<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pembunuhan-berantai.jpg" alt="Wowon alis Aki - Solihin alias Duloh - M. Dede Solehudin (HUMAS POLDA METRO JAYA)" width="100%">
<figcaption>Wowon alis Aki - Solihin alias Duloh - M. Dede Solehudin (HUMAS POLDA METRO JAYA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenazah korban pembunuhan berantai Wowon Erawan alias Aki, Siti menjalani proses ekshumasi. Proses ini dilakukan guna memastikan identitas korban. Terlebih korban ternyata saat dimakamkan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.  Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, saat dilakukan pembongkaran penyidik mendapati jasad Siti dimasukan dalam peti dengan dibungkus plastik sesuai prokes covid-19. Sehingga, pihak keluarga tak dapat melihat kondisi jenazah.  "Pada saat pemakaman keluarganya kan tidak melihat jenazah karena pada saat itu masih pandemi Covid-19. Kan pandemi covid-19 itu jadi keluarganya menerima jenazah pada saat sudah dalam peti terus sudah di wraping dan enggak boleh dibuka," kata Panjiyoga saat dikonfirmasi, Kamis (26/1).  Panjiyoga mengatakan, korban Siti diduga kuat dimakamkan pada 2021 silam. Dia tewas diduga karena ditenggelamkan.  "(Siti meninggal) 2021 masih pandemi covid. Kita belum buka masih di peti nanti di rumah sakit (RS Polri Kramat Jati) kita buka," kata Panjiyoga.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kasus tewasnya tiga orang di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak murni keracunan. Para korban dipastikan tewas akibat diracun. Korban meninggal adalah ibu dan anak atas nama AM, 35; RAM, 21; dan MR, 19.  "Dari fakta awal ada fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan mati keracunan tidak benar, tapi itu pembunuhan," kata Fadil.  Tak hanya itu, kasus ini disebut Fadil sebagai pembunuhan berantai. Total ada 9 korban tewas yang telah teridentifikasi. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yakni Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh dan M Dede Solehudin  Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan, juncto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup atau pidana mati.

Jadi Korban Wowon, Siti Ternyata Dikubur dengan Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas segera bertolak ke Arab Saudi untuk membahas terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Yaqut dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi.  Kemenag juga akan menjajaki kemungkinan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap habis. "Kami tengah mempelajari dan akan bertemu dengan Menteri Haji Saudi untuk membahas negara-negara yang tidak memanfaatkan kuota hajinya agar dapat digunakan oleh Indonesia," kata Yaqut kepada wartawan, Jumat (11/3).  Yaqut sendiri diketahui baru saja menggelar pertemuan dengan Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Taqafi. Pertemuan tersebut juga membahas rencana kunjungan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh ke Indonesia.  Yaqut mengaku sangat senang dengan rencana kunjungan Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh ke Indonesia. Sebab, sebelumnya dia juga pernah bertemu di Arab Saudi.  "Ini membuat saya merasa berutang untuk menyambut dan melayani beliau saat berkunjung ke Indonesia nanti. Kami akan berusaha dengan sebaik-baiknya terkait kunjungan Menteri Urusan Islam ke Indonesia seperti bertemu dengan Presiden dan ormas Islam di Indonesia," jelasnya.  Diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan.  Akan tetapi semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus Korona selama masa tinggal di sana.  "Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi," kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di kerajaan.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Protokol Covid Dicabut, Menag Segera Terbang ke Saudi Bahas Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/images-2022-02-09T114055.084.jpeg" alt="Ilustrasi: Mengunjungi Kakbah melalui Metaverse bukan merupakan ibadah Haji. (AlArabiya)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mengunjungi Kakbah melalui Metaverse bukan merupakan ibadah Haji. (AlArabiya).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan ibadah haji bagi umat islam vakum selama 2 tahun terakhir. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi menutup akses bagi jamaah dari seluruh dunia untuk mencegah penularan Covid-19.  Kendati demikian, angin segar berhembus setelah pemerintah Arab memutuskan melonggarkan protokol Covid-19. Kondisi ini diyakini bisa berpengaruh terhadap digelarnya kembali ibadah haji tahun ini.  "Kita berharap dengan kebijakan pelonggaran ini memberi sinyal positif dan semakin yakin pertama tentang penyelenggaraan haji akan dilaksanakan," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur saat dihubungi JawaPos.com, Senin (7/3).  Amphuri berharap pemerintah Arab bisa segera memberikan kepastian jumlah kuota untuk penyelenggaraan haji. Dia berharap Indonesia tetap mendapat kuota terbanyak. "Amphuri berharap Indonesia tetap mendapatkan jumlah kuota terbanyak karena Indonesia adalah negara muslim terbesar," jelas Firman.  