<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/Untitled17-1236788034.jpg" alt="Anggota DPD RI dapil Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha (tiga dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI dapil Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha (tiga dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI incumbent dapil Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mendaftar di KPU sebagai calon DPD RI periode 2024 - 2029 pada Jumat (5/5) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Senator berjuluk anak guru mengaji tersebut datang bersama timnya ke Kantor KPU Sulawesi Tengah di Jalan S. Parman, Kota Palu. Di Kantor KPU, Abdul Rachman Thaha yang karib disapa ART, disambut Ketua KPU Sulawesi Tengah Nisbah bersama tiga anggota KPU lainnya. Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Jamrin juga hadir bersama jajarannya menyaksikan pendaftaran calon incumbent tersebut. Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, tim KPU langsung melakukan pencocokan berkas fisik ART dengan data yang masuk di Silon KPU. Hasilnya, berkas ART dinyatakan lengkap dan diterima. &rdquo;Berkas dinyatakan lengkap. Pendaftaran calon anggota DPD RI periode 2024 - 2029 atas nama Abdul Rachman Thaha, kami nyatakan diterima. Bersama ini kami serahkan berita acara pendaftaran,&rdquo; kata komisioner KPU Sulawesi Tengah Sahran Raden lalu menyerahkan berita acara kepada ART. Sesuai catatan KPU, ART merupakan pendaftar kedua sebagai calon DPD RI dapil Sulteng. Beberapa hari sebelumnya, calon anggota DPD RI Lukky Semen sudah lebih dulu mendaftar. &rdquo;Dari 22 bakal calon DPD RI dapil Sulteng yang lolos dinyatakan verifikasi faktual, sampai saat ini baru dua calon DPD RI mendaftar resmi. Sisanya yang 20 orang belum mendaftar,&rdquo; terang Ketua KPU Sulteng Nisbah. Nisbah memperkirakan, pendaftaran akan ramai pada pekan kedua Mei. Atau sekitar tiga hingga empat hari sebelum pendaftaran di KPU ditutup. &rdquo;Sesuai jadwal, pendaftaran di KPU dibuka sejak 1-14 Mei. Kemungkinan besar, tanggal 10 ke atas akan ramai yang mendaftar. Baik dari unsur parpol (DPR dan DPRD) maupun dari DPD,&rdquo; tandas Nisbah. Usai mendaftar, ART menyatakan terima kasih kepada jajaran KPU Sulteng yang telah menerima berkas pendaftarannya. Pun halnya kepada jajaran Bawaslu Sulteng, ART juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga pengawas pemilu tersebut. Menurut ART, pertarungan bursa DPD RI dapil Sulteng 2024 semakin kompetitif. Calon-calon yang maju memiliki basis massa dan pendukung yang riil. &rdquo;Persaingan 2024, saya pastikan akan seru. Dari 22 calon yang berkompetisi termasuk saya, semua jagoan,&rdquo; ujar anggota Komite 1 DPD RI ini merendah. &rdquo;Penentunya adalah masyarakat Sulteng sendiri. Siapa yang akan terpilih pada Februari 2024, itulah yang terbaik. Itulah sebagai pemegang mandat dari masyarakat Sulteng,&rdquo; tambah ART.Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01441159/anggota-dpd-abdul-rachman-thaha-serap-aspirasi-warga-kabupaten-banggai">Anggota DPD Abdul Rachman Thaha Serap Aspirasi Warga Kabupaten Banggai</a> &rdquo;Masyarakat Sulteng sudah cerdas. Mereka sudah tidak bisa dikelabui kepentingan sesaat. Kita serahkan kepada masyarakat. Siapa yang benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat Sulteng, sudah menjadi cerita hari-hari masyarakat jelang Pileg 2024,&rdquo; kata ART yang meraup suara 182 ribu pada Pileg 2019. Sulteng ke depan, lanjut ART, harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Wakil rakyat yang terpilih pada 2024, harus saling bersinergi. Terlebih lagi yang terpilih sebagai DPD dan DPR RI. &rdquo;Sinergi lebih diperkuat. Agar Sulteng bisa sejajar dengan daerah maju di Indonesia. Sekarang ini, alhamdulillah Sulteng sudah maju dari sisi investasi. Ini sudah bagus. Tapi sektor lain juga harus didorong. Supaya kesenjangan sosial di Sulteng bisa diminimalisir,&rdquo; tutur Abdul Rachman Thaha. Terkait pendaftaran di KPU Sulteng, ART memohon doa dan dukungan dari masyarakat Provinsi Sulteng. &rdquo;Semoga 2024, saya lebih peduli lagi kepada masyarakatku di Sulteng. Doakan dan mohon dukungannya. Tanpa dukungan dari masyarakat Sulteng, saya bukanlah apa-apa di Senayan. Karena amanah itulah, saya berani menyuarakan aspirasi dari Sulteng,&rdquo; tandas ART yang dikenal vokal di DPD RI itu.

