<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) mempertimbangkan opsi penundaan pelantikan pemenang Pilkada 2020, yang terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19. Opsi ini untuk memastikan keseriusan para pasangan calon, termasuk partai pengusung dalam mencegah penanganan wabah Covid-19.  "Kepatuhan para paslon, timses dan massa pendukung terhadap protokol kesehatan Covid-19 mutlak diperlukan, sebagaimana tercantum dalam PKPU dan juga aturan lainnya. Sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Selasa (8/9).  Kastorius menuturkan, opsi penundaan pelantikan mendapat sambutan baik dalam rapat koordinasi optimalisasi dukungan pelaksanaan Pilkada dan penanganan Covid-19, antara Kemendagri dengan penyelenggara Pemilu yakni, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (7/9) kemarin.  Kemendagri, lanjut Kastorius, menekankan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 merupakan prioritas pemerintah yang tak bisa diabaikan dalam Pilkada dan harus dijalankan dengan serius. Menurutnya, pencegahan penyebaran virus korona ada pada tahapan Pilkada.  "Jangan sebaliknya, karena abai terhadap protokol, lalu Pilkada menjadi kluster baru penularan. Keadaan seperti ini tidak kita inginkan," cetus Kastorius.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/09/2020/pilkada-serentak-jokowi-kesehatan-masyarakat-adalah-segalanya/">Pilkada Serentak, Jokowi: Kesehatan Masyarakat Adalah Segalanya</a>  Berdasar pada data kejadian pendaftaran bakal pasangan calon, dari sekitar 650 bapaslon yang mendaftar, terdapat sekitar 260 bapaslon yang melanggar. Menurutnya, Peraturan KPU terkait pelanggaran protokol kesehatan dapat dilakukan, karena dari hasil monitoring jumlah yang menaati protokol lebih banyak dibanding yang melanggar.  "Kemendagri serta stakeholder lainnya akan mendaya-gunakan semua instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol Covid 19," ujar Kastorius.  Selain opsi menunda pelantikan paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Kastorius, opsi lain yang mengemuka adalah menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah jika daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.  "Penundaan pelantikan diusulkan berlangsung dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Sanksi ini dikenakan kepada paslon yang terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan kampanye Pilkada," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OP6BMy7OOBU

Kemendagri Tak Ingin Ada Klaster Baru Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PKL-di-CFD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung kegiatan car free day (CFD) yang berlangsung di Jakarta pada Minggu (21/6) kemarin. Karena, masih ada sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di era new normal.  "Tadi sudah diskusi dengan Kepala Gugus Tugas (Doni Monardo) dan Menkes (Terawan Agus Putranto) soal CFD yang dibuka. Kita lihat masyarakat ada yang belum siap. Masih ada penumpukan, saya kira ini harus disosialisasikan secara intens," tegasnya melalui telekonferensi pers, Senin (22/6).  Kemudian, ia pun juga menuturkan bahwa masyarakat harus tetap waspada dalam tatanan hidup baru. Jangan beranggapan bahwa pandemi ini telah usai.  "Masalah pandemi selesai dan semua sudah boleh buka, tidak. Ini adalah pengenalan, sosialisasi dan tahap untuk mempersiapkan," terang Tito.  Menurtnya, adaptasi terhadap Covid-19 adalah suatu keniscayaan. Sebab, hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan akan menjadi bagian dari kehidupan baru di Indonesia. "Kita harus terbiasa hadapi situasi yang mungkin tidak enak. Kita harus terbiasa dengan itu," ungkap dia.  Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan CFD yang biasanya berlangsung di Bunderan HI, Jakarta. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak.

