<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Paripurna-Pembukaan-Masa-Sidang-DPR-Hendra-Eka-2-2589163067.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Hal ini menyusul ditolaknya gugatan dalam perkara pengujian materil atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga sistem pemilu tetap proporsional terbuka untuk Pemilu 2024. "Kami di DPR sepenuhnya menghormati dan siap menjalankan amanah putusan dari Mahkamah Konstitusi. DPR RI taat pada konstitusi negara,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Kamis (15/6). Puan mendorong semua pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari MK. &ldquo;Dalam semangat kebersamaan, semua pihak berupaya membangun demokrasi berkualitas yang mewujudkan keadilan, keterwakilan yang baik, dan kebebasan berpendapat,&rdquo; tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Menurut Puan, hal tersebut diperlukan demi mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. Ia juga menekankan agar KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan Pemerintah, DPR, serta aparat keamanan untuk untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. &ldquo;Saya juga mengajak masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan Pemilu dengan gembira dan damai sehingga pesta demokrasi tahun depan akan berjalan dengan aman dan lancar,&rdquo; ujar Puan. Sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6). Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat. Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri. Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.

DPR Pastikan Siap Laksanakan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/arteria-dahlan-2.jpg" alt="Arteria Dahlan (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Arteria Dahlan (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan pihaknya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan sistem pemilu tetap dilaksanakan secara proporsional terbuka. Sebab, PDIP merupakan satu-satunya partai politik (parpol) yang mengusulkan Pemilu 2024 digelar secara proporsional tertutup. "Kita sudah mendapatkan kepastian hukum. Putusan MK yang begitu fenomenal, harus kita akui. Pada prinsipnya kami menghormati keputusan MK ini," kata Arteria di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6). Arteria menyebut sebagai parpol yang sudah matang dan dewasa di dunia politik Tanah Air, tentunya PDIP siap mengikuti agenda pesta demokrasi nanti dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. "Kami pastikan itu untuk penguatan demokrasi dan semoga yang kami sampaikan ini menjadi bukti konsistensi PDIP akan kekuatan historis," tegasnya. Sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6). Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat. Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri. Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.&nbsp; Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

"Kita sudah mendapatkan kepastian hukum. Putusan MK yang begitu fenomenal, harus kita akui. Pada prinsipnya kami menghormati keputusan MK"