Amphuri menilai Arab sudah siap menerima jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, pelaksanaan umrah yang telah berjalan pun bisa dilaksanakan dengan baik.  "Ini menjadi kajian yang cukup baik, untuk Saudi membuka haji tahun ini, dan memberi kesempatan untuk memberikan kuota yang maksimal bagi semua negara dan kita berharap kalau bisa kuota itu menjadi kuota normal seperti sebelum pandemi," pungkas Firman.  Diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan.  Akan tetapi semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi virus Korona selama masa tinggal di sana. "Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi," kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di kerajaan.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Arab Saudi Cabut Aturan Prokes, Diharapkan Ibadah Haji Segera Diadakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/HOAX-SATGAS-KIM.jpg" alt="Ilustrasi satgas Covid-19. Satgas Covid-19/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi satgas Covid-19. Satgas Covid-19/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Cilandak bersama Satpol PP Jakarta Selatan menyegel sebuah tempat pemancingan di Jalan Pringgondani RT 13/RW 03 Kelurahan Pondok Labu. Hal itu karena lokasi tersebut diduga mengabaikan protokol kesehatan, dengan membuat kerumunan.  "Betul kami segel. Siang ini kami mau olah TKP," ujar Kapolsek Cilandak Kompol Iskandariah saat dihubungi, Selasa (16/2).  Iskandar menyampaikan, lokasi pemancingan tersebut sudah dipagari oleh garis polisi. Selain itu, pemilik pemancingan juga dipanggil untuk dimintai keterangan, guna didalami ada atau tidaknya pelanggaran pidana.  Penyegelan ini sendiri dilakukan bermula dari informasi warga. Petugas yang tengah melakukan patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, kemudian mendapat laporan jika di lokasi pemancingan itu kerap terjadi kerumunan di masa pandemi Covid-19.  Petugas selanjutnya langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, memang ditemukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pemancingan tersebut. "Ada sekitar 30-40 orang," imbuh Iskandar.  https://youtu.be/cETo1scIGws  &nbsp;

Bikin Kerumunan, Pemancingan di Jaksel Langsung Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Airasia.jpg" alt="Harga tiket AirAsia dinilai lebih murah." width="100%">
<figcaption>Harga tiket AirAsia dinilai lebih murah.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - AirAsia Group meraih peringkat tertinggi atau tujuh bintang penuh untuk Covid-19 Health Ratings yang diberikan oleh para ahli aviasi di Airlineratings.com. Peringkat ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap penerapan inovasi-inovasi yang membuat penerbangan menjadi lebih lancar, higienis, dan menerapkan standar protokol Covid-19.  Sebagaimana dijelaskan pada situs Airlineratings.com, penilaian dilakukan berdasarkan tujuh kriteria termasuk informasi prosedur Covid-19. Tujuh kriteria itu adalah penggunaan masker, perlengkapan pelindung diri untuk para awak pesawat, penyesuaian layanan makanan dalam pesawat, pembersihan pesawat secara rutin, penyediaan perlengkapan sanitasi, dan pembatasan sosial di dalam pesawat.  Direktur Utama <a href="https://www.jawapos.com/tag/airasia/">AirAsia</a> Indonesia Veranita Yosephine Sinaga mengatakan penilaian ini akan mempermudah masyarakat dalam menentukan pilihan untuk mendukung kebutuhan perjalanannya.  "Kami akan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan yang menginginkan rasa aman selama penerbangan," ungkapnya Rabu (25/11).  Veranita menjelaskan saat ini tamu AirAsia dapat terdapat pengaturan tempat duduk sesuai kapasitas yang ditetapkan pemerintah. Prosedur masuk pesawat dimulai dari zona belakang, keluar pesawat per tiga baris dimulai dari depan, serta proses pemeriksaan yang minim sentuhan.  Sebelumnya, AirAsia telah mengumumkan inovasi terbaru Scan2Fly. Inovasi ini merupakan sebuah teknologi yang dapat menentukan kelayakan penumpang untuk terbang sebelum pelanggan tiba di bandara. Termasuk untuk proses verifikasi dokumen persyaratan kesehatan yang diperlukan secara real time. Dengan Scan2Fly, tamu AirAsia dapat memindai dan mengunggah surat keterangan kesehatan pada saat proses check-in.  Fasilitas ini juga dapat menentukan apakah penumpang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan oleh pihak otoritas, serta apakah surat keterangan bebas Covid-19 yang digunakan masih berlaku.  Setelah mengunggah dokumen persyaratan, tamu dapat langsung menerima laporan otomatis dengan status diterima atau ditolak termasuk alasannya jika ditolak.  Editor-in-Chief Airlineratings.com, Geoffrey Thomas mengatakan awalnya sangat mengkhawatirkan bahwa masih banyak maskapai yang tidak memenuhi standar keselamatan Covid-19 yang ditetapkan.  "AirAsia merupakan salah satu maskapai yang sejak awal secara agresif telah menerapkan semua rekomendasi," ucapnya.  Rekomendasi yang digunakan Airlinerating.com berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organisation (ICAO) dan World Health Organization (WHO).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U3cxYjK4nGY

