<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/ppdb-sma-3604174564.png" alt="TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya." width="100%">
<figcaption>TAMPUNG KELUHAN: Sejumlah orang tua mengadukan persoalan PPDB zonasi kemarin (20/6). Mereka mengaku tidak bisa memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan dugaan pungli di dua SMA Kota Bandung. Laporan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) itu telah diinvestigasi oleh Satgas Saber Pungli. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menyatakan, dari hasil pengawasan khusus terhadap kedua SMA di Kota Bandung tersebut, direkomendasikan satu kepala sekolah dikenakan sanksi kepegawaian tingkat ringan. Sedangkan, satu SMA lainnya masih dalam proses pendalaman. &rdquo;Namun demikian terhadap lima sekolah yang dilaporkan telah melakukan kelonggaran dalam kuota PPDB, Inspektorat Daerah memperoleh data yang cukup bahwa kelonggaran kuota PPDB memang terjadi, namun demikian tim masih mendalami apakah terjadi transaksi dalam kasus tersebut,&rdquo; kata Eni seperti dilansir dari Antara. Menurut Eni, Inspektorat Daerah tidak hanya menangani laporan mengenai dugaan terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB di Kota Bandung. &rdquo;Laporan pengaduan juga diterima dalam pelaksanaan PPDB hampir di seluruh Jawa Barat. Di antara laporan yang diterima dan telah ditindaklanjuti, ada yang terbukti namun ada pula yang tidak terbukti,&rdquo; terang Eni. &rdquo;Rekomendasi yang disampaikan beragam sesuai dengan tingkat kesalahan, ada yang masuk dalam kategori ringan, sedang, dan berat,&rdquo; ujar Eni. Eni menjelaskan, setidaknya sudah ada tiga kepala sekolah yang direkomendasikan Inspektorat Daerah untuk diterapkan sanksi PNS kategori berat. Masalah ini telah ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah dan telah diterbitkan Keputusan Gubernur untuk penjatuhan sanksi. Di samping itu terdapat pula satu kepala sekolah yang diserahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, karena memenuhi kategori tindak pidana korupsi. Eni menegaskan, Inspektorat Daerah tidak mengistimewakan atau memprioritaskan penanganan pelanggaran PPDB terhadap sekolah tertentu. &rdquo;Pada hakikatnya upaya penegakan aturan dilakukan untuk semua sekolah. Dengan demikian seluruh pengaduan yang disampaikan akan diproses, akan tetapi memang belum seluruh proses yang dilakukan telah selesai,&rdquo; tutur Eni. Eni menambahkan, penanganan pelanggaran PPDB tidak mudah, sehingga perlu ada penanganan yang bersifat extraordinary yang dapat mengungkap terjadinya fraud yang dilakukan pihak sekolah. &rdquo;Kami menyadari bahwa sebetulnya pengaduan tidak akan pernah berhenti, dan bahwa tindakan preventif jauh lebih penting. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023, kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas Saber Pungli untuk melakukan sosialisasi anti korupsi dan anti pungli dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2023,&rdquo; ucap Eni. &rdquo;Hal ini sejalan dengan sosialisasi yang telah dilakukan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan. Di samping itu, kami juga menjadi bagian dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengubah beberapa ketentuan mengenai Komite Sekolah,&rdquo; jelas Eni. Yang harus dipahami, menurut Eni,&nbsp;Inspektorat Daerah bukan eksekutor yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar PPDB. Inspektorat Daerah hanya memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan, dalam hal ditemukan fakta bahwa telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB. &rdquo;Namun demikian, bila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum,&rdquo; kata Eni. Untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran serupa pada PPDB Tahun 2023, Inspektorat Daerah melakukan berbagai upaya, mulai dari Pengawasan kepada sekolah berkaitan dengan PPDB dan Pengelolaan Dana BOS, BOPD, dan BPMU sosialisasi pembentukan zona integritas sekolah. &rdquo;Kami juga akan membentuk piloting sekolah anti korupsi dan bersama-sama dengan satuan tugas saber pungli, akan melakukan pendampingan untuk membentuk pelajar duta anti korupsi,&rdquo; ujar Eni.