PDIP Hormati Putusan MK Terkait Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/HARI-TERAKHIR-PENDAFTARAN-BACALEG-DI-KPU-FEDRIK-TARIGAN-3-3348485816.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai politik pendukung sistem pemilu proporsional terbuka bereaksi dengan isu dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi sistem proporsional tertutup. Jika uji materi tersebut benar dikabulkan, para calon anggota legislatif (caleg) akan dirugikan. Karena itu, mereka akan melakukan protes, bahkan meminta ganti rugi kepada MK. Kemarin (30/5) delapan fraksi di DPR RI dari parpol pendukung sistem proporsional terbuka memberikan pernyataan menyikapi putusan MK terkait sistem pemilu. Hadir dalam acara itu Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Ketua Fraksi Partai Nasdem Roberth Rouw, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Lalu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara. Kahar Muzakir mengatakan, saat ini proses pemilu sudah berjalan. Partai politik juga sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. &rdquo;Setiap partai memiliki caleg dari DPRD sampai DPR RI kurang lebih 20 ribu orang,&rdquo; terangnya. Jika ada 15 partai, maka ada 300 ribu caleg. Jika sistem pemilu diubah menjadi tertutup, kata dia, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya karena masyarakat akan memilih partai politik. Para caleg akan melakukan protes dan meminta ganti rugi. Sebab, mereka sudah mengeluarkan biaya dalam mengurus pendaftaran sebagai caleg. &rdquo;Bayangkan 300 ribu orang itu minta ganti rugi dan berbondong-bondong datang ke MK. Agak gawat juga MK itu,&rdquo; ungkap politikus senior Golkar itu. &rdquo;Jadi, kalau ada yang coba mengubah-ubah sistem itu, maka orang yang mendaftar sebanyak itu akan memprotes,&rdquo; bebernya. Roberth Rouw meminta MK tidak membuat gaduh politik dengan memutuskan sistem pemilu yang berbeda. Menurut dia, partai politik sudah menjalani persiapan tahun pemilu selama setahun. Tinggal beberapa bulan lagi pemilu akan digelar. Para caleg dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat juga akan bereaksi. &rdquo;Jadi, sekali lagi kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi, kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main,&rdquo; ungkapnya. Jika sistem kembali ke proporsional tertutup, menurut Saleh Daulay, pesta demokrasi tidak bisa berjalan dengan seru. Sebab, masyarakat tidak mengetahui siapa yang mereka pilih. Berbeda dengan sistem terbuka, semua orang bisa menonton. Pada 2008, MK pernah memutuskan dari sistem tertutup menjadi terbuka. Saleh menegaskan bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jadi, aneh kalau kemudian diputuskan kembali ke tertutup. &rdquo;Maka PAN sungguh-sungguh minta pemilu yang akan datang proporsional terbuka,&rdquo; jelasnya. Senada, Ibas menyatakan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, sistem terbuka adalah sistem terbaik. Partai politik juga sudah mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Mereka siap menghadapi pilpres dan pileg yang digelar pada 14 Februari 2024. Partai Demokrat bersama tujuh partai di parlemen mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar memutuskan yang terbaik untuk bangsa. &rdquo;Yang bisa mengganti (sistem pemilu) seperti yang diamanatkan UU adalah parlemen dan pemerintah,&rdquo; tegas putra Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Apabila MK mengeluarkan putusan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, itu akan menimbulkan kegaduhan dan berimplikasi pada proses teknis lapangan. &rdquo;Dan juga teknis persiapan-persiapan pemilu yang akan menyulitkan parpol,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Denny Indrayana menegaskan bahwa dirinya tidak membocorkan putusan MK. Alasannya, memang belum ada putusan yang dikeluarkan lembaga tersebut. &rdquo;Saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan, memang belum ada keputusan,&rdquo; ucapnya. Dia menyatakan, informasi terkait putusan MK itu bukan bersumber dari MK, sehingga bukan pembocoran rahasia negara. &rdquo;Kalau bocornya dari MK, maka ada pembocoran rahasia negara. Tetapi, karena informan saya bukan dari MK, maka tidak ada pembocoran rahasia negara,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bersiap meski MK belum memutus uji materi sistem pemilu. Sejauh ini tahapan dan perencanaan tetap disesuaikan dengan model sistem terbuka. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya patuh pada salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni berkepastian hukum. Oleh karena itu, meski isu perubahan sistem pemilu berembus, penyelenggara tetap berpegang pada hukum positif. &rdquo;Oleh karena itu, saya belum bisa merespons isu-isu politik yang bersifat spekulatif,&rdquo; ujarnya kemarin. Dia enggan berkomentar soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Pihaknya akan menunggu dan menghormati putusan MK. &rdquo;KPU akan menjalankan hukum positif pemilu atau norma-norma yang ada dalam UU Pemilu yang masih efektif berlaku,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, semua tahapan tetap didesain secara proporsional terbuka. Surat suara, misalnya. KPU tetap mendesain dengan basis nama caleg terbuka. Dalam surat suara yang diperkenalkan dalam rapat konsultasi di DPR, tiga surat suara untuk pileg menyertakan nama caleg. Desain yang disiapkan KPU secara prinsip sudah mendapat persetujuan DPR. Yakni, empat kolom menyamping dan lima kolom ke bawah yang berisi 18 partai nasional. Bukan hanya itu, verifikasi berkas terhadap bacaleg juga terus berjalan. Hingga kini, dari 18 partai politik (parpol), progres yang sudah selesai verifikasi administrasi ada di kisaran 32 persen. Secara terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan, aspek tahapan pemilu akan dipertimbangkan majelis. Dalam memutus uji materi, para hakim akan melihat kondisi, termasuk tahapan yang sudah masuk pendaftaran caleg. &rdquo;Ya itu (pendaftaran caleg) menjadi bahan pertimbangan majelis. Barangkali, hakim punya pertimbangan kapan ini harus diputus, mungkin tahapan, momentum, dan sebagainya,&rdquo; katanya. Namun, untuk kepastiannya, lanjut Fajar, hanya sembilan hakim konstitusi yang mengetahui. Dia menegaskan, hingga kemarin belum ada putusan. Hari ini (31/5) mahkamah baru menjadwalkan penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak setelah menjalani persidangan beberapa bulan. Kesimpulan itu akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). &rdquo;Artinya, dalam posisi sekarang, dibahas saja belum,&rdquo; ujarnya. (lum/far/c17/fal)

