<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/IMG_7399_1-2079751472.jpg" alt="Langit Kota Batam, Kepri, pada Sabtu (7/10) pukul 09.20 WIB." width="100%">
<figcaption>Langit Kota Batam, Kepri, pada Sabtu (7/10) pukul 09.20 WIB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, memprediksi kabut asap di daerah itu hingga Minggu (8/10). &rdquo;Besok (8/10) pagi sampai siang hari masih diprediksi terjadi asap,&rdquo; kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam Suratman seperti dilansir dari Antara di Batam, Sabtu (7/10). Dia menjelaskan, tidak ada laporan kebakaran lahan di Batam. Kabut asap itu karena&nbsp;arah angin saat ini bertiup dari tenggara asal asap karhutla. Terkait dengan jarak pandang sektor penerbangan di Kota Batam saat ini sudah berkurang cukup banyak. Yakni sekitar 4,5-5 km. &rdquo;Biasanya 10 km. Semakin jauh jarak pandang mendatar, semakin terang, terlihat jelas. Karena sekarang cuacanya sedang asap, jarak pandang mendatarnya berkurang atau nilai jarak pandang semakin kecil,&rdquo; terang Suratman. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Kepulauan Riau, menyebutkan kualitas udara pada Sabtu (7/10), masuk dalam kategori tidak sehat. Nilai indeks standar pencemaran udara (ISPU) 111, sehingga masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam IP mengatakan, imbauan tersebut ditujukan juga secara khusus kepada masyarakat yang berisiko tinggi asma, lansia, anak-anak, serta ibu hamil. &rdquo;Pagi ini nilai ISPU kita 111, masuk kategori tidak sehat atau warna kuning. Saatnya gunakan masker untuk aktivitas di luar, terutama bagi yang berisiko tinggi memiliki asma, lansia, anak-anak, ibu hamil,&rdquo; ujar IP. Pada Jumat (6/10), kualitas udara di Kota Batam masih kategori sedang dengan nilai ISPU 72. Sementara pada Rabu (4/10), kualitas udara di Kota Batam juga pada kategori sedang dengan nilai ISPU 92. Terdapat lima kategori ISPU, di antaranya dalam rentang 1-50 pada kategori baik, rentang 51-100 pada kategori sedang, rentang 101-200 pada kategori tidak sehat, rentang 201-300 pada kategori sangat tidak sehat, dan rentang 301 ke atas kategori berbahaya.

BMKG Kota Batam memprediksi kabut asap di daerah itu terjadi hingga Minggu (8/10). Kualitas udara masuk kategori tidak sehat

DLH Batam Imbau Warga Pakai Masker karena Udara Tak Sehat, BMKG: Kabut Asap Diprediksi hingga Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/MTXX_MH20230815_094411948_image_repair_1692067469467-2683155640.jpg" alt="Salah satu ruangan yang terdampak kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>Salah satu ruangan yang terdampak kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebakaran di bagian Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) dini hari berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar dua jam. &rdquo;Tidak ada kendala di lapangan, cuma dua jam saja api sudah bisa dipadamkan,&rdquo; kata&nbsp; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam Azman seperti dilansir dari Antara di Kota Batam, Selasa (15/8). Menurut dia, delapan mobil pemadam dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran di lantai tiga gedung Kantor DPRD Kota Batam pada Selasa (15/8) dini hari. Kebakaran di Kantor DPRD Batam kemungkinan terjadi akibat korsleting. &rdquo;Kemungkinan (dari) AC,&rdquo; ujar Azman. Menurut dia, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam. Sementara itu, Sekretaris Daerah DPRD Batam Aspawi memastikan kebakaran tidak sampai menyebabkan kerusakan berkas penting. &rdquo;Tidak ada berkas penting yang terbakar, itu arsip lama. Hanya kertas-kertas yang terbakar,&rdquo; terang Aspawi. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) sekitar pukul 01.30 WIB. &rdquo;Kebakaran di lantai tiga, tempat orang yang mau lihat (sidang) paripurna itu,&rdquo; kata Sekretaris DPRD Batam Aspawi. Dia menyampaikan, api sempat merambat ke ruangan arsip yang berada di lantai yang sama dengan ruang audiensi sidang paripurna. Namun demikian, Aspawi memastikan tidak ada dokumen penting yang tersimpan dalam ruangan tersebut. &rdquo;Itu arsip lama, sudah enggak terpakai lagi,&rdquo; tutur Aspawi. Menurut dia, setidaknya tiga mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Batam telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. &rdquo;Sekitar satu sampai dua jam api baru bisa dipadamkan,&rdquo; papar Aspawi. Dia mengatakan, penyebab kejadian kebakaran masih diselidiki, tetapi ada kemungkinan kebakaran terjadi akibat korsleting. Kejadian kebakaran tersebut, tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat.

