<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/REI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis perumahan mengalami tantangan berat sepanjang 2019. Tahun ini masih ada harapan terkait dengan meningkatnya pembelian rumah menengah serta sejumlah deregulasi.  Pasar perumahan terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan harga properti juga semakin melambat tiap tahun.  Ada sejumlah tantangan yang dialami pengembang. Antara lain, daya beli masyarakat yang rendah terhadap properti. Hal itu disebabkan masyarakat lebih suka menyimpan uang di bank atau membeli instrumen investasi lain di luar properti.  Pajak untuk pembelian rumah menengah atas sudah dilonggarkan. Namun, hingga menjelang akhir tahun lalu, belum terlihat pertumbuhan industri properti yang signifikan. Di sisi lain, pasar rumah menengah ke bawah masih meningkat.  "Kami sudah mengusulkan ke pemerintah agar ada sunset policy. Pemerintah pada konsepnya sudah setuju, tapi besaran nilainya masih dibahas," kata Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida.  Menurut Totok, ke depan daya beli masyarakat untuk properti harus dipancing dengan keringanan pajak. Dia yakin pertumbuhan ekonomi juga akan terdorong jika sektor properti mendapat dukungan lebih.  Sebab, sektor properti mempunyai efek domino terhadap 174 sektor lainnya. Karena itu, multiplier effect dari sektor properti terhadap perekonomian cukup besar.  Tantangan ke depan adalah memudahkan regulasi. Pengusaha masih menanti omnibus law yang saat ini digodok pemerintah bersama DPR. Terlepas dari pro-kontra mengenai omnibus law, Totok berharap ada kepastian hukum yang dapat mendorong pertumbuhan sektor riil.  Namun, Totok juga berharap ada keadilan dari omnibus law tersebut. "Pekerja maupun pengusaha harus menerima manfaat. Jangan ada salah satu yang merugi atau dibebankan," jelasnya.  Totok juga mengeluhkan anggaran subsidi untuk rumah murah yang masih rendah. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tahun ini mencapai 300 ribu unit.  Namun, dengan anggaran subsidi yang rendah dan sistemnya yang dinilai rumit, hanya 86 ribu rumah murah yang mampu dipenuhi. "Tanpa FLPP (fasilitas likuiditas pembangunan perumahan) itu ruwet sekali. Sistem ini sebenarnya bisa dicarikan alternatif dengan skema-skema pembiayaan yang lain, tetapi pemerintah belum melirik itu. Ya pengusaha jadinya wait and see," tuturnya.  Raih Pasar Milenial  Inovasi pengembang di bidang desain dan konsep perumahan juga penting. Sebab, menurut Totok, konsumen dari kalangan milenial akan mendominasi pasar ke depan. Hal tersebut menuntut developer turut mengembangkan konsep hunian ke arah yang lebih modern.  "Milenial itu maunya tinggal di apartemen yang smart. Hunian yang menggunakan teknologi dan pencahayaan cukup. Konsepnya sederhana, tapi tetap elegan," katanya.  Inovasi di bidang konsep desain tersebut menandakan majunya peradaban dan perkembangan gaya hidup masyarakat ke arah modern, hemat energi, dan lebih sehat. Menurut dia, pasar properti ke depan masih diwarnai maraknya pembangunan apartemen baru di kawasan pinggiran kota.  PASAR PROPERTI RESIDENSIAL (Q3 2019)  Pertumbuhan indeks harga: 0,50 persen  Pertumbuhan penjualan: 16,18 persen  Sumber: BI

REI Usulkan Sunset Policy untuk Gairahkan Sektor Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/iwapi.jpg" alt="Ketua DPD Iwapi Jatim Susmiati Rahmawati" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Iwapi Jatim Susmiati Rahmawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Jawa Timur (Jatim) tidak pernah lelah memotivasi para pelaku usaha pemula agar berkembang. Sampai saat ini, 30 persen pengusaha yang menjadi anggota Iwapi Jatim adalah pemula.  Mayoritas anggota Iwapi Jatim merupakan pengusaha mapan. Jumlahnya mencapai 40 persen. Meski demikian, pengusaha pemula selalu menarik perhatian Ketua DPD Iwapi Jatim Susmiati Rahmawati. Sebab, potensi mereka untuk menjadi pengusaha mapan sangat besar. Yakni, lebih besar ketimbang kans pengusaha menengah ke bawah yang komposisinya dalam asosiasi juga 30 persen.  "Para pemula ini diajak berkembang lewat pelatihan-pelatihan seperti membuat kue tradisional dengan kemasan baru. Itu sekarang sedang naik daun," ujar perempuan yang akrab disapa Rahma tersebut Kamis (6/2).  Selain itu, Iwapi memberikan pelatihan membuat makanan berbahan dasar ikan. Dengan demikian, variasi produk olahan makanan yang mereka pasarkan bertambah. Target pasarnya juga meluas.  Saat ini Iwapi Jatim juga gencar mendorong pengusaha di bidang makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikat halal. "Karena pada Juni tahun ini seluruh produk mamin harus sudah tersertifikasi," ungkapnya.  Sertifikasi halal juga selalu menjadi masalah bagi pengusaha pemula. Sebab, banyak kriteria yang harus dipenuhi. Karena itulah, Iwapi Jatim ikut membantu.  "Tempat pengolahan makanan harus higienis. Peralatan harus berbahan stainless dan ada standard operating procedure," jelasnya tentang syarat-syarat utama mendapatkan sertifikat halal. Bagi pengusaha pemula, syarat-syarat itu dianggap memberatkan.  Selain soal sertifikasi halal, pengusaha pemula membutuhkan pendampingan untuk menghadapi persaingan bisnis yang kian ketat. Khususnya dalam bisnis kuliner.  "Tapi, memang naik-turun dalam berbisnis itu wajar," tuturnya. Menurut dia, para pelaku usaha harus memahami benar kondisi seperti itu agar tidak mudah menyerah dalam berbisnis.  Dia juga mengatakan bahwa permodalan bukanlah kendala utama bagi para pengusaha pemula. "Kendala utamanya justru ketidakmampuan mengelola atau me-manage bisnis," ucapnya.  Disusul kemampuan mengelola keuangan. Untuk itu, lanjut Rahma, Iwapi Jatim juga menggelar pelatihan tentang manajemen.  Di Iwapi Jatim banyak bidang usaha yang ditekuni anggota. Antara lain, aksesori, fashion, dan batik. "Iwapi Jatim juga sudah MoU dengan gubernur Jatim dan Kadin dalam berbagai program," ujarnya.  Contohnya, pameran di dalam negeri dan luar negeri.  Iwapi Jatim  Jumlah anggota : 10.000 pengusaha wanita  Jenis usaha : Makanan dan minuman, fashion, aksesoris, dan batik

Iwapi Jatim Bantu Kembangkan Bisnis Pengusaha Pemula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/AAUI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari masifnya pembangunan infrastruktur belakangan ini. Sebab, pertumbuhan infrastruktur selaras dengan pertumbuhan premi asuransi. Itu pula yang hendak diraup Jawa Timur (Jatim) dari ibu kota negara (IKN) di Kalimantan.  Pembangunan sarana dan prasarana IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menggairahkan bisnis asuransi. Pengiriman material bangunan seperti besi, pasir, baja, dan tiang pancang dari Jatim ke Kalimantan adalah pasar asuransi baru. Apalagi jika barang-barang itu dikirim dari pelabuhan di Surabaya.  Penerimaan premi asuransi pengiriman barang akan meningkat seiring meningkatnya kesibukan di pelabuhan-pelabuhan. Contohnya, asuransi marine cargo. Potensi pendapatan premi dari lini bisnis lain seperti asuransi konstruksi atau contractor all risk (CAR) juga akan meningkat. Demikian juga dari produk penjaminan seperti surety bond.  "Mulai jaminan pada saat penawaran, pelaksanaan, sampai jaminan uang mukanya. Semuanya ada potensi," kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Surabaya Sugiyono. Selain itu, aktivitas pemancangan, asuransi kebakaran, dan asuransi kecelakaan diri untuk pekerja di Kalimantan berpotensi meningkat.  Secara umum, industri asuransi menargetkan pertumbuhan premi tahun ini pada kisaran 17–20 persen. Sementara, hingga kuartal III 2019, pertumbuhan premi tercatat sekitar 20 persen.  Jika pertumbuhan ekonomi tahun ini membaik, premi asuransi umum juga akan membaik. "Asuransi itu pergerakannya sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi, perbankan, dan industri pembiayaan," lanjut Sugiyono.  Sementara itu, tantangan bisnis tahun ini datang dari adanya persebaran 2019-novel coronavirus (2019-nCoV). Persebaran virus tersebut dapat menahan pertumbuhan pembelian asuransi perjalanan (travel). Selama ini, banyak orang yang melakukan traveling ke Tiongkok, baik untuk liburan, pendidikan, maupun urusan bisnis.  