<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/airlangga-kPP-1899124123.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyiapkan sistem kredit sektor perumahan di perbankan.&nbsp; Pasalnya, hal itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggenjot kredit di sektor perumahan di tiga bulan pertama tahun 2026 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai menggelar Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantornya, Senin (17/11).&nbsp; "Kredit Program Perumahan (KPP) akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan karena ini baru dalam dua bulan. Kemudian kita minta ke depan ini juga akan disiapkan, terutama kesiapan perbankannya," kata Airlangga.&nbsp; "Jadi, kami minta kepada Danantara dan juga kepada BP BUMN itu untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan," lanjutnya.&nbsp; Meski begitu, Airlangga mengakui perlu ada rapat dan tindak lanjut yang lebih serius untuk bisa menggenjot KUR di sektor perumahan. Dari sisi nilai, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menargetkan bisa menyalurkan Rp 28 triliun pada kuartal I 2026 atau terhitung Januari hingga Maret 2026.&nbsp; "Angka Rp 300 triliun itu tidak termasuk Rp 130 triliun yang perumahan, jadi ini nantinya akan menjadi on top. Tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam kuartal I 2026 itu sekitar targetnya Rp 28 triliun," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menyampaikan kesiapannya untuk menyuntik lebih banyak anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perumahan pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, pembiayaan tersebut akan ditambah oleh Danantara, apabila para developer, kontraktor, dan supplier perumahan dapat memanfaatkan dana yang telah disiapkan pada tahun 2025 mencapai Rp 130 triliun.&nbsp; "Kita ingin ke depannya, anggarannya kalau Rp 130 triliun terserap tahun ini terserap. Insya Allah akan kita tambah lagi tahun depan. Kalau terserap Rp 130 triliun Pak Ara (Menteri PKP Maruar Sirait), saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp 250 triliun," kata Rosan dalam acara Pertemuan &amp; Simposium Perumahan 'Warisan Bangsa' di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9).&nbsp; Lebih lanjut, Rosan mengatakan tambahan anggaran pembiayaan itu akan dikucurkan setelah Danantara melihat adanya penyerapan yang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Rosan memastikan Danantara Indonesia akan terus mendukung penuh segala program prioritas pemerintah era Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program 3 Juta Rumah. Salah satu alasanya karena dinilai berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.&nbsp; "Yang penting penyerapannya ada, penyerapannya benar, proseduralnya tepat. Kita akan lebihkan anggarannya karena ini adalah program prioritas pemerintah dan kita akan dukung penuh. Dan juga karena ini memberikan kontribusi yang nyata, positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Rosan. &nbsp;

Menteri Airlangga Hartarto minta BPI Danantara siapkan sistem kredit perumahan, target Rp 28 triliun di Kuartal I-2026.

Airlangga Minta Danantara dan BUMN Siapkan Sistem Kredit Perumahan, Rp 28 Triliun Harus Disalurkan dalam 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/apartemen-789563492.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan perwakilan PT Colliers International Indonesia di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (25/7) malam. (dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan perwakilan PT Colliers International Indonesia di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (25/7) malam. (dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya mewujudkan program 3 juta rumah pertahun perlu didukung dengan data yang akurat. Karena itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menjajaki kerjasama dengan PT Colliers International Indonesia. Dari pertemuan itu diketahui, dari 239 ribu unit apartemen di Jakarta, terdapat 35 ribu unit yang belum terjual.&nbsp; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan perwakilan PT Colliers International Indonesia di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat malam (25/7) malam. "Saya bertemu dengan perwakilan PT Colliers International Indonesia yang merupakan salah satu konsultan terbesar di dunia," ujarnya. Menteri PKP didampingi sejumlah Eselon I berdiskusi dengan perwakilan dari PT Colliers International Indonesia, yakni Senior Associate Director Ferry Salanto, Senior Manager Eko Arfianto, dan Research Executive Saskia Nabila Fatia Ananda terkait data dan hasil penelitian di sektor perumahan termasuk data apartemen di Jakarta yang hingga saat ini belum terjual serta mendapat masukan dan solusinya. Menurutnya, adanya data tersebut sangat bermanfaat bagi Kementerian PKP. Khususnya, dalam memaksimalkan aset di Indonesia sehingga mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. "Terimakasih dukungan PT Colliers International Indonesia yang telah memberikan data dan informasi kepada Kementerian PKP dan semoga bisa menjadikan masukan untuk penyusunan kebijakan di sektor perumahan," ujarnya. Sementara Senior Associate Director Ferry Salanto menyatakan PT. Colliers International Indonesia merupakan salah satu konsultan terbesar di dunia dengan 580 kantor di 70 negara termasuk di Indonesia.&nbsp; "Beberapa hal yang dilakukan antara lain memberikan pelayanan dan konsultasi dunia properti termasuk di dalamnya penilaian, penasihat, manajemen transaksi dan manajemen properti khususnya bagi developer yang ingin berinvestasi dan memasarkan propertinya di Indonesia," ujarnya.&nbsp; Ferry Salanto menyatakan, berdasarkan data Colliers per bulan Juni 2025 masih terdapat kurang lebih 35.000 unit apartemen yang belum terjual dari total 230.000 unit apartemen yang ada di Jakarta.&nbsp; Di Indonesia sendiri, lanjutnya, Colliers hadir sejak tahun 1988 dan menjadikan Colliers International Indonesia sebagai konsultan properti terbesar di Indonesia.&nbsp; "Kami siap memberikan masukan kepada pemerintah melalui data dan hasil penelitian yang dimiliki," katanya.&nbsp;

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mencatat 35 ribu dari total 239 ribu unit apartemen di Jakarta belum terjual.

35 Ribu Unit Apartemen di Jakarta Belum Terjual

program tiga juta rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program tiga juta rumah

Berita Terkini

Airlangga Minta Danantara dan BUMN Siapkan Sistem Kredit Perumahan, Rp 28 Triliun Harus Disalurkan dalam 3 Bulan

35 Ribu Unit Apartemen di Jakarta Belum Terjual

Download Aplikasi JawaPos.com