Yayasan Mustauda Almadinah Alkhairiyah.  ”Syeh Yahya selain sebagai akademisi atau intelektual muslim, beliau juga pemerhati sosial yang berperan lewat pengembangan fungsi masjid. Yayasan yang beliau dirikan juga bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pengelolaan masjid,” papar Wildan Abd Malik.  Di Makkah, rombongan akan bersilaturahmi dengan Isa Almasmali yang merupakan pengurus masjid di Makkah, sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Ummul Quro Makkah.  ”Di Jeddah, pengurus bersilaturahmi dengan Abu Naffal Husam Alqohthony yang merupakan seorang pengusaha, yang berkaitan dengan pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat,” ucap  Wildan Abd Malik.

DMI Sulteng Studi Banding Pengelolaan Masjid di Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230116-WA00811.jpg" alt="DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi teknis dan kepolisian di ruang sidang DPRD, di Palu, Senin (16/1). Kristina Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi teknis dan kepolisian di ruang sidang DPRD, di Palu, Senin (16/1). Kristina Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin minta kepolisian tegas dalam melakukan tindakan hukum pasca peristiwa bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) tanpa ada diskriminasi.  ”Kalau yang salah, ya salah dan harus diproses. Dalam penanganan kasus ini jangan ada diskriminatif terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA),” ujar Muharram seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Morowali Utara.  Menurut dia, dalam penanganan perkara itu harus dilakukan secara profesional, begitu pun dengan pihak PT GNI agar tidak melakukan diskriminatif terhadap tenaga kerjanya, ini dimaksudkan supaya terwujud keadilan.  DPRD Sulteng membentuk tim khusus yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menemui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk pihak GNI di Jakarta untuk mencarikan solusi dalam kasus ini.  ”Tidak boleh dibedakan antara pekerja, dan dalam proses penyelesaian juga harus ada keadilan, jika ada TKA yang melanggar hukum harus diproses juga, begitu pun sebaliknya,” tutur Muharram.  Dia berharap, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng sebagai instansi membidangi ketenagakerjaan membangun berkoordinasi dengan pihak GNI terkait dengan pembinaan ketenagakerjaan. Sebab, kejadian itu tidak hanya berbicara hukum, tetapi juga menyangkut pembinaan dan pengawasan tenaga kerja.  ”Kami juga akan meminta kepada manajemen GNI di Jakarta supaya ada orang-orang mereka tempatkan di Sulteng, sebagai penghubung komunikasi dan informasi dengan pemerintah daerah,” tutur Muharram.  Sementara itu, Polri mengedepankan upaya dialog dalam menyelesaikan bentrok antar pekerja di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan upaya dialog, dengan dipimpin kapolres Morowali Utara terus dilakukan usai bentrokan terjadi. Upaya dialog tersebut menghadirkan berbagai pihak terlibat, seperti dari serikat buruh dan perusahaan.  Bentrokan terjadi pada Sabtu (14/1) berawal dari unjuk rasa para pekerja dipicu provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel. Usai bentrokan, lanjut Dedi, situasi di lokasi kejadian sudah berangsur kondusif dan terus dilakukan dialog untuk menyelesaikan permasalahan.  ”Saat ini situasi berangsur-angsur kondusif,” terang Dedi.  Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombespol Didik Supratono menyebutkan ada dua korban meninggal dunia dalam bentrokan tersebut. Yakni seorang pekerja asal Indonesia dan seorang pekerja asing.  ”Korban meninggal dunia dua orang. Satu tenaga kerja asing dan satu tenaga kerja Indonesia,” kata Didik.  Dia menjelaskan, bentrokan berawal dari unjuk rasa Serikat Pekerja Nasional (SPN) di PT GNI, Sabtu (14/1) pukul 06.00 WIB di dua lokasi. Yakni Pos 4 dan Pos 5 di perusahaan tersebut. Aksi unjuk rasa merupakan reaksi karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak SPN dengan PT GNI dalam pertemuan dengan Disnaker Kabupaten Morowali Utara pada Jumat (13/1).  Unjuk rasa oleh SPN PT GNI tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan sekitar akses perusahaan karena 300 karyawan PT GNI melakukan mogok kerja. Dalam aksi tersebut para pekerja menyampaikan delapan tuntutan terkait kesejahteraan dan keselamatan para pekerja.  Tuntutan itu antara lain perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai perundang-undangan, pemberian alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, menghentikan pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas, dan menghentikan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu, massa aksi juga menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang kontraknya diputus akibat mogok kerja serta meminta kejelasan hak untuk keluarga almarhum Made dan Nirwana Selle.  Terkait tuntutan tersebut, PT GNI menanggapi dengan membuat surat pemberitahuan mogok kerja dan menyetujui tujuh dari delapan tuntutan yang diajukan karyawan.