Partai politik pendukung sistem pemilu proporsional terbuka bereaksi dengan isu dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika Sistem Pemilu Diubah, 300 Ribu Caleg Bakal Minta Ganti Rugi ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang lanjutan gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digelar. Kemarin (16/3) hakim konstitusi masih mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Kali ini, giliran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Partai Demokrat.  Dalam keterangannya, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai pembahasan atau perubahan tentang sistem pemilu sebaiknya dilaksanakan lewat proses legislasi yang dilakukan pembentuk undang-undang. Pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati, dikaji mendalam, demokratis, dan melibatkan banyak pihak.  Menurut Fadli, argumentasi itu didasarkan pada luasnya dampak yang terjadi jika sistem pemilu berubah. Mulai perubahan sistem pencalonan legislatif, metode pemberian suara oleh pemilih, hingga sistem penentuan calon terpilih. ”Kajian harus menghitung dampak (perubahan) sistem pemilu kepada pemilih, penyelenggara, termasuk parpol itu sendiri.”  Itu pun, dia menilai tidak ideal jika pembahasan sistem pemilu dilakukan sekarang. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan jauh. Saat ini bakal calon legislatif maupun parpol mempersiapkan diri sesuai sistem yang berlaku sekarang, yakni proporsional terbuka. Karena itu, jika terjadi perubahan, akan memunculkan problematik.  Perludem sendiri mendorong sistem proporsional terbuka tetap digunakan. Soal dalil pemohon atau penggugat yang menyebut sistem terbuka memungkinkan calon tak kompeten terpilih, Fadli meminta pemohon bertanya ke internal partai masing-masing. ”Bagaimana mungkin partai justru mencalonkan orang-orang yang bersangkutan,” ucapnya.  Di sisi lain, Partai Demokrat secara tegas menolak sistem tertutup. Jansen Sitindaon, politikus Partai Demokrat, membantah dalil pemohon yang menyebut sistem terbuka memicu korupsi. Dia menegaskan, perilaku koruptif elite politik itu tidak berkaitan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. ”Mau sistem apa pun untuk pemilu, baik terbuka atau tertutup, tetap terbukanya politik uang itu,” katanya.  Jansen melanjutkan, soal money politics sudah ada ancaman pidananya. Caleg bisa digugurkan jika terbukti menggunakan uang untuk meraih suara. Jansen pun tidak setuju jika sistem terbuka disebut pemborosan anggaran negara. Menurut dia, anggapan itu menunjukkan bahwa para pemohon tak memahami bahwa demokrasi memang berbiaya mahal.  Meski berbiaya mahal, demokrasi bertujuan untuk mendapatkan perwakilan yang akuntabel dan demokratis. Ada tanggung jawab anggota dewan kepada para pemilihnya. ”Berbeda dengan sistem tertutup yang menyebabkan tidak ada hubungan psikologis antara anggota dewan dengan pemilihnya,” ujar Jansen.  Setelah Perludem dan Demokrat menyampaikan pendapat, sidang pun ditutup dan dilanjutkan pekan depan. Sejauh ini, sidang soal sistem pemilu di MK sudah digelar sebelas kali. Belum ada kepastian kapan MK akan memutuskan gugatan itu.