Singgung Keramaian CFD di Jakarta, Tito: Masyarakat Belum Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-05-30-at-19.19.36.jpeg" alt="Doni Monardo - BNPB" width="100%">
<figcaption>Doni Monardo - BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terus mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.  Dari hasil rapat tertutup yang berlangsung pada Kamis (4/6) itu, Wapres Ma'ruf Amin menekankan kepada Doni Monardo soal pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat selama beraktivitas di rumah ibadah.  "Bapak Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya perhatikan protokol kesehatan saat berkegiatan di rumah ibadah," ujar Doni di Jakarta.  Wapres, kata Doni, sangat menyoroti banyanya masyarakat dan tokoh agama tertular virus korona setelah berkegiatan di rumah ibadah. "Dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebagian besar warga yang terkonfirmasi positif bahkan sejumlah tokoh agama menjadi meninggal diawali dengan kegiatan di tempat ibadah," Kepala BNPB itu.  Oleh sebab itu, masyarakat harus untuk saling melindungi agar tidak tertular virus korona. Caranya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di rumah ibadah.  Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadan di masa pandemi covid-19.  Surat edaran itu mencakup panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi, yang dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif.  Adapun isi surat edaran itu mengatur 11 kewajiban:  a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah; b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah; c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah; e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu &gt; 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah; f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter; g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak; h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Doni Monardo: Wapres Tekankan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/KSAU2.jpg" alt="KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo melantik 9 pejabat tinggi TNI AU." width="100%">
<figcaption>KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo melantik 9 pejabat tinggi TNI AU.</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo melakukan perombakan di internal TNI AU. Sebanyak 9 pejabat strategis dilantik dalam jabatan baru. Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) digelar di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (29/5).  9 jabatan tersebut meliputi Asrena KSAU dari Marsda TNI Asep Dian Hermawan kepada Marsda TNI Andyawan Martono, Asops KSAU dari Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono kepada Marsda TNI Henri Alfiandi, Aslog KSAU kepada Marsda TNI Asep Dian Hermawan.  Selanjutnya Pangkoopsau I dari Marsda TNI M. Khairil Lubis kepada Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso, Pangkoopsau II dari Marsdya TNI Dony Ermawan kepada Marsda TNI Minggit Tribowo, Pangkoopsau III dari Marsda TNI Andyawan Martono kepada Marsda TNI Novyan Samyoga.  Danseskoau dari Marsda TNI Henri Alfiandi kepada Marsma TNI Samsul Rizal, Kadiswatpersau dari Marsma TNI Irbanto Aviatno kepada Marsma TNI Mujianto, dan Kadiskomlekau dari Marsma TNI Bambang Tengki P kepada Kolonel Lek Farrid Hidayat.  Upacara sertijab berlangsung secara sederhana dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Prosesi diawali pengambilan sumpah jabatan, penanggalan, dan penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan Pakta Integritas dan berita acara serah terima jabatan.  Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/447/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang pemberhentian dari/dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dan Surat Perintah KSAU Nomor Sprin/516/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Uxh0nLPHfPU  https://www.youtube.com/watch?v=sFq5tvkqpsI  https://www.youtube.com/watch?v=rBmdbdMsal8

KSAU Lantik 9 Pajabat Utama TNI AU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020-05-25-14-43-08-735_com.miui_.gallery-01.jpg" alt="Cuplikan video oknum polisi tak bermasker marahi polisi yang berjaga di Pos PSBB Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (25/5). Antara" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video oknum polisi tak bermasker marahi polisi yang berjaga di Pos PSBB Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (25/5). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejadian tidak patut dicontoh dilakukan oknum polisi berpangkat bripka berinisial HI. Oknum tersebut marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar saat ditegur petugas kepolisian lantaran tidak menggunakan masker pada Senin (25/5) sekitar pukul 07.05 WIB. Bripka HI kala itu melewati Pos Pam Alun-Alun Ciparay, Bandung, Jawa Barat, menggunakan kendaraan roda empat. Pelanggaran oknum polisi tersebut sempat beredar di media sosial.  Terkait dengan viralnya video oknum anggota Polri yang marah-marah usai ditegur petugas, Polda Jawa Barat memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Bripka HI yang merupakan anggota Satlantas Polrestabes Bandung kemudian diperiksa Propam Polrestabes Bandung pada Senin (25/5) siang sekitar pukul 12.30 WIB.  ”Terhadap yang bersangkutan, Bripka HI, langsung kami lakukan pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Bandung,” kata Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Erlangga.  Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi, lanjut Erlangga, memberikan sanksi tegas kepada Bripka HI yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. HI juga dinilai telah melakukan perbuatan kurang menyenangkan kepada petugas dengan melontarkan kata-kata kasar. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari posisinya sebagai anggota Lantas Polresta Bandung dan dipindahkan menjadi anggota Yanma Polda Jawa Barat dalam rangka pemeriksaan.  ”Atas kejadian yang dilakukan oknum Polri Bripka HI, Polda Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena oknum anggota Polri tersebut tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dan diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi,” kata Erlangga.  Kapolda Jawa Barat tidak bisa memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan Bripka HI. Berdasar Keputusan Kapolda Jabar Nomor : KEP/ 681/ V / 2020 tanggal 25 Mei 2020, yang bersangkutan telah dimutasi dari Satlantas Polrestabes Bandung ke Yanma Polda Jawa Barat dalam rangka pemeriksaan Propam. ”Bapak Kapolda Jawa Barat menaruh perhatian khusus terhadap perilaku oknum anggota Polrestabes Bandung Bripka HI dengan tidak memberikan toleransi,” ujar Erlangga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S-T0bqDSBHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=KHIORLDIxHo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3OLkPVyQ0tU