Calon incumbent dapil Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mendaftar di KPU sebagai calon DPD RI periode 2024 - 2029

Anggota DPD RI Incumbent Dapil Sulteng Abdul Rachman Thaha Mendaftar di KPU sebagai Calon DPD RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/index-1.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja reses." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja reses.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses di Luwuk Banggai, Kecamatan Moilong. Di Desa Arga Kencana, Kabupaten Banggai, masyarakat menyampaikan aspirasi persoalan Sungai Toili kepada anggota DPD dari Sulawesi Tengah itu.  Bendungan di Sungai Toili jebol pada 2019, sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan banjir besar. Banjir itu menggenangi 7 desa di Kecamatan Moilong. Sampai saat ini, menurut dia, bendungan yang jebol itu belum diperbaiki pemerintah baik pusat maupun pemprov.  ”Sungai tersebut berfungsi untuk pengairan sawah petani di dua kecamatan. Dari meninjau langsung ke sungai tersebut, saya melihat ini harus disegerakan dibenahi,” ujar Abdul Rachman Thaha.  ”Jadi perlu dibangun bendungan pembagi air. Tapi paling baik lagi kalau dijadikan waduk,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, bendungan tersebut berdasar informasi dari warga, mengairi 4450 hektare sawah petani. Akibat kerusakan bendungan yang belum diperbaiki, debit pengairan dijatah per 9 hari.  ”Jadi pintu air baru dibuka ke lahan pertanian/persawahan sesuai jatah. Itu pun hanya diberi jangka waktu per 2 hari ke masing-masing pintu pengairan,” papar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, kondisi tersebut membuat risau para petani. Ancaman gagal panen dikhawatirkan petani karena kurangnya air. Bahkan terkadang terjadi konflik antar warga hanya karena pengaturan pembagian air.  ”Ini harus segera diatasi pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Saya segera bawa aspirasi masyarakat ini untuk disampaikan kepada pihak terkait,” ucap Abdul Rachman Thaha.  ”Ini tidak boleh didiamkan karena sangat  memengaruhi program pemerintah di sektor pertanian/pangan dan perekonomian,” tambah dia.  Abdul Rachman Thaha menyatakan, sektor pertanian di Kecamatan Moilong perlu mendapatkan perhatian khusus.  Sebab, sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian warga.

Anggota DPD Abdul Rachman Thaha Serap Aspirasi Warga Kabupaten Banggai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mendesak DPR bersidang memanggil dan meminta penjelasan pemerintah terkait kasus di Morowali.  ”Pemerintah pusat, yang buka pintu selapang-lapangnya bagi TKA terutama asal Tiongkok, mana keberpihakan terhadap masyarakat Morowali (WNI) yang teraniaya begini? ucap Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, dalam situasi ini, negara harus hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal itu sebagaimana isi Nawacita Presiden Jokowi.  ”Jangan hanya terealisasi ketika kalian melihat pertambangan strategis ini mendatangkan duit. Tapi begitu rakyat teraniaya justru bungkam. Diamnya kalian sungguh menyakitkan hati. Negara harus hadir,” tegas Abdul Rachman Thaha.  Dia mengajak seluruh anggota DPD asal Sulawesi Tengah untuk datang bersama selekasnya ke Morowali (utamanya ke PT GNI). Yakni untuk bertemu para pekerja Indonesia kemudian melapor ke kepolisian terkait penganiayaan terhadap para pekerja Indonesia.  Abdul Rachman Thaha juga mengajak anggota DPD untuk meminta gubernur, bupati, dan DPRD, bersama-sama menyatukan sikap dan merevisi regulasi tentang pertambangan di Sulawesi Tengah. Pertambangan harus mendatangkan keuntungan jauh lebih besar bagi masyarakat Indonesia terutama di Sulawesi Tengah.  ”Jangan hanya selalu merampas/merampok hasil alam kami. Saya sangat menyayangkan insiden TKA Tiongkok. Kami mengutuk keras atas insiden di daerah pemilihan saya di Kabupaten Morowali. Jangan datang masuk di daerah saya lantas hanya mau merampok hasil alam dan tidak memberikan sebuah asas manfaat bagi daerah kami, tidak sebanding apa yang kami terima selama ini,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Sementara itu, Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan untuk menangani secara hukum serta memulihkan situasi.  ”Kami tidak ingin suasana tenteram dan damai yang selama ini terjaga di Morut, dirusak para provokator. Kami menginginkan kehadiran investor untuk mengelola potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Delis.  Delis membantah isu-isu yang menyebut kerusuhan tersebut dipicu penganiayaan oleh oknum tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI). Bupati telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Morut untuk mengumpulkan ormas-ormas agar memiliki kesatuan pemahaman serta pernyataan yang benar terkait peristiwa itu.  Kerusuhan di lingkungan PT GNI dilaporkan menimbulkan dua orang korban jiwa (meninggal dunia), seorang TKI dan seorang TKA. Dilaporkan pula terjadi penjarahan di asrama putri TKI serta pembakaran aset perusahaan. Sekitar 70 orang telah ditahan kepolisian untuk diusut tuntas aksi anarkis tersebut.  Kasatpol PP Morut Buharman Lambuli menyatakan, pada Minggu (15/1), situasi di sekitar PT GNI cukup kondusif, namun semua pihak masih berjaga-jaga untuk mencegah terulangnya peristiwa bentrokan tersebut.