Inspektorat Daerah Provinsi Jabar telah menindaklanjuti laporan dugaan pungli di dua SMA Kota Bandung berdasar laporan FAGI

Aduan Kasus Pungli PPDB, Inspektorat Jabar Rekomendasikan Kepala Sekolah Disanksi Kepegawaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG_20230316_173736_1-2530960953.jpg" alt="Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6). Pengumuman dilakukan secara online maupun offline di sekolah-sekolah. Selama ini pengelolaan SMA dan SMK, termasuk saat PPDB dilakukan pemerintah provinsi dalam hal ini Dispendik Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bagi mereka yang telah dinyatakan lolos di sekolah yang dituju, diharuskan daftar ulang mulai 21 hingga 23 Juni. &rdquo;Alhamdulillah PPDB tahap I hasilnya sudah dibuka dan diumumkan hari ini (20/6). Semua berjalan lancar dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan aturan yang ada,&rdquo; kata Kepala KCD Wilayah X Jabar Drs Ambar Triwidodo. Dia menyebutkan, berbeda dengan PPDB tahun lalu, sebelumnya atau usai PPDB tahap I, ada rentang waktu yang disebut masa sanggah. Masa sanggah mulai 7 hingga 12 Juni, sebelum pengumuman. &rdquo;Masa sanggah ini pada PPDB sebelumnya tidak ada. Masa sanggah ini sifatnya untuk verifikasi. Misalnya ada sertifikat atau piagam prestasi tapi ternyata tidak diakui panitia PPDB, silakan sanggah,&rdquo; kata Ambar didampingi Wakil Koordinator PPDB Jabar Asep Suhendi. Selesai PPDB SMAN, SMKN, dan SLBN, tahap 1, kemudian digelar PPDB tahap II mulai 26 hingga 30 Juni. Untuk masa sanggah verifikasi PPDB tahap II yaitu 28 Juni hingga 3 Juli. Khusus untuk masuk SMK dilakukan tes program keahlian (SMK) yang akan digelar pada 3 hingga 4 Juli. &rdquo;Pengumuman PPDB tahap 2 secara serentak akan dilakukan pada 6 Juli,&rdquo; terang Ambar. &rdquo;Untuk calon peserta didik yang dinyatakan lulus pada PPDB tahap II diharuskan daftar ulang pada 10 hingga 11 Juli,&rdquo; tambah dia. Setelah rangkaian PPDB tahap 1 dan PPDB tahap II selesai digelar, Ambar mengatakan, para peserta didik yang telah diterima di sekolah tujuannya mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). &rdquo;Waktunya yakni 12 hingga 14 Juli,&rdquo; terang Ambar. Sementara itu, khusus di Kota Cirebon, bagi mereka yang akan mendaftar melalui jalur zonasi ada kabar terbaru. Sejumlah kecamatan yang secara administrasi berada di Kabupaten Cirebon, masuk zonasi SMA dan SMK di Kota Cirebon. &rdquo;Artinya kecamatan-kecamatan di daerah irisan perbatasan ini ada pada satu zonasi,&rdquo; ujar Ketua MKKS SMA Kota Cirebon yang juga Kepala SMAN 2 Cirebon Nendi. Dia menyebutkan, untuk pendaftaran jalur zonasi ada beberapa kecamatan di perbatasan masuk zonasi Kota Cirebon. &rdquo;Pertama di sebelah barat&nbsp; yaitu Kecamatan Kedawung dan Tengah Tani. Lalu di sebelah timur yaitu mereka yang tinggal di Kecamatan Mundu. Sedangkan di selatan yaitu hingga Kecamatan Talun, dan terakhir di sebelah utara yakni mereka yang tinggal di Kecamatan Gunung Jati. Nah mereka ini artinya bisa mendaftar ke sekolah di Kota Cirebon,&rdquo; papar Nendi. Namun demikian, lanjut dia, secara prinsip untuk pendaftaran zalur zonasi, tetap mengutamakan mereka yang terdekat dengan sekolah yang dituju. Dengan begitu, jika pada pilihan pertama tidak bisa masuk, mereka bisa masuk ke pilihan dua. &rdquo;Untuk jalur zonasi ini, patokan tetap pada kartu keluarga (KK). Atau calon siswa ikut dengan KK keluarga lain minimal dalam satu tahun terakhir,&rdquo; ucap Nendi. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Cirebon Naning mengatakan, sekolahnya telah melaksanakan PPDB tahap 1 sebagaimana dijadwalkan. &rdquo;Alhamdulillah hari ini (20/6) sudah diumumkan dan berjalan lancar. Untuk berikutnya PPDB tahap II yaitu jalur zonasi,&rdquo; ungkap Naning. &nbsp;

Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6) secara online maupun offline

Hasil PPDB SMA dan SMK Tahap I di Jabar Diumumkan Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/IMG_20230529_004321-3323132349.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas jemaah calon haji di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (28/5)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas jemaah calon haji di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (28/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penerbangan perdana haji dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati&nbsp;menjadi sejarah. Sebab, bandara kebanggaan warga setempat itu sudah bisa melayani masyarakat untuk perjalanan ibadah haji. &rdquo;Hari ini (28/5), bersejarah untuk Jawa Barat, karena ini pertama kali Bandara Kertajati yang kami banggakan bisa memberangkatkan (calon haji),&rdquo; kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Majalengka, Minggu (28/5) malam. Menurut gubernur, penerbangan perdana untuk jamaah&nbsp;calon haji di BIJB memberikan angin segar bagi bandara kebanggaan Jawa Barat. Dengan harapan dapat terus berjalan untuk melayani masyarakat. Dia menjelaskan, pada musim haji 2023, terdapat 24 kelompok terbang (kloter) JCH yang akan diberangkatkan dari BIJB Kertajati. Diawali dengan penerbangan perdana pada Minggu (28/5) malam. &rdquo;Untuk yang diberangkatkan melalui Kertajati ini ada 24 kloter dengan usia termuda 18 tahun dan tertua 103 tahun,&rdquo; tutur Kang Emil,&nbsp;sapaan akrab Ridwan Kamil. Setelah penerbangan haji, dia mengatakan, Bandara Kertajati bisa dimanfaatkan untuk penerbangan lain. Terutama umrah, agar bisa secara rutin berangkat dari BIJB. Ridwan Kamil berterima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah memberikan kesempatan bagi Bandara Kertajati untuk dapat melayani masyarakat. Terutama yang berada di Jawa Barat bagian utara. &rdquo;Terkait dengan&nbsp;koneksi Bandara Kertajati juga akan segera selesai, terutama Tol Cisumdawu, yang dapat mempercepat mobilitas warga, khususnya di Bandung dan sekitarnya,&rdquo; papar Ridwan Kamil. Dia mengharapkan adanya koneksi tersebut Bandara Kertajati&nbsp;itu dapat digunakan untuk penerbangan. &rdquo;Kami mendapatkan informasi bahwa Tol Cisumdawu akan beroperasi satu bulan lagi sehingga diharapkan dapat menunjang keberadaan bandara,&rdquo; tutur Ridwan Kamil. Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pada 2023 Bandara Kertajati diprioritaskan melayani masyarakat Jawa Barat bagian utara. Sedangkan tahun depan diharapkan bisa melayani jamaah calon haji dari Jawa Tengah bagian barat serta selatan. &rdquo;Tahun ini diprioritaskan untuk Jabar bagian utara, tapi tahun depan bisa diskenariokan untuk Jateng bagian barat dan selatan,&rdquo; kata Yaqut Cholil Qoumas. Menurut dia, letak Bandara Kertajati lebih dekat dengan&nbsp;daerah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Sehingga, diharapkan dapat menampung jamaah calon haji dari daerah tersebut. Dia menjelaskan, jamaah calon haji dari Jateng bagian barat dan selatan terlalu jauh ketika harus berangkat dari Embarkasi Solo. Sehingga, diharapkan skenarionya nanti bisa jalan, supaya Bandara Kertajati&nbsp;tidak hanya melayani warga Jawa Barat bagian utara. &rdquo;Bandara Kertajati ini bisa dimanfaatkan warga, bukan hanya dari Jawa Barat bagian utara, namun bisa juga masyarakat Jawa Tengah,&rdquo; terang Yaqut Cholil Qoumas. &nbsp;

