<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/Screenshot_2023-06-20-04-34-40-514-edit_comandroidchrome-2038165539.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju sesaat sebelum berangkat menuju provinsi Nusa Tenggara Barat" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju sesaat sebelum berangkat menuju provinsi Nusa Tenggara Barat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan kunjungan kerja di provinsi itu, Selasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011225365/emas-antam-turun-tipis-jadi-rp-1061000-per-gram">Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp 1.061.000 Per Gram</a> Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.30 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Presiden dan Ibu Iriana direncanakan langsung menuju Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Di lokasi tersebut, Presiden diagendakan melakukan peninjauan Proyek Pembangunan "Smelter" PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju NTB adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011225347/aplikasi-chatgpt-untuk-ios-dapat-pembaruan-besar-terintegrasi-siri-dan-bisa-full-screen">Aplikasi ChatGPT untuk iOS Dapat Pembaruan Besar, Terintegrasi Siri dan Bisa Full Screen</a> Rombongan lainnya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (*)

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  untuk melakukan kunker

Presiden dan Ibu Negara Lakukan Kunjungan Kerja ke NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220910-WA0009.jpg" alt="Perwakilan Sekolah Pasca Sarjana Unair ketika menyampaikan materi pada warga Desa Aik Berik. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Sekolah Pasca Sarjana Unair ketika menyampaikan materi pada warga Desa Aik Berik. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masih banyak wilayah dengan potensi ekowisata yang belum berkembang. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya identity branding.  Peneliti asal Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Hijrah Saputra menuturkan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam identity branding sebuah lokasi. ”Yang pertama adalah memiliki hal yang menarik dan penting,” tutur Hijrah Saputra.  Dia mencontohkan Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Desa Aik Berik, ditemukan sesuatu yang menarik dan penting.  ”Di lokasi di mana desa wisata sedang dibangun memiliki hal menarik den penting dalam bentuk pesona alam yang sangat indah, natural, dan unik. Memiliki 10 air terjun, mata air yang sangat jernih dan relatif bersih dari polusi,” ujar Hijrah Saputra.  Selain menata akses ke masing-masing air terjun, warga menyiapkan produk komplemen. Beberapa di antaranya produk-produk lokal. ”Buah-buahan lokal, salah satunya durian, manggis, dan pisang dapat dijadikan gift khusus bagi pengunjung air terjun, sebagai upaya mengenalkan keunikan buah lokal,” ungkap Hijrah Saputra.  Selain itu, masyarakat Desa Aik Berik juga membudidayakan ikan air tawar, di antaranya ikan Nila. Kemudian, membangun brand identity bisa dengan fokus dengan keistimewaannya. Desa Aik Berik merupakan salah satu akses utama pendakian ke Gunung Rinjani, gunung utama di NTB.  ”Kondisi ini memberi manfaat langsung di mana wisata Desa Aik Berik akan lebih mudah dikenal dan diingat jika disandingkan dengan keberadaan Gunung Rinjani,” terang Hijrah Saputra.  Desa Aik Berik, menjadi lokasi pengmas (pengabdian masyarakat) yang menjadi program unggulan Universitas Airlangga untuk melakukan pengembangan pembinaan terhadap desa binaan. Program itu sifatnya kolaboratif, participatif, dan bersinergi dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah daerah.  ”Kami fokus pada penguatan kapasitas SDM. Dinas pariwisata dan pemerintah desa yang langsung ada pada wilayahnya dilibatkan sebagai mitra pelaksana yang akan menjamin sustainability dari program-program yang ditawarkan,” papar Hijrah Saputra.

Banyak Wilayah Punya Potensi Ekowisata Tanpa Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-1.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Sumbawa, mengalami peningkatan. Kondisi itu diduga terjadi karena lalu lintas truk logistik lintas pulau dan lintas provinsi.  Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanto mengatakan, jalur truk logistik sangat berpotensi menularkan virus PMK antar wilayah. Kenaikan kasus PMK yang terjadi di Sumbawa dibawa truk dari Jawa yang kemudian menyeberang ke Bali, Lombok, hingga akhirnya sampai Sumbawa.  ”Sebagai contoh, Sumbawa ini diduga kuat tertular dari jalur logistik truk yang berasal dari Jawa Timur menyeberang ke Bali kemudian ke Lombok hingga akhirnya ke Sumbawa,” kata Suharyanto, Jumat (26/8).  Dengan adanya kenaikan kasus tersebut, sudah semestinya menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan di wilayah NTB. Diharapkan  lebih memperketat implementasi regulasi lalu lintas di setiap pintu masuk.  Pengetatan itu dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan biosecurity mulai dari lingkup terkecil. Suharyanto menambahkan, lemahnya pelaksanaan biosecurity menjadi ancaman nyata bagi wilayah sebelahnya, yakni Nusa Tenggara Timur.  ”Jika biosecurity kurang baik, tinggal menunggu waktu saja NTT menjadi zona merah PMK karena tertular daerah sekitarnya, terutama dari Sumbawa,” jelas Suharyanto.  Selain biosecurity, Suharyanto juga menekankan strategi lain dalam menekan angka kasus PMK, yakni potong bersyarat, pengobatan, dan vaksinasi.  Melalui strategi potong bersyarat, hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan atau tidak dapat disembuhkan, Suharyanto meminta agar dipotong bersyarat saja agar tidak menulari hewan ternak yang lain.  Selanjutnya, mengobati hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan meningkatkan imunitasnya juga disarankan Suharyanto agar dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Selain pengobatan, pemberian vaksinasi pada hewan ternak juga sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi ternak yang sehat di dalam zona merah.