AirAsia Raih Rating Tertinggi Maskapai Berstandar Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/hasto-TMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan komitmennya untuk disipilin dalam menjalani protokol kesehatan Covid-19. Hal ini demi memastikan pilkada sukses di tengah pandemi.  Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual yang digelar Pemuda Muhammadiyah dengan tema 'Korona dan Benang Kusut Pilkada 2020' pada Sabtu (10/10) malam.  Hadir dalam acara itu, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Komisioner Bawasli Afifuddin, dan Direktur Politik Bainteklam Polri Brigjen Anthony MT Siahaan.  Mengenai disiplin protokol kesehatan Covid-19, kata Hasto, PDIP telah menunjukkan sikap yang jelas. Terbukti Pada 4 Februari 2020 yang lalu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu telah menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Pada Maret selanjutnya, PDIP mengeluarkan instruksi kepada kadernya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/10/2020/hasto-cerita-soal-marahnya-bung-karno-pada-para-insinyur-indonesia/">Hasto Cerita Soal Marahnya Bung Karno pada Para Insinyur Indonesia</a></li> </ul> Lalu, PDIP juga menginstruksikan kepala daerah dari partai itu untuk mengambil kebijakan realokasi anggaran dengan membuat program-program yang melindungi rakyat. Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan juga mencanangkan gerakan menanam. Termasuk menekankan, seluruh kegiatan partai, mulai dari rapat, Sekolah Partai, hingga konsolidasi partai, menggunakan telekonferensi.  "Dulu cangkul sebagai alat perjuangan kaum Marhaen, sekarang handphone ini kita bisa belajar, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan teknologi IT," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Bukan hanya itu, lanjut Hasto, untuk mendorong para paslon di Pilkada Serentak 2020 agar taat protokol kesehatan Covid-19, PDIP membentuk Tim Penegak Disiplin Protokol Kesehatan pada September lalu. "Di mana kader partai yang melanggar ketentuan Covid itu kami berikan sanksi," jelas Hasto.  Hasto juga menekankan pihaknya akan mengedepankan kampanye daring selama Pilkada Serentak 2020 dan menemui rakyat dari pintu ke pintu. Di samping itu, Hasto juga mengharapkan pemilu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang visioner, kokoh pada ideologi Pancasila, memiliki kemampuan teknokratik dan bertanggung jawab terhadap masa depan.  Dalam diskusi itu, Hasto menjelaskan, Indonesia diapit dua benua dan dua samudera serta memiliki sejarah bangsa yang sangat panjang. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membawa arah bangsa ke dalam kondisi yang sulit, baik dari sosial, ekonomi, dan kesehatan. Karena itu, menurutnya, Pilkada harus ditempatkan sebagai sebuah konsolidasi untuk mengamankan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.  "Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi, legalitas yang sangat kuat untuk mengambil suatu tindakan, tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat. Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto.  Lebih lanjut, Hasto menilai, semua kebijakan yang diambil pemerintah saat ini selalu didasarkan pada kepentingan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang jelas.  "Mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden-Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa diganggu oleh berbagai hal yang bisa memecah belah persatuan kita," ujar Hasto.  "Termasuk kemampuan untuk memberikan harapan kepada rakyat yang tengah dihadapkan dengan berbagai masalah akibat pandemi," kata politikus asal Yogyakarta ini.  Selain itu, lanjut Hasto, konsolidasi demokrasi Indonesia harus mendorong sistem pemilu yang semurah-murahnya serta membangun sistem pemilu yang didasarkan pemilu asimetris. Sebab, Hasto melihat saat ini demokrasi Indonesia diancam dengan praktek hoaks dan fitnah.  "Kemudian resolusi konflik juga diperlukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan suatu musyawarah. Maka itu, kami berharap bersama dengan Pemuda Muhammadiyah ini bersama-sama dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Hasto.  Di samping itu, tambah Hasto, sebagai bangsa yang kenyang digembleng sejarah, PDIP meyakini persatuan bisa dikedepankan selama musyawarah menjadi metode penyelesaian persoalan. Hasto mengingatkan hal itu merupakan syarat untuk menjadi negara yang besar seperti yang pernah dilakukan Bung Karno dengan menggagas Konferensi Asia-Afrika pada 1955.  "Kesatupaduan diperlukan bersama untuk membangun harapan bahwa kita masih punya satu tugas yang mahapenting untuk menjadikan Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain sebagaimana dulu terjadi dalam Konferensi Asia-Afrika pada 55. Mari kita terus bergerak, kita kedepankan semangat persaudaraan," tegas Hasto.

