<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/22_lebih_3-1183135736.jpg" alt="PADA POROSNYA: Mudid BKB PAUD Soga Indah girang melihat gasing bambu yang dia tarik talinya berputar pada Minggu (11/8) lalu. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PADA POROSNYA: Mudid BKB PAUD Soga Indah girang melihat gasing bambu yang dia tarik talinya berputar pada Minggu (11/8) lalu. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Program wajib belajar 13 tahun pemerintah belum berjalan mulus. Pasalnya, masih ada 14 ribu desa yang masih belum memiliki satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Mengamini hal tersebut, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nia Nurhasanah mengaku telah menyiapkan strategi untuk merespon kondisi tersebut. Menurutnya, pihaknya tengah menyiapkan konsep PAUD-SD satu atap. Konsep ini, kata dia, menekankan lokasi terpadu, di mana satuan PAUD berada di area/bangunan yang sama dengan SD. Kemudian, diasuh oleh satu kepala sekolah. Meski begitu, dipastikan guru-guru yang mengajar berbeda satu sama lain di tiap jenjangnya. Namun, diharapkan ada penguatan bagi guru kelas rendah SD agar dapat mendukung PAUD secara terpadu. &ldquo;Ini strategi agar di daerah-daerah yang belum memiliki PAUD, khususnya di daerah 3T. Sehingga anak-anak bisa mengakses pendidikan usia dini,&rdquo; tuturnya dalam diskusi pendidikan bersama Kemendikdasmen, dikutip Minggu (21/9). Selain konsep satu atap, Kemendikdasmen juga membangun unit sekolah baru, revitalisasi lembaga PAUD eksisting, hingga menegerikan satuan PAUD. Hal ini guna mendukung program wajib belajar 13 tahun, yang mencakup 9 tahun pendidikan dasar, 3 tahun menengah, dan 1 tahun prasekolah. Tambahan satu tahun pra sekolah ini diputuskan mengingat rentang usia 5&ndash;6 tahun merupakan masa emas pertumbuhan anak. Otak mereka berkembang hingga 80 persen di masa itu. &ldquo;Oleh karena itu, pendidikan prasekolah ditempatkan sebagai prioritas utama dalam rancangan wajib belajar ini,&rdquo; jelasnya. Tak hanya berkutat pada sarana dan prasaran saja, untuk memantapkan program ini, maka dilakukan pula penguatan masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sehingga, capaian pembelajaran PAUD selaras dengan SD kelas 1&ndash;2. &ldquo;Sejak 2023, kurikulum dan buku sebetulnya sudah disesuaikan untuk memastikan tidak ada jarak antara pembelajaran PAUD dan SD. Kami ingin transisi berlangsung mulus dan menyenangkan bagi anak,&rdquo; paparnya. Penguatan kompetensi para guru PAUD pun juga dilakukan beriringan. Para guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-4 kini difasilitasi untuk meneruskan pendidikannya. Dengan begitu, ilmu mereka akan terupgrade. Pemerintah turut menggencarkan penguatan pedagogi melalui pendekatan STEM, pendidikan agama dan karakter, bahasa ibu, serta nilai inklusivitas. Kemitraan dengan 75 organisasi pendidikan juga telah dijalin dengan rencana tindak lanjut spesifik. </div>

Program wajib belajar 13 tahun pemerintah belum berjalan mulus. Pasalnya, masih ada 14 ribu desa yang masih belum memiliki PAUD