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, penerbangan perdana haji dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi sejarah

Ridwan Kamil Sebut Penerbangan Haji Perdana di BIJB Kertajati Jadi Sejarah untuk Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Screenshot_20230517_161149_Instagram-01-1260154861.jpg" alt="Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi." width="100%">
<figcaption>Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, 16 kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) di Jawa Barat (Jabar) akan berakhir masa jabatannya pada 2023. &rdquo;Dari enam belas kepala daerah itu, salah satunya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada September,&rdquo; kata Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (17/5). Dedi mengatakan, di luar masa jabatan gubernur ada 15 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2023. Dalam waktu dekat ada penjabat atau Pj Bupati Bekasi. &rdquo;Kabupaten dan kota itu 15 ada yang selesai Mei satu orang, September ada lima orang, Oktober satu orang, November satu orang, dan Desember enam orang. Total dengan provinsi 16 karena provinsi pada September selesai,&rdquo; ujar Dedi. Dia mengatakan, untuk Pj kabupaten dan kota, Pemprov Jabar mengusulkan tiga nama ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Keputusan akan tetap ditentukan pemerintah pusat. &rdquo;Tentunya provinsi siapkan usul tiga nama ke pemerintah pusat. Nanti tim dari pemerintah pusat memilih dan meng-SK-kan siapa calon yang menjabat,&rdquo; terang Dedi Supandi. Dia mengatakan, untuk masa jabatan yang akan habis pada Mei 2023 ada Kabupaten Bekasi. Pemprov Jawa Barat sudah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan hasilnya nanti disampaikan ke publik. &rdquo;Habis bulan Mei sudah diajukan, yaitu Bekasi, tiga nama sampai saat ini hasil yang ditetapkan siapa belum turun dari kementerian,&rdquo; terang Dedi Supandi. Sedangkan untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada September, kata Dedi, akan diusulkan pada Agustus. Adapun usul pengganti gubernur akan dilakukan DPRD Jabar. &rdquo;Usulnya DPRD Jawa Barat sama saja tiga nama nanti caranya pola rapat konsultasi pimpinan dan menyerap dari fraksi-fraksi kira-kira tiga nama siapa bisa ke DPRD,&rdquo; papar Dedi Supandi. &rdquo;Kalau berakhir September, data dari kementerian dan Juni sudah ada pengajuan karena proses tidak hanya satu,&rdquo; lanjut dia. Kepala daerah di Jabar yang habis masa jabatannya pada Selasa 23 Mei yaitu Kabupaten Bekasi, pada Minggu 22 Oktober Kota Cimahi, pada Selasa 14 November Kota Tasikmalaya, pada Selasa 5 September Gubernur Jawa Barat. Pada Rabu 20 September Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta. Pada Senin 4 Desember Kota Banjar dan Kabupaten Kuningan, pada Selasa 12 Desember Kota Cirebon, pada Selasa 19 Desember Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka. Selain itu, pada Sabtu 30 Desember Kabupaten Bogor.