Kebakaran di bagian Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) dini hari dipadamkan dalam waktu sekitar dua jam

Kebakaran di Kantor DPRD Batam Dipadamkan Dalam Waktu Dua Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-04-15-at-140115-3447565194.jpg" alt="Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dana untuk&nbsp;memberikan uang saku masing-masing Rp 1 juta kepada calon haji yang dijadwalkan berangkat&nbsp;ke Tanah Suci pada 2023. Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid&nbsp;mengatakan, pemerintah kota mengalokasikan dana untuk uang saku calon haji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. &rdquo;Kami kasih uang saku kepada jamaah haji sebesar Rp 1 juta per (anggota) jamaah dan jamaah kita sebanyak 600 (orang) lebih. Duit ini, kami hibahkan ke Kemenag dan kemudian ditransfer ke masing-masing jamaah,&rdquo; kata Jefridin Hamid seperti dilansir dari Antara. Jefridin berpesan kepada jamaah asal Kota Batam untuk saling menjaga selama proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. &rdquo;Harapan kita adalah mudah-mudahan jamaah ini jadi haji mabrur dan mabrurah. Doakan Indonesia aman dan bebas dari segala hal penyakit, terutama Batam,&rdquo; ujar Jefridin Hamid. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada pelaksanaan ibadah haji 2023, Kota Batam mendapat kuota memberangkatkan 636 orang untuk berhaji ke Tanah Suci. Calon haji asal Kota Batam yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji sebanyak&nbsp;574 orang. Pemerintah sudah memperpanjang tenggat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji sampai 12 Mei. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 24 Mei. Pemberangkatan jamaah menuju ke Tanah Suci dilakukan melalui 14 embarkasi. Kemenag Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendapatkan kuota tambahan sebanyak 27 calon jamaah haji menyusul penambahan kuota pemberangkatan jamaah haji bagi Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji 2023. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam Syahbudi mengatakan, sebelum mendapatkan penambahan kuota haji, Kota Batam telah memiliki kuota sebanyak 636 calon haji asal yang akan berangkat tahun ini. &rdquo;Sebelumnya Kepri mendapatkan kuota sebanyak 47 calon haji, setelah Indonesia menerima 8.000 kuota tambahan dari Arab Saudi. Alhamdulillah Batam dapat 27 kuota haji tambahan dari itu, dan saat ini masih proses pendataan, siapa saja calon haji yang akan berangkat,&rdquo; terang Syahbudi. Dia menyebutkan hingga saat ini sudah 90 persen atau 574 calon jamaah haji sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Untuk jamaah haji lansia yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2023 sebanyak 31 orang dengan usia tertua 93 tahun. Syahbudi menambahkan, persyaratan pemberian prioritas kuota kepada jamaah haji reguler lansia dilakukan berdasar urutan usia tertua pada masing-masing provinsi dan telah terdaftar sebelum 25 Mei 2018. &rdquo;Jadi yang mendaftar haji sebelum 2018, yang usia lanjut itu datanya ditarik,&rdquo; kata Syahbudi.

