<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kemenag-jogjakarta.jpg" alt="Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Jogjakarta. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Jogjakarta. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Jogjakarta meminta para penceramah agama tidak mempertajam persoalan khilafiyah (perbedaan) yang muncul. Hal itu agar tidak memicu permusuhan sesama umat Islam, khususnya di Jogjakarta selama Ramadan. ”Mohon tidak menyinggung masalah khilafiyah, masalah perbedaan yang itu akan memancing emosi umat Islam yang mungkin berbeda,” kata Kepala Kanwil Kemenag Jogjakarta Masmin Afif seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (6/4). Menurut Masmin, para penceramah masih dapat memilih banyak topik lain yang dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk memaksimalkan amal ibadah selama Ramadan. ”Ceramah monggo untuk bisa memberikan motivasi, semangat umat meningkatkan ibadah dan mengisi Ramadan dengan amal-amal kebajikan,” ujar Masmin Afif. Selain itu, dia juga mengingatkan para penceramah tidak memanfaatkan kesempatan berdakwah untuk menyisipkan kepentingan politik praktis. Diharapkan penceramah mampu memisahkan ruang ceramah keagamaan dengan ruang berpolitik. ”Ini kan nuansanya ibadah jadi jangan memanfaatkan kesempatan ibadah untuk kepentingan politik. Kami berharap bisa membedakan mana area untuk ceramah dan mana area untuk kepentingan politik. Harus kita bedakan,” ucap Masmin Afif.

Kemenag Jogjakarta Minta Penceramah Ramadan Tak Pertajam Perbedaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-30-at-08.22.24-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (30/3). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (30/3). Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo bertolak ke Jogjakarta untuk melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja. Salah satunya meninjau fasilitas pariwisata di Candi Borobudur.  Dilansir dari Antara, presiden bersama rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (30/3) sekitar pukul 08.15 WIB, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan.  Setibanya di Bandar Udara Internasional Jogjakarta, Kulon Progo, presiden dijadwalkan terlebih dahulu meninjau fasilitas bandara tersebut. Selanjutnya, dalam perjalanannya menuju Candi Borobudur, presiden diagendakan mengunjungi Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  Presiden juga akan meninjau infrastruktur fasilitas pariwisata di Candi Borobudur. Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Jogjakarta itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo, Jawa Timur, didampingi istri Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas, Rabu (30/3). Sekitar pukul 07.00 WIB, Wapres beserta rombongan berangkat menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU dari Bandara International Soekarno-Hatta menuju Pangkalan TNI AU Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.  Di Madiun, Wapres dijadwalkan menempuh perjalanan darat menuju Ponorogo untuk meninjau program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor. Yakni panen perdana pisang cavendish.  Wapres juga akan meninjau gelaran produk UMKM di Pendopo Ponorogo serta mengunjungi Pondok Pesantren Wali Songo untuk meresmikan Gedung Islamic International Junior School MI Mambaul Huda. Setelah seluruh rangkaian acara di Ponorogo selesai, Wapres beserta rombongan terbatas kembali menuju Pangkalan TNI AU Iswahjudi Madiun, kemudian lepas landas menuju Bandara International Juanda Surabaya, Provinsi Jawa Timur.  Keesokan harinya, sebelum kembali ke Jakarta, Wapres dijadwalkan menghadiri Ground Breaking Graha 2 Rumah Sakit Islam Surabaya di Jalan Achmad Yani No. 2-4 Wonokromo Surabaya.