Hasto: Komitmen PDIP Soal Protokol Covid Jangan Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_231122.jpg" alt="Pengunjung melintas di depan tulisan himbauan penggunakan masker di Mall Gandaria City, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Pemerintah Provinsi DKi Jakarta kembali memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diperketat, sejak Senin (14/9). Kebijak" width="100%">
<figcaption>Pengunjung melintas di depan tulisan himbauan penggunakan masker di Mall Gandaria City, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Pemerintah Provinsi DKi Jakarta kembali memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diperketat, sejak Senin (14/9). Kebijak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deadline pembuatan peraturan kepala daerah (perkada) yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meleset. Hingga kemarin (23/9) masih ada daerah yang belum menyelesaikan aturan turunan dari Inpres 6/2020 tentang Penegakan Protokol Covid-19 itu. Kemendagri sebelumnya meminta seluruh daerah menyelesaikan perkada masing-masing paling lambat Jumat (18/9).  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, jumlah daerah yang telah menuntaskan perkada sebenarnya meningkat cukup drastic.  Di level provinsi, ada 34 provinsi yang telah menuntaskannya sejak pekan lalu. Sementara itu, di level kabupaten/kota, hingga kemarin sudah 432 atau 84 persen yang telah menyelesaikan tepat waktu. Sisanya, ada 33 kabupaten/kota yang dalam proses menyelesaikan dan 48 kabupaten/kota yang belum menyusun.  Bahtiar meminta jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kemendagri terus memantau dan menagih pemda-pemda tersebut. ”Diberi atensi khusus dan terus di-update apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” ujarnya kemarin.  Di antara sekian banyak kabupaten/kota yang belum menuntaskan, tambah Bahtiar, beberapa merupakan daerah pelaksana pilkada. Dari inventarisasi Kemendagri ada 39 daerah. ”Yang belum selesaikan perkadanya justru didominasi daerah yang akan melaksanakan pilkada 2020,” imbuhnya. Padahal, daerah yang menggelar pilkada jauh lebih rentan pelanggaran.    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, perda ataupun perkada bisa menjadi dasar hukum pembubaran kerumunan di tahapan pilkada. Karena itu, keberadaan perkada cukup krusial. Dengan acuan hukum itu, satpol PP sebagai salah satu instrumen penegak hukum di daerah bisa punya landasan. ”Penegaknya siapa? Satpol PP. Satuan polisi pamong praja ini menjadi ujung tombak penegakan aturan di daerah,” ujarnya.  Sementara itu, DPP PDIP mengeluarkan surat perintah menjalankan protokol Covid-19 bagi para pengurus, pasangan calon kepala daerah, dan kader. Mereka yang melanggar protokol kesehatan selama pilkada akan dijatuhi sanksi. Partai banteng itu juga membentuk tim penegak disiplin Covid-19.  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, isi surat tersebut adalah perintah agar semuanya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 dalam semua tahapan pilkada. ”Semuanya wajib menjalankan surat perintah yang dikeluarkan DPP,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/23/09/2020/pilkada-tangsel-2020-baliho-paslon-dirusak/">Pilkada Tangsel 2020, Baliho Paslon Dirusak</a>  DPP PDIP juga memerintahkan pembentukan tim penegak disiplin protokol kesehatan Covid-19 di setiap tingkat struktur partai. Tim itulah yang nanti mengawasi dan memastikan seluruh protokol kesehatan dipenuhi. Menurut Hasto, anggota dan kader partai yang melanggar ketentuan protokol kesehatan akan diberi sanksi secara berjenjang. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail sanksi apa saja yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar.  Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, dalam seluruh kegiatan kampanye yang diawali pengambilan nomor urut, deklarasi kampanye damai, dan pelaksanaan kampanye, para kader wajib memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, dan menyediakan fasilitas mencuci tangan. ”Protokol itu wajib dipatuhi,” tegas Hasto. Selanjutnya, para kader juga wajib meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan mengonsumsi vitamin bagi kesehatan tubuh. ”Yang diambil dari bahan-bahan alami,” imbuhnya.  Hasto menerangkan, kegiatan kampanye massa sebanyak-banyaknya dihadiri 50 orang dengan protokol pencegahan Covid-19 yang sangat ketat. Maka, di setiap kampanye massa harus diawasi tim penegak disiplin untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dipenuhi.  Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada di masa pandemi untuk memastikan keselamatan rakyat. Menurut dia, jika pilkada tidak bisa ditunda, penerbitan Perppu Pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Sebab, peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan hajatan pilkada menjamin keselamatan rakyat. ”Kita tidak ingin pilkada jadi horor,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=avpwZE63nD8