Kasus PMK di Sumbawa Naik, Diduga karena Lalu Lintas Truk Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernikahan-dini-di-bantaeng-tidak-tercatat-kua_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pernikahan Dini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pernikahan Dini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 800 orang siswa di wilayah itu menikah pada usia dini tahun lalu. Dari 800 orang siswa yang menikah pada usia dini itu didominasi siswa perempuan, sedangkan siswa laki-laki sedikit.  ”Totalnya ada 800 orang siswa kita yang menikah. Itu yang sudah melapor secara resmi, di luar itu kita tidak tahu. Mereka ini tersebar di sejumlah sekolah di NTB dan paling dominan itu siswa perempuan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Rabu (5/5).  Aidy Furqan mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab siswa-siswa tersebut memutuskan menikah dini dengan status masih sebagai pelajar. Meski demikian, dia menegaskan hal itu bukan karena peniadaan belajar tatap muka akibat pandemi Covid-19.  ”Kalau apa penyebabnya kita tidak bisa deteksi soal itu. Apakah ada hubungan dengan korona juga tidak, karena ini data 2020 sedangkan 2021 belum terdata,” terang Aidy.  Menurut dia, meski para siswa itu sudah menikah hingga sudah memiliki anak, pihaknya tidak serta merta langsung melarang siswa tersebut bersekolah. Mereka tetap melanjutkan sekolah meski bukan di sekolah sebelumnya melainkan melanjutkan di sekolah terbuka.  ”Mereka yang menikah ini tidak langsung putus sekolah. Kami carikan solusi agar mereka tetap melanjutkan pendidikannya. Polanya itu kita carikan guru sebagai pengajar untuk tetap belajar di sekolah terbuka. Cuma karena sekolah terbuka jadi tidak pakai seragam,” ucap Aidy Furqan.  Terkait banyaknya siswa yang menikah usia dini tersebut, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk tetap menjaga dan mengawasi putra dan putrinya. Bahkan, untuk menekan angka pernikahan dini, Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.  ”Melihat perkembangan yang tinggi kita sudah melaksanakan dan mencari solusi untuk menekan persoalan ini, karena kalau menghambat berat. Salah satunya melalui penerapan perda dan sejauh ini efektif. Masyarakat juga kita minta juga ikut menekan supaya pernikahan dini ini bisa dicegah,” tutur Aidy Furqan.

Dinas Pendidikan Sebut 800 Siswa di NTB Menikah pada Usia Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201207-WA0013-1.jpg" alt="Ilustrasi tes Covid-19. Devi Nindy/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes Covid-19. Devi Nindy/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, sebanyak 1.000 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani rapid test.  ”Di Kabupaten Bima itu ada 600 orang, kemudian di Kabupaten Sumbawa itu ada 400 orang hasil rapid test-nya reaktif. Sedangkan untuk daerah lain yang juga melaksanakan Pilkada kita belum terima hasilnya, karena masih direkap dan tesnya juga masih dilaksanakan sampai sebelum pemilihan,” kata Ketua KPU NTB Suhardi Soud seperti dilansir dari Antara di Mataram.  Suhardi mengatakan, petugas KPPS yang dinyatakan reaktif pada rapid test akan menjalani tes usap atau swab yang dilaksanakan tim gugus tugas Covid-19 di masing-masing daerah.  ”Kalau ada petugas reaktif itu lebih dari dua maka kita ganti, penggantinya kita rapid test lagi. Tetapi kalau maksimal dua ya tidak diganti. Namun kita istirahatkan kerjanya. Tapi kalau hasil tes usapnya negatif ya kita kerjakan lagi,” ujar Suhardi Soud.  Menurut dia, apa yang terjadi saat ini, menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, pihaknya berharap pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB tersebut tidak memperbanyak penderita Covid-19.  ”Semua memiliki risiko. Tapi kita berharap pilkada ini tidak memperbanyak. Makanya protokol kesehatan akan kita gunakan maksimal di seluruh TPS,” tegas Suhardi Soud.  Kendati demikian, Suhardi Soud memastikan, pelaksanaan pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB pada 9 Desember sudah siap sesuai protokol kesehatan Covid-19.  ”Semuanya kita pastikan sudah seluruhnya siap, termasuk bilik pemilih yang sekiranya ditemukan reaktif saat berada di TPS sudah disiapkan,” tutur Suhardi Soud.  Senada dengan Ketua KPU NTB, anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman mengakui, banyak petugas KPPS ditemukan reaktif Covid-19. ”Banyak yang reaktif. Bagi yang reaktif Covid-19 nanti tidak dibolehkan bertugas,” ujar Agus.  Dia menyebutkan, total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan pilkada sebanyak 42.609 orang. Petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang. ”Semua sudah mengikuti rapid test. Meski begitu secara keseluruhan persiapan pilkada di tujuh kabupaten dan kota seluruhnya sudah siap. Termasuk, protokol kesehatan Covid-19 di seluruh TPS,” kata Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qvikmtFJ4V0