Presiden ke Jogjakarta Tinjau Fasilitas di Candi Borobudur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Reza Fahd Adrian, pria asal Samarinda yang nekat jalan-jalan di Malang meski sedang positif Covid-19 menjelaskan riwayat perjalanannya bersama keluarga. Reza menyebut dia bersama istri dan kedua anaknya sempat bepergian ke Jogjakarta.  ”Pada awalnya kami sekeluarga mengajukan cuti awal tahun untuk berobat ke Jogja karena saya menderita ginekomastia atau tumor payudara,” tulisnya di akun Instagram @luckyreza, Selasa (8/2).  Tanggal itu dipilih mengingat waktu yang senggang dan kondisi yang tidak ramai orang liburan. Dia kemudian bepergian menggunakan pesawat dari Samarinda ke Jakarta.  ”kami sekeluarga sudah antigen dan PCR dalam kondisi negatif, istri dan anak-anak berangkat lebih dulu pada 16 Januari dan saya menyusul pada 19 Januari,” papar Reza.  Reza dan keluarga kemudian melanjutkan perjalanan darat untuk berobat dan keliling Jogjakarta.  ”Saat itu, tidak ada gejala apa-apa. Lalu 22 Januari, kami mulai merasakan tenggorokan gatal tapi tetap melanjutkan perjalanan ke Malang dan menginap di Batu,” ujar Reza.  Mereka kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Bali menggunakan kapal laut. Untuk itu, mereka melakukan swab PCR sebagai syarat bepergian dengan kapal dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, Bali.  ”Saya dan kedua anak saya hasilnya negatif tetapi istri saya positif. Jujur saya kaget kok bisa positif mengingat gejala yang hampir tidak ada,” terang Reza.  Dia menyebut istrinya merupakan korban tertular Covid-19 meski tidak ada yang tahu kapan dan di mana tertularnya. Namun, mereka masih melanjutkan perjalanan.  ”Tentu saja kecewa. Tapi jujur karena waktu keluarga yang sukar dicari dan biaya yang cukup besar dikeluarkan dan demi membahagiakan keluarga akhirnya kami tetap melanjutkan perjalanan di Batu dan Malang,” tulis Reza.  Kemudian pada 27 Januari mereka mampir di toko di Malang untuk membeli oleh-oleh. Di postingan Instagram yang viral, Reza menulis bahwa dirinya berada di Supermarket Lai Lai, Jalan Oro Oro Dowo Malang.  ”Kami kemudian sampai di Jakarta pada 28 Januari. Kami PCR dan antigen. Saya dan putra saya negatif namun istri dan putri saya positif,” ucap Reza.  Dia lalu melakukan karantina mandiri di rumah mertua hingga akhirnya pulang ke Samarinda pada 1 Februari. Hasil swab masih menunjukkan negatif.  ”Sebagai syarat masuk kerja dan anak sekolah, kami lakukan swab PCR lagi. Hasilnya negatif,” kata Reza.  Terakhir, dia meminta maaf kepada netizen, utamanya kepada warga Malang atas keresahan yang telah dibuatnya. Di postingan itu, dia juga memberikan bukti tes negatif.  ”Saya dan keluarga maaf yang sebesar-besarnya kepada netizen dan masyarakat yang merasa diresahkan dengan postingan saya. Padahal kami sudah menjalankan proses namun mungkin memang risiko melakukan perjalanan dapat terpapar Covid-19,” tulis Reza.  Sebelumnya, seorang pengguna sosial media mengunggah kegiatannya berjalan-jalan di sekitar Batu dan Malang, Jawa Timur, setelah dinyatakan positif Covid-19. Akun sosial media atas nama Reza Fahd Adrian itu mengunggah kegiatannya di akun Instagram @luckyreza dan Facebook atas namanya.  ”Batal ke Bali karena mo nyebrang feri Ketapang Gilimanuk malah positif Covid-19. Akhirnya keliling Batu-Malang dan sekitarnya. Ternyata banyak destinasi belum dikunjungi,” tulisnya di caption Instagram.  ”Om imron (Omicron, Red) kali ini ringan gejalanya, mungkin karena alumni delta sebelumnya jd hampir gak terasa, gejalanya tenggorokan guatel agak sakit spt radang, badan sumer dan beesin2 sedikit, yah seperti divaksin moderna lah tapi jalan2 teroos, next time Bali lah,” tulisnya.

