<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran Kepolisian di Polda Metro Jaya tidak tinggal diam menyikapi viralnya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses hukum di Polsek Cilandak. Persisnya pada dugaan perubahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk tindak pidana penganiayaan menjadi kasus narkoba. Dugaan pelanggaran dalam proses hukum tersebut mendorong Bidang Propam Polda Metro Jaya dan Propam Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) turun tangan. Polisi melakukan langkah itu untuk memeriksa penyidik Polsek Cilandak yang belakangan ini viral di media sosial (medsos). &rdquo;Penyidik tersebut (sebagaimana terekam dalam video yang viral di medsos) sudah diperiksa oleh Propam Polda Metro dan Propam Polres Metro Jakarta Selatan,&rdquo; ungkap Kasi Humas Polsek Cilandak Aipda Nuryono pada Senin (2/2). Menurut dia, dugaan pelanggaran itu masih dalam tahap penyelidikan. Sampai saat ini, instansinya masih berusaha mengumpulkan keterangan serta alat bukti. Tujuannya untuk mengungkap fakta sesungguhnya di balik video yang viral dan sudah beredar luas tersebut. &rdquo;Penyidik Polsek Cilandak telah melakukan klarifikasi terhadap para saksi sesuai dengan prosedur yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Nuryono mengungkapkan bahwa klarifikasi dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Termasuk dengan menuangkan keterangan saksi ke dalam berita acara yang kemudian dibacakan serta dikoreksi oleh saksi. &rdquo;Tahapan klarifikasi dilakukan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi ke dalam berita acara untuk kemudian dibacakan dan dikoreksi oleh saksi,&rdquo; jelas dia. Menurut Nuryono, salah satu saksi adalah pihak yang mengunggah dan memviralkan video tersebut. Dia menyebut, saksi itu bukan bagian dari pihak pelapor maupun pihak terlapor dalam kasus yang kini menyedot atensi publik secara luas. Sebelumnya, video yang diunggah pada akun Instagram @saukansamallo menunjukkan seseorang yang tampak menyampaikan keberatan kepada 2 personel Polri. Sebabnya karena dokumen yang diminta untuk ditandatangani tidak sesuai dengan hasil klarifikasi awal berkaitan dengan kasus penganiayaan. &nbsp;

Propam Polda Metro Jaya periksa penyidik Polsek Cilandak terkait dugaan perubahan BAP kasus penganiayaan jadi Narkoba

BAP Penganiayaan di Polsek Cilandak Berubah Jadi Kasus Narkoba, Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/maVjSFDJbdL1pDbau3LKu8VSdHtCbQFKO6xSGCFo-3864689230.jpg" alt="Sosok pria berinisial MAF yang mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya sekaligus meminjam barang bukti mobil untuk dibawa ke Mal BTM Bogor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosok pria berinisial MAF yang mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya sekaligus meminjam barang bukti mobil untuk dibawa ke Mal BTM Bogor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sosok pria berinisial MAF yang mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya sekaligus meminjam barang bukti mobil untuk dibawa ke Mal BTM Bogor akhirnya muncul ke permukaan. Adapun pada video viral, pria tersebut tampak cekcok dengan sejumlah orang yang diduga debt collector. Dalam kesempatannya, MAF mengklarifikasi bahwa apa yang diklaim dirinya pada video viral tidaklah benar.&nbsp; &ldquo;Saya yang sebelumnya video sempat viral, disini saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro Jaya,&rdquo; kata MAF dalam keterangannya, Minggu (23/11). Selain itu, ia juga mengakui bahwa mobil yang dibawanya juga bukan barang bukti milik Polri. Dia mengaku terpaksa berbohong lantaran mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. &ldquo;Yang terakhir saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri,&rdquo; tukasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto juga telah buka suara terkait hal ini. Dia menegaskan bahwa klaim MAF yang memiliki orang tua anggota Propam Polda Metro Jaya tidak lah benar. &ldquo;Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi dan fakta yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sbg anggota Propam polda Metro Jaya,&rdquo; kata Bhudi. Selain itu, Bhudi juga mengungkapkan bahwa satu unit kendaraan tersebut bukan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya, melainkan hasil dari takeover kredit. Hingga saat ini, petugas kepolisian sedang mendalami dan meminta keterangan kepada MAF. MAF sendiri sedang berada di Yogyakarta. &ldquo;Kami akan mempertanyakan maksud dan tujuan menyampaikan pertanyaan tersebut dari akun yang kami terima beredar di masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk meluruskan informasi, sehingga tidak bias di masyarakat,&rdquo; tukas Bhudi.

