<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksin halal untuk memutus mata rantai penularan covid-19 belum digunakan optimal. Terutama untuk dosis lanjutan (booster).  Pengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy menilai, ada kekuatan atau peran pebisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.  “Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin) tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkap Ichsanuddin saat dihubungi awak media, Kamis (12/5).  Menurut Noorsy, semua kalangan boleh saja berbisnis, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.  “Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucapnya.  Dia berpendapat, model bisnis yang dibangun dalam vaksinasi yakni membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin. Kemudian para mafia vaksin bekerja sama dengan oknum elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyat.  Diketahui, putusan MA menyatakan Pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 berstatus halal bagi umat Muslim di Indonesia.  Putusan MA tersebut merupakan hasil judicial review yang dimenangkan YKMI terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.  Dalam salinan putusannya, MA menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta merta mamaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat.  Tindakan pemerintah yang menetapkan jenis vaksin belum (memperoleh sertifikat) halal ke masyarakat, khususnya umat Islam, berdasarkan bunyi salinan MA, adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Sejauh ini pemerintah terus mendorong agar masyarakat memenuhi kebutuhan vaksin booster. Namun, vaksin booster yang disediakan pemerintah tidak berlabel halal, seperti AstraZeneca.

Pandangan Pengamat soal Peran Pebisnis dalam Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas medis menyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca kepada pekerja ritel di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (24/5/2021). Vaksinasi menjadi harapan khususnya sektor ritel modern. Ini penting guna mendorong perekonomian Indonesia supaya bangkit ke" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca kepada pekerja ritel di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (24/5/2021). Vaksinasi menjadi harapan khususnya sektor ritel modern. Ini penting guna mendorong perekonomian Indonesia supaya bangkit ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih ada warga di sejumlah daerah yang ogah divaksin. Akibatnya, stok vaksin yang telanjur didatangkan menjadi sia-sia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat bersikap aktif. Stok vaksin yang tidak terpakai harus segera direlokasi ke daerah yang lebih membutuhkan.  Stok vaksin berlebih yang akhirnya dibuang itu terjadi di Aceh Tenggara. Dari 62 ribu dosis yang diterima, sebanyak 49 ribu sudah disuntikkan. Namun, masih ada 1.812 dosis yang tidak terpakai.  Lalu, 103 dosis disebut rusak.  Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menolak bila vaksin-vaksin itu disebut tak terpakai. Dia menjelaskan, ada beberapa kondisi yang perlu dipahami dalam pengelolaan vaksin. Pertama, ada kemungkinan vaksin rusak dalam proses distribusi dari kabupaten/kota ke puskesmas/faskes.  Kemudian, ada dosis sisa yang tidak bisa dipakai karena batas maksimal vaksin yang telah dibuka hanya enam jam. Padahal, fakta di lapangan, ada sasaran vaksinasi yang terdaftar, tapi tidak datang. ”Sementara satu vial itu untuk diberikan kepada sepuluh orang. Sehingga ini yang menjadikan vaksin tersebut tidak bisa digunakan. Angka ini kita sebut wastage rate,” jelasnya.  Angka wastage rage ini diperkirakan mencapai 5–10 persen. Dalam kasus di Aceh Tenggara, wastage rate masih di bawah perkiraan, yakni sekitar 3,8 persen. ”Jadi masih dalam batas wajar,” katanya. Nadia menjelaskan, program vaksinasi di daerah yang lokasinya jauh dari puskesmas memiliki tantangan tersendiri. Selain itu, masih ada masyarakat yang enggan divaksin karena masalah kepercayaan. Hal tersebut salah satunya terjadi di Sumatera Barat (Sumbar).  Sebagai informasi, Sumbar termasuk salah satu provinsi dengan capaian vaksinasi terendah di Indonesia. Merujuk data vaksin.kemkes.go.id per 8 September 2021, Sumbar masuk dalam peringkat lima terbawah. Di daerah-daerah yang menolak vaksinasi, menurut Nadia, edukasi dan sosialisasi akan tetap jadi skenario utama untuk mendorong percepatan vaksinasi.  