<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Antri-Migor.jpg" alt="Warga antre di depan gudang ditsributor minyak goreng di Kendari. Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga antre di depan gudang ditsributor minyak goreng di Kendari. Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), terus merangkak naik. Harga bahkan hingga menembus Rp 70.000 per liter, yang menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.  ”Ini sudah harga gila-gilaan dan sangat aneh. Karena daerah kita selain penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, juga produk kelapa ditemukan dimana-mana, tapi anehnya kok minyak goreng langka,” kata Kiki, 34, salah seorang ibu rumah tangga di Kendari, Kamis (10/3).  Menurut Kiki, selama sepekan terakhir ibu-ibu kesulitan mencari minyak goreng. Kalaupun ada, pihak distributor menjual sangat terbatas serta harus antre berjam-jam baru bisa mendapatkan 1–2 liter.  Dia mencontohkan warga di Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kendari. Pada Selasa (8/3) dan Rabu (9/3) antre di sebuah gudang milik distributor minyak goreng untuk mendapatkan dua liter minyak goreng dalam kemasan merek tertentu. Syaratnya warga harus menyetor kartu identitas diri (KTP) sehari sebelum mendapatkan minyak goreng.  Menanggapi kelangkaan minyak goreng, pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) minta masyarakat di Ibu Kota Provinsi Sultra itu melapor jika menemukan adanya oknum, baik dari pihak distributor maupun agen minyak goreng, yang sengaja melakukan penimbunan.  Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra Siti Saleha secara terpisah mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait yang tergabung dalam TPID terus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait perkembangan harga minyak goreng yang terus melejit.  ”Jangan sampai ada distributor nakal menjual dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) kemudian ada penimbunan, melakukan penimbunan berarti mempengaruhi harga dan kelangkaan,” tegas Siti.  Upaya lain dari pemerintah dalam mengatasi hal itu, lanjut Siti Saleha, Disperindag Sultra akan menggelar operasi pasar di halaman kantor Perindag pada 15 Maret. ”Diupayakan 15 Maret ini Insya Allah kita sudah melakukan operasi pasar dan kalau habis stoknya nanti kami minta lagi ke distributor,” jelas Siti.

Harga Minyak Goreng Mencapai Rp 70.000 Per Liter di Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Screenshot_2020_1107_230955_copy_800x515.jpg" alt="Ketua IDI Sulawesi Tenggara La Ode Rabiul Awal. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua IDI Sulawesi Tenggara La Ode Rabiul Awal. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara menyampaikan, 81 di antara 88 dokter, baik spesialis maupun umum, yang terkonfirmasi positif Covid-19 dinyatakan sembuh dari penularan virus itu.  Wakil Ketua IDI Sultra Agus Purwo Hidayat seperti dilansir dari Antara di Kendari mengatakan, rincian 88 dokter yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu, dokter spesialis 27 orang dan dokter umum 61 orang. ”Hingga per 7 November ada 88 dokter yang positif, namun tinggal tujuh orang yang menjalani perawatan, sisanya sudah sembuh. Gejalanya ringan semua,” kata Agus Purwo Hidayat pada Sabtu (7/11) malam.  Dia menjelaskan, seorang dokter meskipun telah menggunakan alat pelindung diri (APD) bisa terinfeksi virus Covid-19. Sebab, mereka orang yang menangani langsung pasien, baik di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit.  ”Tidak bisa dimungkiri di samping kita bekerja di rumah sakit risiko terpapar pasien di luar rumah sakit juga ada. Kalau OTG memang betul mungkin banyak karena kita tidak bisa pastikan. Tetapi kemarin itu kan nakes yang kita periksa rata-rata gejalanya ringan. Bahkan mungkin ada yang tanpa gejala. Jadi tidak bisa dipastikan mereka tertularnya dari mana saja,” ujar Agus Purwo Hidayat.  Dia mengimbau para nakes yang berkontak langsung dengan pasien Covid-19 selalu menggunakan APD sesuai tempat. Termasuk menjaga imunitas tubuh dengan mengonsumsi vitamin atau istirahat yang cukup serta rajin berolahraga sehingga bisa memproteksi diri.  