<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/1000062688-2172209916.jpg" alt="Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan bersama Gubernur Ansar Ahmad, dan Kajati Teguh Subroto. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan bersama Gubernur Ansar Ahmad, dan Kajati Teguh Subroto. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan menegaskan, perusahaan dilarang menahan ijazah karyawan. Hal itu sebagaimana Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Iman menyebut, SE itu melarang perusahaan mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi. Seperti paspor, akta kelahiran, buku nikah, sertifikat kompetensi, hingga BPKB kendaraan milik pekerja/buruh. &rdquo;Kami (DPRD) siap menindak lanjuti SE itu bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait,&rdquo; kata Iman seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Dia menyampaikan, DPRD dan Pemprov Kepri akan membentuk tim pemantau guna mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan instruksi pusat tersebut. Bagi perusahaan yang masih membandel menahan ijazah karyawan dengan berbagai alasan, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Iman turut mengimbau karyawan yang ijazahnya ditahan perusahaan, bisa mengadukan kepada dinas terkait supaya segera ditindaklanjuti. &rdquo;Mari sama-sama kita pantau penerapan SE ini guna melindungi hak pekerja serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat,&rdquo; ucap Iman. Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepri Jhon A Barus menyampaikan, telah membuat SE Gubernur Kepri, sebagai turunan dari SE Kemnaker terkait larangan perusahaan menahan ijazah karyawan. SE Gubernur Kepri itu sudah diteruskan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah setempat. &rdquo;Kami akan pantau terus, perusahaan harus mematuhi SE tersebut,&rdquo; terang Jhon A Barus. John Barus tak menampik ada sejumlah perusahaan di Kepri yang kedapatan menahan ijazah karyawan. Mereka tersebar tiga kabupaten/kota setempat, yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang. Pihaknya telah turun ke lapangan dan memastikan perusahaan terkait menyepakati pengembalian ijazah karyawan sesuai SE Kemnaker dan Gubernur Kepri. &rdquo;Kami terus mendata perusahaan yang masih membandel menahan ijazah karyawan di seluruh kabupaten/kota se-Kepri,&rdquo; tandas Jhon A. Barus. &nbsp;

DPRD Provinsi Kepri menegaskan, perusahaan dilarang menahan ijazah karyawan sebagaimana SE Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

DPRD Kepri Tegaskan Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/IMG-20240224-WA0004_1-2548326929.jpg" alt="Personel Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Uban membersihkan limbah minyak hitam di pesisir pantai Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, Sabtu (24/2)." width="100%">
<figcaption>Personel Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Uban membersihkan limbah minyak hitam di pesisir pantai Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, Sabtu (24/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Uban menyatakan, cairan limbah minyak hitam mengotori kawasan pesisir pantai di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). &rdquo;Benar, kejadiannya sudah sekitar sepekan terakhir,&rdquo; kata Kepala Pangkalan PLP Tanjung Uban Sugeng Riono seperti dilansir dari Antara di Bintan, Sabtu (24/2). Belum diketahui asal-usul limbah minyak hitam tersebut. Namun, diduga terbawa arus dari perairan perbatasan Bintan, Singapura, dan Malaysia. Limbah itu diduga berasal dari kapal-kapal tanker yang melintasi perairan tersebut. &rdquo;Sepertinya memang sengaja dibuang ke laut, lalu terbawa arus hingga ke Perairan Bintan,&rdquo; ujar Sugeng. Sugeng menyampaikan kejadian limbah minyak hitam di pesisir Bintan rutin terjadi setiap tahun, terutama saat musim angin utara. Kondisi itu merugikan nelayan lokal. sebab, limbah itu berdampak pada kerusakan alam dan biota laut sekitar. Imbasnya hasil tangkapan nelayan makin berkurang. &rdquo;Di sisi lain, juga dapat mengganggu pariwisata Bintan, karena pantai jadi kotor dan memicu wisman enggan datang,&rdquo; ucap Sugeng Riono. Sugeng menambahkan, Pangkalan PLP Tanjung Uban bersama Sat Polairud Polres Bintan telah berupaya membersihkan (mengikis) limbah minyak hitam beku di sepanjang pesisir Malang Rapat. Proses pembersihan limbah itu masih terkendala dengan minimnya personel dan peralatan, mengingat area pantai yang tercemar limbah minyak hitam cukup luas. Selain itu, hasil limbah yang sudah diangkat atau dimasukkan wadah kantong, belum diketahui harus dievakuasi ke mana. &rdquo;Kita berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan turun tangan, karena mereka yang lebih paham terkait penanggulangan limbah minyak hitam ini,&rdquo; ucap Sugeng.