Mengenai stok vaksin yang masih banyak atau menumpuk di daerah-daerah tersebut, Kemenkes berharap pemprov setempat bisa merelokasi ke kabupaten/kota lain yang membutuhkan. Terutama yang penyuntikan per harinya tinggi. ”Kemenkes tidak akan mendistribusikan vaksin tambahan dulu sampai stok kurang dari 14 hari,” ucapnya.  Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo, pemerintah perlu mengubah strategi komunikasi agar makin banyak warga yang mau divaksin. Menurut dia, warga yang tidak mau divaksin biasanya tidak cukup memperoleh informasi. ”Jika mau berhasil, pesan utamanya harus bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” jelasnya. Bagaimanapun, lanjut Suko, vaksinasi akan tetap menimbulkan pro dan kontra. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.  Strategi komunikasi yang dipakai mestinya berbasis kultural lokal. Konten sosialisasi disampaikan dengan layanan komunikasi yang interaktif tanpa pendekatan yang koersif atau memaksa. ”Di awal pendekatannya sudah salah dengan koersif yang ditunjukkan melalui denda. Sementara konten informasi vaksin belum sepenuhnya menancap di benak warga. Itu yang membuat warga agak enggan,” ulasnya.  Muncul Klaster Satuan Pendidikan  Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas baru berjalan sekitar sebulan. Namun, sejumlah daerah sudah melaporkan terjadinya klaster baru di satuan pendidikan. Hal itu terungkap dari laporan mingguan WHO yang diterbitkan pertengahan minggu lalu. Disebutkan, ada beberapa klaster Covid-19 yang dilaporkan di awal September. SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat, misalnya.  Sebanyak 54 siswa dikabarkan positif Covid-19 saat menjalani PTM terbatas. Kemudian, klaster Institut Shanti Bhuana di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Per 12 September, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melaporkan 139 mahasiswa positif Covid-19 dari hasil tes PCR.  Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan, PTM terbatas tetap dilanjutkan meski terjadi kasus.  Menurut dia, munculnya kasus Covid-19 di sekolah tak lantas menutup seluruh sekolah di Indonesia yang telah melaksanakan PTM terbatas. ”Kalau ada kejadian satu, bukan berarti satu Indonesia ditutup,” tuturnya.

Sumbar Peringkat Lima Terbawah dalam Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-28-at-16.15.29.jpeg" alt="Puti Guntur Soekarno meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sidoarjo, Sabtu (28/8). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puti Guntur Soekarno meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sidoarjo, Sabtu (28/8). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puti Guntur Soekarno bersama Pemkab Sidoarjo ikut membantu program vaksinasi. Sebanyak 3 ribu dosis vaksin Sinovac disalurkan untuk warga Sidoarjo pada Sabtu (28/8).  “Alhamdulillah untuk hari ini 3.000 dosis vaksin kita selenggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak. Ada Polda Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan Arta Graha Peduli,” ujar cucu Presiden Soekarno itu.  Lanjut Puti menjelaskan, dirinya bersama stakeholder berusaha menargetkan 25.000 dosis vaksin untuk tahap pertama dan kedua. Semuanya disebar di 15 seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.  Diharapkan terjadi peningkatan jumlah warga yang di vaksin dan mempercepat target terwujudnya kesehatan masyarakat di Sidoarjo. "Saya berharap proses kesehatan masyarakat cepat terbentuk melalui percepatan vaksinasi ini di Sidoarjo," ungkap anggota Fraksi PDIP DPR itu.  Dia mengimbau warga yang telah divaksin untuk terus disiplin dengan protokol kesehatan (prokes). Dengan taat prokes dapat memutus mata rantai penularan Covid-19.  Dalam kesempatan yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sidoarjo Bambang Riyoko sangat berterima kasih sekali atas partisipasi dan kerja keras para stakeholder untuk menyukseskan program vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari Polda Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno.  Dia berharap vaksinasi di Sidoarjo terus segera naik. Saat ini realisasi vaksinasi masih jauh dari target. Tepatnya, realisasi total suntikan baru sebanyak 60,5 persen se-Kabupaten Sidoarjo.