Anggota DPD RI Kecam Bentrokan antara TKA dengan TKI di Morowali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/komut-krakatau-steel-saya-dan-silmy-sedang-cari-tahu_m_.jpg" alt="ilustrasi KPK" width="100%">
<figcaption>ilustrasi KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kepala daerah di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan angka monitoring center of prevention (MCP) atau pemantauan pencegahan korupsi.  ”Saya harap Sulawesi Tengah bisa bekerja lebih ekstra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah, karena skor MCP menunjukkan indikasi tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya, Rabu (16/2).  Lili menyatakan, skor MCP Sulteng yang selalu di bawah rata-rata nasional secara berturut-turut sejak 2018 sampai 2021. Sulteng dalam periode tersebut meraih skor 56,0; 69,0; 55,5; dan 61,0. Sementara rata-rata nasional dalam periode itu yakni 63,0; 69,7; 58,0; dan 71,0.  Selain itu, KPK juga mendorong Sulteng untuk meningkatkan skor dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini. Hal itu  tak terlepas dari skor yang diperoleh pemerintah daerah di Sulteng.  KPK menemukan dari 11 pemerintah kabupaten, dua kota, dan satu provinsi, Sulteng memperoleh skor SPI 70,5. Angka tersebut masih di bawah Indeks Integritas Nasional yakni dengan angka 72,4.  Adapun untuk Pemerintah Provinsi Sulteng memperoleh skor SPI 59,2 yang mana menduduki peringkat tiga terbawah dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia.  ”KPK berharap, seluruh kepala daerah dan jajarannya memberikan atensi sekaligus menjadikan hasil pengukuran dan rekomendasi dalam MCP dan SPI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi secara serius, di mana ujungnya, hasil dan manfaatnya adalah dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat,” ucap Lili.

KPK Minta Kepala Daerah di Sulteng Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screenshot_20220121-142107-3.jpg" alt="Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah serius menjajaki peluang menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII pada 2028.  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar mengatakan, sengaja melakukan pertemuan hari ini (21/1) untuk mempertajam rencana tersebut.  ”Ini penjajakan untuk menjadi tuan rumah bersama. Kita akan menindaklanjuti secara teknis melalui Dispora ataupun KONI masing-masing,” kata Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara usai pertemuan dengan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (21/1).  Dia menjelaskan, pembicaraan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan.  Sementara itu Rusdy Mastura menyatakan, ingin mengikuti PON Sumut dan Aceh yang menjadi penyelenggara pada 2024 mendatang. ”Jadi begitupun keinginan kita dan Sulsel untuk menjadi tuan rumah bersama,” jelas Rusdy Mastura.  Dia mengaku, ingin belajar dari Sulsel yang sudah punya pengalaman menjadi tuan rumah PON IV. Begitupun halnya seperti Aceh juga belajar ke Sumatera Utara yang sukses menggelar PON III.  ”Sulsel juga punya pengalaman sebagai tuan rumah di PON IV. Makanya kami ingin kembalikan ke Sulsel dan Sulteng bisa ikut sebagai tuan rumah bersama,” papar Rusdy Mastura.  ”Jadi dalam pertemuan hari ini (21/1) fokus dalam penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan rencana tuan rumah bersama PON 2028,” tambah dia.

