<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-nilai-komitmen-investasi-yang-harus-disetor-calon-investor_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana kembali terbangnya maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MN) yang telah terhenti empat tahun terus didalami. Sebelum resmi mengudara, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA selaku pengelola aset Merpati meminta jaminan kepada investor sebesar Rp250 miliar sebagai tanda keseriusan. Direktur Utama PPA Henry Sihotang menuturkan saat ini memang belum ada detail mengenai jaminan tersebut. Tetapi jaminan itu akan dijadikan bukti keseriusan investor. "Satu hal yang patut dilakukan, kalau enggak berhasil kita minta jaminan ratusan miliar, katakanlah Rp 250 miliar. Dia (investor) sudah meyakini dan berani bertaru‎h," ujar Henry di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (16/11). Pada tahap awal, calon investor Merpati, PT Intra Asia Korpora akan berinvestasi senilai Rp6,4 triliun. Sayangnya, PPA tak menyebut berapa nilai investasi lanjutan yang akan dilakukan investor. "Kita bisa bicara Rp 6,4 triliun, itu hanya set up company. Di proposal lebih banyak (investasi), dan pesawatnya banyak. Jadi ada investasi masuk ke Indonesia," tutur dia. Sebelumnya, PPA menyebutkan bahwa investor Merpati Airlines dipilih berdasarkan hasil pencarian investor untuk menghidupkan kembali bisnis Merpati Airlines mulai dari investor gathering sampai lelang melalui media massa. Namun, ia enggan menyebut apakah Intra Asia Korpora merupakan investor yang berminat sejak awal Merpati ditawarkan lewat investor gathering atau sudah berganti.

Segini Nilai Komitmen Investasi yang Harus Disetor Calon Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-utang-merpati-yang-harus-dinegosiasikan-dengan-krediturnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan lolos dari kepailitan. Namun, Merpati tetap harus membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp10,7 triliun. Siapa kreditur terbesarnya? General Manager Direktorat Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Ardian Pratama mengungkapkan bahwa ada kewajiban Merpati terhadap kreditur ada yang memakai jaminan dan non jaminan. Merpati punya tiga kreditur dengan jaminan atau separatis. Porsi utangnya kepada kreditur separatis mencapai 30 persen dari total utang. Adapun ketiga kreditur itu adalah negara yakni Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT PPA (Persero) dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. "Dari 30 persen itu, SMI memegang porsi terbesar yakni mencapai 66 persen," kata Ardian kepada JawaPos.com, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (15/11). Sementara itu, Merpati juga memiliki utang kepada kreditur preferen dan konkuren. Misalnya kepada PT Angkasa Pura dan PT Pertamina. Untuk Pertamina, kata Ardian, utang Merpati adalah berupa pembelian avtur. "Utang ke Pertamina kan ada buat beli fuel, terus gak bisa bayar minta kredit terus lama-lama meledak (kreditnya). Ke Bandara juga ada utangnya," jelasnya. Ardian mengatakan dengan kondisi sekarang, Merpati memiliki 50 bekas pesawat sebelum dinyatakan berhenti beroperasi pada 2014 lalu.

Ini Utang Merpati yang Harus Dinegosiasikan dengan Krediturnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-fakta-penting-soal-merpati-airlines-sebelum-dinyatakan-lolos-pailit_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diputuskan hari ini (13/11), Merpati Nusantara Airlines punya asa untuk terbang lagi. Meski begitu, masih butuh proses panjang dan berliku untuk Merpati sampai pada tahap ini. JawaPos.com merangkum proses perjalanan Merpati dari berhenti beroperasi hingga diputuskan tidak jadi pailit dari berita-berita sebelumnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani banyak penerbangan perintis ini dihentikan operasinya pada 1 Februari 2014 karena permasalahan keuangan. Saat ini Merpati tercatat memiliki utang mencapai Rp 10,7 triliun. 1. Ditawarkan ke Investor Melalui Iklan di Media Massa Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Henry Sihotang beberapa waktu lalu mengatakan sebelum diputuskan di persidangan pihaknya telah menawarkan Merpati ke sejumlah investor yang berminat. Penawaran ini dibuka oleh PPA melalui iklan di media massa sejak 17 April 2018 hingga 15 Mei 2018. “Dari hasil pengumuman itu ada beberapa investor yang menyatakan minatnya. Namun dilihat dari hal itu, paling potensial ada satu investor, ini investor dalam negeri tapi aliansinya luar negeri," kata Henry di Jakarta, Sabtu (26/5). Selanjutnya, pada 25 Mei 2018 dilakukan due dilligence untuk menentukan investor mana yang paling cocok. Henry mengatakan dalam proses itu PPA dan Merpati menunjuk konsultan independen atau mitra pemilih. Kemudian pada 8 Juni 2018 mendatang ditentukan calon pemenang oleh mitra pemilih. Nantinya, proposal investor yang terpilih akan dibawa ke sidang PKPU pada 20 Juli 2018 mendatang. 2. Semula Diputuskan Pada 20 Juli 2018, Tapi Molor Karena kondisi inilah asa Merpati untuk terbang lagi menjadi sulit kendati keputusan damai sudah didapatkan. Namun, sedianya Merpati belum benar-benar mati. Semula, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menuturkan setidaknya hidup dan mati Merpati Airlines bakal ditentukan lewat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang akan digelar pada 20 Juli 2018. Nasib maskapai Merpati Nusantara Airlines masih akan menggantung hingga 45 hari ke depan. Sedianya, pada Jumat (20/7) nasib Merpati ditentukan melalui sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Henry Sitohang menuturkan Merpati masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian. “Merpati masih butuh waktu tambahan untuk menyiapkan proposal perdamaian," kata Henry kepada JawaPos.com, Sabtu (21/7). Henry mengatakan penundaan sidang tidak mengubah keputusan calon investor. "Oh tidak (investor tidak berubah), memang butuh waktu untuk nyusun proposal yg bisa mengakomodir semua stake holder," pungkasnya. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya. 3. Harus Lunasi Utang Rp2,1 Triliun 45 Hari Pasca Putusan Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini. Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara. Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11). Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali. 4. Masih Punya Tunggakan Pesangon Mantan Karyawan Rp365 Miliar Apabila dalam sidang PKPU tersebut Merpati dinyatakan layak untuk bangkit lagi. Hal itu menjadi titik awal perseroan untuk bisa kembali mengudara. Henry menjelaskan, saat ini <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/11/2018/perdamaian-dikabulkan-peluang-merpati-terbang-lagi-makin-besar" target="_blank">Merpati Nusantara Airlines</a> masih memiliki tunggakan pembayaran pesangon karyawannya sebesar Rp365 miliar dari total tunggakannya Rp 461 miliar. Hal ini pula yang akan dinego dengan calon investor. “Karena sebagian kita sudah bayarkan, sementara sisanya akan kita masukkan dalam proposal penawaran dengan investor," tambah dia.