DPRD Sulteng Minta Polisi Tegas Usut Peristiwa Bentrokan GNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Di-DPR-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa tanda-tanda otoriterianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan semakin nyata.  ”Ini tak hanya menunjukkan betapa pada periode kedua kekuasaannya, pemerintahan Jokowi tidak efektif, tapi bahkan membahayakan kehidupan berundang-undang negara kita,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, Perppu tersebut laksana gong yang menandai masuknya bangsa ini ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Sebab, peraturan perundang-undangan bernama Perppu Ciptaker telah disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kegentingan yang objektif, pelibatan rakyat lewat lembaga perwakilan, rasional yang bertanggung jawab akan putusan MK, dan didahului diskusi publik di forum-forum terbuka.  ”Saya pikir, rakyat dan Mahkamah Konstitusi patut tersinggung!” tandas Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, cara berpolitik pemerintah ugal-ugalan. Sehingga, seluruh anggota DPR seharusnya lekas mengakhiri masa reses lalu kembali ke gedung dewan untuk meninjau kemungkinan pemakzulan terhadap presiden.  Namun Abdul Rachman Thaha kurang yakin DPR akan melakukan itu. Sebab saat ini, cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional  ”DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan DPR selaku entitas yang lebih sebagai perwakilan partai politik,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Persoalannya, lanjut Abdul Rachman Thaha, DPD sampai sekarang tetap sengaja dimandulkan.  ”Andai DPD punya kewenangan lebih, saya akan mengambil inisiatif pemakzulan itu,” tandas Abdul Rachman Thaha.  Dengan segala keterbatasan yang ada, dia menambahkan, pihaknya akan mendesak seluruh pimpinan DPD RI untuk datang ke Istana. Yakni untuk memperingatkan Presiden Jokowi akan preseden buruk yang telah dihasilkan lewat Perppu Ciptaker.  ”Presiden harus melaksanakan putusan MK dengan langkah-langkah substantif dan bertanggung jawab,” tegas Abdul Rachman Thaha.

Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pemantauan-Hilal-Awal-Syawal-1443-H-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas melakukan pemantauan hilal (ru" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemantauan hilal (ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan hilal penanda datangnya 1 Syawal 1443 Hijriah telah terlihat di daerah itu. Dan telah memenuhi kriteria untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.  Hal itu setelah Kanwil Kemenag Sulteng dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Palu melakukan pemantauan hilal di Menara Ruqyahtul Hisab Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Minggu (1/5).  Kepala Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulteng Ma'sum Rumi mengatakan, hasil ruqyatul hisab menunjukkan permukaan hilal terlihat sebesar 0,24 persen dari total ke seluruh permukaan hilal.  ”Hilal yang kelihatan itu kecil sekali seperti hanya seutas benang saja dari total keseluruhan dan itu bisa dikatakan tidak terlihat, tapi itu sudah memenuhi kriteria,” kata Ma’sum Rumi seperti dilansir dari Antara, Minggu (1/5).  Dia menjelaskan, hasil pemantauan serta perhitungan BMKG Stasiun Geofisika Palu, diketahui proses terpantau hilal terbilang singkat. Tinggi hilal mencapai empat derajat 38 menit 33 detik dengan usia 13 jam. Sedangkan elongasi hilal tercatat lima derajat 32 menit, dan fraksi iluminasi atau proses tersinari hilal dari total keseluruhan permukaan hanya 0,25 persen.  ”Dan nanti hasil ini segera akan kami laporkan langsung ke Kementerian Agama RI, untuk dijadikan sebagai bahan sidang isbat di Jakarta,” terang Ma’sum Rumi.  Kemenag Sulteng mengimbau masyarakat senantiasa menunggu keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1443 Hijriah.  Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Palu Sujabar mengatakan, pemantauan hilal di wilayah Sulawesi Tengah terbilang mudah karena kondisi cuaca yang mendukung. ”Hari ini (1/5) cuacanya sangat cerah dan sudah memudahkan kita dalam melakukan pemantauan,” ujar Sujabar.  Dia memerinci posisi hilal saat konjungsi atau terbenam matahari terlihat di ketinggian 18 derajat dengan waktu 18.06 wita, sedangkan bulan terbenam pada pukul 18.22 wita.  ”Tapi sesungguhnya yang tersinari badan bulan itu sudah tertutup dalam waktu 10 menit garis horizontal, jadi sudah tidak kelihatan atau cukup sulit teramati secara menyeluruh permukaan bulan, karena cahayanya kalah dengan cahaya matahari,” tutur Sujabar.  Pemantauan yang dilakukan BMKG Stasiun Geofisika Palu dengan menggunakan teropong astronomis. ”Sudah cukup canggih alat kita ini, jadi secara otomatis teropong itu sudah mengikuti arah matahari dengan sendiri tanpa kita gerakan lagi,” terang Sujabar.