81 Daerah Lampaui Deadline Perkada Penegakan Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mensesneg-Pratikno-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengimbau, agar seluruh lembaga negara dan kementerian hingga pemerintah daerah untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih pada 1-31 Agustus 2020. Pemasangan bendera nasional itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.  "Memasang dan mengibarkan Bendera Merah Putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020," kata Pratikno dalam keterangannya, Minggu (26/7).  Pratikno pun meminta, pelaksanaan kegiataan pemasangan bendera merah putih tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.  "Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar memafuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan segala pembiayaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.  Menurut Pratikno, upacara perayaan HUT RI ke-75 tetap akan dilaksanakan di Istana Merdeka. Tetapi dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol Covid-19.  "Upacara 17 Agustus di Istana Negara dilaksanakan dengan khidmat, tetapi dengan peserta terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk Paskibraka, tapi dalam jumlah terbatas," ucap Pratikno.  Masyarakat dapat mengikuti jalannya upacara secara virtual. Dia berharap, masyarakat tetap aktif berpartisipasi.  "Kita kenalkan sebuah tradisi baru nanti saat upacara, saat dikumandangkan lagu Indonesia Raya, kami ajak masyarakat Indonesia untuk menghentikan kegiatannya sejenak, berdiri tegak, khidmat," tandas Pratikno.

Pemasangan Bendera Merah Putih Wajib Selama Bulan Agustus se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pemakaman-covid-lombok-post.jpg" alt="BERDUKA: Suasana pemakaman warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lobar berinisial M yang dinyatakan positif virus Covid-19, Selasa (7/7).( TONI/LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>BERDUKA: Suasana pemakaman warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lobar berinisial M yang dinyatakan positif virus Covid-19, Selasa (7/7).( TONI/LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemakaman Ny. M, 47 tahun warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, yang diduga terpapar virus Korona dilaksanakan, Selasa (7/7). Pihak keluarga melakukan pemakaman secara normal dan menolak penerapan protokoler Covid-19.  Pantauan Lombok Post (Jawa Pos Group), ratusan warga melakukan pemakaman secara normal sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka yang datang ke tempat pemakaman mengantarkan jenazah sebagian besar tidak mengenakan masker.  “Yang perlu kami konfirmasi ke semua pihak pengantar jenazah, awal sakit almarhumah karena terserempet kendaraan di jalan sekitar Pasar Lilir,” jelas pihak keluarga saat prosesi pemakaman berlangsung menggunakan pengeras suara.  Korban kemudian mengeluhkan rasa sakit di bagian pinggulnya. Sehingga ia berobat ke RS Metro Medika di Rembiga, Kota Mataram. Korban dirawat selama satu hari satu malam di rumah sakit tersebut. Namun karena kondisinya tak juga membaik, ia akhirnya dirujuk ke RSUD Kota Mataram.  Setelah dirawat di RSUD Kota Mataram, korban meninggal dunia di sana Senin (6/7) lalu. Menurut rilis pihak rumah sakit, M yang sudah meninggal dunia dinyatakan positif Korona berdasarkan hasil Swab. Sehingga pemakamannya pun harus menggunakan standar protokoler Covid-19.  Inilah yang sulit dipahami pihak keluarga. Karena sebelum mengeluhkan pinggul akibat terserempet kendaraan, M juga diketahui memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Sehingga pihak keluarga melakukan negosiasi dan komunikasi sejak sore hingga malam hari.  