Kapolda Jabar Langsung Mutasi Oknum Polisi yang Marah saat Ditegur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/penindakan-PSBB-oleh-satpol-pp-1.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya melakukan penindakan kepada pemilik toko yang dianggap melanggar aturan PSBB di kawasan Blauran, Kota Surabaya, Jatim, pada Jumat (1/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya melakukan penindakan kepada pemilik toko yang dianggap melanggar aturan PSBB di kawasan Blauran, Kota Surabaya, Jatim, pada Jumat (1/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mempunyai cara khusus agar masyarakat bisa menaati protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua yang mulai diberlakukan pada Selasa (12/5) hingga Senin (25/5). Satpol PP, Linmas, camat, dan lurah akan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat.  Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan, diperlukan seni tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat pada protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Sampai dengan hari ini (11/5), berbagai upaya terus dilakukan agar masyarakat mengerti pentingnya memutus mata rantai pandemi dengan segala protokol yang ada.  ”Melalui ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat, kita jujur kepada mereka,” kata Eddy seperti dilansir dari Antara pada Senin (11/5).  Menurut dia, jika ada tokoh masyarakat yang tidak bisa diingatkan, tetapi dia memiliki pimpinan di kantornya, maka yang dihubungi adalah pimpinannya tersebut agar disampaikan. ”Ada juga yang hubungannya dengan partai politik. Kita komunikasi dengan pimpinan parpolnya. Ini tugas kita untuk menyelamatkan yang bersangkutan,” ujar Eddy.  Tidak hanya itu, lanjut dia, ada juga yang harus dengan tenaga polisi perempuan, Satpol PP perempuan, Linmas perempuan, perawatnya juga perempuan, untuk menjelaskan tentang pentingnya memutus mata rantai penularan Covid-19.  ”Polisi juga menyampaikan dari sisi keamanan. Itu baru berhasil. Jadi memang ada stategi dan cara khusus,” tutur Eddy. Dia menilai, kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama itu sekitar 60 persen, sedangkan yang tidak patuh sekitar 40 persen. Untuk itu, dalam PSBB tahap kedua, pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan hukum terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran.  ”Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” terang Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Pemkot Surabaya Punya Cara Khusus Agar Masyarakat Taat Aturan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PSX_20200330_215805.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat untuk menjadikan pembatasan dan protokol kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan. Hal itu disampaikan presiden dari Istana Merdeka kemarin (7/5).  Menurut presiden, pemerintah sudah berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 segera menurun. Namun, sejumlah ahli mengatakan bahwa kasus yang turun tidak berarti akan melandai atau langsung nol. Masih ada peluang naik turun.  ’’Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,’’ ujar Jokowi.  Caranya adalah membiasakan diri mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Yakni, menjaga jarak, mengenakan masker, dan lebih sering mencuci tangan. Dia juga menganggap kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai pilihan tepat dan bukannya lockdown atau karantina wilayah.  ’’Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tapi memang dibatasi,’’ lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FlO5l8d3_cY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2yAFBwUHwt0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qe7qEHeGgZ0

