<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/864qIjHvFzCJAy48v5fRQDdgS2vke0QPmNYdtrlH-1-61108138.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10). Purbaya tiba sekitar pukul 08.00 WIB bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lainnya.&nbsp; Dengan mengenakan baju batik, Purbaya disambut oleh Pramono dan pejabat Pemprov DKI lainnya.&nbsp; Purbaya menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal untuk pembangunan gedung paling tinggi tahun ini. Untuk itu dirinya datang untuk mendalami mengenai proposal tersebut. "Gak tau, katanya sih DKI punya proposal untuk pembangunan gedung paling tinggi katanya," ujar Purbaya. Bangunan tersebut rencananya akan dibangun di Lot 1 kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Ia mengaku akan melihat sejauh mana kesiapan Pemprov DKI dalam pembangunan ke depannya. "Coba kita lihat bisa nggak kita kerja sama dengan pemda DKI untuk mereka bisa bangun gedung di Lot 1 di kawasan SCBD. Kalau dia bisa mulai bangun di tahun ini, saya kasih. Kalau nggak bisa, saya diemin," ungkapnya. <h2>Polemik Pemotongan Dana Bagi Hasil Jakarta</h2> Diketahui, pemotongan dana transfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI Jakarta tengah berpolemik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, akibat pengurangan tersebut, APBD 2026 turun signifikan, dari yang sebelumnya disepakati Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun. "APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun. Dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10). Pramono mengatakan, pemangkasan DBH menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jakarta. Karena itu, realokasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terelakkan. Namun ia menegaskan, program utama yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dipotong. "Dan saya sudah memutuskan, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya. Salah satu fokus efisiensi adalah perjalanan dinas dan anggaran makan-minum rapat. Pramono menilai pos belanja tersebut bukan prioritas utama. "Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balai kota," ungkapnya.&nbsp; Tak hanya itu, Pramono juga menyebut tidak akan memberikan suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Perusahaan plat merah itu diminta untuk mencari sumber dana lainnya dengan mencari mitra kerja di luar pemda.&nbsp; "Dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di dukuh atas, hub dukuh atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari kementerian Perhubungan tetap akan dibangun. Tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD," jelasnya.

Menteri Keuangan bertemu Gubernur DKI Jakarta untuk membahas proposal gedung tertinggi dan polemik pemotongan dana transfer daerah.