Kemenag Sulteng Sebut Hilal 1 Syawal Terlihat-Memenuhi Kriteria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/signal-2022-02-07-22-11-29-139.jpg" alt="Buaya dengan ban motor di lehernya, berhasil dievakuasi warga, Senin (7/2). Kristina Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Buaya dengan ban motor di lehernya, berhasil dievakuasi warga, Senin (7/2). Kristina Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pria bernama Hili, 35, warga Kota Palu, Sulawesi Tengah, berhasil mengevakuasi buaya berkalung ban di Sungai Palu, Jembatan II, Kecamatan Palu Selatan, Senin (7/2) malam.  Evakuasi dilakukan secara mandiri oleh Hili dengan sistem jerat menggunakan peralatan tali, bamboo, dan seekor ayam sebagai umpan. ”Saya sudah siapkan penangkapan buaya ini beberapa minggu,” kata Hili seperti dilansir dari Antara, Senin (7/2).  Menurut Hili, buaya berkalung ban berhasil dia evakuasi sekitar pukul 18.30 wita. Ban motor yang melilit di leher buaya tersebut langsung lepas. ”Yang jerat saya sendiri. Tapi saya minta bantuan warga untuk angkat ke darat. Mungkin ada 50 orang yang bantu angkat,” cerita Hili.  ”Sudah tiga kali buaya ban ini lolos dari jeratku. Beruntung hari ini (7/2) berhasil,” tambah dia.  Sementara itu di lokasi, ratusan warga menonton aksi Hili melepaskan ban motor yang melilit di leher buaya. Kemudian masyarakat bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah  melepaskan kembali buaya tersebut ke habitatnya di Sungai Palu.  Diketahui, buaya berkalung ban tersebut viral di media sosial sekitar 2016. Sejumlah pemerhati reptil dan ahli satwa asal luar negeri datang ke Kota Palu untuk melakukan evakuasi namun gagal.