MAF mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Propam Polda Metro Jaya dan meminta maaf kepada Polri.

Ngaku Anak Anggota Propam Polda Metro Ternyata Bohong, Pelaku Berdalih Terpaksa Karena Diintimidasi Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Propam Polda Metro Jaya menggelar sidang etik AKBP Bintoro hari ini (7/2). Untuk memantau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal hadir secara langsung. Tidak hanya Bintoro, AKBP Gogo Galesung dan tiga mantan personel Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) pun dijadwalkan menjalani sidang hari ini. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan hal itu saat diwawancarai. Dia menyatakan bahwa Propam Polda Metro Jaya menjadwalkan sidang untuk lima orang polisi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015617341/normalisasi-sungai-kalianak-bangunan-di-bantaran-bakal-kena-imbas">Normalisasi Sungai Kalianak: Bangunan di Bantaran Bakal Kena Imbas?</a> &rdquo;Kompolnas datang langsung melakukan pemantauan sidang KKEP untuk kasus Bintoro. Hari ini diagendakan (sidang untuk) ada lima terduga pelanggar,&rdquo; terang dia.&nbsp; Bagi Kompolnas, yang penting adalah sidang etik tersebut bisa mengurai rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebab, dugaan pelanggaran muncul pasca para polisi tersebut terlibat dalam penanganan kasus dugaan persetubuhan anak dibawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia. &rdquo;Kami berharap memang uraian-uraian peristiwanya membuat terang peristiwa ini,&rdquo; kata Anam.&nbsp; Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu pun menyampaikan bahwa ada beberapa klaster dalam rangkaian peristiwa tersebut. Termasuk diantaranya penanganan perkara terhadap melibatkan dua orang tersangka. &rdquo;Harapan kami memang klaster-klaster penting terkait bagaimana kasus ini lambat ditangani, aliran dana, siapa saja aktornya,&rdquo; imbuhnya. Kompolnas yakin, semua bisa terungkap dan diurai dalam sidang etik tersebut. Baik yang terkait langsung dengan personel Polri maupun non personel Polri atau masyarakat. &rdquo;Kami datang juga atas komunikasi yang baik antara Propam, khususnya Bidang Propam Polda Metro Jaya sejak awal teman-teman kepolisian adanya aspek pengawasan untuk akuntabilitas dan transparansi,&rdquo; ungkap dia.&nbsp;

ntuk memantau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal hadir secara langsung.

Kompolnas Turun Gunung, Pantau Langsung Sidang Etik AKBP Bintoro dan Kawan-Kawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/dirkrimum-PMJ-ist.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan kasus Bripka Madih, polisi yang mengaku diperas oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) saat melaporkan kasus penyerobotan lahan, menjadi sorotan. Kemarin (5/2) PMJ menghadirkan Mahdi, pembeli tanah, pengurus RW, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantor Ditkrimum PMJ.  Semua mengonfrontasi masalah jual beli tanah itu satu per satu. Namun, persoalan tanah tersebut belum tuntas. Yang muncul justru pengurus RW yang memberikan informasi yang menyudutkan Madih.  Begitu pula pihak kepolisian. Dirkrimum PMJ Kombespol Hengky Haryadi menyebutkan bahwa sebenarnya kasus itu telah dituntaskan pada 2011. Dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya tindakan pidana. Selain itu, disebutkan bahwa Madih membuat inkonsistensi dalam data tanah yang dilaporkan pada 2011 dengan luas 1.600 meter persegi. Sementara, kini tanah yang dipermasalahkan mencapai 3.500 meter persegi.  Namun, belum dapat dipastikan bagaimana kelanjutan dugaan pemerasan oleh mantan penyidik terhadap Bripka Madih. Hengky menyatakan, dugaan tersebut akan ditangani propam. ”Tapi, dugaan permintaan uang itu sudah lama, 2011. Penyidiknya sudah purnawirawan,” urainya.  Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan, ada tiga perkara yang perlu diselesaikan. Soal kepemilikan tanah, dugaan permintaan uang oleh oknum, dan kasus KDRT.