Ini Riwayat Perjalanan Reza Bersama Keluarga di Malang dan Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210611_190914.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta AKBP Ihsan mengatakan, tagar Jogja tidak aman dari kejahatan jalanan atau klitih yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir adalah tidak benar.  ”Jogja ini tetap aman, anggota kami selalu hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Jadi apa yang ada di medsos bahwa sekarang Jogja tidak aman itu tidak benar,” kata Kapolres Ihsan seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan Jogja, termasuk Kabupaten Bantul yang diviralkan tidak aman merupakan kondisi yang tidak benar. Sebab, dalam beberapa hari ini tempat wisata di Bantul dan Yogyakarta tidak ada kejadian yang meresahkan wisatawan.  ”Buktinya di Pantai Parangtritis Bantul dalam beberapa hari ini sangat ramai, di Malioboro juga sangat ramai, itu menandakan Jogja tetap aman, tetap berhati nyaman. Apalagi di Bantul, kami jamin untuk kasus-kasus seperti ini insya Allah sudah kami antisipasi,” tutur Ihsan.  Dia mengatakan, antisipasi terhadap kejahatan jalanan di Bantul selama ini sudah dilakukan anggota Polri dengan mengedepankan langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif. ”Kami punya blue light patrol yang selalu patroli setiap malam, bahkan saya pimpin sendiri. Kami juga ada tim ke sekolah-sekolah untuk razia kendaraan bagi pelajar maupun razia barang bawaan dan tas bersama dengan guru,” terang Ihsan.  Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, penanganan kasus klitih atau kejahatan jalanan yang dilakukan anak di bawah umur memerlukan pendekatan keluarga secara menyeluruh. ”Jadi semua itu harus kita kumpulkan (keluarga pelaku kenakalan atau kejahatan, Red), kita beri pemahaman untuk dialog. Ya memang tidak mudah kalau seperti ini hanya satu keluarga, nanti sepuluh orang klitih kan berarti sepuluh kepala keluarga,” ujar Sultan.  Pemprov Jogjakarta pernah memiliki lembaga konsultan yang dibentuk khusus untuk mengatasi kenakalan anak. Namun demikian, dalam praktik kerjanya, lembaga tersebut perlu melakukan pendekatan kepada para orang tua hingga sanak saudara pelaku kenakalan atau kejahatan yang membutuhkan biaya mahal.  ”Pada waktu itu mereka minta begini ini (butuh biaya) Rp 3 juta sampai Rp 4 juta menangani satu keluarga. Bagi saya itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan,” tutur Sultan.  Berbagai upaya pembinaan, menurut Sultan, telah dilakukan untuk menangani para pelaku klitih, khususnya para anak di bawah umur, namun selalu menghadapi tantangan di lapangan. Berkaca dari serangkaian persoalan tersebut, perlu upaya lebih efektif guna meminimalisasi kemunculan kenakalan anak.  ”Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin kita bisa bicara lebih jauh, kita bisa masuk ke ruang-ruang mereka,” kata Raja Keraton Jogjakarta itu.  Sekda Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji meambahkan, pihaknya tengah menyusun program pembinaan anak bawah umur yang berhadapan dengan hukum dan berstatus diversi. Khususnya terkait dengan kasus kejahatan jalanan.  ”Misinya adalah membina para pelaku klitih tersebut sebelum dikembalikan ke keluarga dan masyarakat,” kata Kadarmanta Baskara Aji.  Program pembinaan tersebut, menurut dia, bakal diampu beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Jogjakarta.  Aksi klitih muncul di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman pada Senin (27/12) dini hari yang mengakibatkan korban mengalami luka di telapak tangan, gigi depan, serta bagian punggung. Terkait kasus itu, polisi telah mengamankan enam orang yang salah satunya masih berstatus pelajar.  Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta Brigjen Pol R. Slamet Santoso menuturkan kasus klitih di Jogjakarta selama 2021 tercatat 58 kasus dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 52 kasus.  ”Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran,” ucap Slamet santoso.