Pangkalan PLP Tanjung Uban menyatakan, cairan limbah minyak hitam mengotori kawasan pesisir pantai di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri

PLP Sebut Limbah Minyak Hitam Kotori Kawasan Pesisir Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/monkeypox-gf7bd9d25a_1920-2198155880.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Mochammad Bisri menyatakan ada satu kasus cacar monyet melanda orang dewasa di daerah setempat, tepatnya di Kota Batam. Bisri menyebut satu kasus cacar monyet tersebut sudah ditindaklanjuti Dinkes bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam. &rdquo;Sudah dilakukan penelusuran terhadap keluarganya, lalu diambil sampel guna mencegah agar tidak menyebar ke orang-orang di sekitarnya,&rdquo; kata Bisri seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Selasa (14/11). Bisri menduga kasus cacar monyet itu terjadi akibat perjalanan ke daerah yang berisiko tinggi penularan cacar monyet. Seperti Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, ada beberapa gejala khas cacar monyet. Dimulai dari demam akut sampai tiga hari, ruam di wajah, pembesaran kelenjar getah bening, hingga muncul benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh. &rdquo;Kalau sudah ada gejala seperti itu, harus segera dibawa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan laboratorium,&rdquo; ujar Bisri. Bisri mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap cacar monyet. Sebab, penyakit ini bisa menular melalui manusia bahkan hewan. &rdquo;Misalnya, dengan bersentuhan langsung,&rdquo; ujar Bisri. Bisri turut meminta warga menjaga kesehatan supaya terhindar cacar monyet, seperti rajin menjaga kebersihan tangan dan memakai masker saat di tempat-tempat umum. Warga pun diimbau segera memeriksakan kesehatan diri ke dokter jika menemukan gejala seperti cacar air di keluarga. Dia juga meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit tersebut, meskipun saat ini di Kepri baru tercatat satu kasus cacar monyet. &rdquo;Kami telah meminta fasilitas kesehatan bila menemukan gejala cacar monyet, pasien langsung ditindak dan diambil sampelnya untuk diperiksa di lab. Jika hasil lab bukan cacar monyet, baru dilakukan penanganan di luar penyakit tersebut,&rdquo; terang Bisri.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan ada satu kasus cacar monyet melanda orang dewasa di Kota Batam