Jika persebaran virus membuat minat bepergian masyarakat ke luar negeri menurun, hal itu turut mengurangi pembelian asuransi bepergian. "Ada travel warning ke Wuhan (Tiongkok), itu bisa ikut memengaruhi permintaan travel insurance dari travel agent," ungkapnya.  Di samping itu, adanya penghentian sementara impor produk dari Tiongkok diprediksi memengaruhi pertumbuhan asuransi yang berkaitan dengan pengiriman barang. Terutama, marine cargo.  Selama ini impor dari Tiongkok didominasi barang modal seperti mesin, bahan baku industri, serta barang konsumsi. Contohnya, mamin, mainan, dan sepatu. Pemerintah berencana menghentikan sementara impor produk ikan serta mamin dari Tiongkok.  Kontribusi asuransi pengangkutan dan asuransi bepergian masih kecil, tidak sebesar properti dan kendaraan. Namun, adanya kebijakan pemerintah yang dipengaruhi wabah korona bakal ikut memengaruhi pertumbuhan premi asuransi umum.  INDUSTRI ASURANSI UMUM NASIONAL  Q3 2018  Premi 47,9*  Klaim 20,1*  Q3 2019  Premi 57,9*  Klaim 25,8*  Pertumbuhan (YoY)  Premi 20,9 persen  Klaim 28,8 persen  *) dalam triliun rupiah  Sumber: AAUI

Proses Pemindahan Ibu Kota Dorong Pertumbuhan Premi Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ketua-aei.jpg" alt="Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Jawa Timur (Jatim) Agustinus Agus Sunarto pesimistis banyak perusahaan IPO di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat wabah virus korona. (JP photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Jawa Timur (Jatim) Agustinus Agus Sunarto pesimistis banyak perusahaan IPO di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat wabah virus korona. (JP photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan kondisi ekonomi global turut memengaruhi kondisi pasar. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku pasar modal. Apakah akan melakukan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO) tahun ini atau tidak.  Performa indeks harga saham gabungan (IHSG) awal tahun ini tidak baik. Warnanya merah. Sejak awal tahun, IHSG turun 6,06 persen. Bahkan kini sudah berada di bawah level psikologis 6.000.  Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Jawa Timur (Jatim) Agustinus Agus Sunarto menyebutkan, setidaknya ada empat faktor pemicu merahnya IHSG. Perkembangan perundingan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, pemakzulan Presiden AS Donald Trump, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) alias Brexit, dan merebaknya virus 2019-novel coronavirus (2019-nCoV).  Virus dari Wuhan, Tiongkok, yang sudah menyebar ke berbagai negara itu berpengaruh signifikan terhadap kondisi pasar modal. Pasar Asia rata-rata anjlok hanya dalam waktu beberapa pekan. Sejumlah investor menyebut wabah itu akan membuat kinerja perekonomian dunia memburuk. Sebab, Tiongkok merupakan negara yang berkontribusi besar terhadap perekonomian global.  "Ini memang tahun yang sulit kalau mau IPO. Banyak sekali ketidakpastian yang timbul, tidak ada yang bisa memprediksi," kata Agustinus beberapa waktu lalu.  Akibat investor menahan investasinya, harga saham para emiten anjlok. Akibatnya, value perusahaan pasar modal seolah turun. Agustinus tidak yakin tahun ini banyak perusahaan yang IPO.  Kalaupun ada, kemungkinan perusahaan yang IPO adalah perusahaan dengan target dana yang tidak begitu besar. Tepatnya tidak sampai Rp 100 miliar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang punya dana besar diramalkan masih menahan IPO.  Menurut Agustinus, perusahaan memang harus terus berkonsultasi dengan underwriter untuk menentukan waktu melantai yang tepat. Jika IPO tidak dilakukan dengan cermat, selain pasar berisiko tidak menyerap penawaran umum, harga saham perusahaan bisa kacau. Hanya naik pada saat IPO dan tidak lama kemudian jatuh.  Jika perusahaan membutuhkan pendanaan, kata Agustinus, dirinya menyarankan agar perusahaan menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Kontrak investasi kolektif itu ditawarkan kepada pemegang unit dalam jumlah terbatas, memiliki jangka waktu tertentu, serta memiliki batasan nilai penyertaan minimal per pemegang unit.  