Puti Guntur Soekarno Bantu Pemkab Sidoarjo Kejar Target Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Vaksinasi-Penumpang-KRL-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Sejumlah calon penumpang menerima vaksin COVID-19 di Stasiun Jakarta Kota, Rabu (28/7/2021). PT KCI atau KAI Commuter membuka layanan vaksinasi gratis di sejumlah stasiun bagi penumpang KRL dan masyarakat umum dengan mendFTr secara online. Lokasi vaksinas" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon penumpang menerima vaksin COVID-19 di Stasiun Jakarta Kota, Rabu (28/7/2021). PT KCI atau KAI Commuter membuka layanan vaksinasi gratis di sejumlah stasiun bagi penumpang KRL dan masyarakat umum dengan mendFTr secara online. Lokasi vaksinas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI Commuter Jabodetabek kembali melaksanakan vaksinasi guna mendukung percepatan program nasional. Program vaksinasi ini dilakukan KRL pada empat stasiun antara lain Stasiun Jakarta Kota, Angke, Duri, dan Rangkasbitung.  "Pada empat stasiun tersebut, KAI Commuter bersama fasilitas kesehatan setempat menyiapkan 900 dosis vaksin pertama bagi pengguna KRL maupun masyarakat umum yang sudah mendaftar melalui https://vaksinasi.krl.co.id/daftar," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangannya, Kamis (29/7).  Anne menyampaikan, bagi masyarakat atau pengguna KRL yang ingin mengikuti kegiatan vaksinasi, diminta untuk terlebih dahulu mengisi identitas pribadi dengan lengkap serta tentukan waktu dan lokasi vaksin. Dia mengingatkan, agar tidak lupa membawa bukti pendaftaran untuk diverifikasi petugas saat pelaksanaan vaksin.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/07/2021/kasatgas-tegaskan-tidak-ada-seorangpun-yang-kebal-terhadap-covid-19/">Kasatgas Tegaskan Tidak Ada Seorang pun yang Kebal Terhadap Covid-19</a>  "Pastikan peserta vaksin dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan," imbau Anne.  Program vaksin di stasiun ini, lanjut Anne, sudah dilakukan sejak Minggu (25/7) di Stasiun Duri yang kemudian berlanjut pada Stasiun Angke, Jakarta Kota, dan Rangkasbitung. Tak menutup kemungkinan, stasiun lainnya juga akan mengadakan kegiatan serupa.  Sementara itu hingga pukul 09.00 WIB jumlah pengguna KRL di seluruh stasiun mencapai 72.649 orang. Angka ini tak jauh berbeda dengan kemarin di waktu yang sama yaitu 71.692 orang.  "KAI mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 demi kesehatan dan keselamatan bersama," pungkas Anne.

Gencarkan Program Vaksinasi, 900 Dosis Vaksin Disiapkan pada 4 Stasiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwannsah-3.jpg" alt="Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe" width="100%">
<figcaption>Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi Covid-19 semakin gencar dilaksanakan pemerintah. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bekerja sama dengan Polri dalam memfasilitasi pegawai dan keluarganya untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunal melalui vaksinasi Covid-19.  “Sebanyak 213 pegawai dan keluarganya sudah mendaftar untuk difasilitasi pelaksanaan vaksinasinya di Gedung Bhayangkari Mabes Polri, Jakarta Selatan,” ujar Kepala Biro SDM dan Umum KemenPAN-RB Sri Rejeki, Selasa (20/7).  Para pegawai yang terdaftar ini merupakan pegawai yang belum divaksin pada periode sebelumnya. Salah satu penyebabnya karena para pegawai tersebut terpapar Covid-19 pada saat itu, sehingga harus menunggu minimal tiga bulan hingga bisa divaksin.  Kerja sama vaksinasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan Polri sejak Januari 2021 lalu untuk menggencarkan program nasional ini. Pelaksanaannya pun tak hanya dilakukan di Mabes Polri, tapi juga di 5.218 titik gerai vaksinasi yang terdapat di polsek, polres, dan polda di seluruh Indonesia.  Adapun, Kepala bidang Pelayanan Kesehatan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Kombes Pol dr. Farid Amansyah selaku Koordinator Vaksinator di Polri mengatakan bahwa hal ini juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi.  “Prinsipnya vaksinasi harus dipermudah, jangan dipersulit. Ini kita akomodir agar semakin banyak yang mendapatkan vaksin Covid-19,” imbuhnya.  Dijelaskan, masyarakat hanya perlu datang ke kantor polisi terdekat dengan membawa kartu identitas yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK), seperti KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Setiap masyarakat yang berusia diatas 18 tahun dapat memperoleh vaksin Sinovac yang tersedia.  Meski telah divaksin, Farid mengingatkan agar selalu waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terlebih lagi, ia mengimbau agar masyarakat tak mudah percaya dengan hoaks yang menyebar di berbagai platform media.  “Tolong jangan percaya hoaks yang berseliweran. Vaksin adalah program dunia yang harus kita sukseskan,” tegasnya.