Pemkot Batam siapkan dana untuk memberikan uang saku masing-masing Rp 1 juta kepada calon haji yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci

Pemerintah Kota Batam Siapkan Uang Saku untuk Calon Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelayanan-offline-enam-jam-begini-kondisi-terkini-samsat-jakbar_m_216791.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan, sekitar 40 persen kendaraan di daerah itu tercatat belum membayar pajak.  ”Berdasar catatan kami, 40 persen wajib pajak belum membayar pajak kendaraan bermotor mereka,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dicky Wijaya seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Dia menyebut, alasan kendaraan belum bayar pajak antara lain kendaraan motor atau mobil dalam kondisi sudah rusak berat, hingga menunggak pajak selama enam sampai sepuluh tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya maksimal mengejar 40 persen wajib pajak yang belum melunasi setoran pajak kendaraan bermotor tersebut.  Salah satunya melalui sosialisasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa penghapusan data kendaraan dilakukan apabila ada kendaraan tidak melakukan perpanjangan STNK sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK.  ”Jika tidak bayar pajak selama dua tahun, motor dan mobil langsung bodong. Data kendaraan dihapus dan tidak dapat diregistrasi kembali, bahkan tidak dapat digunakan di jalan,” ungkap Dicky.  Dia berharap melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, paling tidak 20 persen dari total 40 persen wajib pajak yang menunggak itu segera melunasi pajak kendaraan bermotor ke kantor samsat terdekat.  Menurut dia potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 20 persen wajib pajak yang menunggak tersebut sekitar Rp 10 miliar. Itu merupakan satu dari sekian peluang pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dikejar Bapenda Provinsi Kepri pada 2023.  ”Semoga dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, wajib pajak mau membayar pajak kendaraan bermotor, sebelum Undang-Undang itu mulai diberlakukan pada 2024,” ucap Dicky.  Dicky menambahkan, pajak kendaraan bermotor masih menjadi primadona pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepri pada 2023. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tersebut ditargetkan sekitar Rp 1,3 triliun pada tahun ini.  Jumlah itu bersumber dari objek pajak kendaraan bermotor, bea balik nama pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. ”Kita optimistis tahun ini pajak kendaraan bermotor melampaui target hingga 109 persen, karena berkaca dari tahun lalu, capaiannya di angka 107 persen,” ujar Dicky Wijaya.  Dicky menambahkan, beberapa program yang akan dilaksanakan guna menggenjot pajak kendaraan bermotor tahun ini. Yakni melakukan inovasi pelayanan publik, razia pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, hingga pendataan objek pajak.

Bapenda Sebut 40 Persen Kendaraan di Kepri Belum Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan Rp 1,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya untuk menukarkan uang selama Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah.  Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri Suryono mengatakan, jumlah dana tersebut meningkat 11,76 persen dibandingkan tahun lalu. Ramadan 2022 Bi Kepri siapkan Rp 1,7 triliun.  ”Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, BI pusat memiliki ketersediaan sekitar Rp 490 triliun lebih. Kami akan penuhi kebutuhan semua warga. Dari perbankan semuanya sudah siap,” kata Suryono.  Dia menjelaskan, selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2023, kebutuhan uang secara nasional diperkirakan meningkat menjadi Rp 195 triliun. Jumlah itu naik 8,22 persen dibandingkan 2022 yang sebesar Rp 180 triliun.  Kemudian untuk wilayah Sumatera meningkat dari Rp 34 triliun menjadi Rp 39 triliun. Pada tahun ini, menurut Suryono, akan terdapat 5.066 kantor bank atau titik layanan penukaran uang yang tersebar di seluruh Indonesia.  ”Jumlah itu meningkat 8 persen jika dibandingkan tahun 2022 sejumlah 4.689 titik layanan," ujar Suryono.  Dia menyebutkan, layanan penukaran uang di Kepri akan dipenuhi melalui Kas Keliling Bank Indonesia dan perbankan di 155 titik mulai  21 Maret hingga 20 April.  ”Masing-masing orang bisa menukarkan uang maksimal Rp 3,8 juta. Penukaran bisa melalui perbankan, mobil kas keliling di pelabuhan hingga pasar-pasar. BI tidak melayani penukaran uang di kantor BI, kami hanya menyiapkan uangnya saja,” terang Suryono.  Suryono menambahkan, masyarakat dapat mengakses informasi jadwal Kas Keliling Bank Indonesia dan tata cara penukaran uang pada tautan https://pintar.bi.go.id.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