Polisi Bantah Tagar Jogja Tak Aman dari Klitih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210927_141950_1-1.jpg" alt="Pengungkapan kasus peredaran gelap obat keras dan berbahaya jaringan nasional oleh Bareskrim Polri di Daerah Istimewa Jogjakarta, Senin (27/9). Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan kasus peredaran gelap obat keras dan berbahaya jaringan nasional oleh Bareskrim Polri di Daerah Istimewa Jogjakarta, Senin (27/9). Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto mengatakan, pabrik obat keras dan berbahaya tidak berizin yang digerebek polisi di Daerah Istimewa Jogjakarta, diperkirakan mampu mendapatkan omzet Rp 2 miliar per hari.  ”Kalau produksinya dua juta butir pil per hari, saya kurang tahu harga pastinya berapa, tapi kalau misalnya asumsi satu butir seribu, kalau dua juta butir berarti Rp 2 miliar satu hari,” kata Kabareskrim Agus Andrianto seperti dilansir dari Antara usai konferensi pers pengungkapan kasus peredaran gelap obat keras dan berbahaya di Jogjakarta, Senin (27/9).  Menurut dia, produksi dua juta butir pil golongan obat keras dengan omzet Rp 2 miliar itu berasal dari dua pabrik ilegal yang digerebek polisi di Jalan IKIP PGRI Sonosewu, Desa Ngestiharjo Kasihan, Kabupaten Bantul, dan pabrik di Desa Bayuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Jogjakarta.  Salah satu pabrik obat keras yang berhasil diungkap Bareskrim Polri dan jajaran kepolisian kewilayahan tersebut sudah beroperasi sejak 2018 dan baru terungkap pada 2021. Menurut Kabareskrim, operasionalnya yang tertutup dan tidak memiliki izin.  ”Kan mereka sangat tertutup dan izinnya juga tidak ada. Peran serta masyarakat sangat perlu, kalau ada informasi terkait dengan situasi di sekelilingnya mohon diinformasikan kepada polisi terdekat,” kata Kabareskrim Agus Andrianto.  Menurut dia, saat ini, sudah ada 13 orang tersangka mulai pengedar, kemudian distributor yang diamankan dalam kasus peredaran gelap obat keras dan berbahaya jaringan Jawa Barat–DKI Jakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta–Jawa Timur–Kalimantan Selatan tersebut. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti lebih dari lima juta butir pil golongan obat keras jenis Hexymer, Trihex, DMP, Tramadol, double L, Aprazolam, dari berbagai TKP penangkapan tersangka yaitu di Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bekasi, dan Jakarta Timur.  ”Ini akan kami tindak lanjuti karena tidak menutup kemungkinan obat-obatan keras dan berbahaya ini sudah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu dari 13 tersangka akan berkembang, karena nanti kita upayakan untuk membuka dari transaksi dan komunikasi yang mereka lakukan,” terang Agus Andrianto.  Menurut dia, pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Kemudian sub pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.  Lebih subsider pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan denda paling banyak Rp 100 juta. Serta pasal 60 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Bareskrim Ungkap Pabrik Obat Keras Ilegal di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-dewan-minta-walikota-ubah-kebijakan-jam-oprasi-PKL-saat-PPKM-Darurat-alfian-rizal5-1.jpg" alt="Ekonomi masyarakat pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kedungdoro Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ekonomi masyarakat pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kedungdoro Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur menggelar match making antardunia usaha Jawa Timur dengan pelaku usaha dari Daerah Istimewa Jogjakarta.  Kegiatan itu mempertemukan 54 pengusaha Jatim dan Jogjakarta. Hasilnya langsung terlihat, sebanyak 12 pelaku usaha Jatim yang melakukan kontrak usaha perdagangan dengan pelaku usaha dari Jogjakarta.  Kepala DPMPTSP Jatim Aris Mukiyono menyampaikan, kegiatan itu digelar sebagai upaya Pemprov Jatim memfasilitasi pelaku usaha untuk bisa memperluas akses pasar dan menemu-kenal potensi dan pasar antardaerah. Terlebih, kegiatan match making diJogjakarta juga dihadiri Kadin, Hipmi, dan GPEI.  ”Dalam match making ini, pelaku usaha antardaerah memaparkan usaha dan kebutuhannya. Apa yang kurang yang potensial bisa diisi pelaku usaha Jatim dan sebaliknya. Itu bisa ketemu dari pertemuan tersebut. Harapannya match making ini bisa membawa pelaku usaha Jatim naik kelas, dari kecil menjadi menengah, dari lokal menjadi global, dan merambah internasional,” papar Aris.  Forum itu juga menggelar one on one meeting untuk menggali potensi kolaborasi antara pelaku usaha Jatim dengan pelaku usaha dari Jogjakarta.  ”Alhamdulillah kemarin itu langsung ada 12 pelaku usaha kita yang saling teken kontrak dengan pelaku usaha Jogjakarta. Ada yang tanda tangan MoU untuk peningkatan usaha suplai bawang merah, biji edamame sisa ekspor untuk produksi granola, supplier bahan baku porang, olahan makanan frozen, dan banyak lagi. Ini sinyal positif bahwa mereka mendapatkan bisnis baru, market baru, yang kita harapkan menjadi potensi usaha yang memajukan mereka masing-masing,” tutur Aris.  Menurut dia, memajukan sektor usaha kecil dan menengah menjadi kerja strategis dalam mewujudkan Jatim Bangkit. Usaha kecil dan menengah di provinsi Jatim menopang 57,25 persen PDRB daerah.  ”Kegiatan ini akan terus kita lakukan dan akan disinergikan dengan OPD terkait seperti misalnya melalui misi dagang dan investasi, sehingga lebih masif menumbuhkan ekonomi daerah,” terang Aris.  Pada masa pandemi saat ini, menurut dia, memberikan dorongan UMKM agar terus maju dan berkembang menjadi upaya pemerintah. Agar mereka juga memiliki akses pasar yang lebih luas, sehingga omset meningkat, keuntungan meningkat, kesejahteraan juga akan meningkat.  ”Sebab kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan suplai-demand antarsatu daerah dengan yang lain yang bisa kita isi, jika tidak saling bertemu dan berdiskusi satu sama lain,” papar Aris.