KemenPAN-RB Dengan Polri Lakukan Akselerasi Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BCA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri Perbankan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional dalam peningkatkan taraf hidup masyarakat. Di tengah pandemi Covis-19 ini, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen mendukung Pemerintah dalam percepatan program vaksinasi di Indonesia.  BCA menjadi salah satu bank yang melaksanakan program vaksinasi massal untuk Indonesia, didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Program vaksinasi dilaksanakan di beberapa kota bersama dengan empat bank lainnya antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank CIMB Niaga dengan target total sebanyak 144.473 peserta di seluruh Indonesia. Program vaksinasi oleh BCA kali ini menyasar sekitar 34.650 peserta dari masyarakat umum, nasabah, karyawan, dan keluarga karyawan Bank di beberapa kota di Indonesia.  Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, BCA bersyukur dapat turut serta dalam program vaksinasi perbankan ini. Sebelumnya, BCA telah melaksanakan vaksinasi baik melalui program pemerintah maupun program gotong royong bagi karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat umum.  Hingga kini BCA telah melaksanakan program vaksinasi bagi lebih dari 40.000 peserta di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya tak lepas dari bagian komitmen kami untuk mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi di Indonesia.  “Kegiatan vaksinasi ini juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawan dan keluarganya yang selama ini berada di zona risiko karena harus memastikan pelayanan kebutuhan transaksi perbankan kepada masyarakat tetap harus dilakukan,” tambah Jahja.  Di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, BCA sebagai institusi perbankan terus bergerilya memberikan pelayanan optimal melalui digital banking kepada nasabah di seluruh Tanah Air.  Pada 2 Juli 2021, limit harian transfer KlikBCA Individu dinaikkan menjadi Rp 500 juta per hari per user ID. Selain itu, limit transfer hingga Rp300 juta per hari dari myBCA. Kenaikan limit harian transaksi ini akan mulai berlaku pada 2 Juli hingga 2 Agustus 2021.  “Di tengah situasi pandemi saat ini, kami juga memahami kebutuhan nasabah yang harus melakukan work from home pastinya membutuhkan mobilitas yang lebih simpel. Kenaikan limit transfer harian ini diharapkan dapat membantu produktivitas nasabah dalam melakukan transaksi perbankan,” papar Jahja.

