<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/Dubes-Vatikan-3923546464.jpg" alt="Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo saat berkunjung di Kabupaten Maybrat." width="100%">
<figcaption>Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo saat berkunjung di Kabupaten Maybrat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Bernhard Eduard Rondonuwu menyatakan bahwa kehadiran Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo di Kabupaten Maybrat menandakan bahwa kabupaten itu aman dan kondusif. "Ini saatnya untuk menunjukkan bahwa wilayah ini aman dan layak dikunjungi Dubes ke Kampung Ayawasi," kata Bernhard di Maybrat, Kamis, (29/6). Ia menyampaikan apresiasi sebagai rasa kebanggaan atas kehadiran Dubes Vatikan itu ke Kampung Ayawasi, Kabupaten Maybrat. &nbsp;"Saya atas nama masyarakat merasa kagum dan tersentuh melihat seluruh masyarakat menyambut kedatangan Duta Besar Vatikan," kata Bernhard. Bernhard mengakui bahwa seluruh masyarakat dari 259 dan satu kelurahan yang tersebar di 24 distrik menerima kedatangan Dubes&nbsp;Vatikan di Kampung Ayawasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01421016/pengadilan-vatikan-putar-rekaman-percakapan-kardinalpaus-fransiskus">Pengadilan Vatikan Putar Rekaman Percakapan Kardinal-Paus Fransiskus</a> "Seumur-umur saya dan masyarakat rasakan Duta Besar Vatikan bisa menginjakkan kaki di Ayawasi, ini luar biasa," katanya. Dukungan masyarakat, kata dia, sudah bisa memperlihatkan wajah Kabupaten Maybrat bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan normal. Kehadiran Dubes&nbsp;Vatikan di Kabupaten Maybrat, kata dia, merupakan sebuah momentum penting bahwa penyelenggaraan pemerintahan di sini sudah berjalan baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun sisi pembangunan. "Buktinya kita lihat sendiri bahwa Duta Besar Vatikan bisa turun dan melihat kondisi Kabupaten Maybrat," katanya. Pihaknya berharap kedatangan Dubes&nbsp;Vatikan bisa memacu dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap nama besar Kabupaten Maybrat. "Akan mengubah mindset orang ketika mendengar nama Maybrat bawah wilayah ini aman untuk dikunjungi," katanya. Kedatangan Dubes&nbsp;Vatikan ke Maybrat&nbsp;menandakan bahwa Kabupaten Maybrat layak untuk dikunjungi, karena kondisinya aman terkendali, demikian Bernhard Eduard Rondonuwu.

Kehadiran Dubes Vatikan di Kabupaten Maybrat, merupakan sebuah momentum penting bahwa penyelenggaraan pemerintahan di sini sudah berjalan

Dubes Vatikan Kunjungi Papua Barat Daya, Bupati Maybrat Ngaku Tersentuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Dengan demikian, Indonesia kini resmi memiliki 38 Provinsi.  Keputusan ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Pengesahan RUU Pembentukan Papua Barat Daya disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kepala Bappenas, dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.  Pengesahan dilakukan setelah anggota DPR mendengarkan laporan hasil pembahasan di Komisi II DPR RI yang diwakili oleh Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus.  "Selanjutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).  "Setuju," jawab para anggota dewan diiringi ketukan palu tanda disahkannya RUU Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi II DPR dan semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Papua Barat Daya hingga disahkan menjadi undang-undang. Menurut Tito, meski pembahasan RUU Papua Barat Daya berlangsung alot, namun RUU tersebut akhirnya disahkan.  "Atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi atas segala keras dan komitmen yang tinggi dalam rangka penyusuan RUU tentang Pembentukan RUU Papua Barat Daya, mulai dari tahap perumusan dan penyiapan naskah akademik, proses harmonisasi di Badan Legislasi hingga ke rapat tingkat kesatu," ucap Tito.  Sebagaimana diketahui, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 20 orang anggota DPR secara fisik, 140 hadir virtual dan izin 242 orang. Menurut Puan, banyaknya anggota DPR yang izin lantaran saat ini banyak kegiatan di luar gedung DPR dan masing-masing anggota DPR menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