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Berdamai dengan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Pasar-Keputran-Utara-3-1.jpg" alt="Aktivitas di pasar induk sayur mayur di Keputran Utara, Kota Surabaya, pada malam hari. Humas PD Pasar/Antara" width="100%">
<figcaption>Aktivitas di pasar induk sayur mayur di Keputran Utara, Kota Surabaya, pada malam hari. Humas PD Pasar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tingkat kesadaran pedagang dan pembeli di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya, dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 dinilai masih rendah. Salah satu pasar yang tingkat kesadaran pedagang dan pembelinya masih rendah adalah pasar induk sayur mayur di Keputran Utara.  Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, pihaknya sudah memasang garis pembatas untuk menjaga jarak antara pedagang dan pembeli di Pasar Keputran Utara. Tetapi garis pembatas itu rusak karena memang kondisinya selalu ramai.  Menurut dia, sosialisasi physical distancing atau jaga jarak fisik kepada para pedagang dan pembeli juga terus dilakukan di lingkungan pasar tersebut. Bahkan, pihaknya juga menggandeng Satpol PP, kepolisian, dan TNI, untuk mengedukasi para pedagang itu.  ”Rencana kita kasih pembatas lagi agar pedagang dan pembeli tidak bersentuhan,” kata Agus seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (25/4).  Selain memasang garis pembatas, lanjut dia, pihaknya juga mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker saat masuk di area Pasar Keputran Utara. Tidak hanya itu, pihaknya juga menerapkan kebijakan dua titik lokasi untuk bongkar muat barang. Sebab, selama ini baik pembeli maupun pedagang terkadang sembarang ketika melakukan bongkar muat barang.  ”Sekarang ini dibatasi, bongkar muat itu tidak boleh sembarang. Bongkar muat kita batasi hanya dua tempat. Kita juga lakukan penjagaan setiap malam minta bantuan Satpol PP,” ujar Agus.  Sementara itu, Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya M. Taufiqurrahman menambahkan, pihaknya terus menyosialisasikan penggunaan masker baik kepada pedagang maupun pengunjung atau pembeli selama beraktivitas di pasar. ”Jika tidak memakai masker, tidak boleh masuk area pasar,” kata Taufiqurrahman.  Bahkan dalam beberapa kejadian, Taufiqurrahman menemukan ada pembeli yang tidak memakai masker. Tindakan yang dilakukan adalah meminta pembeli tersebut untuk keluar dari area pasar. ”Ini demi kepentingan bersama,” ujar Taufiqurrahman.  Selain itu, Taufiqurrahman juga mengatakan, agar selama masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semua pedagang dan pembeli mengikuti protokol tersebut. Sebab, dia mengkhawatirkan jika ada pelanggaran terhadap protokol PSBB itu, operasional pasar bakal dihentikan sementara.  ”Jadi, mari kita patuhi protokolnya. Jangan sampai pasar kita tidak beroperasional karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap protokol PSBB itu,” ujar Taufiqurrahman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y   https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw

Kesadaran Mematuhi Protokol Kesehatan di Pasar Surabaya Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Jokowi-Sigit-Atara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memperketat protokol kesehatan di setiap bandara udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN). Terlebih, sebanyak 3.000 WNI pekerja migran dari Malaysia telah pulang ke Indonesia.  "Saya ingin menekankan pertama protokol kesehatan harus ketat dilakukan baik di airpot, pelabuhan atau PLBN," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Penanganan Arus Masuk WNI dan Pembatasan Perlintasan WNA' melalui video conference dari Istana Bogor, Senin (31/3).  Jokowi menyampaikan, bagi WNI yang baru saja kembali dari luar negeri, mereka dapat dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) meski tak ada gejala Covid-19. Sedangkan bagi WNI yang baru kembali dari luar negeri dan memiliki gejala, maka harus mengikuti isolasi di Pulau Galang.  “Jadi setelah sampai di daerah betul-betul harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Sedangkan bagi yang memiliki gejala harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang kita siapkan misalnya di pulau Galang," ucap Jokowi.  Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk mengevaluasi secara reguler terkait perlintasan warga negara asing (WNA). Karena, kini pusat penyebaran virus korona atau Covid-19 berada di Amerika Seikat dan Eropa.  "Saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia dievaluasi secara reguler dan berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pdIbQlpYKeQ  https://www.youtube.com/watch?v=OjsObdDou8Y  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM

Jokowi Tekankan Protokol Kesehatan yang Ketat di Pintu Masuk Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#protokol kesehatan covid-19

Berita Terkini