54 Pengusaha Jatim Ikut Match Making dengan Pengusaha Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/9) memanggil 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Hari ini (6/9), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (6/9).  Mereka yang dipanggil, yakni Manager Legal Department PT Pionirbeton Industri Jekson F. Sitorus serta sembilan dari pihak swasta masing-masing Joko Wiharto Soeharto, Ari Yudhanto, Harry Prambudi, Wibisono Kunto, Otto Rinaldi, Johannes C. Nahurmury, Simon Octavianus Sirait, Haris Yuliono, dan Ade Sophia.  KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida tersebut. Kendati demikian, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.  KPK juga telah menggeledah di beberapa lokasi dalam penyidikan kasus tersebut seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga serta Badan Pemuda dan Olahraga DI Jogjakarta. Tim penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus tersebut dalam penggeledahan tersebut.

KPK Panggil 10 Saksi Kasus Pembangunan Stadion Mandala Krida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kapolri.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan sejumlah pejabat lain menyampaikan keterangan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (2/10). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan sejumlah pejabat lain menyampaikan keterangan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (2/10). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air berkat langkah extraordinary. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.  Listyo Sigit saat meninjau vaksinasi masal di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta, Rabu (25/8), mengatakan langkah extraordinary itu dimulai dari penguatan 3M, 3T, PPKM mikro, penerapan PPKM darurat, dan kebijakan PPKM level 1 sampai 4.  ”Yang dilanjutkan sampai saat ini dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan secara bertahap sebagai bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian pemerintah agar tidak terjadi lonjakan Covid-19 kembali,” ujar Sigit.  Dia mengungkapkan, saat ini, Indonesia telah mengalami tren penurunan Covid-19 yang cukup signifikan, di mana sampai tanggal 24 Agustus 2021 kasus konfirmasi harian sudah turun lebih dari 66 persen menjadi 19.106 kasus per hari dan BOR sebesar 32 persen.  Menurut Sigit, daerah yang berhasil menurunkan level berdasar hasil asesmen situasi atau standar WHO,  otomatis akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan penurunan tersebut diperlukan komitmen dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat agar tetap mampu menahan laju pertumbuhan Covid-19.  ”Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” ucap Sigit.  Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau pelaksanaan vaksinasi masal di Universitas Aisyiyah (Unisa) Jogjakarta. Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Rektor Unisa Warsiti beserta personel TNI-Polri, yang telah terlibat aktif membantu akselerasi program vaksinasi Pemerintah Indonesia demi mewujudkan herd immunity.  Kegiatan vaksinasi masal itu dilaksanakan atas kerja sama Dinkes Provinsi DIY, Pemprov DIY, dan Unisa dengan TNI-Polri mulai 25 sampai 28 Agustus. Target vaksinasi itu sebanyak 6.500 orang dengan sasaran pelajar, mahasiswa, dosen, keluarga besar Unisa, dan masyarakat umum. Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan itu sebanyak 6.500 dosis jenis sinovac.