Sulsel-Sulteng Jajaki Tuan Rumah PON Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210711-WA0075-1.jpg" alt="Prajurit TNI Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabssus) Tricakti usai melakukan penyergapan teroris MIT Poso. Puspen TNI/Antara" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabssus) Tricakti usai melakukan penyergapan teroris MIT Poso. Puspen TNI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hingga Senin (12/7), dua jenazah yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso belum juga dievakuasi. Lokasi kontak tembak terjadi di Pegunungan Batu Tiga, Dusun Enam Tokasa, Desa Tanalanto, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.  Menurut Kasatgas Humas Operasi Madago Raya Kombes Polisi Didik Supranoto, kondisi medan dan cuaca yang tidak mendukung masih menyulitkan proses evakuasi kedua DPO MIT Poso tersebut. ”Dari pagi sampai siang tadi masih berkabut,” ungkap Didik seperti dilansir dari Antara, pada Senin (12/7).  Saat ini kondisi di lokasi kontak tembak, menurut Didik, terbilang kondusif. Warga sekitar masih beraktivitas seperti biasa mengingat lokasi kontak tembak cukup jauh dari pemukiman.  ”Masih aman, warga beraktivitas seperti biasa, karena juga lokasinya jauh dari pemukiman warga. Tapi kita ingatkan kalau melihat yang mencurigakan segera laporkan,” ujar Didik.  Sebelumnya pada Minggu (11/7) sekitar pukul 03.30 wita, terjadi kontak senjata antara Satgas Madago Raya dengan DPO MIT Poso yang mengakibatkan dua terduga teroris Poso tewas tertembak. Baku tembak itu bermula dari adanya informasi satgas intel tentang penampakan lima orang yang diduga teroris Poso.  Satgas lantas mengintensifkan pencarian dengan menelusuri jejak. Setelah memastikan itu adalah pelaku, tim langsung melakukan tindakan tegas terukur hingga dua terduga teroris Poso tewas. Tidak hanya itu, dari lokasi kejadian, Satgas Madago Raya juga mengamankan barang bukti berupa amunisi, bom lontong, kompas, dan bendera.  ”Pelaku lain melarikan diri dari upaya penyergapan. Akan tetapi, terdapat petunjuk adanya ceceran darah yang diduga berasal dari pelaku yang terkena tembakan,” terang Didik Supranoto.

Hingga Senin, Evakuasi dua DPO MIT Poso Masih Kendala Medan dan Cuaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duh-serbuan-14-ribu-tenaga-kerja-asing-di-jateng-belum-terpetakan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sebanyak 14 ribu tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Jawa Tengah tahun lalu masih belum terpetakan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebanyak 14 ribu tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Jawa Tengah tahun lalu masih belum terpetakan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiongkok menjadi negara yang mendominasi investasi di sejumlah sektor di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Berdasar data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng, capaian realisasi investasi triwulan II 2020 negara Tiongkok di Sulteng mencapai Rp 3,96 triliun. Menurun dibanding triwulan II 2019 senilai Rp 4,53 triliun. ”Atau 61,48 persen dari total capaian realisasi investasi triwulan II 2020 di Sulteng. Berikutnya Singapura Rp 1,53 triliun atau 23,69 persen, dan Hongkong Rp 894,57 miliar,” kata Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Shandra Tobondo seperti dilansir dari Antara.  Peringkat berikutnya adalah Inggris dengan nilai investasi di Sulteng pada triwulan II 2020 Rp 30,76 miliar atau 0,48 persen, India Rp 17,51 miliar atau 0,27 persen, dan Jepang Rp 10,59 miliar atau 0,16 persen. ”Berdasar sektor usahanya, capaian realisasi investasi di Sulteng paling banyak pada sektor industri logam dasar dan barang logam. Bukan mesin dan peralatannya senilai Rp 5,24 triliun atau 59,9 persen,” ujar Christina Shandra Tobondo.  Kemudian, lanjut Shandra, sektor listrik, gas dan air Rp 1,80 triliun atau 20,6 persen. Adapun capaian investasi pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan senilai Rp 743,75 miliar atau 8,5 persen. ”Transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 407,71 miliar atau 4,7 persen, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 217,09 miliar atau 2,5 persen, industri makanan Rp 147,96 miliar atau 1,7 persen, pertambangan Rp 121,59 miliar atau 1,4 persen, dan sektor lainnya Rp 72,01 miliar atau 0,8 persen,” terang Christina Shandra Tobondo.  Dia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan realisasi investasi Sulteng pada 2020 senilai Rp 24,20 triliun. Dari target tersebut, hingga periode Januari–Juni capaian realisasi investasi dari hasil penambahan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 14,88 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Tiongkok Dominasi Investasi di Sulawesi Tengah