Demokrat: Sistem Terbuka atau Tertutup Tetap Terbuka Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-14-at-17.52.34.jpg" alt="Ketua DPP Partai Bulan Bintang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Firmansyah (kiri). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Bulan Bintang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Firmansyah (kiri). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.  Ketua DPP Partai Bulan Bintang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Firmansyah mengatakan, dari 9 partai politik (parpol) hanya PDIP yang berkeinginan sama dengan PBB. Yakni agar pemilu ke depan tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun, PDIP tidak dapat ikut menjadi pihak terkait karena partai berlambang banteng itu adalah parpol yang ikut membahas UU tersebut.  ”Otomatis hanya PBB parpol peserta Pemilu 2024 sendiri yang mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam pengujian UU Pemilu di MK ini,” kata Firmansyah.  Keputusan PBB itu mungkin dianggap tidak populer dan membuat sistem demokrasi di Indonesia mundur, namun, kata Firmansyah, hadirnya PBB ikut menjadi pihak terkait untuk memperkuat permohonan penguji, karena PBB menilai tiga pemilu dengan sistem terbuka menciptakan merebaknya politik uang. Selain itu, hal itu mengurangi kualitas anggota dewan.  Firmansyah menambahkan, dengan sistem terbuka, yang terkenal dan punya banyak uang yang akan terpilih. Sedangkan kader serta pengurus partai akan tersisih, padahal para kader partai sangat berkualitas serta mengerti ideologi parpol yang dapat bekerja memperjuangkan dan mewakili rakyat di parlemen.  ”Sistem proporsional tertutup walau di kertas suara yang dicoblos tidak ada nama caleg, namun sejatinya tetap ada nama caleg yang akan terpilih berdasar urutan,” jelas Firmansyah.  ”Banyak info menyesatkan, mengaburkan informasi seolah sistem pemilu tertutup tak demokratis, memilih kucing dalam karung karena tak tahu siapa calegnya, justru dengan sistem tertutup ini nanti parpol-parpol akan selektif menampilkan kader-kader terbaiknya menjadi caleg agar dapat terpilih,” tegas Firmansyah.

DPP PBB Sebut Sistem Tertutup, Parpol Selektif Tampilkan Kader Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan sikap delapan fraksi partai politik (parpol) di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).  "Kami harapkan bahwa pertimbangan itu juga mempertimbangkan aspirasi dari sebagian besar pengikut (parpol di parlemen) yang mengikuti kontestasi di pemilihan legislatif," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).  Hal tersebut, kata Dasco, lantaran ada delapan fraksi parpol menolak sistem proporsional tertutup sehingga dinilai mewakili pula banyaknya suara mayoritas anggota legislatif. "Kenapa? Ini delapan fraksi ini kan mempunyai jumlah anggota DPR yang banyak, anggota DPRD yang banyak dan juga jumlah calon anggota DPR RI yang banyak," ujarnya.  Dasco mengatakan bahwa ia memahami bagaimana pun putusan akhir ada di MK, namun ia enggan mengafirmasi bahwa sikap bersama delapan fraksi parpol di parlemen yang menolak sistem pemilu hanya sekedar "hore-hore" atau sekedar memeriahkan suasana.  "Saya pikir pernyataan itu kan menanggapi masalah pernyataan delapan partai di sini kemarin kan dan saya pikir itu enggak perlu dibikin satu dinamika, ya memang betul bahwa keputusan ada di hakim MK," tuturnya.  Menurut dia, sejumlah pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait atau pemohon intervensi dalam uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu lantaran menilai sistem proporsional tertutup memperkecil kesempatan parpol baru untuk berkontestasi dalam pemilu.  "Ada juga partai nonparlemen dan partai baru yang mengajukan diri sebagai pihak terkait karena menurut mereka dengan proporsional tertutup kesempatan partai-partai baru untuk ikut berkontestasi dalam waktu yang singkat untuk melakukan sosialisasi terhadap partainya agak kesulitan," jelasnya.  Ia pun menegaskan kembali posisi Partai Gerindra yang mendukung agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dilakukan menggunakan sistem proporsional terbuka karena rakyat dapat memilih langsung calon yang diinginkannya dari berbagai unsur dan latar belakang.  "Pak Prabowo sampaikan bahwa kami menganut asas keadilan keterbukaan dan kami ingin wakil-wakil dari Gerindra itu juga mewakili dari berbagai macam golongan dan unsur yang ada sehingga kami ingin itu dilakukan secara proporsional terbuka," kata Dasco.  Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyebut bahwa pernyataan sikap delapan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup hanya sekadar "hore-hore" atau sekedar memeriahkan suasana.  “Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo (silakan). Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini (pernyataan sikap delapan parpol) saja hanya untuk hore-hore,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).  Pernyataan Bambang Pacul tersebut dilontarkan untuk menanggapi penegasan pernyataan sikap bersama delapan fraksi di DPR RI yang menyatakan menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada hari yang sama.  "Delapan fraksi menyatakan lima sikap penolakan atas sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024," kata Ahmad Doli Kurnia mewakili Fraksi Partai Golkar dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1).  Doli juga menegaskan delapan fraksi di DPR RI sepakat menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi dalam judicial review sistem proporsional tertutup di MK. "Kami masing-masing partai politik baik secara institusi maupun individu-individu sepakat untuk menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi, di dalam gugatan tersebut," katanya  Sebelumnya, Minggu (8/1), delapan elite parpol itu pun juga telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024.  "Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.  Kedelapan fraksi parpol yang menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup tersebut yaitu Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS.  Sementara itu, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022. (*)