Langkah tersebut bisa jadi alternatif pendanaan bagi perusahaan tertutup yang menganggap IPO tahun ini terlalu berisiko. Perusahaan terbuka pun boleh menerbitkan RDPT sebagai alternatif instrumen pendanaan. Di Jatim baru satu emiten yang menerbitkan RDPT. Yakni, PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII).  Menurut Agustinus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan lebih banyak sosialisasi tentang pasar modal dan RDPT. Sebab, belum banyak perusahaan yang mengetahui seluk-beluk instrumen tersebut.  "Saya banyak ditanyai teman-teman emiten dan REI (Realestat Indonesia) mengenai RDPT ini. Sebenarnya minat mereka besar, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan secara detail," tambahnya.  PERFORMA BURSA SAHAM ASIA*  IHSG: -6,59 persen  Nikkei: -1 persen  Hang Seng: -7,66 persen  Shanghai Composite: -10,97 persen  Strait Times: -4,17 persen  *2020, year to date (ytd)

Virus Korona Picu Ketidakpastian, AEI Pesimistis Banyak Perusahaan IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/aprindo-FEB.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. (JP photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey. (JP photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama dua tahun terakhir, pelaku usaha ritel masih kesulitan meraih target pertumbuhan omzet dua digit. Dampak pemilu dan pelemahan ekonomi global ternyata berimbas pada minat konsumsi masyarakat.  Namun, tahun ini Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mematok target double digit dengan optimisme yang lebih tinggi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan tren industri ritel. Pembahasan omnibus law disebut Roy akan menimbulkan semangat baru di kalangan stakeholder bisnis. Menurut Roy, kebijakan tersebut dapat memudahkan para peritel dalam proses perizinan untuk meningkatkan asetnya.  "Juga berharap kelonggaran atas investasi padat karya sehingga memungkinkan banyak perusahaan masuk dengan membuka pabrik untuk menyerap tenaga kerja," ujarnya.  Roy juga menuturkan, dana desa tahun ini meningkat daripada tahun lalu. Yakni, dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun. "Program keluarga harapan juga meningkat dari Rp 110.000 jadi Rp 140.000 per bulan sehingga itu mendorong konsumsi masyarakat."  Dengan hal-hal tersebut, Roy optimistis tahun ini industri ritel bisa tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sepanjang 2019, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ritel 7,5–8 persen. Tahun ini pihaknya yakin ritel mampu tumbuh 10 persen.  "Prinsipnya, kami tetap terus berusaha optimistis, tetapi tetap waspada dengan situasi atau kondisi yang ada," ungkapnya.  Pada 2019 penjualan ritel meleset dari target 10 persen karena pertumbuhannya tidak merata setiap bulan. Konsumsi masyarakat sempat melemah saat pilpres dan pileg. "Setelah pilpres, terjadi demo-demo sehingga konsumsi melemah karena masyarakat menahan belanja. Kemudian, ada pileg. Sehingga penjualan selama dua bulan merupakan yang terendah. Di samping itu, penjualan ritel selama Ramadan 2019 lebih kecil daripada 2018," jelasnya.  Roy menilai target pertumbuhan ritel 10 persen tahun ini terbilang cukup realistis. Target itu mempertimbangkan volatilitas indeks penjualan riil (IPR). "Inflasi yang rendah juga patut diwaspadai. Sebab, di satu sisi, inflasi rendah menandakan stabilitas harga barang. Tetapi, di sisi lain, menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat," katanya.  Sepanjang tahun lalu, inflasi mencapai 2,72 persen, lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13 persen. Untuk itu, Roy berharap pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dengan tetap memberikan bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Aprindo meyakini tahun ini pertumbuhan penjualan ritel tetap didorong produk pangan. Sebab, kontribusi produk pangan 60 persen.  Perkembangan e-commerce yang pesat juga disebut tak menjadi alasan mandeknya peran toko ritel. "Saat ini semua perusahaan ritel memiliki bisnis e-commerce atau online untuk memenuhi tuntutan pasar," ujarnya. Sampai saat ini, lanjut Roy, transaksi perdagangan secara offline masih lebih tinggi.