Dinas Kesehatan Kepri Catat Satu Kasus Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/20231030_103419-108244137.jpg" alt="Petugas gabungan menertibkan APS bakal caleg melanggar aturan di Kota Tanjungpinang." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan menertibkan APS bakal caleg melanggar aturan di Kota Tanjungpinang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat indeks kerawanan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori rawan sedang. Sehingga, perlu dilakukan langkah pencegahan sejak dini guna menghindari pelanggaran Pemilu 2024. &rdquo;Ke depan diharapkan indeks kerawanan Pemilu di Kepri turun dari sedang ke rendah,&rdquo; kata Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi&nbsp;Bawaslu Kepri&nbsp;Rosnawati seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Untuk mewujudkan hal itu, menurut dia, tentu tidak lepas dari partisipasi semua pihak. Terutama masyarakat agar berperan aktif melakukan pengawasan dalam semua tahap penyelenggaraan Pemilu 2024. Rosnawati menyebut ada beberapa potensi kerawanan Pemilu 2024 di Kepri. Di antaranya praktik politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, politik uang marak terjadi pada masa kampanye dan masa tenang jelang hari pencoblosan sehingga harus betul-betul diantisipasi. Pada Pemilu 2019, untuk wilayah Kepri, kata dia, Kabupaten Karimun menjadi daerah paling rawan tinggi politik uang. &rdquo;Kalau secara umum, pelanggaran Pemilu 2019 di Kepri didominasi masalah netralitas ASN,&rdquo; ungkap Rosnawati. Rosnawati mengimbau warga agar tak hanya sebatas menggunakan hak suaranya pada kontestasi&nbsp;pemilu mendatang, namun berani bersuara tegas menolak politik uang. Praktik politik uang dalam proses pemilu, pemberi dan penerima bisa dipidana sesuai peraturan yang berlaku. &rdquo;Hindari dan tolak politik uang. Mari kita cegah bersama dan terus sosialisasikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menolak politik uang,&rdquo; tutur Rosnawati. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencopot ribuan alat peraga sosialisasi (APS) bakal caleg Pemilu 2024 yang melanggar aturan. Kegiatan itu melibatkan tim gabungan penertiban APS, meliputi personel satuan polisi pamong (Satpol PP) bersama aparat kepolisian setempat. &rdquo;Seluruh kabupaten/kota se-Kepri mulai menertibkan APS sejak 30 Oktober. Khusus di Pulau Bintan, langsung didampingi Bawaslu Kepri,&rdquo; kata Rosnawati. Rosnawati menyebut pemasangan APS sudah diatur di dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. APS yang dicopot karena mengandung kata-kata ajakan memilih, lalu mencantumkan paku coblos di nomor urut bakal caleg bersangkutan, dan APS dipasang di tempat-tempat terlarang, misalnya di lingkungan pendidikan, rumah ibadah, hingga fasilitas pemerintah. &rdquo;Kita pastikan semua APS melanggar aturan sudah dicopot tim gabungan,&rdquo; ujar Rosnawati. Dia menambahkan, sebelum dilakukan penertiban APS, pihaknya menyurati semua partai politik agar dapat menurunkan APS melanggar aturan sebelum 30 Oktober. Pada saat proses penertiban APS di wilayah Teluk Keriting, Tanjungpinang, sempat terjadi perdebatan antara tim gabungan dengan salah seorang warga yang rumahnya terpasang APS bakal caleg DPRD dengan mencantumkan paku coblos. &rdquo;Sempat ada kendala di lapangan, karena warga bersangkutan menanyakan aturan penertiban APS. Setelah kita jelaskan bahwa itu melanggar aturan, baru dia paham dan APS itu pun dicopot petugas,&rdquo; ucap Rosnawati.

Bawaslu catat indeks kerawanan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori rawan sedang. Perlu dilakukan langkah pencegahan sejak dini

Bawaslu Sebut Indeks Kerawanan Pemilu di Kepri Masuk Kategori Rawan Sedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0045-2757702005.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sarafuddin Aluan memastikan Gubernur Ansar Ahmad mendukung rencana investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam. Dia menegaskan, Gubernur Kepri selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. &rdquo;Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang. Hanya saja beliau yang hanya sebagai anggota dalam Tim Percepatan Pengembangan kawasan Rempang tidak selalu mendapatkan informasi terkait perkembangan di lapangan,&rdquo; kata Sarafudin Aluan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Minggu (10/9). Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung rencana investasi di Rempang, kata Aluan, Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan Nomor 828 Tahun 2023 tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Kepri Terhadap Pengelolaan Kawasan Rempang yang ditandatangani Ansar Ahmad. Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya sebagai anggota. Sebab, yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap. Selain itu, lanjut Aluan, Gubernur Ansar juga diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang setelah selesai rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Rapat juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Menparekraf Sandiaga Uno. &rdquo;Tapi, sayangnya setelah pulang dari Jakarta Gubernur Ansar tidak diajak koordinasi oleh Tim Pengembangan Kawasan Rempang,&rdquo; ujar Sarafudin Aluan. Menurut Aluan, masih banyak inisiatif gubernur terkait sosialisasi pengembangan kawasan Rempang. Oleh karena itu, dia mengajak BP Batam selaku Ketua Tim Pengembangan Kawasan Rempang dapat meningkatkan koordinasi satu sama lain. Terlebih saat ini terjadi aksi penolakan masyarakat terkait rencana relokasi penduduk di Pulau Rempang. &rdquo;Jadi, tidak benar kalau kemudian Gubernur Ansar disebut tidak terlihat dalam masalah Rempang ini,&rdquo; tegas Aluan.

Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri memastikan Gubernur Ansar Ahmad mendukung rencana investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam

Tim Percepatan Pastikan Gubernur Kepri Dukung Investasi di Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jangan-sepelekan-demam-tinggi-kenali-5-gejala-penyakit-dbd_m_.jpg" alt="Gejala awal DBD biasanya mirip flu seperti demam. (Shutterstock)" width="100%">
<figcaption>Gejala awal DBD biasanya mirip flu seperti demam. (Shutterstock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau masyarakat mewaspadai flu Singapura. Penyakit itu belakangan menyerang anak usia di bawah usia lima tahun (balita). &rdquo;Orang tua harus waspada, karena flu Singapura biasanya menyerang anak-anak balita&rdquo; kata Ketua IDAI Cabang Kepri Muhammad Rizqa seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Sabtu (26/8). Menurut dia, gejala anak terserang penyakit akibat virus itu, pada umumnya timbul ruam di mulut atau tampak seperti sariawan, lalu terdapat bintik seperti cacar di tangan dan kaki, terutama di lipatan siku dan lutut hingga pangkal paha. &rdquo;Flu Singapura memang khas menyerang sekitar mulut, tangan, dan kaki,&rdquo; ujar Muhammad Rizqa. Dia menyebut, flu Singapura sangat mudah menular melalui interaksi antar manusia. Misalnya saat batuk atau bersin, makan satu wadah, hingga kontak langsung dengan penderita penyakit tersebut. &rdquo;Termasuk penularan dari tempat bermain anak, yang sebelumnya sudah terkena cairan tubuh anak penderita penyakit itu,&rdquo; papar Muhammad Rizqa. Rizqa menambahkan, belakangan kasus penyakit flu Singapura cukup banyak ditemukan. Dokter di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepri, itu mencatat dalam satu bulan terakhir per hari rata-rata ada empat orang anak bahkan lebih datang dengan keluhan penyakit flu Singapura ke rumah sakit tersebut. Bahkan, menurut dia, ada anak yang harus menjalani rawat inap sampai tiga hari. Sebab, kesulitan menelan saat makan dan minum disertai muntah-muntah. Sementara gejala ringan, sifatnya hanya menimbulkan demam pada anak. &rdquo;Biasanya anak itu datang dengan keluhan tidak mau makan, kadang disertai demam. Paling banyak terkena sariawan hingga membuat anak sakit untuk menelan makanan,&rdquo; ungkap Muhammad Rizqa. Dia mengimbau orang tua yang menemui gejala flu Singapura pada anak agar segera membawa anaknya berobat ke puskesmas atau rumah sakit. &rdquo;Anak balita rentan terpapar penyakit itu, karena imun tubuhnya masih lemah,&rdquo; ucap Muhammad Rizqa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri meminta masyarakat tidak perlu panik terhadap kasus flu Singapura. Penyakit itu memiliki gejala seperti demam biasa dan sudah menjadi endemik di negara tetangga, Singapura. &rdquo;Kenapa disebut flu Singapura, karena penyakit ini sempat naik tinggi di Singapura sekitar tahun 2000-an,&rdquo; tutur Muhammad Bisri. Bisri menyebut kasus flu Singapura di Indonesia masih dalam observasi atau pengamatan. Namun belum menjadi konsentrasi Kementerian Kesehatan. Kendati begitu, dia mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan. &rdquo;Saat ini belum ada kebijakan khusus pemerintah dalam menghadapi flu Singapura, sehingga relatif masih aman,&rdquo; kata Bisri.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Provinsi Kepri imbau masyarakat mewaspadai flu Singapura yang belakangan menyerang anak balita