BCA Dukung Pemerintah Percepat Program Vaksinasi untuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/GANJAR-14A.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi usulan kepada pemerintah pusat terkait pertanggungjawaban vaksinasi kepada gubernur. Ini agar percepatan vaksinasi bisa berjalan secara lebih tepat dan sesuai kebutuhan wilayah.  Gubernur Ganjar mengikuti rakor evaluasi perkembangan vaksinasi di Jawa Bali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Rabu (14/7). Dalam rakor tersebut kembali ditegaskan agar daerah bisa mempercepat vaksinasi untuk mencapai herd immunity.  Pada kesempatan itu, Ganjar mengusulkan untuk seluruh koordinasi vaksinasi diserahkan kepada gubernur-gubernur. Ini agar distribusi vaksin bisa lebih tepat di wilayah yang membutuhkan.  "Gubernur aja suruh pertanggungjawaban seluruhnya. Sehingga kalau nanti itu bisa dilakukan, akan bisa kita distribusikan sesuai dengan, satu jumlah penduduk, dua wilayahnya, dan tiga kecepatan yang menunjukkan komitmen dari kepala daerah setempat,” tutur Ganjar di sela-sela rakor.  Ganjar menyebutkan, di beberapa wilayah di Jateng, dosis yang tersedia tak sebanding dengan antusiasme masyarakatnya yang ingin mengikuti vaksinasi. Itu di antaranya terjadi di Kota Semarang dan Grobogan.  Untuk mengatasi itu, Jateng berinisiatif dengan mengalihkan alokasi vaksin daerah yang cakupan vaksinnya rendah serta mengirimkan dosis vaksin yang dimiliki pemprov.  “Seandainya konsep ini disetujui, yang bertanggung jawab sepenuhnya itu gubernur, gubernur yang melakukan kontrol, sehingga semua bisa menjadi subkoordinasi. Maka vaksinasi ini akan lebih cepat,” ucap Ganjar.  Apalagi, perangkat di masing-masing daerah juga sudah siap dan hanya perlu menentukan tempat vaksinasinya. Selain itu, TNI, Polri, dan instansi swasta pun siap memberi dukungan penuh.  Di sisi lain, saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan desain agar vaksinasi Jateng ditingkatkan hingga 300 persen. Untui mencapai itu, di antaranya tengah dilakukan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, titik lokasi vaksinasi maupun kebutuhan dosisnya. (Eno)

Ganjar Usul Pertanggungjawaban Vaksinasi di Gubernur Biar Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/VAKSIN3.jpg" alt="PRIORITAS PERTAMA: Tenaga kesehatan menunjukkan kartu vaksinasi setelah mendapatkan vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Andika, Jagakarsa, Jakarta. (FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PRIORITAS PERTAMA: Tenaga kesehatan menunjukkan kartu vaksinasi setelah mendapatkan vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Andika, Jagakarsa, Jakarta. (FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah vaksin yang diberikan kepada target sasaran masyarakat Indonesia saat ini telah menembus angka 10 juta pada Jumat (26/3). Dengan jumlah tersebut, kecepatan pemberian vaksin telah mendekati angka 500 ribu penyuntikan dosis vaksin per hari.  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kombinasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas warga akan efektif menekan penularan Covid-19. Kesimpulan itu melihat pengalaman yang terjadi di negara-negara Eropa.  ”Dari seluruh negara Eropa, ada dua tipe negara yang tidak mengalami lonjakan kasus lagi. Pertama, cakupan vaksinasinya tinggi, bisa 30–40 persen dari total populasi. Kedua, yang mobilitas penduduknya tidak tergolong tinggi,” kata Menkes seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet terkait di kantor presiden, Jakarta, Jumat (26/3).  Dia lantas mencontohkan laju penularan Covid-19 di Inggris yang mobilitas penduduknya tergolong tinggi, namun tidak mengalami lonjakan signifikan. Hal itu kemungkinan terjadi karena cakupan vaksinasinya juga tinggi. ”Selain itu, pembatasan mobilitas warga yang diterapkan di negara Eropa seperti Spanyol berhasil menahan laju penularan Covid-19,” sebutnya.  Upaya melakukan vaksinasi massal juga sudah berlangsung secara baik di Indonesia. ”Alhamdulillah dan insya Allah vaksinasi telah menembus 10 juta dengan kecepatan harian kita mendekati 500 ribu penyuntikan per hari. Diharapkan di bulan Maret dan April, di mana ketersediaan vaksin 15 juta per bulan kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya,” tambahnya.  