Omzet Sulit Tembus Dua Digit, Aprindo Berharap Omnibus Law Beri Dampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ketua-gapasdap.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo (JP photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo (JP photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri angkutan penyeberangan terus bertahan di tengah tingginya biaya operasional. Kenaikan tarif menjadi hal yang ditunggu-tunggu pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja.  Sudah 1,5 tahun lalu kenaikan tarif penyeberangan diusulkan ke pemerintah. Dari usulan kenaikan tarif rata-rata 38 persen, pemerintah hanya menyanggupi 28 persen. Itu pun diterapkan secara bertahap sampai 2021.  Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 66/2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Namun, tarif yang semestinya naik sejak 1 Desember lalu masih sama saja sampai saat ini. Alasannya, formulasi penetapan tarif masih diperdebatkan Kemenhub dan Kemenko Maritim dan Investasi.  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menyayangkan koordinasi yang berbelit itu. Selain permenhub, Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dipermasalahkan.  "Setelah kami perhatikan, tidak ada redaksional yang menyebutkan bahwa tarif angkutan ini menghambat investasi," tegasnya, Jumat (31/1).  Khoiri berharap pemerintah lebih cepat tanggap. Apalagi, tarif penyeberangan sudah bertahun-tahun tidak berubah. Harganya pun terlalu murah.  Dia lantas mencontohkan tarif penumpang dewasa untuk penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang hanya Rp 6 ribu. Dari tarif tersebut, operator penyeberangan hanya mendapatkan Rp 2.600. Sisanya dibagi untuk pelabuhan, asuransi, dan lain-lain.  Tarif tersebut, menurut Khoiri, tidak sesuai dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan upah buruh. Dia menyebut bahwa kontribusi kenaikan tarif penyeberangan terhadap angka inflasi sangatlah kecil. Karena itulah, tarif penyeberangan harus segera disesuaikan.  Tahun ini, tantangan bisnis tidak hanya datang dari ketidakpastian tarif penyeberangan. Banyaknya kapal yang menganggur juga membuat bisnis pelayaran kian sulit. Sejak ada program tol laut, jumlah kapal kian bertambah.  Hal tersebut membuat operasional kapal terus berkurang. Dalam sebulan, rata-rata operasionalnya tidak sampai 15 hari. Itu jelas menghambat pertumbuhan pendapatan pengusaha.  Di sisi lain, pengusaha tetap harus membayar upah buruh, bahan bakar, dan jasa perawatan kapal. "Makanya, kalau tidak ada kenaikan tarif, dari mana kami dapat hidup?" imbuh Khoiri.  Dia merasa masalah tarif angkutan laut dan perairan kurang diperhatikan pemerintah. Tidak seperti angkutan darat dan udara. Bahkan, tarif tol pun terus meningkat.  "Driver ojek online saja habis demo, tarif langsung naik. Nah, kami sudah bertahun-tahun, sudah 26 kali rapat, belum juga ada penyesuaian sampai sekarang," keluhnya.  Dia berharap pemerintah segera merespons keluhan pengusaha. Sebab, dia tak ingin pengusaha pelayaran sampai mogok operasi. Selama ini, menurut Khoiri, pengusaha sudah patuh pada aturan. Juga, berusaha memperkuat keuangan perusahaan dengan berbagai cara, termasuk menambah utang ke bank.  "Ini risikonya juga ke keselamatan penyeberangan, keselamatan penumpang," pungkasnya.  SKEMA KENAIKAN TARIF PENYEBERANGAN*  Lintas Ketapang-Gilimanuk: 18,74 persen  Lintas Merak-Bakauheni: 14,51 persen  Lintas Lembar-Padangbai: 13,15 persen  *) rancangan Desember 2019