IDAI Kepri Imbau Warga Waspadai Flu Singapura Serang Balita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan masih kekurangan sekitar 102 dokter spesialis. Di antaranya seperti jantung, paru-paru, hingga radiologi. &rdquo;Misalnya dokter bedah jantung, kita butuh tujuh orang. Tapi yang ada sekarang baru tiga orang. Nah untuk mencetak empat orang lagi tidak mudah, butuh waktu dan proses cukup lama,&rdquo; kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)&nbsp;Mochammad Bisri&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Idealnya, kata dia, tiap-tiap rumah sakit di Kepri terdapat satu orang dokter spesialis sehingga siap pakai ketika dibutuhkan untuk melayani pasien. Sebagian dokter spesialis di Kepri saat ini menerapkan metode substitusi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat antarpulau. Seperti Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. &rdquo;Jadi mereka bergantian melakukan praktik di Batam dan Tanjungpinang. Secara aturan diperbolehkan, karena dokter spesialis dapat tiga izin praktik, misalnya dua di Batam dan satu di Tanjungpinang atau sebaliknya,&rdquo; ujar Bisri. Pemprov Kepri, lanjut dia, secara bertahap terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis, apalagi dengan disahkannya RUU Kesehatan akan mendorong percepatan pendidikan dokter spesialis di daerah tersebut. Selain itu pihaknya juga telah menyekolahkan sejumlah dokter spesialis di Kepri ke perguruan tinggi dalam negeri melalui program beasiswa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun secara mandiri. &rdquo;Di Kepri, salah satu daerah yang relatif memenuhi kuota dokter spesialis ialah Kabupaten Karimun. Itu karena sejak dulu pemkab di sana sudah rutin menyekolahkan dokter spesialis,&rdquo; papar Mochammad Bisri. Bisri menyampaikan, pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Kota Tanjungpinang menjadi salah satu upaya untuk menunjang kebutuhan dokter spesialis di daerah. Oleh karena itu, dia mendorong putra-putri asal Kepri mendaftar Fakultas Kedokteran UMRAH karena kuota untuk mahasiswa lokal sebanyak 50 persen secara nasional. &rdquo;Untuk anak-anak Kepri, ada program beasiswa&nbsp;lewat jalur afirmasi. Dengan catatan, mahasiswa ikut tes masuk Fakultas Kedokteran UMRAH dan lulus. Lalu minta rekomendasi dari masing-masing kabupaten/kota, misalnya Anambas dan Natuna,&rdquo; tutur Bisri. Setelah lulus kuliah kedokteran, kata dia, mahasiswa kedokteran tersebut akan kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Dia mencontohkan di Universitas Batam (Uniba) hampir 60 persen mahasiswa fakultas kedokteran berasal dari luar daerah Kepri. Sehingga, setelah lulus mereka juga kembali ke daerah masing-masing.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan masih kekurangan sekitar 102 dokter spesialis

Dinkes Sebut Kepri Masih Kekurangan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau, menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024. &rdquo;Kami menemukan tujuh bakal caleg ganda,&rdquo; kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batam&nbsp;William Seipattiratu seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (21/6). Dia menjelaskan, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebut, bakal calon tidak boleh dicalonkan lebih dari satu partai politik. Dalam Pasal 45 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap pencalonan yang ganda guna memastikan tidak terdapat kondisi bakal calon yang dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan, daerah pemilihan, dan/atau partai politik peserta pemilu. &rdquo;Untuk bakal caleg yang terdaftar di lebih dari satu partai, statusnya belum memenuhi syarat,&rdquo; ujar William. Berdasar pengamatannya, lanjut William Seipattiratu, di antara tujuh bakal caleg yang terdaftar ganda, ada yang dicalonkan dua partai berbeda untuk tingkat DPRD yang sama. Selain itu, ada juga yang diusung untuk masing-masing DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. KPU menunggu masing-masing bakal caleg memutuskan untuk memilih akan maju dari partai politik yang mana. &rdquo;Solusinya, nanti pada saat tahap perbaikan mulai 25 Juni yang bersangkutan menentukan pilihan parpol mana,&rdquo; terang William Seipattiratu. KPU Kota Batam, kata dia, tidak menyurati masing-masing bakal calon ataupun partai politik terkait dengan pencalonan ganda. Pihaknya juga tidak memberikan pengumuman terkait itu. Semua hasil verifikasi administrasi oleh KPU, termasuk pencalonan ganda, bisa terlihat di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). &rdquo;Akan terbaca di sana, statusnya apa. Akan jelas di situ, kembali kepada caleg dan mekanisme di masing-masing parpol. Kami tidak memiliki kapasitas memanggil dia (bakal caleg dan parpol),&rdquo; papar William Seipattiratu.

KPU Kota Batam menemukan tujuh orang bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terdaftar di dua partai politik pada Pemilu 2024