Kapolri Sebut Penurunan Kasus Covid-19 Berkat Langkah Extraordinary

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210305_221743.jpg" alt="Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi virus korona baru penyebab Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) segera melakukan surveilans genom untuk melacak kemungkinan munculnya virus varian baru di Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Pemeriksaan whole genom sequencing (WGS) mungkin baru bisa pekan depan untuk DIY,” kata Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM Gunadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Pokja Genetik UGM, kata Gunadi, telah mendapatkan laporan dari sejumlah otoritas kesehatan, termasuk Dinkes Jogjakarta mengenai temuan kasus Covid-19 yang memenuhi kriteria untuk diprioritaskan dilakukan WGS. Ada enam kriteria yang ditentukan Kemenkes, antara lain kasus penularan Covid-19 terjadi secara cepat, orang terinfeksi meski sudah divaksinasi, penularan pada kelompok tidak rentan seperti anak-anak.  Selain itu, orang yang baru mendarat dari luar negeri, munculnya kasus reinfeksi, serta kasus kematian Covid-19 dengan komorbid penyakit menular lain seperti HIV. ”Sudah ada kriteria WHO yang diadopsi Kemenkes yang menjadi prioritas untuk di-surveilans genomik guna menangkap kemungkinan Jogjakarta ada varian baru,” terang Gunadi.  Kendati demikian, menurut dia, saat ini Pokja Genetik UGM masih fokus membantu Balitbangkes Kemenkes melakukan pemeriksaan genomik terhadap sampel tenaga kesehatan di RSUD Cilacap, Jawa Tengah, yang tertular Covid-19 dari ABK Filipina. Dari 12 sampel yang ditangani Pokja UGM, diperkirakan hasilnya baru muncul sepekan kemudian.  ”Kami bantu Balitbangkes karena kalau semua ke Jakarta, kejauhan, oleh Kemenkes dibagi supaya lebih cepat hasilnya,” terang Gunadi.  Dengan demikian, dia memastikan bahwa hingga saat ini belum terdeteksi virus SARS-CoV-2 varian baru di Jogjakarta karena belum ada pemeriksaan genomik. ”Salah satu pejabat di Sleman mengatakan mungkin sudah ada (varian baru) tapi beliau mengatakan belum tahu karena belum dilakukan genom squencing artinya beliau masih berhipotesis karena kan langsung banyak kematian,” ucap Gunadi.  Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo menduga virus korona varian baru sudah masuk Sleman. Salah satu indikasinya adalah lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 di Sleman.  Gunadi menyebut dari 1.171 sampel virus korona hasil WGS yang dikirimkan Indonesia kepada platform data virus influenza internasional (GISAID) hingga 25 Mei, sebanyak 45 sampel mengandung varian baru yang terdiri atas 16 varian Inggris, 27 varian India, dan 2 varian Afrika Selatan.  Dia menegaskan, dari 45 sampel itu, tidak ada yang dari Jogjakarta. ”Belum terdeteksi bukan berarti tidak ada karena belum dilakukan whole genom sequencing,” ujar Gunadi.

Pokja Genetik UGM Periksa Dugaan Muncul Varian Baru di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200803_160220-1_1-1.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui klaster penularan Covid-19 di kalangan keluarga masih tinggi. Sultan meyakini masih munculnya klaster penularan keluarga semata-mata disebabkan penerapan protokol kesehatan yang rendah di lingkungan keluarga.  ”Di Jogjakarta ini bukan aspek kerumunan penyebab penularan Covid-19, tapi hubungan antara bapak, ibu, tetangga, dengan anak-anaknya. Keluarga yang jadi klaster itu besar,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta, Senin (3/5).  Atas dasar sesama anggota keluarga, menurut Sultan, tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak perlu menggunakan masker.  ”Saya yakin di rumah belum tentu pakai masker. Bapak, ibu, anak, mungkin ada cucu, mungkin ada saudara, tetapi itu sering tidak diantisipasi karena itu dianggap keluarga,” ujar Sri Sultan.  Rendahnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga, menurut dia, ikut berkontribusi meningkatkan kasus Covid-19 di Jogjakarta. Bahkan saat ini tercatat delapan RT di tiga kabupaten menjadi zona merah yakni di Bantul sebanyak tiga RT, Gunung Kidul (dua RT), dan Sleman (tiga RT).  Untuk menekan kasus di wilayah masing-masing, Sultan meminta Pemkab Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul meningkatkan pengawasan kinerja satgas Covid-19 sampai ke desa-desa.  ”Karena fakta kali ini sebelumnya adanya hanya zona hijau 95 persen, zona oranye di tiga RT, tapi sekarang ada yang merah delapan RT, oranye 21 RT,” terang Sri Sultan.  Raja Keraton Jogjakarta itu meminta Pemkab Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul segera mungkin menurunkan kasus Covid-19 di wilayahnya. ”Sebelum akhir dua mingguan ini harapan saya bisa turun,” tutur Sri Sultan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Sultan HB X Akui Klaster Keluarga di Jogjakarta Masih Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi Jogjakarta

Berita Terkini