Sebanyak 1.000 Petugas KPPS di NTB Reaktif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Israel-bendera-Arab-News.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB membantah mengikat perjanjian dagang dengan pemerintah Israel. "Meski sejumlah produk NTB tercatat masuk ekspor ke Israel dan negara Timur Tengah lainnya, namun NTB tidak punya ikatan kerja sama dalam bentuk perjanjian dagang," kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, H Fathurrahman di Mataram, Jumat (21/8), seperti dikutip dari Antara. Ia mengakui, produk-produk NTB memang tercatat berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang biasa di sebut Certificate of Origin (COO). Surat ini merupakan sertifikat asal barang, di mana dalam sertifikat dinyatakan bahwa barang/komoditas yang di ekspor berasal dari daerah/negara pengekspor. "SKA digunakan untuk mengontrol laju ekspor di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 19 tahun 2019 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia. Memang produk kita di ekspor ke sejumlah negara, tetapi tidak ada perjanjian dagang (dengan Israel) itu," katanya. Fathurrahman mengungkapkan, hingga Juni 2020, ekspor NTB terbesar masih berasal dari tambang yakni mencapai 94,12 persen dengan negara tujuan pengiriman Filipina, Korsel, Jepang dan Tiongkok. Sedangkan non-tambang sebesar 5,88 persen atau 5.490.840 dollar. Terbesar disumbang oleh komoditas perikanan dan kelautan 2,31 persen dengan negara tujuan Malaysia, Tiongkok, Australia dan Hong Kong. Berikutnya berasal dari komoditas pertanian dan perkebunan (3,42 persen) dengan negara tujuan Prancis, Korsel dan Hong Kong. Sisanya berasal dari kerajinan (0,15 persen) dengan negara tujuan AS, Jerman, Norwegia, dan Israel. "Provinsi NTB tidak pernah melakukan perjanjian dagang dengan pihak luar negeri karena sesuai Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan perjanjian perdagangan internasional, bahwa kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat," jelas Fathurrahman. Fathurrahman mengakui pandemi Covid-19 memang berpengaruh pada kegiatan ekspor. "Tahun ini nilai ekspor kita hampir 4,2 juta dolar AS. Termasuk ekspor kerajinan olahan, pada Maret lalu," ucapnya. Menurut dia, ekspor selanjutnya saat ini masih terkendala pandemi Covid-19. "Tidak termasuk sektor tambang. Mengingat, untuk tambang saja nilainya lebih dari 62 juta dolar AS. Dibandingkan tahun 2019, nilai ekspor memang menurun. Untuk di luar tambang, mencapai 12 juta dolar. Makanya kita akan terus tingkatkan produk ekspor. Tapi saat ini memang terkendala Covid-19," katanya. (*)