Menkeu Purbaya Temui Gubernur Pramono, Bahas Proposal Pemprov DKI Jakarta Bangun Gedung Tertinggi di SCBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/D8768F1A-B7F5-4FCF-84C8-7E362C722F7B-1572276210.jpeg" alt="Lomba panjat pinang di Kalimalang yang didukung Pegadaian dengan hadiah emas total 12 gram." width="100%">
<figcaption>Lomba panjat pinang di Kalimalang yang didukung Pegadaian dengan hadiah emas total 12 gram.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang perayaan 17 Agustus, banyak masyarakat yang mulai merancang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meramaikan hari kemerdekaan tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menyelenggarakan kegiatan 17 Agustus adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan biasanya digunakan untuk mengajukan izin dan permohonan dana kepada pihak sponsor. Proposal kegiatan ini biasanya berisi latar belakang, tujuan, waktu, anggaran, dan informasi lainnya tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui penyusunan proposal yang baik, diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Berikut adalah contoh proposal 17 Agustus yang dapat kamu jadikan sebagai referensi:&nbsp; Contoh: PROPOSAL KEGIATAN PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-79&nbsp; KELURAHAN (Nama kelurahan) KECAMATAN (Nama kecamatan) KOTA (Nama kota) &nbsp; <ol> <li> Pendahuluan</li> </ol> Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa bersejarah ini telah menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan keras rakyat Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya menggambarkan semangat kebangsaan yang tak kenal lelah dalam mengusir penjajah dan menegakkan kedaulatan negara. Setelah melalui berbagai perjuangan panjang dan mengorbankan banyak nyawa, Indonesia akhirnya berhasil merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan merdeka. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi simbol perjuangan bangsa ini, tetapi juga momentum untuk memperingati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan serta untuk meneguhkan komitmen kita sebagai bangsa untuk menjaga, mempertahankan, dan memajukan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan dan acara diselenggarakan untuk menggugah semangat nasionalisme, mempererat persatuan dan kesatuan, serta mengenang sejarah perjuangan bangsa. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya menghormati masa lalu yang gemilang, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk meneruskan nilai-nilai luhur kemerdekaan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Proposal kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merayakan dan mengenang perjuangan para pendahulu kita serta merangsang semangat nasionalisme dalam rangka membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang lebih kokoh dan harmonis. Setiap tahun, peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan kebebasan dan membangkitkan semangat patriotisme. Peringatan kali ini menjadi lebih istimewa karena memperingati ulang tahun yang ke-79 sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Tujuan dari kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 adalah:&nbsp; <ol> <li>Memperingati dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.</li> <li>Meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme di kalangan masyarakat.</li> <li>Mempertegas identitas nasional dan kebanggaan akan warisan budaya Indonesia.</li> <li>Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.</li> </ol> &nbsp; <ol> <li> Rencana Kegiatan&nbsp;</li> </ol> <ol> <li>Upacara Bendera</li> </ol> Waktu: Pagi hari, pukul 08.00 - 09.00 WIB Tempat: (Nama Lokasi) Deskripsi: Upacara bendera akan diikuti oleh seluruh warga (Nama kelurahan) serta dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Acara akan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan doa bersama.&nbsp; <ol start="2"> <li>Lomba Tradisional</li> </ol> Waktu: Siang hari, pukul 10.00 - 12.00 WIB Tempat: Lapangan (Nama Lokasi) Deskripsi: Lomba-lomba tradisional seperti lomba panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung akan diadakan untuk masyarakat setempat. Lomba ini bertujuan untuk memperkokoh solidaritas sosial dan kebersamaan dalam semangat persatuan. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014899569/5-contoh-pidato-tentang-kemerdekaan-17-agustus-2024">5 Contoh Pidato Tentang Kemerdekaan 17 Agustus 2024</a> <ol start="3"> <li>Pawai Kemerdekaan</li> </ol> Waktu: Sore hari, pukul 15.00 - 17.00 WIB Tempat: Jalur utama kota (Nama Kota) Deskripsi: Pawai kemerdekaan akan melibatkan peserta dari berbagai komunitas, organisasi, sekolah, dan instansi dengan mengenakan kostum merah putih. Peserta akan berjalan bersama sambil membawa atribut meriah sebagai ungkapan kebanggaan akan kemerdekaan.&nbsp; <ol start="4"> <li>Festival Budaya</li> </ol> Waktu: Malam hari, pukul 19.00 - 21.00 WIB Tempat: Taman (Nama Lokasi) Deskripsi: Festival budaya akan menampilkan pertunjukan seni tradisional, tari daerah, musik lokal, dan kuliner khas Indonesia. Acara ini bertujuan untuk merayakan keberagaman budaya dan memperkuat kebanggaan akan warisan budaya Indonesia. <ol> <li>Sasaran Peserta</li> </ol> Kegiatan ini terbuka untuk seluruh masyarakat luas, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, serta para lansia di lingkungan sekitar. Partisipasi aktif dari berbagai komunitas, sekolah, dan instansi diharapkan dapat menguatkan rasa persatuan dan semangat nasionalisme. <ol> <li>Rencana Anggaran&nbsp;</li> </ol> Berikut ini adalah perkiraan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan:&nbsp; Transportasi dan Akomodasi: Rp (jumlah) Konsumsi: Rp (jumlah) Perlengkapan dan Dekorasi: Rp (jumlah) Honorarium: Rp (jumlah) Biaya Lain-lain: Rp (jumlah) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014851706/pembelian-pertalite-dibatasi-mulai-17-agustus-pertamina-tunggu-detail-aturan-syarat-penerima-bbm-subsidi">Pembelian Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus, Pertamina Tunggu Detail Aturan Syarat Penerima BBM Subsidi</a> VII. Penutup Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan penuh semangat dan kegembiraan, serta menjaga dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Semoga kegiatan ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah proposal kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang kami susun dengan harapan dapat mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak terkait. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Menjelang perayaan 17 Agustus, banyak masyarakat yang mulai merancang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meramaikan hari kemerdekaan itu.