14 Ribu Desa Belum Punya PAUD, Kemendikdasmen Dorong Konsep Satu Atap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/DANTI-OK-2406.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021, di kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Kamis (24/6). " width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021, di kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Kamis (24/6). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung gagasan Universitas Terbuka yang mendorong agar Indonesia tidak hanya memiliki program wajib belajar 12 tahun. Melainkan ditingkatkan menjadi wajib belajar hingga menyelesaikan pendidikan Strata 1 perguruan tinggi.  Sebagai bentuk implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita proklamasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi. Sekaligus mengimplementasikan nilai sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  "Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat per tahunnya, dari sekitar 2 sampai 3 juta lulusan SMA dan SMK, hanya sekitar 38 persen atau sekitar 4.700 siswa yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal Indonesia dalam periode menyongsong puncak bonus demografi. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas menjadi tumpuan bagi suksesnya pembangunan nasional," ujar Bamsoet saat membuka rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga, dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021, di kampus Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Kamis (24/6).  Turut hadir jajaran rektorat Universitas Terbuka, antara lain Rektor Ojat Darojat, Wakil Rektor II Mohammad Muzamil, Wakil Rektor III Adi Winata, Wakil Rektor IV Rahmat Budiman, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Sofjan Arifin.  Hadir secara virtual, antara lain Bupati Bireuen Muzakkar A Gani, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Lalu Ali Wira, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra Bambang Basuki, serta ratusan ribu mahasiswa dan civitas akademika Universitas Terbuka yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seperti Sorong, Manado, Batam, maupun civitas Universitas Terbuka dari luar negeri semisal Hong Kong.  Ketua DPR RI ke-20 yang juga alumni UT ini menjelaskan, pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Sebagaimana telah dirintis dan terus dilakukan oleh Universitas Terbuka. Sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan telah menjalin kerjasama dengan KBRI di 42 negara untuk memfasilitasi layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang tinggal/bekerja di luar negeri. Tidak heran jika saat ini Universitas Terbuka memiliki mahasiswa aktif lebih dari 312 ribu, dan telah melahirkan 1,8 juta alumni.  "Laporan perusahaan media asal Inggris (We Are Social) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2021 mencapai 202,6 juta, dengan tingkat penetrasi 73,7 persen. Artinya, di masa pandemi Covid-19 maupun kedepannya, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi menjadi solusi yang rasional dalam meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi," jelas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan kandidat doktor Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini menerangkan, platform pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi pada akhirnya juga akan mengantarkan lahirnya komunitas virtual dalam dunia pendidikan, yang akan saling berinteraksi dan terkoneksi satu sama lain hingga terbentuk suatu ekosistem pembelajaran digital atau Digital Learning Ecosystem dengan berbagai tuntutan dan konsekuensi. Antara lain adaptasi dan peningkatan literasi teknologi, kompetensi dan kreativitas tenaga pendidik untuk menghadirkan materi pembelajaran yang menarik interaktif, serta kemadirian dan kedewasaan peserta didik dalam proses pembelajaran.  "Adaptasi dan inovasi menjadi faktor penting untuk menjawab tatantangan dunia pendidikan tinggi di masa depan yang masih bersifat imajiner, yang menurut Richard Riley (Menteri Pendidikan Amerika Serikat pada era Bill Clinton), digambarkan dengan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi bidang kerja yang belum tercipta, dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan, dan merumuskan solusi dari masalah yang belum diketahui," terang Bamsoet.  Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengungkapkan, seberapa pun kuatnya peran adopsi teknologi, tidak boleh memarginalkan peran dan kontribusi manusia (human factor). Terutama dalam membentuk karakter sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kemajuan teknologi informasi yang berpadu dengan arus globalisasi, akan sangat berpengaruh pada pergeseran nilai dan norma sosial.  "Bila tidak waspada, nilai-nilai asing yang terbawa arus globalisasi tersebut pada akhirnya akan dapat merongrong jati diri, tradisi, budaya, moralitas serta nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi muda bangsa," ungkap Bamsoet.  Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menekankan, atas dasar itulah dalam rangkaian Dies Natalis ke-37, Universitas Terbuka bersama MPR RI serta ESQ Leadership Training Center akan menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI terhadap ratusan ribu civitas akademika Universitas Terbuka, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, maupun dari luar negeri. Memecahkan rekor MURI sebagai Sosialisai 4 Pilar dengan peserta terbanyak.  "Empat Pilar MPR tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR Dukung Gagasan Program Wajib Belajar Hingga Perguruan Tinggi

program wajib belajar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program wajib belajar

Berita Terkini

14 Ribu Desa Belum Punya PAUD, Kemendikdasmen Dorong Konsep Satu Atap

Ketua MPR Dukung Gagasan Program Wajib Belajar Hingga Perguruan Tinggi

Download Aplikasi JawaPos.com