Diupayakan sejak 2016, Buaya Berkalung Ban Akhirnya Sukses Dievakuasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD Abdul Rachman Thaha mengaku bersyukur atas keberhasilan operasi TNI dalam memburu teroris Ali Kalora. Sebagai wakil rakyat yang sekaligus putra daerah Sulawesi Tengah, dia juga mengapresiasi ketangguhan masyarakat di sekian banyak kabupaten di Sulteng.  Menurut dia, masyarakat selama bertahun-tahun mereka berada dalam situasi diteror oleh Ali Kalora dan komplotannya. Namun selama itu pula mereka mampu bertahan dengan tetap bekerja dan beribadah.  ”Kini, keberhasilan TNI melumpuhkan Ali Kalora semoga semakin melipatgandakan semangat masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus memajukan tanah persadanya,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Menurut Abdul Rachman Thaha, pihaknya berbangga hati menyaksikan keberhasilan operasi TNI/Polri di Poso. Namun di sisi lain, dia menyatakan berduka karena sekian banyak personel TNI dan warga sipil gugur di tangan KKB Papua.  ”Dua gambaran kontras itu patut disikapi secara konkret dengan menaikkan anggaran operasi TNI hingga ke besaran yang menjamin efektivitas kerja mereka. Baik operasi TNI di wilayah damai maupun di wilayah tempur semisal Poso dan Papua,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Seiring dengan situasi Sulteng yang diharapkan kini sudah jauh lebih kondusif, anggota DPD Abdul Rachman Thaha meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk memacu pembangunan Sulteng lebih kencang lagi. Kerja-kerja daerah dan pusat perlu disinergikan.  ”Saya yang diamanahi untuk berkantor di DPD insya Allah akan menjembatani semua pihak dengan sebaik-baiknya,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, pembangunan harus digiatkan demi kesejahteraan utamanya untuk masyarakat Sulteng. Seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah serta anggota DPD dan pemerintah pusat, perlu serius duduk bersama menciptakan ketentuan-ketentuan untuk mengupayakan agar kekayaan bumi Sulteng digali dan diolah oleh SDM Sulteng dengan tata kelola yang baik.  Selain itu, lanjut dia, hasil bumi Sulteng harus dikelola secara lebih proporsional dengan memaksimalkannya bagi kesejahteraan segenap masyarakat Sulteng. ”Dunia tahu betapa Sulteng merupakan penghasil nikel terbesar di dunia,” papar Abdul Rachman Thaha.  Untuk itu, menurut dia, gagasan dibentuknya koalisi antar sesama daerah berpenghasilan tambang besar perlu selekasnya direalisasikan. Hal itu merupakan media perjuangan yang baik guna menekan pusat dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.  Di samping pertambangan, menurut Abdul Rachman Thaha, Sulteng memiliki potensi kuat untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Ke depan, halal tourism yang bertumpu pada kekuatan layanan dan teknologi merupakan wajah pariwisata yang tidak hanya profitable tapi juga bisa mempertahankan kepribadian dan kearifan masyarakat Sulteng.  ”Situasi keamanan dan ketertiban Sulteng yang kian hari kian kokoh, disertai gairah membangun yang menyala-nyala, menumbuhkan optimisme bahwa Sulteng akan menjadi salah satu provinsi paling kaya seindonesia dengan kontribusi terbesar bagi pusat,” terang Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD Minta Pemda Lakukan Ini Pasca Ali Kalora Dilumpuhkan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/5C10EDA3-6721-4EBD-B392-5C6E2D4B69A9.jpeg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim sangat memerlukan dukungan berbagai pihak. Tak terkecuali dukungan dari seluruh provinsi wilayah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terkenal dengan sumber daya batunya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan gedung.  Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, kebutuhan batu untuk pembangunan infrastruktur IKN sesuai bagian perencanaan pemerintah pusat sekitar kurang lebih 4 juta metrik ton.  ’’Sangat jelas perlu dukungan semua pihak, tak terkecuali Provinsi Sulteng dalam pembangunan IKN. Bahkan, batu saja diperlukan kurang lebih 4 juta metrik ton. Jadi, sangat perlu dukungan daerah lain. Karena, mereka produksi batunya bagus dan sangat banyak,’’ sebut Isran Noor seperti diansir dari Antara usai penandatangan kerja sama/kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng yang ditandatangani Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.  Isran menegaskan, IKN adalah keperluan negara. Sehingga, wajib dipikirkan semua komponen bangsa. Tak terkecuali provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah dibangunnya IKN baru. ’’Termasuk, Sulteng yang terkenal dengan Batu Palu-nya,’’ tutur Isran.  Bahkan, sumber Batu Palu Sulteng, sebut Isran, 80 juta metrik ton pun masih sanggup didatangkan. ’’Artinya, dukungan kebutuhan dari Provinsi Sulteng sangat diperlukan. Khususnya Batu Palu dalam pengembangan pembangunan infrastruktur IKN baru,’’ papar Isran.  Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengaku senang, apabila bisa membantu dibangunnya IKN di Kaltim. ’’Kami doakan IKN betul-betul terwujud di Kaltim. Rakyat Sulteng pun akan terdampak kemajuannya,’’ jelas Rusdy Mastura.

Gubernur Kaltim Berharap Dukungan Sulteng Bangun IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi Sulteng

Berita Terkini