BI Kepri Siapkan Rp 1,9 Triliun untuk Penukaran Uang selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230217_1647291.jpg" alt="Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson dan jajaran meninjau pulau terluar, di Bintan, Kepri. Penerangan Kodim 0315/Tanjungpinang/Antara" width="100%">
<figcaption>Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson dan jajaran meninjau pulau terluar, di Bintan, Kepri. Penerangan Kodim 0315/Tanjungpinang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Tanjungpinang mengintensifkan pengawasan pulau-pulau terluar di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson mengatakan, pengawasan itu merupakan instruksi langsung dari Komandan Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama. ”Pulau-pulau terluar di Kabupaten Bintan yang dalam pengawasan kami, yakni Pulau Poto, Pulau Koyang, dan Pulau Ajab,” kata Kolonel Inf Tommy Anderson seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Jumat (17/2). Dia menyampaikan, pulau-pulau terluar itu ada yang tidak berpenghuni dengan struktur tanah bebatuan serta hutan mangrove atau bakau. Pihaknya sudah memasang papan informasi bahwa pulau-pulau itu masuk dalam pengawasan Kodim 0315/Tanjungpinang. Menurut dia, kegiatan pengawasan merupakan keseriusan dalam menepis beberapa isu pemberitaan di media sosial terkait adanya dugaan penjualan pulau terluar di Bintan. Salah satunya Pulau Poto. ”Makanya dilakukan pengawasan guna meyakinkan masyarakat bahwa tidak benar pulau-pulau terluar kita dijual,” ujar Tommy Anderson. Dia menegaskan, Pulau Poto dan pulau terluar lain di wilayah itu selalu berada dalam pengawasan Kodim 0315/Tanjungpinang bersama instansi terkait lainnya. ”Kita tegaskan lagi bahwa pulau-pulau terluar akan selalu berada di wilayah NKRI dan selalu dalam pengawasan Kodim 0315/Tanjungpinang,” papar Tommy Anderson. Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan memastikan bahwa adanya isu yang beredar di masyarakat terkait Pulau Poto di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir yang terabaikan hingga dijual tidak benar. Bupati bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Pertanahan (BPN), di Kabupaten Bintan sudah turun langsung ke lokasi Pulau Poto mengklarifikasi informasi penjualan pulau tersebut. ”Sudah kita cek bersama-sama, tak ada jual beli Pulau Poto sebagaimana berita yang beredar,” ucap Roby di Bintan.

Kodim 0315/Tanjungpinang Intensifkan Pengawasan Pulau-Pulau Terluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/252BC127-D2CD-41EE-98A4-307CB246F9DB.jpg" alt="Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang tersangkut kasus narkoba.  Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein mengatakan, tindakan tegas tersebut diberikan karena yang bersangkutan telah mencoreng nama baik DPRD Kota Batam.  ”Karena kasus ini sudah ditangani yang berwajib, akan diambil sesuai dengan langkah hukum. Menurut saya kemungkinan besar di-PAW jika sudah terbukti bersalah,” kata Harmidi seperti dilansir dari Antara di Batam, Kamis (26/1).  Harmidi menambahkan, badan kehormatan segera melakukan rapat internal untuk menerbitkan surat rekomendasi yang akan diberikan kepada partai yang menaungi oknum DPRD itu. ”Kami rapat internal dulu kemudian buat surat rekomendasi untuk diberikan ke partainya,” ujar Harmidi.  Anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda tersangkut kasus narkoba. Politisi muda Nasdem itu menduduki kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Belakangpadang.  Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Amsakar Achmad menyesali kadernya yang juga anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda yang tersandung kasus kepemilikan narkoba. Pihaknya akan menunggu proses hukum yang menimpa Azhari hingga selesai, karena kasus sudah memasuki ranah hukum, dan tengah diproses untuk kasus atas penangkapannya karena obat-obatan terlarang.  ”Saya baru tahu juga kasus dia (Azhari) ini. Jadi kita tunggu dulu proses hukumnya yang sedang berjalan,” kata Amsakar.  ”Yang jelas saya sangat menyayangkan hal ini. Kenapa hal ini harus terjadi. Saya sudah sering sekali mengingatkan kepada kader untuk bekerja serius dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat,” tambah dia.  Amsakar menambahkan, pihaknya menunggu keputusan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam terkait sanksi yang akan diberikan kepada Azhari.  Sebelumnya Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba di salah satu hotel di Batam, Rabu (25/1) malam.  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY pada Rabu (25/1) kemarin,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara.  Lulik menyebutkan, saat diamankan ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Saat diamankan, kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan dan ketika pemeriksaan petugas penyidik baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.