Propam Tangani Dugaan Pemerasan Bripka Madih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/endra-zulpan-abd-rahman-jpc.jpg" alt="Jumpa pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan terkait dugaan KDRT dialami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, Jumat (30/9)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan terkait dugaan KDRT dialami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, Jumat (30/9)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tahanan di Polsek Tambun, Bekasi, kabur. Polda Metro Jaya melakukan penyusutan dengan memeriksa internal Polsek Tambun.  "Propam telah memeriksa petugas jaga, perwira, dan Kapolsek. Mereka dimintai keterangan terkait kejadian itu," kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Rabu (14/12).  Dari hasil pemeriksaan, kata Zulpan, terdapat kesalahan pengawasan. "Nanti Propam akan mendalami kesalahan yang dilakukan petugas," jelas Richard.  Hingga kini aparat kepolisian belum bisa mendeteksi ke mana kaburnya tahanan tersebut. Upaya pengejaran terus dilakukan.  Sebagaimana diketahui, dua orang tahanan Polsek Tambun dilaporkan kabur pada Minggu (27/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Proses pengejaran tengah dilakukan terhadap kedua tahanan tersebut.  "Telah melarikan diri 2 orang serahan warga dari ruang tahanan sementara," kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (13/12).  Kedua tahanan diduga kabur dengan merusak pintu. Bahan pintu yang terbuat dari besi pun berhasil dibobol.  "Dengan cara merusak engsel pintu rutan sementara bagian bawah yang terbuat dari besi hollow, diduga menggunakan alat, selanjutnya ditarik menggunakan tangan sehingga terbuka," imbuhnya.

Tahanan Kabur, Propam Polda Metro Jaya Periksa Jajaran Polsek Tambun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers penindakan bus yang melanggar ketentuan PPKM Darurat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/7/2021). Polda Metro Jaya menindak bus-bus 36 antarkota antar provinsi yang me" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers penindakan bus yang melanggar ketentuan PPKM Darurat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (17/7/2021). Polda Metro Jaya menindak bus-bus 36 antarkota antar provinsi yang me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aipda Monang Parlindungan Ambarita telah dimutasi setelah menggeledah handphone milik seorang remaja secara asal-asalan. Polda Metro Jaya menduga jika Ambarita telah menyalahi standar operasional prosedur (SOP).  "Pak Ambarita memang betul kita akui ada dugaan kesalahan SOP, sehingga sekarang ini Pak Ambarita diperiksa di Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/10).  Yusri menjelaskan, Ambarita diduga melakukan pelanggaran disiplin. Sebab, dia tidak menerapkan prosedur yang benar saat menggeledah handphone warga.  "Makanya ini ada dugaan kita akan lakukan pemeriksaan di Propam. Pak Ambarita ini akan kita lakukan pemeriksaan di Propam, kalau ada kesalahan disiplin akan kita tindak tegas," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran memutasi Banit 51 Unit Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Satuan Sabhara Polres Metro Jakarta Timur Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Keputusan itu menyusul viralnya video Ambarita yang asal menggeledah handphone milik seorang remaja.  "Iya benar (mutasi itu)," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Selasa (19/10).  Mutasi ini tertuang dalam surat telegram (ST) nomor : ST/458/X/KEP./2021, tanggal 18 Oktober 2021. Ambarita akan mengisi posisi baru sebagai Bintara Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya.  Selain Ambarita, Fadil juga memutasi Aiptu Jakaria. Dia akan meninggalkan posisi lamanya sebagai Banit 9 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadi Bintara Bid Humas Polda Metro Jaya.