DPR Resmi Sahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang. Pengesahan itu akan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (17/11) besok.  DPR juga akan mengesahkan UU Provinsi Bali dalam rapat paripurna tersebut. "Pada hari ini sudah diagendakan rapim (rapat pimpinan) DPR dan Badan Musyawarah dengan para ketua fraksi dan alat kelengkapan dewan dan diputuskan bahwa beberapa Undang-Undang provinsi, termasuk Provinsi Bali dan Papua Barat Daya itu akan diparipurnakan pada esok hari," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).  Dasco memastikan bahwa RUU Papua Barat Daya yang ditunggu-tunggu segera disahkan. Hal ini tentunya menyusul pemekaran wilayah Papua, setelah sebelumnya mengesahkan UU Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.  "Sehingga apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua besok akan direalisasikan oleh DPR," tegas Dasco.  Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke rapat paripurna. DPR bersama pemerintah satu suara dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).  "Dengan tadi kita sudah dengarkan persetujuan semua, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi UU dan diteruskan pada pengambilan keputusan tingkat II ke rapat paripurna?," ucap Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat.  "Setuju," jawab peserta rapat secara bersamaan.  Sebagaimana diketahui, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu RUU yang disetujui menjadi inisiatif DPR.

Besok DPR Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya jadi Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna.  Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR bersama Pimpinan Komite I DPD, Mendagri, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (12/9).  ”Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini, pemerintah sekali lagi pada prinsipnya setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya atau pengambilan keputusan tingkat II,” kata Tito.  Pemerintah, kata Tito, optimistis pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal mempercepat pembangunan di Papua. Keyakinan itu serupa dengan pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua sebelumnya.  Menurut dia, pembentukan DOB tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memotong birokrasi sehingga pelayanan publik lebih efisien. ”Tentunya jangan kita lupakan tentang affirmative action (atau) aksi afirmatif untuk orang asli Papua,” tutur Tito.  Tito menjelaskan, rapat Panitia Kerja (Panja) pada 30 Agustus yang dilanjutkan dengan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 31 Agustus, baik Komisi II DPR, Komite I DPD, dan pemerintah, telah menyepakati 154 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.  Karena itu, pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR serta pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan tersebut.  ”Dengan komitmen luar biasa, melalui diskusi yang efektif, namun tetap demokratis dan dinamis, sehingga dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal tahap, kita akan laksanakan pengambilan keputusan tingkat I,” ucap Tito.  Tito juga mengungkapkan adanya aspirasi dari Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana yang ingin menjadi bagian dari Papua Barat Daya. Namun, setelah menyimak laporan Panja serta pandangan fraksi termasuk dari komite I DPD, pemerintah berpandangan sama terhadap hal-hal pokok mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.  Adapun berdasar laporan tersebut, Provinsi Papua Barat Daya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Kota Sorong dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi.  ”Sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini agar aspirasi tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi kami sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian sebagai wakil rakyat dan sekaligus pembentuk undang-undang,” ujar Tito

Pemerintah Sepakat RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220401123216.jpg" alt="Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau. Ernes B. Kakisina/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau. Ernes B. Kakisina/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau menyatakan mundur. Dia mengembalikan surat keputusan (SK) sebagai ketua tim kepada gubernur Provinsi Papua Barat dengan alasan tidak mendapat dukungan.  ”Saya segera kembali SK sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kepada gubernur Papua Barat dan selanjutnya kewenangan gubernur untuk menunjuk kepada daerah siapa di wilayah Sorong Raya sebagai ketua tim pemekaran,” ujar Lambert Jitmau seperti dilansir dari Antara di Sorong, Papua Barat, Jumat (1/4).  Dia bilang, perjuangan pemekaran Papua Barat adalah janji politik gubernur Papua Barat pada masa kampanye lima tahun lalu. Namun tim percepatan pemekaran yang mendapat SK dari Gubernur tersebut tidak mendapat dukungan sama sekali.  ”Baik dukungan finansial maupun dorongan untuk berkoordinasi serta berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait agar proses pemekaran daerah otonom baru yang menjadi perjuangan bersama selama ini dapat terwujud,” papar Lambert Jitmau.  Selain itu, kata dia, aksi penolakan usul pemekaran daerah otonom baru yang merupakan konspirasi pihak-pihak tertentu semakin marak. Bahkan dia sebagai ketua tim percepatan pemekaran menjadi sasaran unjuk rasa, bahkan dihina serta dicaci-maki.  Sementara itu, menurut dia, gubernur dan kepala daerah lain di wilayah Sorong Raya yang menjadi satu kesatuan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tidak didemonstrasi. Karena itu, dia akan segera mengembalikan SK sebagai ketua tim percepatan pemekaran kepada gubernur agar tidak menjadi olok-olokan kelompok konspirasi menolak pemekaran.  ”Saya nyatakan mendukung dan siap menjalankan apapun keputusan negara. Saya tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu harga mati,” ucap Jitmau.

Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya Nyatakan Mundur