Contoh Proposal 17 Agustus yang Bisa Dijadikan Referensi Acara dan Lomba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/65_kebu_1-657108913.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Jujur, judul esai ini terpengaruh oleh judul film sineas Garin Nugroho, Cinta dalam Sepotong Roti (1991). Tetapi, secara isi, saya merujuk pada pernyataan maestro tari dari Solo, Sardono W. Kusumo. PADA jurnal Prisma nomor 5 Mei 1977, Sardono masygul dengan kenyataan saat ia mencari peruntungan hidup ke Jakarta menjadi manusia urban. Dia seperti insaf untuk menerima bahwa menjadi manusia kebudayaan yang seutuhnya adalah mesti menjadi manusia proyek. Seseorang yang menanamkan dalam akal budinya untuk mengerjakan suatu yang adiluhung tanpa terganggu oleh hal-hal teknis, dalam kamus manusia proyek, adalah sesuatu yang usang. Menjadi empu untuk menekuni habis-habisan suatu bidang kebudayaan, dalam konteks &rsquo;&rsquo;manusia proyek&rsquo;&rsquo; yang dilihat Sardono itu, adalah angan-angan yang absurd. Di daerah-daerah yang jauh dari gravitasi kebudayaan urban, menjalani laku mistis, misalnya, adalah hal biasa dan wajar. Tetapi, menjadi lain tatkala masuk ke &rsquo;&rsquo;Jakarta&rsquo;&rsquo;. Manusia seperti Anand Krishna tahu betul mengemasnya menjadi komoditas. Atau, pengajian-pengajian tasawuf yang berbayar jutaan rupiah. Dulu, saya ingat betul, paket-paket siraman rohani Aa Gym sangat laku di kalangan sosialita en ambtenaar Jakarta sebelum dihunus isu poligami. W.S. Rendra bisa sangat laku pertunjukannya saat tampil di Taman Ismail Marzuki. Atau, Butet Kartaredjasa dan Agus Noor yang betul-betul menjadikan Jakarta sebagai kota untuk &rsquo;&rsquo;mempresentasikan&rsquo;&rsquo; tafsir dari kebudayaan yang mereka bawa dari &rsquo;&rsquo;daerah&rsquo;&rsquo; seperti Jogjakarta. Apakah, baik Rendra maupun Butet, memang sangat pintar mengemas dan mengomunikasikan &rsquo;&rsquo;suara nurani&rsquo;&rsquo;? Atau, orang Jakarta yang sudah kehilangan bahasa budaya dan suara-suara yang jauh di sana yang karena saking jauhnya terasa aneh dan asing. Sardono menjawabnya karena faktor kedua: orang ibu kota kebanyakan adalah pegawai negeri. Mereka hanya bisa bergerak kalau dipicu oleh proyek. Tak ada proyek, diam. Dengan karakteristik user budaya seperti ini, seperti itu pula model kebudayaannya. Barangkali, Sardono terlalu simplistik memberi rumusan, tetapi ia tak terlalu keliru. Kebudayaan kita akhir-akhir ini bertumbuh, ramai, gegap gempita, dan wah dalam karnaval yang tak putus-putusnya, justru kebudayaan kita berada pada tahap proposal. Komunitas-komunitas unggulan penghasil jumlah pertunjukan atau produk budaya umumnya berasal dari kelompok yang ahli dalam dunia proposal. Ada perbedaan proposal kebudayaan dan kebudayaan proposal. Proposal kebudayaan menjadikan kebudayaan tetaplah sesuatu yang inti, sementara proposal adalah pelengkap belaka. Ada atau tak ada proposal, kebudayaan tetaplah dihidupkan, dinyalakan. Sementara, kebudayaan proposal menjadikan proposal adalah induk, narasi utama; sedangkan kebudayaan hanya pelengkap. Bahkan, dalam kebudayaan proposal, produk kebudayaan bisa berbentuk fantasi belaka alias hantu. Tak ada kegiatan, tapi dalam proposal ada. Kebudayaan berumah seluruhnya dalam proposal. Jika dulu proposal kebudayaan dianggap sebagai &rsquo;&rsquo;apaan, sih&rsquo;&rsquo;, kini tidak boleh lagi dianggap remeh. Dana kebudayaan semuanya di tangan pemerintah, di rekening para ambtenaar. Untuk bisa mendapatkannya, keahlian dan kecakapan membuat proposal menjadi syarat mutlak. Enam bab proposal bukan lagi dibikin asal jadi, tetapi mesti ditempatkan sebagai blue print kebudayaan terpenting. Tanpa kemampuan itu, jadilah penonton karnaval. Proposal itu sendiri terkadang lebih penting dari apa pun, termasuk kebudayaan itu sendiri. Termasuk dalam paket &rsquo;&rsquo;kebudayaan proposal&rsquo;&rsquo; itu. Mulai dari konsepsi, pemilihan tema, penganggaran, badan hukum organisasi, pelaporan, pajak, dokumentasi, hingga kecakapan hospitality. Itu semua ada caranya, itu semua ada ilmunya, itu semua ada lokakaryanya. Dalam praktik berkebudayaan mutakhir, memiliki kecakapan dalam kebudayaan proposal menjadi sinyal komunitas budaya bisa makmur dan sejahtera untuk periodisasi tertentu. Saya lupa, dalam kebudayaan proposal juga yang dilatih betul adalah sensibilitas untuk menangkap informasi lembaga pemerintah mana yang sedang membuka pintu proposal untuk dimasuki, perusahaan mana yang menunggu masuknya proposal untuk CSR. Sebab, pintu-pintu masuk proposal itu kerap tak jelas kapan dibukanya. Dana Istimewa atau Danais Yogya, misalnya. Setengah mati kalian mencari di mana dan kapan pintu proposal dibuka untuk dimasuki publik secara bebas. Tak ada situs web, tak ada pengumuman di koran luring maupun daring. Danais itu adalah dana publik, tetapi menggunakan sistem tertutup feodalistis. Jika seperti itu kondisinya, sekali lagi, sensibilitas sebagai pekerja budaya masa kini dari kebudayaan proposal diuji kesaktiannya. Pergaulan antara pelaku budaya pun lebih seru saat membahas siapa yang harus dihubungi dan dinas mana yang sedang membuka diam-diam pintu proposal. Jangan nyinyir. Kita sedang berada dalam jenis kebudayaan ini. Mula-mula &rsquo;&rsquo;gejala Jakarta&rsquo;&rsquo;, tetapi saat ini, menurut saya, menjadi &rsquo;&rsquo;arus utama&rsquo;&rsquo; yang merayapi semua kota. Karena &rsquo;&rsquo;arus utama&rsquo;&rsquo;, mari kita pelajari: kebudayaan proposal. Sialnya, tidak ada satu pun fakultas budaya di kampus-kampus beken memasukkan bagian ini dalam satu mata kuliah tersendiri yang dipelajari secara serius. Kembali lagi kepada Sardono W. Kusumo 46 tahun silam. Kebudayaan kita berada dalam ekosistem pegawai negeri plus pengusaha yang dipaksa undang-undang guna menyalurkan keuntungan usahanya untuk kegiatan kemasyarakatan. Sardono menyebut dirinya yang pindah ke Jakarta dari daerah vorstenlanden macam Surakarta bersiap menjadi manusia proyek. Mustahil membicarakan kebudayaan yang berorientasi pada &rsquo;&rsquo;manusia utuh&rsquo;&rsquo; dalam situasi kebudayaan seperti ini. Sardono sadar betul dengan itu. Maka, ia persiapkan mental dan ilmu tentang kebudayaan yang ia sebut &rsquo;&rsquo;gejala Jakarta&rsquo;&rsquo;. Pada akhirnya, kebudayaan bukan ditentukan pada penguatan fondasi di mana kebudayaan berdiri, melainkan menyesuaikan pada budaya pegawai negeri, budaya birokrasi. Proposal itu berasal dari sana. Tahun ini, berapa proposal budayamu tembus atau tertolak semua dari 14 proposal yang diajukan secara random, Kawan? Bersabarlah. Belajar lagi. Itu. (*) --- MUHIDIN M. DAHLAN, Pendiri @warungarsip Jogjakarta