Dasco Harap MK Pertimbangkan Sikap Penolakan 8 Partai di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delapan fraksi di DPR RI tegas menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini bernomor 114/PUU-XX/2022. "Kami minta MK untuk tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008 tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu sebagai wujud menjaga demokrasi," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1). Doli mengaku akan terus mengawal setiap proses gugatan di MK terkait pelaksanaan sistem pemilu. "Kami, bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami akan terus mengawal ke arah yang lebih maju," tegas Doli. Selain itu, ia mengingatkan KPU untuk terus bekerja secara independen dalam menggelar gelaran pesta demokrasi. "Ketiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang,  tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun," papar Doli. Sebagaimana diketahui, sebanyak delapan partai politik (parpol) menolak wacana penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Salah satu alasannya adalah sistem itu dinilai sebagai kemunduran demokrasi. (*)

Delapan Fraksi di DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak digelarnya pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Sistem tersebut diyakini bisa membuat angka golput meningkat, terutama kalangan milenial bakal jadi malah memilis. "Dua pemilu terakhir partisipasi pemilih muda terus meningkat. Anak muda juga mulai banyak yang terjun ke politik, baik sebagai simpatisan maupun bergabung dengan partai politik. Saya minta elit jangan khianati semangat itu hanya karena takut jabatannya hilang," kata Juru bicara milenial PKB, Mikhael Benyamin Sinaga kepada wartawan, Senin (09/1). Ia merinci, berdasarkan hasil survei lembaga survei nasional yang dilakukan pada 8-13 Agustus 2022 menunjukan partisipasi pemilih muda di Indonesia terus meningkat dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Sebanyak 85,9 persen mengaku memilih pada Pemilu 2014, sedangkan pada Pemilu 2019 persentase pemilih meningkat menjadi 91,3 persen dari total responden yang berusia 17-39 tahun saat survei dilaksanakan. “Pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia sekitar 17-39 tahun. Bahkan populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024,” imbuhnya. Mikhael yakin, sistem proporsional tertutup itu akan membuat anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan politik. Bahkan terancam tidak mau berpartisipasi dalam pemilu serentak yang akan datang. “Keputusan MK kali ini sangat krusial, kalau ini dikabulkan besok apa lagi? Pemilihan presiden lewat DPR? Semua anak muda sepakat, kembali ke sistem tertutup ini kemunduran. Apa MK nanti mau tanggung jawab kalau pada Golput semua?," ucapnya. Ia mengaku telah mengkaji bersama rekan-rekannya di PKB dan menemukan kelemahan dari sistem proporsional tertutup, antara lain pemilih tidak punya peran menentukan siapa caleg yang menjadi anggota Legislatif dari antara para calon di sebuah partai politik. Hal ini otomatis menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. “Coba ingat dulu saat kita pakai sistem tertutup, oligarki di internal partai semakin kuat dan banyak politik uang dalam jual beli nomor urut. Kita mundur 20 tahun kalau kembali ke situ," pungkasnya. Diketahui, sebanyak delapan fraksi di DPR RI kompak menyatakan sikap, ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Kedelapan fraksi di DPR RI yang menolak diberlakukannya proporsional tertutup yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hanya fraksi PDIP yang tidak ada dalam pernyataan sikap bersama tersebut Delapan fraksi itu tetap ingin mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7/2017 sebagai wujud menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. (*)