Pemprov NTB Bantah Punya Perjanjian Dagang dengan Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Kepulangan-Jamaah-Umrah-dari-Arab-Saudi-040320-ASW-1-1.jpg" alt="Sejumlah warga yang pulang menyelesaikan ibadah umrah di Arab Saudi tiba dari Melaka, Malaysia, di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Rabu (4/3/2020). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga yang pulang menyelesaikan ibadah umrah di Arab Saudi tiba dari Melaka, Malaysia, di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Rabu (4/3/2020). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Berdasar catatan hingga Kamis  (2/4), sudah mencapai 1.025 orang.  Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadiskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, bertambahnya ODP lantaran banyak warga asal daerah setempat yang pulang ke kampung halaman. Secara total, jumlah ODP di NTB mencapai 1.362 orang terdiri atas 337 orang selesai dalam pemantauan dan 1.025 orang masih dalam pemantauan.  ”ODP adalah warga yang pulang dari daerah terpapar dan punya gejala ringan seperti batuk, demam, batuk dan lain-lain. Mereka ini wajib mengikuti isolasi mandiri sesuai SOP,” terang I Gede Putu Aryadi seperti dilansir dari Antara pada kamis (2/4).  Untuk pasien dalam pengawasan (PDP) di NTB, dia menjelaskan, jumlahnya mencapai 62 orang. Terdiri atas 26 orang selesai dalam pengawasan dan 36 masih dalam pengawasan. ”PDP, pasien yang punya riwayat perjalanan ke daerah terpapar atau pernah kontak dengan pasien Covid-19, dan saat ini membutuhkan perawatan karena memiliki keluhan yang mirip dengan gejala Covid-19, sehingga dirawat pada ruang isolasi di rumah sakit,” ujar I Gede Putu Aryadi.  Sementara itu, jumlah positif Covid-19 di NTB sebanyak enam orang. Tiga berada di Kota Mataram dan satu di antaranya meninggal dunia. Selanjutnya, dua orang berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan satu lagi berasal dari Kabupaten Sumbawa, sehingga totalnya sebanyak enam orang.  ”Lima pasien masih dalam perawatan dan saat ini kondisinya sudah semakin membaik,” ucap Gede Aryadi.  Berdasar kabupaten/kota, jumlah ODP terbanyak tiga besar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 463 orang dengan rincian 406 dalam pemantauan dan 57 selesai dalam pengawasan. Kabupaten Bima sebanyak 197 orang, rinciannya 168 masih dalam pemantauan dan 29 selesai dalam pemantauan dan Kota Mataram sebanyak 177 orang dengan rincian 110 dalam pemantauan dan 67 orang selesai dalam pemantauan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA  &nbsp;  &nbsp;

ODP di NTB Sudah Mencapai 1.025 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tkidepo650-1.jpg" alt="Ilustrasi pekerja migran Indonesia asal NTB dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja migran Indonesia asal NTB dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mencatat, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang kampung ke daerah mencapai 1.305 orang. Mereka yang pulang di tengah pandemi korona itu karena habis masa kontrak dan bermasalah.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Agus Patria mengatakan, para PMI yang pulang kampung karena habis masa kontrak dan bermasalah itu terhitung sejak Februari sampai dengan Maret. Jumlah terbanyak dari Malaysia yaitu 1.289 orang atau 98,77 persen. Selanjutnya, Arab Saudi dengan jumlah enam orang atau 0,46 persen, Brunai Darussalam lima orang atau 0,38 persen, dan Bahrain tiga orang atau 0,23 persen. ”Sisanya dari Singapura dan Oman masing-masing satu orang atau 0,08 persen, sehingga totalnya menjadi 1.305 orang,” ujar Agus seperti dilansir dari Antara pada rabu (1/4).  Sementara itu, berdasar daerah asal PMI terbanyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 626 orang, disusul Lombok Tengah 436 orang, Lombok Barat 203 orang, dan Lombok Utara 13 orang. Sedangkan, Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Sumbawa Barat masing-masing satu orang.  ”Dari sekian jumlah itu, PMI bermasalah tercatat 55 orang, sakit dua orang, dan meninggal delapan orang sehingga totalnya mencapai 65 orang,” ungkap Agus.  Menurut dia, para PMI yang kembali ke kampung halaman tersebut sudah melalui pemeriksaan ketat virus korona (Covid-19) sejak pulang dari negara penempatan hingga sesampainya di NTB.  ”Jadi mulai sampai di Indonesia hingga ke NTB mereka sudah melalui pemeriksaan ketat dan alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat dan bebas korona,” tegas Agus.  Meski demikian, dia menyatakan, tetap melakukan antisipasi melalui pengawasan secara ketat khususnya pada pintu-pintu masuk, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal. Pengawasan di pintu-pintu masuk sudah dilakukan pemerintah melalui tim gugus tugas penanganan Covid-19. Pemerintah menetapkan setiap warga negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari luar negeri langsung berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.  ”Bagi yang tidak ada gejala boleh pulang ke daerah masing-masing tapi statusnya adalah ODP. Jadi sesampainya di daerah harus betul-betul menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin,” kata Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA  &nbsp;  &nbsp;

Jumlah PMI Pulang Kampung ke NTB Capai 1.305 Orang

Provinsi NTB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi NTB

Berita Terkini