PADA jurnal Prisma nomor 5 Mei 1977, Sardono masygul dengan kenyataan saat ia mencari peruntungan hidup ke Jakarta menjadi manusia urban.

Kebudayaan dalam Enam Bagian Proposal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/2018-disdag-revitalisasi-dua-pasar_m_178731.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo akan merevitalisasi dua pasar tradisional di tahun 2018 ini, diantaranya Pasar Jebres dan juga Pasar Klewer sisi timur. Selain melakukan revitalisasi, Disdag juga akan melakukan perbaikan di lima pasar tradisional lainnya seperti Pasar Gede sisi timur, pasar Hardjodaksino dan tiga pasar tradisional lainnya. Demikian seperti disampaikan Kepala Disdag Subagiyo kepada JawaPos.com, Senin (1/1).&nbsp; Lebih lanjut mantan Kepala Satpol PP itu menjelaskan, untuk anggaran yang akan digunakan sudah disiapkan. Seperti untuk Pasar Klewer, pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 48 miliar. "Anggaran yang kami ajukan ini masih sama seperti tahun lalu," katanya. Sedangkan untuk Pasar Jebres, sebesar Rp 19,5 miliar. Dari kebutuhan anggaran tersebut, Rp 13,5 miliar merupakan bantuan dari APBD Provinsi. Untuk rehab Pasar Gede anggarannya mencapai Rp 1 miliar, dan untuk pemeliharaan empat pasar lainnya sebesar Rp,1,2 miliar. "Semuanya sudah kami siapkan termasuk detail engineering design (DED)," ucapnya. Subagiyo menambahkan, masih ada sejumlah pasar tradisional lainnya yang juga perlu direvitalisasi atau pun perbaikan. Diantaranya, Pasar Ledoksari, Tunggulsari, Penumping, Purwosari dan empat pasar lainnya. "Semuanya kami rencanakan di tahun 2019. Jadi setiap tahun ada pembangunan pasar tradisional," tandasnya.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, penataan dan juga revitalisasi pasar tradisional menjadi langkah tepat untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Maka dari itu, Pemkot akan terus melakukan perbaikan di semua pasar tradisional. "Kami sudah menemukan permasalahannya yakni di penataan dan kondisi pasar, maka harus direvitalisasi," katanya. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berjanji siap membantu kebutuhan anggaran Pemkot Solo untuk pasar tradisional. "Kalau butuh dana bilang saja ke saya," katanya.

2018, Disdag Revitalisasi Dua Pasar

proposal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proposal

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Temui Gubernur Pramono, Bahas Proposal Pemprov DKI Jakarta Bangun Gedung Tertinggi di SCBD

Contoh Proposal 17 Agustus yang Bisa Dijadikan Referensi Acara dan Lomba

Kebudayaan dalam Enam Bagian Proposal

2018, Disdag Revitalisasi Dua Pasar

Download Aplikasi JawaPos.com