Asda Pemerintahan dan Kesra Setda Jabar menyatakan, 16 kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) di Jabar akan berakhir masa jabatan

Asda Sebut Masa Jabatan 16 Kepala Daerah di Jawa Barat Berakhir 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG-20230516-WA0026-011-1020583978.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahap I, dibuka pada 6 hingga 10 Juni. Dilanjutkan Tahap II pada 26 hingga 30 Juni. Kik off PPDB 2023 Jabar diresmikan Gubernur Ridwan Kamil di SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/5). Gubernur Ridwan Kamil menuturkan, PPDB 2023 merupakan penyempurnaan dari PPDB 2022. Masyarakat kini lebih mudah untuk mendaftar melalui fitur baru yang ditingkatkan. PPBD 2023 dapat diakses melalui laman Dinas Pendidikan Jabar dan aplikasi Sapawarga, yang merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar. &rdquo;Saya luncurkan PPDB 2023, tahap I dimulai 6 Juni, semua sudah disempurnakan melalui dua pintu, yakni website dan aplikasi Sapawarga,&rdquo; kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara. Secara keseluruhan kekurangan pada PPDB 2022 diperbaiki tahun ini. Kang Emil berharap PPDB 2023 lebih baik dan tidak ada lagi dinamika lapangan, salah satunya pungutan liar. &rdquo;Hal-hal yang kurang pada tahun lalu disempurnakan, dan hal baiknya kita pertahankan. Mudah-mudahan tahun ini lebih sempurna, berkurang segala dinamikanya, itulah mengapa kita full digital, untuk memastikan tidak ada pungutan,&rdquo; ujar Ridwan Kamil. Dia berpesan kepada masyarakat bila masih menemukan praktik pungutan liar pada PPDB 2023 agar segera melapor. Walaupun sudah meminimalisasi pungutan liar dalam PPDB melalui digitalisasi dan pengawasan ketat, pihaknya akan menindak tegas bila ada yang masih melakukan praktik kotor tersebut. &rdquo;Saya minta media dan masyarakat laporkan saja kalau dalam PPDB ini masih ada pungutan liar. Zaman sekarang laporkan nanti pasti kita tindak lanjuti,&rdquo; jelas Ridwan Kamil. Gubernur mengimbau masyarakat agar tidak semua mendaftar ke sekolah negeri. &rdquo;Sekolah di negeri maupun swasta sama saja, apalagi kini banyak sekolah swasta yang berkualitas dan diperhatikan pemerintah. Saya titip tidak mungkin semuanya diterima di negeri, sehingga keseimbangan dengan sekolah swasta juga terus kita perhatikan. Yang penting semua anak Jabar harus sekolah, mau di negeri atau swasta sama saja,&rdquo; papar Ridwan Kamil. Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah menambahkan penggunaan aplikasi Sapawarga dalam PPDB 2023 sebagai bentuk inovasi dan digitalisasi. Hal itu sejalan dengan upaya mewujudkan Jabar sebagai provinsi digital. Pengguna Sapawarga mendapatkan kemudahan dalam proses PPDB. Selain penggunaan Geolocation dari Google Maps, juga akan diingatkan secara otomatis ketika terdapat informasi penting PPDB 2023 melalui fitur In App Notification (push notification). &rdquo;Dalam fitur PPDB di Sapawarga, pengguna mendapatkan berbagai informasi mengenai pelaksanaan PPDB, yaitu informasi tahap 1 PPDB 2023 yang berisi timeline, info sekolah, panduan (teknis dan SOP), hotline aduan, dan pengumuman penerimaan tahap 1,&rdquo; terang Ika Mardiah. Pada tahap 2 PPDB 2023, dia menjelaskan, tersaji informasi timeline, info sekolah, panduan (teknis &amp; SOP), hotline aduan, persiapan biodata, pendaftaran PPDB, pengumuman penerimaan tahap 2, serta daftar ulang tahap 2. &rdquo;Masyarakat bisa mengunduh aplikasi Sapawarga di Google Play Store dan App Store. Fitur PPDB di Sapawarga akan tersedia mulai 17 Mei,&rdquo; ujar Ika Mardiah.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, PPDB 2023 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, tahap I, dibuka 6 hingga 10 Juni tahap II 26-30 Juni