Dalam negosiasi ini, ratusan warga bersama keluarga datang meminta pihak RSUD Kota Mataram agar jenazah dipulangkan. Kepala Desa Mekarsari Nasrudin mengatakan, pemakaman yang dilakukan secara normal sulit dibendung. Karena M memiliki keluarga yang banyak. Ditambah, adat dan kultur warga Desa Mekarsari begitu kuat.  “Desa Mekarsari ini warganya keluarga semua. Kalau ada warga meninggal dunia, semua akan ikut terlibat memandikan, salat, hingga memakamkan. Semua aktivitas mereka tinggalkan,” terangnya memaparkan bagaimana kuatnya ikatan emosional di kalangan warga Mekar Sari.  Ini yang menyebabkan kesedihan mendalam dialami semua warga ketika salah satu dari mereka dinyatakan meninggal dunia dan positif Korona. “Warga meyakini ada Korona. Yang nggak diyakini dan nggak diterima warga itu keluarganya dinyatakan meninggal karena Korona,” bebernya.  Apalagi penyebab meninggalnya M menurut Kades Mekarsari sudah jelas. Akibat terserempet kendaraan dan riwayat sesak nafas. “Keyakinan keluarga penyakitnya memang ada sesak,” cetusnya.  Camat Gunungsari Mudasir didampingi Kapolres Lobar Selaku Ketua Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 AKBP Bagus Satriyo Wibowo sempat negosiasi dengan warga. Meminta agar pemakaman dilakukan tetap menerapkan protokoler kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Sayangnya, upaya negosiasi dengan warga tak berhasil. Ratusan warga tetap melakukan pemakaman secara normal.  “Warga tidak percaya (almarhumah positif Korona) karena kronologi penyebab kematiannya awalnya karena kecelakaan diserempet itu kemudian keseleo. Itu penyebabnya dibawa ke rumah sakit,” pungkas Mudasir.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo

Pasien Korona di Lombok Barat Dimakamkan Tanpa Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagal-amankan-rekomendasi-ijtimak-ulama-pks-bilang-begini_m_.jpg" alt="Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengaku tidak bisa mengamankan dan mengawal hasil Ijtimak Ulama yang digelar beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengaku tidak bisa mengamankan dan mengawal hasil Ijtimak Ulama yang digelar beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Menurutnya, ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal.  "Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari Covid-19," kata Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi dalam keterangannya, Minggu (28/6).  Aboebakar menyebut, fakta di lapangan masih banyak zona merah. Bahkan saya ada yang sampai hitam. Namun protokol kesehatan harus dipatuhi, termasuk jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang.   Menurutnya, keberhasilan melawan persebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan. Oleh karenanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.   "Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu didukung oleh Polri. Termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum," jelas Aboebakar.  "Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat," tukasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat yang melarang kegiatan mengumpulkan massa. Namun, aktivitas yang melibatkan banyak orang harus tetap menjalankan protokol kesehatan.  Pencabutan maklumat itu tertuang dalam surat telegram nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tertanggal 25 Juni 2020. Telegram itu berisi tentang perintah kepada jajaran kepolisian soal pencabutan maklumat Kapolri dan upaya mendukung kebijakan new normal.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa pencabutan maklumat itu ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan new normal.  Dengan pencabutan maklumat tersebut, dapat diartikan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak bisa digelar. Namun, kegiatan itu akan tetap diawasi agar melaksanakan protokol kesehatan. ’’Ya, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan,’’ urainya.  Sebelumnya, maklumat Kapolri dengan nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 21 Maret melarang semua aktivitas masyarakat. Mulai aktivitas sosial hingga budaya. Pembubaran kerumunan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan, Polri sampai melakukan pembubaran lebih dari 1 juta kali di seluruh Indonesia.

Komisi III DPR Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#protokol covid-19

Berita Terkini