Tarif Terlalu Murah, Industri Angkutan Penyeberangan Bisa Stop Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/GIPI.jpg" alt="Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jatim Gondo Hartono. (JP Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jatim Gondo Hartono. (JP Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wisatawan mancanegara (wisman) terus berdatangan ke Jawa Timur (Jatim). Namun, jumlahnya belum sesuai ekspektasi. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mencatat arus wisman baru sekitar 900 ribu. Padahal, targetnya lebih dari sejuta orang.  Ketua GIPI Jatim Gondo Hartono mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menghambat arus wisatawan. "Ambil contoh Bromo yang merupakan wisata unggulan kelas dunia. Sekelas Bromo saja masih banyak kekurangan. Masalah jip, misalnya," tegasnya saat ditemui Kamis (30/1). Belum lagi minimnya jumlah tempat makan dan pusat oleh-oleh.  Menurut Gondo, banyak turis dari Jepang serta negara-negara di Amerika dan Eropa yang kagum pada keindahan Bromo. Tapi, tidak sedikit yang mengkritik fasilitas di sana.  "Bayangkan saja, jip-jip di Bromo itu usianya sudah 40 tahun dan belum diperbarui," ujarnya.  GIPI Jatim, lanjut dia, sudah berkali-kali mengusulkan peremajaan. Jip-jip itu harus segera dibenahi demi keamanan dan keselamatan wisatawan. Sayang, belum ada tanggapan sampai sekarang.  "Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa karena itu dikelola paguyuban masyarakat," imbuhnya.  Bukan hanya Bromo, pantai-pantai di Jatim pun perlu dicek ulang fasilitas-fasilitasnya. Menurut Gondo, destinasi wisata di kawasan pantai selatan yang menjadi favorit turis Tiongkok tidak menyajikan banyak pilihan kuliner. Padahal, selain suka pantai, wisatawan asal Negeri Panda itu sangat menyukai boga bahari atau makanan hasil olahan laut.  "(Kuliner) Jimbaran, Bali, itu pasti penuh orang Tiongkok. Tapi, pantai-pantai di Jatim belum seperti itu. Tempat kuliner favorit orang asing belum ada," keluh Gondo.  GIPI Jatim sangat berharap pemerintah mau turun tangan. Setidaknya, membenahi atau menambah fasilitas yang ada. Semua demi meningkatkan minat wisatawan untuk pelesir ke Jatim.  Mengutip data BPS, tingkat kunjungan wisman ke Jatim melalui Bandara Internasional Juanda periode Januari–November 2019 mencapai 227.659 orang. Jumlah itu turun sekitar 22,54 persen dibandingkan periode yang sama 2018. Dari data tersebut, wisman terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 65.784 orang.  Meski awal tahun ini wabah korona membuat pariwisata lesu, Gondo optimistis sampai akhir 2020 arus wisman tumbuh maksimal 10 persen. Apalagi, sekarang jalan tol sudah tersambung sampai Leces. Itu bakal memudahkan turis berkunjung ke Bromo.  "Kami juga terus gencar melakukan promosi, baik di dalam negeri maupun luar negeri," tambahnya.  Tiga Besar Wisman Jatim*  Malaysia 65.784  Singapura 24.602  Tiongkok 22.019  *data 2019

GIPI Jatim Minta Dukungan Pemerintah untuk Fasilitas Pariwisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ketua-PHRI.jpg" alt="Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Jawa Pos Photo" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Jawa Pos Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku industri berharap aktivitas bisnis pada 2020 bebas tekanan. Meski sinyal perbaikan ekonomi belum sepenuhnya hijau, mereka optimistis kinerja tahun ini lebih baik. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut isu keamanan dan harga tiket sebagai faktor penting pertumbuhan.  Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan, industri hotel, pariwisata, dan yang berkaitan dengan leisure lainnya sangat sensitif terhadap keamanan. Termasuk isu kesehatan.  Biasanya, wabah penyakit, bencana alam, dan terorisme selalu memperlambat arus wisatawan. Karena itu, mengenai potensi persebaran virus korona di Indonesia, dia berharap pemerintah serius memberikan jaminan keamanan dan kesehatan.  "Keamanan dan kesehatan. Dua isu itu bisa bikin pariwisata jeblok," kata Hariyadi.  Karena itu, dia maklum jika pemerintah sangat berhati-hati menjaga reputasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan. Khususnya terkait dengan virus korona yang belakangan menjadi momok bagi masyarakat.  