Gubernur Sebut PPDB SMA 2023 di Jawa Barat Dibuka pada 6-10 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/20230516_100504-01-950448737.jpeg" alt="Kanwil Kemenag Jabar sebut 4.000 jamaah calon haji belum lunasi Bipih." width="100%">
<figcaption>Kanwil Kemenag Jabar sebut 4.000 jamaah calon haji belum lunasi Bipih.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (Kanwil Kemenag Jabar) menyatakan, sebanyak 4.460 jamaah calon haji reguler asal Jawa Barat belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriah/2023 Masehi. &rdquo;Memang untuk pelunasan biaya haji itu diperpanjang sampai 19 Mei, progres sampai saat ini ada penambahan 200 orang yang melunasi. Total yang belum melunasi ada 4.460 orang,&rdquo; kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Selasa (16/5). Berdasar data dari Kementerian Agama, total kuota&nbsp;jamaah calon haji asal Jawa Barat 38.296 orang. Sedangkan total kuota cadangan&nbsp;jamaah calon haji asal Jawa Barat 11.617 orang. Menurut Ajam, hingga saat ini, total&nbsp;jamaah calon haji murni/regular yang sudah melunasi sebanyak 33.866 orang. Dia khawatir jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan&nbsp;jamaah calon haji regular asal Jawa Barat belum juga melunasi biaya haji. &rdquo;Kuota yang tersisa akan diberikan kepada kuota nasional atau daerah lain. Jadi kalau nanti banyak&nbsp;jamaah calon haji regular yang tidak bisa melunasi biaya haji, kami malah khawatir akan berdampak pada penentuan kuota selanjutnya,&rdquo; ujar Ajam Mustajam. Dia menegaskan, penetapan kuota&nbsp;jamaah calon haji didasarkan pada prinsip asas keadilan. Sehingga, daftar tunggu haji di wilayah Jawa Barat, perbedaannya tidak terlalu mencolok di setiap kabupaten/kota. &rdquo;Paling yang perbedaan itu hanya sampai satu hingga dua tahun, tidak sampai hingga belasan tahun. Karena prinsipnya kuota haji itu dihitung dari jumlah penduduk,&rdquo; terang Ajam Mustajam. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada jamaah calon haji untuk menyiapkan diri, khususnya mental dan fisik, sebelum pergi melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. &rdquo;Saya berharap kepada para calon haji yang awal sekarang berangkat ataupun yang kedua, ketiga, yang pertama siapkan mental. Yang Kedua siapkan fisik karena ibadah haji adalah ibadah fi'li. Kalau bahasa fikih bukan ibadah qauliah,&rdquo; kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum. Wagub Uu menyampaikan alasan mengapa&nbsp;jamaah calon haji harus mempersiapkan mental dan fisik. Sebab, dua hal tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dan saling terhubung dalam pelaksanaan ibadah haji. &nbsp; &nbsp;