Namun, berdasar dinamika terkini, Menkes memberikan catatan mengenai lonjakan kasus di beberapa negara yang memungkinkan terjadinya embargo pengiriman vaksin. Hal itu berpotensi mengganggu jadwal kedatangan dan ketersediaan vaksin di Indonesia selama beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo.  Mengantisipasi hal tersebut, Budi mengatakan bahwa pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan manajemen yang baik untuk mengatur laju penyuntikan dosis vaksin agar nanti tidak ada kekosongan stok vaksin di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengajak masyarakat untuk membantu mendaftarkan para orang tua dan saudara-saudaranya yang lanjut usia (lansia) untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.  Berdasar data yang dimiliki, warga lansia merupakan kelompok rentan dan pasien terbanyak yang membutuhkan perawatan Covid-19 di rumah sakit sehingga pemberian vaksinasi ini diharapkan mampu menekan persebaran virus di kalangan lansia.  ”Tolong dibantu semua orang tuanya, kakek-neneknya, mertua, tante, semua yang di atas 60 tahun, tolong segera diajak untuk vaksinasi. Semua kepala daerah dan tenaga kesehatan harap konsentrasi memberikan vaksin ke para lansia,” tutur Budi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/VAKSIN2.jpg" alt="PESERTA ANTUSIAS: Suasana penyuntikan vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan secara massal di Istora Senayan, Jakarta. (FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PESERTA ANTUSIAS: Suasana penyuntikan vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan secara massal di Istora Senayan, Jakarta. (FOTO: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> PRIORITAS PERTAMA: Tenaga kesehatan menunjukkan kartu vaksinasi setelah mendapatkan vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Andika, Jagakarsa, Jakarta. (FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Memperbanyak Sentra Vaksinasi Vaksinasi lansia dan petugas pelayanan publik menjadi prioritas penyuntikan tahap kedua setelah sebelumnya vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. Lansia termasuk kelompok berisiko tinggi yang apabila tertular virus SARS-CoV-2 akan memperburuk kesehatan mereka.  Masalahnya, pelaksanaan vaksinasi lansia tidak bisa berlangsung cepat karena beberapa faktor seperti kesehatan fisik maupun jarak. ”Memang saya ingin fokus ke lansia. Namun, lansia ini agak sulit juga memvaksinnya. Ada yang ragu-ragu datang. Mereka nggak lebih mobile dari yang lebih muda,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan, diperlukan model baru pelaksanaan vaksinasi bagi lansia agar mereka nyaman untuk segera disuntik. Model baru pelaksanaan vaksinasi yang sudah berjalan berupa sentra vaksinasi.  Selain itu, Kemenkes menawarkan anak muda atau relawan untuk mengajak para lansia agar mau divaksin. Sebagai kompensasi, mereka juga akan mendapatkan vaksin bersama lansia yang dibawanya.  ”Kita bikin sentra-sentra vaksinasi dan mendorong kerja sama-kerja sama dengan institusi yang bisa akses ke lansia seperti organisasi masyarakat keagamaan,” tuturnya.  Pemerintah pusat maupun daerah bertugas mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia. Hal itu bertujuan untuk meminimalkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, terutama bagi kelompok lansia.  Hingga saat ini penularan Covid-19 masih terjadi. Pasien terkonfirmasi positif sejak kasus pertama hingga 28 Maret 2021 mencapai 1.496.085 kasus. Pada kasus terkonfirmasi positif terdapat lima provinsi dengan angka tertinggi. Angka kumulatif DKI Jakarta masih yang menduduki posisi tertinggi dengan 379.692 kasus.  Disusul Jawa Barat dengan kumulatif 246.786 kasus, Jawa Timur kumulatif 138.715 kasus, Kalimantan Selatan kumulatif 27.119 kasus, serta Kalimantan Timur kumulatif 63.093 kasus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/VAKSIN1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERUS BERTAMBAH: Pada 25 Maret lalu, sebanyak 16 juta bulk vaksin Covid-19, termasuk 1,5 juta untuk overfill dari Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: JawaPos/com)  Datangkan 16 Juta Bulk Vaksin Sinovac Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target herd immunity pada 2021, pemerintah terus berupaya menghadirkan vaksin Covid-19 yang aman, bermutu, dan berkhasiat secara bertahap. Salah satunya pada 25 Maret lalu. Sebanyak 16 juta bulk vaksin Covid-19, termasuk 1,5 juta untuk overfill dari Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta.  