Badan Kehormatan Beri Sanksi Anggota DPRD Batam Tersangkut Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/65965F5C-30EF-4C88-B5B0-914E8399076F.jpg" alt="Kantor BMKG Hang Nadim Batam. BMKG Hang Nadim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor BMKG Hang Nadim Batam. BMKG Hang Nadim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Suratman mengatakan, siklus musim angin utara penyebab cuaca ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau. Terutama di Kabupaten Anambas dan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.  ”Karena adanya siklus musim angin utara, Anambas dan Natuna itu menghadap langsung ke arah utara. Jadi apabila ada gelombang tinggi yang terjadi akibat angin utara, otomatis akan terdampak,” ujar Suratman seperti dilansir dari Antara di Batam, Sabtu (7/1).  Angin utara itu adalah angin yang bertiup dari arah utara bumi. Angin utara adalah siklus tahunan yang terjadi di wilayah Kepri. ”Ini memang siklus tahun yang terjadi di wilayah Kepri, terjadinya pada Desember hingga Januari,” kata Suratman.  Kecepatan angin utara, lanjut Suratman, bisa mencapai 30 kilometer per jam, bahkan lebih. Itulah penyebab terjadinya gelombang tinggi di perairan Kepri terutama untuk Anambas dan Natuna karena berhadapan langsung dengan laut lepas.  Sedangkan untuk wilayah Kepri lain, yaitu Pulau Bintan, Batam, Lingga, dan Karimun, dampak yang disebabkan angin utara tidak terlalu signifikan. ”Untuk pulau-pulau lain selain Anambas dan Natuna, gelombang akibat angin utara tidak terlalu tinggi karena secara geografis masih terhalang pulau-pulau di sekitarnya,” ucap Suratman.  Untuk itu Suratman mengatakan, pihaknya mengimbau warga agar jangan dulu berenang di laut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca buruk. ”Kami mengimbau agar masyarakat jangan dulu berenang di laut, sesuai imbauan yang juga pernah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar tidak dulu berenang di laut karena cuaca masih belum stabil,” kata Suratman.  Dari hasil pemantauan BMKG Hang Nadim Batam, sampai saat ini kondisi cuaca di Kepulauan Riau masih berpotensi terjadinya hujan sedang serta angin kencang. Sehingga kata dia, terjadi peningkatan intensitas pasang air laut serta arus dan gelombang air laut.  ”Jadi lebih baik jangan dulu berenang di laut daripada terjadi sesuatu hal-hal yang merugikan,” terang Suratman.