Kanwil Kemenag Jabar menyatakan, sebanyak 4.460 jamaah calon haji reguler Jawa Barat belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Kemenag Sebut 4.460 Jamaah Calon Haji Jawa Barat Belum Lunasi Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jumlah pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 H/Lebaran 2023 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu berdasar data posko THR yang didirikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat. &rdquo;Berdasar data Disnakertrans Jabar, hingga saat ini terdapat 160 perusahaan yang dilaporkan bermasalah terkait pembayaran THR. Jumlah tersebut menurun drastis dibanding 2022 yang mencapai 344 perusahaan,&rdquo; kata&nbsp;Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans&nbsp;Jawa Barat Joao De Araujo Dacosta&nbsp;seperti dilansir dari Antara, Kamis (20/4). Dia menjelaskan, isi pelaporan atau pengaduan yang diterima antara lain perusahaan tidak membayar THR, telat membayar THR, atau hanya membayar THR 50 persen. &rdquo;Perusahaan dilaporkan serikat buruh, tenaga kerja perorangan, atau kelompok masyarakat,&rdquo; ujar Joao. Menurut Joao, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan memastikan kasus yang diadukan sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Jika kedapatan perusahaan tidak membayarkan THR akan kena sanksi administratif sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa pengusaha wajib membayar THR keagamaan kepada pekerja. &rdquo;Sesuai pasal 79, jika dilanggar akan dikenakan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian pembatasan izin produksi, penghentian sementara hingga pembekuan perusahaan,&rdquo; terang Joao. Meski demikian, menurut Joao, berdasar pengalaman pemeriksaan sebelumnya, perusahaan yang diperiksa kemudian mereka membayar THR. &rdquo;Perusahaan yang dilaporkan didominasi industri padat karya dan biasanya perusahaan berlokasi di daerah yang UMR-nya tinggi,&rdquo; papar Joao De Araujo Dacosta. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Barat Firman Desa menambahkan, Disnakertrans Jawa Barat telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk terkait masalah pembayaran THR Idul Fitri 2023. Sejauh ini, perusahaan di Jabar berkomitmen untuk membayar THR. Firman mengatakan, berdasar laporan dari posko THR dan monitoring yang dilakukan tim, terdapat 70 pengaduan dari total 39 perusahaan. &rdquo;Dari pengaduan yang masuk kebanyakan sifatnya konsultasi, belum mengadukan bahwa si perusahaan tidak membayar THR,&rdquo; ujar Firman. Menurut Firman, berdasar pantauan di lapangan saat ini ada beberapa perusahaan di kabupaten/kota yang sedang melakukan proses mediasi terkait pembayaran THR. &rdquo;Tapi intinya secara keseluruhan relatif lebih aman dan lancar dibandingkan 2022 karena memang tahun lalu akibat pandemi Covid-19 terjadi pembatasan kegiatan usaha,&rdquo; tutur Firman. &rdquo;Sampai saat ini belum ada perusahaan yang tidak membayar THR. Ada beberapa perusahaan yang membayar THR dengan cara dicicil. Ini sebelumnya dalam aturan tidak dibolehkan, sanksinya kena denda. Namun walaupun dicicil dasarnya harus ada kesepakatan (dengan pekerja),&rdquo; tambah dia.

Jumlah pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran di Jawa Barat menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu

Pengaduan THR 2023 ke Disnakertrans Jawa Barat Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/antarafoto-shalat-idul-fitri-di-lapangan-gasibu-bandung-020522-na-3-847365921.jpg" alt="Ilustrasi umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri tahun lalu di Lapangan Gasibu, Bandung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri tahun lalu di Lapangan Gasibu, Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat sudah menyiapkan banyak tempat pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Jumat (21/4). &rdquo;Kami, warga Muhammadiyah, sudah siap untuk melaksanakan salat Idul Fitri mulai dari pusat sampai ranting di ribuan tempat salat Idul Fitri di Jawa Barat ini,&rdquo; kata Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat&nbsp;Jamjam Erawan seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/4). Menurut dia,&nbsp;Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat akan memusatkan pelaksanaan salat Idul Fitri di Lapangan Lodaya, Kota Bandung. Jamjam&nbsp;menyampaikan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengikuti keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. &rdquo;Berpedoman pada metode hisab wujudul hilal,&nbsp;berdasar pada perhitungan yang cermat, teliti, dan bertanggung jawab, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah pada Jumat (21/4),&rdquo; tutur Jamjam Erawan. Oleh karena itu, dia mengatakan,&nbsp;Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat menyiapkan tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 21 April. Mulai dari tingkat wilayah hingga ranting. &rdquo;Sebagai etika dan fatsun pada pemerintah, kami juga koordinasi dengan aparat pemerintah setempat, karena kami merupakan bagian dari anak bangsa ini, bahkan para pendahulu kami merupakan pendiri negara ini,&rdquo; papar Jamjam Erawan. &rdquo;Kami punya hak untuk dilindungi dan difasilitasi sebagaimana amanat UUD 45 pasal 29 dan Pancasila sila pertama,&rdquo; tambah dia. Dia menyampaikan, penetapan 1 Syawal antara Muhammadiyah dan pemerintah dapat terjadi karena metode yang digunakan dalam penetapan berbeda. Perbedaan tersebut sudah sering terjadi dan warga muslim umumnya saling menghormati perbedaan pilihan dalam mengikuti penetapan Hari Raya Idul Fitri.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar siapkan banyak tempat pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Jumat (21/4)