Sejauh ini, menurut Hariyadi, belum ada dampak signifikan virus korona di Indonesia. Arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga masih stabil. Namun, hal tersebut perlu diperhatikan dengan serius. Pemerintah perlu memperketat pengawasan di bandara dan pintu-pintu masuk wisman lainnya.  "Saat ini dampaknya belum besar. Turis dari negara lain (selain Tiongkok, Red) juga masih besar," ujarnya.  Terlepas dari masalah keamanan yang sifatnya lebih kondisional, PHRI tetap menyoroti masalah utama yang sangat berpengaruh pada okupansi hotel. Yakni, harga tiket pesawat. Hariyadi sangat berharap kementerian-kementerian yang saat ini dihuni banyak pemimpin baru benar-benar mengupayakan penurunan harga tiket.  Langkah Kementerian BUMN yang mengevaluasi total maskapai penerbangan pelat merah Garuda Indonesia sangat diapresiasi PHRI. Hariyadi menganggap perubahan manajemen bisa melahirkan formulasi harga tiket yang lebih baik dan jauh daripada potensi kartel.  "Tentu saja, kami memiliki harapan besar agar harga tiket bisa lebih rasional," tuturnya.  Hariyadi menuturkan, Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf dan Wakil Komisaris Utama Chairal Tanjung merupakan orang-orang yang dekat dengan pengusaha. Dia pun berharap komunikasi dengan pengusaha akan lebih baik.  "Tarif kargo udara yang mahal juga menyulitkan logistik pengusaha hotel. Masalah itu memengaruhi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.  TREN KUNJUNGAN WISMAN  Tahun | Kontribusi  2015 | 10,23 persen  2016 | 11,52 persen  2017 | 14,04 persen  2018 | 15,81 persen  2019 | 14,92 persen*  *Keterangan: Data Januari–November 2019  Sumber: BPS

PHRI: Keamanan, Kesehatan, dan Harga Tiket jadi Kunci Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ketua-HAPI.jpg" alt="Ketua Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) Mochamad Soleh (JP photo)" width="100%">
<figcaption>Ketua Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) Mochamad Soleh (JP photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aplikator alias tenaga kerja konstruksi. Akibatnya, berkualitas tidaknya bangunan hanya diukur dari mutu bahan. Padahal, peran sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga pembangun juga penting.  Jumlah aplikator yang berkualitas belum banyak. Apalagi, jika ukuran kualitas itu adalah sertifikat. Jumlah aplikator tersertifikasi di Indonesia masih sangat sedikit.  "Total, ada sekitar 750 ribu aplikator di seluruh penjuru tanah air. Tapi, yang sudah mendapatkan pelatihan belum sampai 10 persen. Yang sudah tersertifikasi hanya 5 persen," ungkap Ketua Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) Mochamad Soleh, Minggu (26/1).  Dalam satu dasawarsa terakhir, perkembangan aplikator konstruksi di Indonesia sangat pesat. Menurut Soleh, pertumbuhannya mencapai 30 persen. Itu disebabkan pembangunan infrastruktur dalam negeri juga begitu pesat.  "Keberadaan tenaga kerja konstruksi sangat penting dalam realisasi proyek. Tapi, selama ini mereka cenderung dibiarkan tanpa ada pembelajaran atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi," ucapnya.  Soleh menegaskan, jika kompetensi SDM konstruksi baik, kualitas bangunan juga akan baik. "Kualitas aplikator yang tidak bersertifikasi diragukan. Kasus robohnya bangunan bisa jadi ya karena SDM yang kurang memadai," jelasnya.  Karena itu, HAPI merasa perlu membangun kesadaran masyarakat terhadap kualitas aplikator. Idealnya, seluruh aplikator memiliki sertifikat kecakapan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  Sayangnya, biaya sertifikasi dan pelatihan bagi aplikator itu sangat tinggi. Di sisi lain, law enforcement mengenai hal tersebut juga tidak didengungkan pemerintah. Buktinya, sampai sekarang pun para pengguna jasa aplikator belum menjadikan sertifikat sebagai syarat mutlak rekrutmen. Fenomena itu membuat aplikator enggan mengikuti pelatihan dan sertifikasi.  