Jubir PKB: Pemilu Proporsional Tertutup Bikin Anak Muda Malas Memilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Silaturahmi-8-Partai-Politik-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan partainya menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum 2024. "PAN menolak keras wacana pemilu sistem proporsional tertutup karena telah diuji Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Sistem pemilu terbuka sesuai putusan MK tersebut telah dilaksanakan pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 berjalan dengan baik,” kata Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, sebagaimana dikutip, Minggu (8/1). Hal tersebut disampaikan pula dalam pertemuan bersama tujuh pimpinan partai politik di Jakarta, Minggu. Menurut Zulhas, penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu merupakan wujud kemunduran dalam upaya penyelenggaraan pesta demokrasi yang semakin baik. "Demokrasi kita sudah lima kali pemilu, mestinya semakin hari semakin membaik, bukan mundur lagi dan tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan,” ujarnya. Sikap PAN itu sejalan dengan sikap tujuh partai politik yang ada di parlemen, yakni Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PKS, dan Gerindra. Dalam kesempatan sama, Zulhas juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Golkar yang telah mengambil inisiatif menggelar pertemuan delapan pimpinan partai politik untuk menyatakan sikap bersama terkait sistem proporsional tertutup dalam pemilu. "Alhamdulillah, delapan partai setuju dengan sistem pemilu terbuka dan menolak sistem tertutup,” ucap Zulhas. Selain Zulhas, para petinggi partai politik lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara. Sebelum mengawali pembahasan tentang sistem Pemilu 2024, para elite parpol itu berfoto bersama sambil berjabat tangan erat dan selanjutnya mereka menggelar pertemuan tertutup. Para elite parpol berkumpul membahas sikap sistem pemilu pada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. (*)

Zulhas Tegaskan PAN Tolak Sitem Pemilu Proporsional Tertutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/akademisi-univ-djuanda-antara.jpg" alt="Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar alias Gus Udin menjadi pemateri seminar bertajuk" width="100%">
<figcaption>Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar alias Gus Udin menjadi pemateri seminar bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Akademisi Universitas Djuanda Bogor Aep Saepudin Muhtar menilai bahwa sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berpotensi menguatkan oligarki. "Sistem ini justru berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai," kata pria yang akrab disapa Gus Udin saat menjadi pemateri seminar bertajuk "Transformasi Gerakan Mahasiswa Menuju Keemasan Indonesia Tahun 2045" di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/1). Menurutnya, sistem proporsional tertutup juga akan menyebabkan tidak maksimal nya calon legislatif dalam melakukan kerja-kerja elektoral dalam meraup suara pada Pemilu 2024. Ia menilai, sistem proporsional tertutup juga akan melemahkan peran partai politik, karena mesin partai hanya bekerja sendiri tanpa dukungan dari para calon legislatif. "Hal ini tentunya berimbas pada mesin partai yang hanya berjalan sendiri tanpa dorongan dan dukungan dari calon-calon yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat," ujar Gus Udin dalam seminar yang digagas oleh Aliansi BEM Se-Bogor Barat. Sementara itu, Koordinator BEM Se-Bogor Barat, M Aminnullah, menyebutkan bahwa pihaknya menolak sistem proporsional tertutup karena karena dianggap dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. "Karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan serta pasal 22e tentang pemilu," kata Aminnullah yang merupakan Mahasiswa Institut Ummul Quro Al Islami. Menurutnya, sistem proporsional tertutup dapat merebut kedaulatan rakyat karena tidak dapat menentukan siapa yang pantas untuk dapat duduk di bangku parlementer, serta dianggap membatasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu. "Partai adalah fasilitator bukan eksekutor, kami aliansi BEM Bogor Barat akan selalu membuka forum-forum diskusi untuk mencari solusi terbaik untuk sistem apa yang digunakan dalam Pemilu 2024," ujarnya. Sebagaimana diketahui, sebanyak enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI) mengajukan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke MK. Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022. Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup, di mana dengan sistem tertutup ini para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif. (*)

Akademisi: Pemilu Proporsional Tertutup Berpotensi Kuatkan Oligarki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proporsional tertutup

Berita Terkini