KPU Batam Temukan Tujuh Bakal Caleg Terdaftar di Dua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG_3970-112745286.jpg" alt="Ratusan calon haji kloter 1 Embarkasi Hang Nadim Batam, Kepri, siap diberangkatkan menuju Tanah Suci, Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Ratusan calon haji kloter 1 Embarkasi Hang Nadim Batam, Kepri, siap diberangkatkan menuju Tanah Suci, Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak lima calon haji kloter 1 Embarkasi Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), batal diberangkatkan ke Tanah Suci, Arab Saudi. Sebab, mereka dalam kondisi sakit dan sedang hamil. &rdquo;Ada yang hamil, ada yang tidak lolos kesehatan karena penyakitnya. Yang hamil karena usia hamil enam&nbsp;minggu, tidak diizinkan untuk terbang dan suaminya juga batal berangkat karena mereka berdampingan,&rdquo; kata Ketua&nbsp;Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Hang Nadim Batam Mahbub Daryanto seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (24/5). Dia menjelaskan, sebelumnya JCH telah melakukan pengecekan kesehatan akhir saat memasuki Asrama Haji Embarkasi Hang Nadim Batam. &rdquo;Memang yang batal berangkat ini kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Di asrama adalah proses untuk diselesaikan selama 24 jam, kalau ada indikasi penyakit yang tidak boleh terbang, tidak diloloskan,&rdquo; ujar Mahbub Daryanto. Dia mengatakan, bagi calon haji yang batal berangkat&nbsp;akan kembali ke kabupaten/kota asal. Namun, jika calon haji telah kembali sehat dan dinyatakan layak terbang,&nbsp;akan diberangkatkan bersama kloter selanjutnya. &rdquo;Ini ada yang dirujuk karena dia punya sesak napas, tingkat saturasinya rendah. Nanti kalau kembali normal saat sore hari, bisa diterbangkan melalui kloter selanjutnya,&rdquo; terang Mahbub Daryanto. Rumah sakit rujukan Embarkasi Hang Nadim Batam untuk membantu penanganan calon haji yang sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah dan Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam. Mahbub Daryanto mengimbau, kepada JCH untuk memastikan telah terdaftar atau memiliki BPJS Kesehatan agar dapat digunakan jika yang bersangkutan harus dirujuk ke rumah sakit. &rdquo;Kami imbau semua jamaah yang belum berangkat, yang belum bayar BPJS segera bayar. Kalau tidak nanti pas buat rujukan tidak bisa, ini untuk yang di dalam negeri. Tapi kalau sudah terbang, yang akan bertanggung jawab adalah pihak Kemenag,&rdquo; kata Mahbub.

Lima calon haji kloter 1 Embarkasi Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau, batal diberangkatkan ke Tanah Suci, karena sakit dan hamil

Sakit dan Hamil, Lima Calon Haji Kloter 1 Embarkasi Batam Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG-20230522-WA0003_3-2268478061.jpg" alt="Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful." width="100%">
<figcaption>Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri Syaiful.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (MTI Kepri) berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelesaikan tiga proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak. &rdquo;Sebaiknya Kemenhub segera menuntaskan pembangunan tiga pelabuhan mangkrak di Kepri,&rdquo; kata Ketua MTI Kepri Syaiful seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (22/5). Dia menyayangkan pembangunan tiga pelabuhan di Kepri yang sudah menelan dana APBN ratusan miliar rupiah itu terbuang sia-sia. Sebab, hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Padahal jika pelabuhan tersebut dapat dituntaskan, menurut dia, akan berdampak positif sekaligus memberikan efek ganda terhadap perekonomian di Kepri. Khususnya, daerah jangkauan di sekitar pelabuhan tersebut. &rdquo;Perekonomian daerah meningkat, berbagai usaha akan hidup, juga dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar,&rdquo; ujar Syaiful. Tiga pelabuhan yang dibangun Kemenhub di Kepri, yaitu Pelabuhan Internasional Berakit di Kabupaten Bintan dengan dana yang sudah terserap sebesar Rp 85 miliar. Kemudian Pelabuhan Internasional Dompak di Kota Tanjungpinang dengan dana yang sudah terserap Rp 121 miliar. Sedangkan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kabupaten Karimun dengan dana yang sudah terserap Rp 200 miliar. &rdquo;Status ketiga pelabuhan itu kini terbengkalai,&rdquo; ucap Syaiful. Lebih lanjut Syaiful menyampaikan, saat ini kondisi ketiga pelabuhan itu makin memprihatinkan. Interior bangunan rusak parah bahkan ambruk. Sekeliling pelabuhan dikelilingi semak belukar akibat tak terurus. &rdquo;​Banyak masyarakat Kepri minta kami (MTI) menyuarakan hal ini dengan harapan didengar langsung pemerintah pusat,&rdquo; sebut Syaiful. Syaiful menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dituntaskan hingga dapat dioperasionalkan, akan menjadi kado manis dari Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya untuk masyarakat Kepri, yang merupakan penghuni pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan enam negara tetangga.

Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berharap Kemenhub selesaikan 3 proyek pelabuhan di daerah itu yang masih mangkrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#provinsi kepri

Berita Terkini