4 Fakta Penting Soal Merpati Airlines Sebelum Dinyatakan Lolos Pailit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perdamaian-dikabulkan-peluang-merpati-terbang-lagi-makin-besar_m_.jpg" alt="Ilustrasi pesawat milik PT Merpati Nusantara Airlnes" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat milik PT Merpati Nusantara Airlnes</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Merpati Nusantara Airlines untuk kembali terbang semakin mulus. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait dengan kewajiban pembayaran utang-utangnya. Hakim Ketua Sigit Sutriono memutuskan mengabulkan proposal perdamaian terkait persolan yang melilit perusahaan penerbangan milik pemerintah ini. Dalam putusannya majelis hakim pengadilan meminta Merpati melunasi kewajiban pembayaran utang kepada salah satu dari 85 kreditur kongkuren. Yakni, PT Parewa Katering sebagai kreditur dengan beban utang sebesar Rp 2,1 triliun. Alasan majelis hakim mengabulkan proposal perdamaian karena Merpati merupakan perusahaan BUMN, asas kelangsungan usaha karena ada investor dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sesuai ketentuan UU kekayaan negara Untuk itu, Merpati harus melunasi kewajiban tersebut selama 45 hari setelah pembacaan putusan. "Menimbang bahwa Merpati wajib melunasi utang sebesar Rp 2,1 triliun kepada kreditur," kata hakim ketua di Pengadilan Niaga Surabaya, Kamis (14/11). Tim Pengurus PKPU Alvin Sulaeman mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan perdamaian itu akan memberikan harapan bagi para kreditur. Selain itu, juga akan membuka kemungkinan maskapai plat merah itu untuk beroperasi kembali. Untuk itu, dia berharap pihak Merpati menggunakan putusan tersebut sebagai kesempatan melunasi kewajibannya. Terutama, kepada investor, negara, dan para kreditor yang berharap Merpati dapat beroperasi kembali. "Soal pelunasan kewajiban, semua sudah tertera pada proposal perdamaian yang sudah diajukan Merpati kepada pengadilan. Kapan dilunasi, itu kewenangan kuasa hukum Merpati sebagai debitur," kata Alvin. Kuasa Hukum Merpati Rizki Dwinanto mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah putusan itu, dia menyatakan akan memenuhi semua kewajiban yang termuat dalam proposal perdamaian. "Kami syukuri dahulu putusan hari ini. Setelah itu, kami akan coba disukusi memformulasikan dan juga menyelesaikan kewajiban kami," kata Rizki. Rizki mengatakan, skema pemenuhan kewajibannya sudah jelas termuat dalam proposal perdamaian. Termasuk, kapan Merpati harus memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak karyawan dan kreditur. Selain itu, pihaknya juga akan meminta persetujuan para stakeholder sebagai pemegang saham mayoritas. Juga meminta prosedur perizinan kepada Kementerian Perhubungan mengenai sertifikasi atau air operator certificate (AOC). "Pastinya, akan kami selesaikan secepat dan sesingkatnya menyelesaikan kewajiban kami. Jadi, (2019) semoga bisa beroperasi lagi," katanya. (hdr) PT Merpati Nusantara Airline berhenti terbang sejak 1 Februari 2014 karena kesulitan keuangan. Kewajiban PT MNA tercatat sebesar Rp 10,7 Triliun kepada sejumlah kreditur.

Perdamaian Dikabulkan, Peluang Merpati Terbang Lagi Makin Besar