Diduga Langgar SOP, Aipda Ambarita Akan Diperiksa Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Propam Polda Metro Jaya telah menetapkan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul bersalah karena menggelar resepsi pernikahan pasca maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dikeluarkan. Sebagai sanksinya Kompol Fahrul langsung dimutasi dari jabatannya.  "Berdasarkan perintah Kapolda Metro Jaya sejak hari ini yang bersangkutan dimutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai Analis Kebijakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).  Yusri menjelaskan, hasil pemeriksaan awal, Kompol Fahrul dianggap melanggar disipilin. Dia tidak mengindahkan maklumat dari atasan tertingginya. "Hasil pemeriksaan awal oleh Propam Polda Metro Jaya telah melanggar disiplin dan juga melanggar maklumat Kapolri," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/polisi-gelar-resepsi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul di tengah pandemi Covid-19. (Istimewa)  Yusri menuturkan, maklumat Kapolri secara tegas telah melarang kegiatan masyarakat yang bersifat melibatkan massa banyak. Hal ini guna menekan potensi penularan virus korona.  "Dalam hal ini maklumat Kapolri tidak hanya berlaku untuk masyarakat saja, tapi berlaku juga untuk anggota polri dan keluarganya," tandasnya.  JawaPos.com telah menghubungi langsung Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana guna mengklarifikasi informasi ini, namun sampai berita ini tayang yang bersangkutan belum merespons.  Sebelumnya, viral sebuah kabar yang menyebutkan seorang anggota polisi menggelar resepsi pernikahan di tengah Pandemi Covid-19. Dari informasi yang beredar di media sosial, pernikahan ini dilakukan pada 21 Maret 2020, atau 2 hari pasca Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat.  Dalam informasi yang beredar, mempelai pria adalah Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana. Pernikahan diduga digelar disebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Hal ini pun mendapat banyak kritik dari warganet.

Akibat Gelar Resepsi Saat Covid-19, Kapolsek Kembangan Dimutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Kapolsek-Kembangan-dok-instagram.jpeg" alt="Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi Covid-19. (Instagram @Pauull_21)" width="100%">
<figcaption>Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi Covid-19. (Instagram @Pauull_21)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Propam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas kepada Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana yang nekad menggelar pernikahan di tengah pandemi Covid-19. Propam sudah memutus pria berpangkat melati satu di pundak itu bersalah.  "Hasil pemeriksaan awal oleh Propam Polda Metro Jaya telah melanggar disiplin dan juga melanggar maklumat Kapolri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).  Yusri menuturkan, maklumat Kapolri secara tegas telah melarang kegiatan masyarakat yang bersifat melibatkan massa banyak. Hal ini gune menekan potensi penularan virus korona.  "Dalam hal ini maklumat Kapolri tidak hanya berlaku untuk masyarakat saja, tapi berlaku juga untuk anggota polri dan keluarganya," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/polisi-gelar-resepsi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Resepsi pernikahan Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul di tengah pandemi Covid-19. (Istimewa)  Oleh karena itu, bagi siapapun yang melanggar kebijakan tersebut, maka akan mendapat konsekuensi. Dalam hal ini, Kapolsek Kembangan langsung dimutasi sebagai Analis Kebijakan di Polda Metro Jaya.  "Berdasarkan perintah Kapolda Metro Jaya sejak hari ini yang bersangkutan di mutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai Analis Kebijakan," pungkas Yusri.  JawaPos.com sudah mencoba mengubungi Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana. Namun, belum ada jawaban dari Kompol Fahrul.  Sebelumnya, viral sebuah kabar yang menyebutkan seorang anggota polisi menggelar resepsi pernikahan di tengah Pandemi Covid-19. Dari informasi yang beredar di media sosial, pernikahan ini dilakukan pada 21 Maret 2020, atau 2 hari pasca Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat.  Dalam informasi yang beredar, mempelai pria adalah Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana. Pernikahan diduga digelar disebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Hal ini pun mendapat banyak kritik dari warganet.