BMKG Batam Sebut Musim Angin Utara Penyebab Cuaca Ekstrem di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah minimum pekerja di Kota Batam pada 2023 naik 7,5 persen dari nilai upah minimum 2022, menjadi Rp 4.500.440 per bulan. Angka itu menjadi tertinggi di antara kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.  ”Penetapan UMK 2023 mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri,” kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Menurut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, hanya Kota Batam yang nilai upah minimum pekerjanya pada 2023 sampai Rp 4,5 juta lebih. Upah minimum bulanan pekerja di enam kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau pada 2023 tidak sampai Rp 4 juta per bulan.  Upah minimum pekerja tahun 2023 di Kota Tanjungpinang nilainya Rp 3.279.194 per bulan (naik 7,39 persen), di Kabupaten Karimun sebesar Rp 3.592.019 per bulan (naik 7,26 persen), dan di Kabupaten Bintan sebesar Rp 3.889.015 per bulan (naik 6,86 persen).  Pada 2023, nilai upah minimum pekerja di Kabupaten Lingga ditetapkan Rp 3.279.194 per bulan (naik 7,51 persen), di Kabupaten Natuna sebesar Rp3.337.603 per bulan (naik 6,79 persen), dan di Kabupaten Anambas sebesar Rp 3.757.560 per bulan (naik 6,80 persen).  Gubernur mengatakan, ketetapan upah minimum pekerja di tingkat kabupaten/kota tahun 2023 berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih dilakukan berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.  Gubernur menjelaskan, penetapan nilai upah minimum pekerja tahun 2023 tingkat kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  ”Dengan terjadinya inflasi yang cukup tinggi, daya beli pekerja tergerus. Dengan terbitnya Permenaker itu, dengan formula (penentuan upah minimum) yang baru, dapat memulihkan daya beli pekerja,” terang Ansar Ahmad.

Upah Minimum Pekerja Kota Batam Tertinggi di Kepulauan Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/COVID.jpg" alt="Tangkapan layar laporan Satgas Covid-19 Batam. Jessica/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar laporan Satgas Covid-19 Batam. Jessica/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak empat wilayah kecamatan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, statusnya saat ini berada di zona hijau pandemi Covid-19.  Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam Azril Apriansyah, wilayah yang berada di zona hijau adalah Kecamatan Bulang, Galang, Batu Ampar, dan Belakangpadang. Satgas melaporkan, tujuh wilayah kecamatan berada pada zona kuning dan satu kecamatan berada pada zona oranye.  ”Pada Jumat (2/12), satgas mencatat tambahan enam pasien Covid-19 di Kota Batam sehingga jumlah akumulatif warga yang terinfeksi virus korona sejak awal pandemi sampai dengan sekarang total 31.727 orang,” ujar Azril Apriansyah seperti dilansir dari Antara.  Sebanyak 30.738 penderita Covid-19 di Kota Batam tercatat sudah selesai menjalani karantina dan 955 orang lainnya meninggal dunia. Sehingga, jumlah pasien yang tersisa 34 orang, 20 orang menjalani isolasi mandiri, dan 14 orang dirawat di rumah sakit.  Dia menambahkan, menurut hasil penilaian situasi pandemi per 30 November, wilayah Kota Batam berada di level dua dengan angka kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 3,17 per 100 penduduk per pekan. Sedangkan angka kasus rawat inap 0,62 per 100 ribu penduduk per pekan dan angka kematian 0,06 per 100 ribu penduduk per pekan.  ”Angka positivity rate, perbandingan jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan, tercatat 5,36 persen per pekan di Kota Batam,” terang Azril Apriansyah.  Dia menjelaskan, tingkat pelacakan kasus infeksi virus korona di Kota Batam dinilai memadai dengan rasio kontak erat yang diperiksa 15,94 per kasus konfirmasi per pekan. Tingkat keterisian tempat tidur yang disiapkan untuk pasien Covid-19 di rumah sakit di Kota Batam tercatat 1,86 persen per pekan.  ”Untuk cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap sudah mencapai 92,17 persen dari total sasaran di Kota Batam,” ucap Azril Apriansyah.  Saat ini, menurut dia, Pemerintah Kota Batam terus melakukan upaya dalam menekan angka kasus Covid-19 dengan memperketat penerapan protokol kesehatan serta meningkatkan cakupan vaksinasi dosis ketiga atau dosis penguat.  Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengimbau masyarakat untuk kembali memperketat penerapan protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker. Hal itu agar terhindar dari paparan virus.  ”Ayo kita kembali perketat penggunaan masker. Harapan kita semua masyarakat dan aparat di lingkungan masing-masing dapat mencermati perkembangan Covid-19 untuk pencegahan sedini mungkin,” tutur Amsakar Achmad.

Empat Kecamatan di Kota Batam Zona Hijau Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi Kepulauan Riau

Berita Terkini