Ketua IDI Sultra La Ode Rabiul Awal mengatakan, saat ini pihaknya melakukan mitigasi untuk menekan atau mengantisipasi tenaga kesehatan agar tidak terinfeksi lagi oleh virus yang telah membunuh 87 orang di Provinsi Sulawesi Tenggara. ”Untuk di Sultra upaya konkretnya dalam penanggulangan Covid-19 secara internal berupa deteksi dini, program swab (tes usap) bagi anggota IDI secara mandiri dan pengadaan obat-obatan lapis kedua dan ketiga,” terang La Ode Rabiul Awal.  Langkah IDI Sultra dalam penanggulangan Covid-19 secara internal dengan tes usap bekerja sama dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Untuk swab mandiri VTM (Virus Transport Medium) kami adakan sendiri, dibantu BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan) Makassar, bukan dari satgas provinsi. Pengadaan obat-obatan juga dilakukan sendiri dari donasi yang kami sebut Dari Sejawat Untuk Sejawat,” kata La Ode Rabiul Awal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HlDoEtmHlME&ab_channel=jawapostvofficial

IDI Sultra Sebut 81 Dokter Sembuh dari Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Sman09-demo-1.jpg" alt="Aksi unjuk rasa dilakukan Siswa SMA Negeri 09 Kendari di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra terkait dugaan pelanggaran asusuila yang dilakukan kepala SMA Negeri 09 Kendari, Senin (19/10). Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa dilakukan Siswa SMA Negeri 09 Kendari di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra terkait dugaan pelanggaran asusuila yang dilakukan kepala SMA Negeri 09 Kendari, Senin (19/10). Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ikatan Alumni (IKA) SMA Negeri 09 Kendari, Sulawesi Tenggara, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sultra terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oknum kepala sekolah (kasek).  Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Riqar Manaba seperti dilansir dari Antara di Kendari menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut menanyakan perihal dilantiknya AS menjadi Kepala SMA Negeri 09 Kendari oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. Padahal AS terbukti melakukan kejahatan asusila kepada siswanya pada 2017.  ”Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra malah melantiknya menjadi kepala sekolah. Kasus dugaan asusila itu sudah dikuatkan pernyataan AS, melalui beberapa media,” ujar Riqar pada Senin (19/10).  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio didampingi Kabid SMA La Samaun, berjanji mengganti kepala sekolah jika terbukti atas sangkaan yang dilontarkan melalui hukum formal atau pihak yang berwenang. ”Jika ada hasil dari laporan polisi tersebut dinyatakan bersalah, hari itu juga kita ganti,” ujar Asrun Lio.  Kepada massa aksi, Asrun Lio mengaku tidak menutup mata atau berniat membela bawahan yang melakukan kesalahan maupun terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun semua harus melalui proses hukum, agar tidak dianggap sewenang-wenang dalam menyikapi informasi yang berkembang.  ”Bukti-bukti yang diberikan massa aksi ini akan kita pelajari dulu. Tidak ada proses yang tidak terselesaikan. Ini semua bisa diselesaikan,” terang Asrun seraya menambahkan bahwa selama dirinya memimpin, tidak ada proses yang tidak transparan.  Dia mengatakan, bila ada bukti-bukti memenuhi syarat berupa aduan tentu akan pertimbangkan lagi. ”Yang pasti, kami akan sampaikan ke publik. Sebab selama ini kami tidak akan menyembunyikan oknum yang terlibat kejahatan. Pasti akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegas Asrun yang juga Ketua Ikatan Alumni Bahasa Inggris Universitas Haluoleo (UHO) Kendari itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pZzAfTJCNu4&ab_channel=jawapostvofficial

Lantik Kasek Diduga Cabul, Ika SMAN 09 Kendari Demo Dinas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/jalan-Toronipa-1.jpg" alt="Proyek pembangunan jalan wisata Toronipa Konawe dari arah Kendari, tahap awal sudah dikerjakan sepanjang 3,4 km. Tahap kedua sepanjang 11 kilometer itu mulai Agustus 2020 kembali dilanjutkan. Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan jalan wisata Toronipa Konawe dari arah Kendari, tahap awal sudah dikerjakan sepanjang 3,4 km. Tahap kedua sepanjang 11 kilometer itu mulai Agustus 2020 kembali dilanjutkan. Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mega proyek tahap kedua pembangunan jalan wisata dari arah Kota Kendari menuju Toronipa Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai dikerjakan awal Agustus. Pengerjaan itu setelah mengalami penundaan karena dampak Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menandatangani kontrak kerja dengan PT PP (Persero) Tbk, BUMN yang mengerjakan proyek multitahun pembangunan jalan wisata Kendari–Toronipa dengan nilai anggaran mencapai Rp 756 miliar.  ”Pada 2020 ini target anggaran pembangunan jalan Kendari–Toronipa sebesar Rp 250 miliar, sedangkan sisanya diselesaikan 2021 dan awal 2022,” ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Abdul Rahim seperti dilansir dari Antara di Kendari.  Abdul Rahim menjelaskan, anggaran Rp 756 miliar tersebut untuk merampungkan pembangunan jalan Kendari–Toronipa Konawe sepanjang 11 kilometer dengan lebar jalan 27 meter.  ”Kami berharap kepada warga yang lahannya dilalui proyek untuk proaktif bekerja sama dengan pemerintah dalam mempercepat pembebasan lahan, sehingga pekerjaan proyek jalan wisata Kendari–Toronipa berjalan lancar,” ucap Senior Vice President (SVP) PP Tbk Bandung Sasmintoharjo.  Dana pembebasan lahan milik warga sudah disiapkan Pemprov Sultra sebesar Rp 65 miliar, mulai dari wilayah kecamatan di Kendari hingga ke arah Toronipa Kabupaten Konawe.  Sebelumnya, tahap awal pekerjaan jalan wisata Kendari–Toronipa telah dibangun sepanjang 3,4 kilometer. Pada awal tahap pertama pemprov mengucurkan anggaran senilai Rp 144 miliar bersumber dari APBD Sultra tahun 2019. Dana pembangunan mega proyek tersebut berasal dari pinjaman Pemprov Sultra kepada PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) senilai Rp 799.258.216.000, yang disepakati melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan daerah antara Direktur PT SMI Edwin Syahruzad dengan Gubernur Sultra Ali Mazi di Jakarta pada 22 Juli 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Proyek Tahap II Jalan Wisata Toronipa–Kendari Kembali Dikerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200630_205448_copy_800x500-1.jpg" alt="Aksi demonstrasi penolakan kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok di simpang empat Bandara Haluoleo Kendari, Selasa (30/6) malam. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi penolakan kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok di simpang empat Bandara Haluoleo Kendari, Selasa (30/6) malam. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi demonstrasi penolakan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok kembali terjadi di simpang empat Bandara Haluoleo Kendari, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Massa pendemo sempat melakukan sweeping setiap kendaraan roda empat yang keluar dari bandara tersebut pada Selasa (30/6) malam.  Sweeping tersebut untuk memeriksa setiap kendaraan apakah memuat para TKA asal Tiongkok atau tidak. Massa meminta kepada setiap kendaraan yang melintas menurunkan semua kaca jendela. Demo penolakan TKA itu sempat memanas. Ratusan pengunjuk rasa mencoba masuk ke Bandara Haluoleo Kendari, namun dihalau pihak kepolisian. Aksi dorong antara massa yang disukung mahasiswa dan pihak kepolisian pun terjadi.  ”Ini jalan kami, dibuat dari uang rakyat, jangan ada pergesekan. Tujuan kita bukan bergesek-gesekan dengan kepolisian. Dengan hormat berikan kami jalan,” ujar seorang orator.  Para orator terus bergantian melakukan orasi. Selain itu, massa aksi juga terus melakukan razia setiap kendaraan roda empat yang keluar dari bandara. Sebanyak 105 orang TKA Tiongkok gelombang kedua dikabarkan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (30/6).  Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/06/2020/ketua-dprd-sultra-cek-langsung-dokumen-tka-di-bandara-haluoleo/">Ketua DPRD Sultra Cek Langsung Dokumen TKA di Bandara Haluoleo</a>   Sementara itu, Kantor Imigrasi kelas I-A Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memberi sanksi sekaligus mendeportasi para tenaga kerja asing (TKA) yang tidak mematuhi aturan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Kepala Imigrasi Kendari Hajar Aswad seperti dilasnir dari Antara di Kendari mengatakan, dari 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang datang menjadi tenaga kerja di perusahaan tambang pemurnian nikel di Morosi Kabupaten Konawe, sebanyak 156 di antaranya sudah berada di perusahaan sejak sepekan lalu.  ”Para TKA asal Tiongkok yang jumlahnya 156 orang itu tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara sejak sepekan lalu atau Selasa (23/6) malam dan langsung ke lokasi kawasan industri pertambangan pabrik smelter Morosi, Konawe,” ujar Hajar Aswad.  Dia mengatakan, bagi TKA yang tidak sesuai mekanisme ataupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pihaknya langsung akan melakukan deportasi. ”Sejauh ini, dari 156 TKA Tiongkok itu, saat ini menjalani masa karantina mandiri selama 14 hari sebelum mereka mulai dipekerjakan di pabrik smelter milik PT Virtun Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi Kabupaten Konawe,” kata Hajar Aswad.  Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/06/2020/sebanyak-156-tka-asal-tiongkok-tiba-di-bandara-haluoleo-kendari/">Sebanyak 156 TKA Asal Tiongkok tiba di Bandara Haluoleo Kendari</a>  Dia juga menjelaskan, seluruh TKA harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya harus menjalani karantina ataupun penerapan protokol kesehatan Covid-19, hingga kelengkapan serta persyaratan dokumen lainnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah dokumen yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebab, Imigrasi hanya mengetahui data identitas nama dan nomor paspor serta keterangan pengguna visa kerja atau visa C-312 namun belum memastikan jenis paspor dan dokumen perjalanan yang digunakan.  Berdasar prosedur kepemilikan visa izin tinggal terbatas, para TKA diberi waktu selama 30 hari untuk melaporkan diri ke kantor Imigrasi dan jika mereka tidak lapor dan ditemukan sudah bekerja WNA itu langsung dideportasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Warga Demo Lagi Tolak TKA Tiongkok di Kawasan Bandara Haluoleo Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Screenshot_2020_0623_220958_copy_800x500.jpg" alt="Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh usai meninjau langsung kedatangan 156 TKA asal Tiongkok tahap pertama di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (23/6) malam. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh usai meninjau langsung kedatangan 156 TKA asal Tiongkok tahap pertama di Bandara Haluoleo Kendari pada Selasa (23/6) malam. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh melakukan cek langsung kelengkapan legalitas dokumen sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. TKA itu akan bekerja membangun smelter di PT VDNI dan OSS Morosi, Kabupaten Konawe.  Pengecekan langsung itu dilakukan Abdurrahman Saleh dengan mendatangi Bandara Haluoleo bersama pihak Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan serta pihak-pihak terkait lain untuk memastikan bahwa para TKA itu menggunakan visa 312. Dia mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan agar pihaknya tidak lagi kecolongan seperti kedatangan 49 tenaga kerja asing pada sebelumnya yang menggunakan visa 211 atau visa kunjungan.  ”Makanya kami di DPRD adanya temuan pengakuan 49 TKA kemarin yang menggunakan visa 211 maka kita datang disini untuk melihat visanya ini visa apa,” ucap Abdurrahman Saleh seperti dilansir dari Antara.  Dia menambahkan berdasar hasil pantauan pihaknya, 156 tenaga kerja asing atau TKA yang tiba di Bandara Haluoleo Kendari menggunakan visa 312 atau visa tenaga kerja ahli. Dia telah mengecek visa yang digunakan para TKA secara acak atau sampling. Dari hasil tersebut, para TKA tersebut dipastikan menggunakan visa kerja.  ”Kami coba mengambil sampling berdasarkan yang kita inginkan. Mereka menggunakan visa 312. Namun, nanti dicek kembali, karena yang harus menangani ini semua adalah Imigrasi Kendari,” kata Abdurrahman Saleh.  Dia juga telah meminta data resmi dari perusahaan terkait keahlian yang dimiliki para TKA tersebut. Sebab, sesuai informasi ratusan TKA yang datang telah mengantongi 15 keahlian dalam bidang pembangunan smelter. ”Kami masih minta data keahlian TKA ini yang masuk dalam 15 kategori keahlian. Kami minta lewat direkturnya, nanti mereka menyerahkan kepada kami,” tutur Abdurrahman.  Selain melakukan pengecekan visa, Abdurrahman juga ingin memastikan proses kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok itu mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Ketua DPRD Sultra Cek Langsung Dokumen TKA di Bandara Haluoleo