Selanjutnya, vaksin dalam sembilan envirotainer tersebut langsung dibawa menggunakan tiga truk menuju Bio Farma. Kedatangan bulk vaksin itu merupakan yang keempat sebagai perwujudan dari komitmen PT Bio Farma dalam penyediaan vaksin Covid-19 kepada pemerintah sebanyak 122,5 juta dosis.  ”Vaksin Covid-19 tahap ketujuh dari keseluruhan tahap sebesar 16 juta vaksin dalam bentuk bulk. Secara kumulatif berarti kita telah memiliki sekitar 53,3 juta bulk vaksin,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam keterangannya di terminal kargo 530.  Total bulk vaksin yang tersedia saat ini mulai diproduksi Bio Farma pada 13 Januari lalu. Jumlah 53,5 juta bulk vaksin ini diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 43 juta dosis vaksin jadi. ”Ini tentu akan menambah ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia dalam rangka meningkatkan percepatan vaksinasi di Indonesia,” terang Wamenkes.  Selanjutnya, BPOM melakukan evaluasi kepada 16 juta vaksin yang tiba tersebut untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya sebelum diedarkan dan dipergunakan dalam program vaksinasi nasional. ”Terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri yang telah mendukung sepenuhnya proses mulai pengawalan saat kedatangan vaksin hingga ke pabrik Bio Farma, lalu pendistribusian ke seluruh provinsi di Indonesia,” tuturnya. Tetap Patuh Protokol Kesehatan  Saat ini di sejumlah negara di Eropa dan Asia kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19. Penyebabnya, ada jenis virus mutasi baru yang juga masuk ke Indonesia sejak awal tahun ini serta mobilitas yang tinggi.  ”Terkait lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara, saya ingin sampaikan bahwa meski sudah mengalami percepatan dalam vaksinasi, kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan karena adanya potensi embargo dari negara produsen vaksin yang mengalami lonjakan kasus di negaranya. Kita perlu mengatur ritme vaksinasi agar tidak ada kekosongan vaksin nanti,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.  Dia menambahkan, lonjakan kasus di negara lain juga mengingatkan untuk senantiasa waspada dengan menahan mobilitas dan mematuhi disiplin protokol kesehatan, apalagi jenis mutasi virus baru Covid-19 sangat cepat menyebar. ”Hindari bepergian, paling tidak sampai pandemi benar-benar terkontrol. Kalau nanti terjadi lonjakan kasus, kasihan tenaga kesehatan kita akan kelelahan,” kata Menkes.  Vaksin Covid-19 saat ini sudah menjadi isu geopolitik. Negara-negara di seluruh dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin. Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerja sama dengan empat produsen vaksin, yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Karena itu, vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik untuk digunakan.  Pemerintah harus mengombinasikan penggunaan berbagai merek vaksin Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh populasi sasaran. Tidak ada satu pun produsen vaksin di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar seperti Indonesia.  ”Ketersediaan vaksin sangat penting dalam menjaga kelancaran program vaksinasi pemerintah,” sebutnya.  Menkes menyatakan bahwa per Jumat (26/3) Indonesia telah melakukan penyuntikan di atas 10 juta vaksin untuk suntikan pertama dan kedua. Hal itu sekaligus menempatkan Indonesia di posisi empat besar negara yang bukan produsen vaksin, tapi telah melakukan penyuntikan di atas 10 juta.  ”Saat ini laju penyuntikan vaksin kita telah mencapai 500 ribu suntikan per hari dan kita sudah tembus 10 juta penyuntikan Jumat lalu. Dengan capaian ini, Indonesia masuk posisi empat besar negara di dunia yang bukan produsen vaksin, tapi tertinggi dalam melakukan penyuntikan. Kita di bawah Jerman, Turki, dan Brasil serta berhasil melampaui Israel dan Prancis. Ini sebuah kabar gembira,” tuturnya.

Tembus 10 Juta Penyuntikan Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program vaksinasi

Berita Terkini