Namun, HAPI tetap berusaha meningkatkan kompetensi aplikator di dalam negeri. Untuk memperbanyak jumlah aplikator bersertifikat, HAPI menerapkan serangkaian program khusus tahun ini. Antara lain, pelatihan gratis bagi 3.000 aplikator Indonesia secara bertahap.  Soleh dan timnya juga akan menyediakan sertifikasi BNSP bersubsidi untuk 1.500 aplikator. "Tiap tahun kami menargetkan ada 1.000–1.500 tenaga kerja yang tersertifikasi. Caranya, agresif melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan para produsen bahan konstruksi," tuturnya.  PROGRAM HAPI 2020  Pelatihan gratis 3.000 aplikator Indonesia  Sertifikasi BNSP bersubsidi untuk 1.500 aplikator Indonesia  Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan produsen material konstruksi

Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi Tak Sampai 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/asperapi.jpg" alt="Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran Seluruh Indonesia (Asperapi) Jawa Timur (Jatim) Yusuf Karim Ungsi." width="100%">
<figcaption>Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran Seluruh Indonesia (Asperapi) Jawa Timur (Jatim) Yusuf Karim Ungsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran Seluruh Indonesia (Asperapi) Jawa Timur (Jatim) giat mendorong perkembangan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Sebab, industri tersebut punya multiplier effect yang positif bagi perekonomian.  Ketua Asperapi Jatim Yusuf Karim Ungsi menyebut MICE sebagai perangsang aktivitas ekonomi. MICE membuat banyak orang datang ke Jatim. Khususnya Surabaya. Artinya, bisnis yang berkaitan dengan MICE menggeliat. Terutama perhotelan.  Massa MICE yang tidak dari Surabaya sangat mungkin menginap. Maka, saat event berlangsung, okupansi hotel meningkat. Bisnis lain yang juga lantas bergairah adalah jual beli atau perdagangan.  "Yang perlu digarisbawahi, industri MICE tidak mungkin jalan sendiri. Butuh kerja sama lintas stakeholders," tutur Yusuf, Rabu (22/1).  Dia menambahkan, sebenarnya pasar MICE di Jatim, khususnya Surabaya, potensial. Apalagi, jumlah venue pameran dan hotel di Kota Pahlawan sangat banyak. Belum lagi dukungan fasilitas MICE yang lengkap dan transportasi yang memadai.  "Kami harap pemerintah Jatim lebih agresif lagi tahun ini," ungkapnya.  Event budaya, menurut Yusuf, selalu mendatangkan banyak orang. Selain itu, atraksi atau acara-acara yang mengangkat keunikan Surabaya akan sangat diminati. Dia lantas menyebut Bali sebagai contoh.  "Kalau mengadakan pertemuan atau pameran di sana pasti ramai. Sebab, pengunjung juga sekalian bisa menikmati pariwisata. Surabaya harus bisa begitu juga. Harus punya ciri khas yang bisa ditonjolkan," paparnya.  Demi mengembangkan MICE, tahun ini Asperapi getol menyosialisasikan sertifikasi SDM. Bagi Yusuf, sertifikasi untuk penyelenggara pameran atau event organizer (EO) sangat penting.  "Surabaya sekarang adalah satu di antara tujuh destinasi MICE di Indonesia. SDM juga harus diperkuat agar punya standar yang tidak kalah dengan daerah lain," ungkapnya.  Yusuf yakin tahun ini lebih baik ketimbang 2019. Sebab, kondisi politik sudah relatif stabil. "Kami prediksikan 2020 banyak yang mengusung tema pameran business-to-business ketimbang business to consumer," ungkapnya.  Sebenarnya, agar MICE tetap menjadi daya tarik, para pelaku usaha membutuhkan semacam insentif dari pemerintah. Sebab, harga sewa gedung dan biaya penyelenggaraan event masih terbilang mahal.  "Perlu adanya bantuan dari pemerintah agar berkembang. Apalagi, industri ini sangat mampu mendatangkan wisatawan berkualitas dengan spending money yang bagus," paparnya.  Indikator Geliat Pameran Jatim  Stabilitas politik.  Jumlah venue pameran dan hotel memadai.  Surabaya menjadi destinasi MICE Indonesia.

Asosiasi Pengusaha MICE Minta Pemerintah Jatim Agresif Gelar Event

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prospek bisnis 2020

Berita Terkini