Propam Sebut Polisi yang Gelar Resepsi saat Covid-19 Langgar Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/POLISI-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi polisi melakukan penindakan terhadap pelaku perampokan. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi melakukan penindakan terhadap pelaku perampokan. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bastoni Purnomo mengatakan, kasus dugaan pemerasaan senilai Rp 1 miliar yang dikaitkan dengan mutasi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib tengah didalami Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Hal ini menindaklanjuti pernyataan yang dikeluarkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).  "Terkait dengan isu atau pernyataan dari IPW sedang di dalami oleh Propam Polda Metro, nanti secara resmi dari Polda Metro akan memberikan pernyataan bagaimana keterkaitan dengan pernyataan dari IPW yang meminta uang Rp 1 miliar," kata Bastoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (13/1).  Bastoni menyampaikan, saat ini belum banyak keterangan yang bisa diberikan terkait kasus tersebut. Mengingat Propam masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti, sebagai pembuktian ada atau tidaknya pemerasan.  Andi Sinjaya sendiri dipastikan sudah dimintai keterangan oleh Propam. Begitu pula dengan penyidik lainnya yang menangani kasus yang dilaporkan oleh Budianto.  "(Andi) Sudah (diperiksa), termasuk anggota penyidik yang menangani perkara itu sudah diminta," ucap Bastoni.  Dugaan pemerasaan ini terjadi pada kasus perusakan tanah yang dilaporkan oleh Budianto pada Maret 2018. "Jadi yang dilaporkan oleh saudara Budianto ini perusakan yang dilakukan oleh inisial MY dan S," tambah Bastoni.  Pria berpangkat melati 3 itu menyebut, kasus tanah itu sebetulnya sudah dilakukan pelimpahan tahap pertama kepada kejaksaan. Namun, sampai saat ini, tersangka belum berhasil ditangkap, sehingga tidak bisa dilakukan pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.  "Sudah P21 tinggal menunggu tahap 2 menyerahkan tersangka, namun sudah berapa kali penyidik memanggil (tersangka) tidak datang. Kemudian melakukan penangkapan ke rumah tersangka, sampai saat ini belum dapat," pungkas Bastoni.  Sebelumnya, IPW mengapresiasi langkah Polri yang mencopot Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib. IPW menduga, Andi meminta uang Rp 1 Miliar kepada pelapor Budianto. “Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek, agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (11/1).  Pencopotan Andi Sinjaya ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/13/I/KEP/.2020 tertanggal 8 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.  Dalam telegram tersebut, tercantum nama pengganti AKBP Andi Sinjaya adalah AKBP Mochammad Irwan Susanto. AKBP Mochammad Irwan Susanto sebelumnya menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Metro Jaya.  IPW mensinyalir, pada pertengahan November 2019, pelapor yang diminta uang Rp 1 miliar oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu bersama IPW mengadukan kasus ke Kapolda Metro Jaya. Laporan resmi itu diterima Koorsespri Kapolda Metro Jaya.  Saat diminta uang Rp 1 Miliar, pelapor tidak memberikan dan merasa diperas penyidik. Akibat pelapor tidak memenuhi permintaan penyidik, tersangka dalam kasus Nomor Sp.Sidik/592/IV/2018/Reskrim Jaksel tgl 16 April 2018 atas nama tersangka MY dan Sul tidak kunjung diserahkan Polres Jaksel ke Kejaksaan.

Propam Telisik Dugaan Pemerasan Eks Kasatreskrim Polres Metro Jaksel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#propam polda metro jaya

Berita Terkini