Muhammadiyah Jabar Sudah Siapkan Banyak Tempat Salat Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ILUSTRASI-GELOMBANG-TINGGI.jpg" alt="Ilustrasi gelombang tinggi. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gelombang tinggi. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan mewaspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kondisi itu diperkirakan terjadi pada 12-13 April. &rdquo;Potensi terjadinya gelombang tinggi itu merupakan dampak tidak langsung dari Siklon Tropis Ilsa yang terpantau di Samudra Hindia sebelah selatan-barat daya Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Siklon bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia,&rdquo; kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Teguh Wardoyo seperti dilansir dari Antara di Cilacap, Rabu (12/4). Selain itu, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan 3-25 knot. Pola pergerakan angin yang cenderung searah dapat memicu terjadinya peningkatan tinggi gelombang laut. Teguh Wardoyo menjelaskan, berdasar dua hal tersebut, tinggi gelombang di laut selatan Jabar hingga DIJ berpotensi mencapai 2,5-4 meter. Sehingga, masuk kategori gelombang tinggi. Wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi meliputi perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, dan perairan selatan Jogjakarta serta Samudra Hindia selatan Jabar, Samudra Hindia selatan Jateng, dan Samudra Hindia selatan Jogjakarta. &rdquo;Oleh karena itu, kami mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di laut selatan Jabar-DIJ yang berlaku hingga Kamis (13/4) pukul 07.00 WIB, dan dapat diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut,&rdquo; ucap Teguh Wardoyo. Terkait dengan kondisi tersebut, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran. Sebab, berdasar analisis, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar, seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Selain itu, dia menambahkan, masyarakat yang menunggu waktu berbuka puasa dengan berkunjung ke pantai selatan Jabar-DIJ diimbau agar tidak bermain air atau berenang. Terutama di wilayah pantai yang langsung terhubung dengan laut lepas karena sewaktu-waktu dapat terjadi gelombang tinggi. &rdquo;Siklon Tropis Ilsa juga berdampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah berupa potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,&rdquo; terang Teguh.

BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan mewaspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Jogjakrata

BMKG Imbau Warga Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Selatan Jabar-Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-05-at-1.25.12-PM.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/3), untuk melakukan kunjungan kerja selama dua hari. Kris/ Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/3), untuk melakukan kunjungan kerja selama dua hari. Kris/ Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/3). Presiden meresmikan empat proyek infrastruktur, satu di antaranya Kolam Retensi Andir yang merupakan sarana dan prasarana pengendali banjir. Berdasar siaran pers seperti dilansir dari Antara, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/3) siang, untuk melakukan kunjungan kerja selama dua hari. Kedatangan Presiden dan Iriana di Kota Bandung disambut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana, dan Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Ardi Syahri. Agenda pertama dalam kunjungan kerja itu mengunjungi Pasar Baleendah di Kabupaten Bandung. Presiden menyapa para pedagang sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Setelah itu, Presiden akan menuju Kolam Retensi Andir di Kabupaten Bandung. Presiden akan meninjau dan meresmikan infrastruktur tersebut sekaligus meresmikan tiga infrastruktur lain. Yakni Kolam Retensi Cieunteung, Floodway (Sodetan) Cisangkuy, dan Flyover (Jalan Layang) Kopo. Menurut keterangan di laman Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kolam Retensi Andir dirancang sebagai tampungan air pengendali banjir yang biasa menggenangi wilayah Bandung Selatan. Seperti Dayeuhkolot dan Baleendah. Kolam Retensi Andir dan empat polder dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Presiden dan Ibu Iriana bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 11.00 WIB. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Kota Bandung, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Jokowi Tiba di Bandung Resmikan Empat Proyek Infrastruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Provinsi jabar

Berita Terkini