<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/UIII-3762026619.jpg" alt="Sekretaris Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Chaider S. Bamualim (kiri) di komplek kampus UIII di Depok." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Chaider S. Bamualim (kiri) di komplek kampus UIII di Depok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) terus menambah program studi baru. Menyambut tahun akademik 2023/2024, ada dua program studi baru yang dibuka. Keduanya menyedot animo pelamar dari dalam maupun luar negeri. Pembukaan program studi baru itu disampaikan Sekretaris UIII Chaider S. Bamualim. Dia mengatakan kedua program studi baru itu adalah public policy in climate change atau kebijakan publik di dalam perubahan iklim. Program studi baru yang kedua adalah Master of Finance in Sustainable Finance atau keuangan yang berkelanjutan. Kedua program studi itu dibuka untuk jenjang master atau S2. Chaider mengatakan jumlah mahasiswa untuk program studi Climate Change ada 20 orang. Sedangkan untuk Sustainable Finance ada 26 orang. "Kami tidak bisa terima mahasiswa banyak-banyak," katanya saat diskusi di kampus UIII, Cimanggis, Kota Depok pada Senin (2/10) sore. Dia memastikan jumlah pelamar jauh melebihi mahasiswa yang lolos atau diterima. UIII juga menjalankan seleksi wawancara. Diantara tujuannya untuk memastikan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab si pelamar. Tidak sebatas mengacu pada sertifikat kompetensi bahasa asing saja. Tim komunikasi UIII Dadi Darmadi mengatakan pembukaan program studi baru itu sebuah lompatan bagi UIII. Kedua program itu merupakan bidang yang krusial saat ini. Dia mencontohkan soal perubahan iklim, beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung urusan ini. Pada beberapa kesempatan, Joko Widodo mengatakan dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan masyarakat di penjuru dunia. Perlu ada keputusan-keputusan strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim itu.

Kedua program studi baru yang dibuka di UIII adalah kebijakan publik di dalam perubahan iklim dan keuangan yang berkelanjutan.

Dua Program Studi Baru UIII Diserbu Mahasiswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/478985-pendaftar-snmptn-tinggal-tunggu-hasil-kelulusan-23-maret_c_285251.jpg" alt="Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kelonggaran pada kampus yang ingin membuka program studi (prodi) baru. Terutama prodi dengan sistem kerja sama. Kelonggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi program Kampus Merdeka.  Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Ridwan menjelaskan, syarat pembukaan prodi tahun ini memiliki banyak perbedaan dengan tahun lalu. Terutama soal kemudahan pembukaan prodi baru dengan skema kerja sama bagi PTN atau PTS yang terakreditasi unggul. ”Prinsipnya, mereka diberi izin membuka prodi sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers virtual kemarin (18/5).  Lebih lanjut, dia menjelaskan, tahun lalu hanya PTN badan hukum yang diberi privilege tersebut. Itu pun melalui prosedur normal, harus ke kementerian untuk mendapatkan izin. Tahun ini, ketentuan itu diubah. Seluruh PT yang memiliki akreditasi dengan peringkat baik sekali atau unggul dapat membuka prodi melalui kerja sama sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud 7/2020 pasal 36 ayat (1). Ketentuan itu pun berlaku bagi perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi A dan B. ”Bisa kerja sama dengan mitra industrinya,” tuturnya.  Selain itu, pada kebijakan sebelumnya, pembukaan prodi baru harus menunggu nomenklatur. Saat ini tak perlu menunggu adanya nomenklatur baru, boleh langsung mengajukan. ”Cukup mencantumkan dua surat, pembukaan prodi dan penambahan prodi,” sambungnya.  Nah, untuk syarat-syaratnya, kampus harus membuat perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga terkait untuk mendukung capaian pembelajaran. Kemudian menyatakan kesanggupan menelusuri lulusan prodi pada dunia kerja. Dengan begitu, lulusan prodi tersebut bisa langsung mendapatkan pekerjaan.  Untuk program pendidikannya, Ridwan mengatakan, tak ada pembatasan. Bisa untuk program sarjana hingga doktor. Dia menyebutkan, prioritas lembaga atau organisasi yang menjadi mitra kerja sama adalah perusahaan multinasional, teknologi global, start-up teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, dan institusi multilateral.  Lalu, tidak ada batasan program studi. Tidak harus di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM) atau non-STEM. Alasannya, seluruh PT tersebut sudah bekerja sama dengan industri mengenai kesepakatan bahwa lulusan bisa langsung diterima bekerja. ”Tapi, yang diharapkan pemerintah itu pembukaan program studi kekinian yang dapat mendukung industri 4.0,” katanya.  Karena mengacu pada kebutuhan industri, lanjut Ridwan, prodi bisa saja ditutup bila mitra tidak membutuhkan lagi lulusan program tersebut. Bisa juga dengan mengalihkan ke industri lain yang membutuhkan tenaga ahli di bidang tersebut. ”Ini bukan unit struktural. Kalau butuh bisa dibuka. Kalau cukup kebutuhannya, boleh ditutup,” papar Ridwan.  Sayangnya, meski banyak kemudahan yang ditawarkan, belum ada PT yang mengajukan pembukaan prodi baru dengan skema kerja sama tersebut. Ridwan menduga, hal itu disebabkan sektor industri yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan akibat Covid-19.  Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani menegaskan, belum ada keputusan terkait pembukaan kegiatan pembelajaran di kampus untuk tahun akademik baru. Hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan BNPB dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IewcVjX4QHQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=frbULXFMFWo

Kemendikbud Longgarkan Syarat Pembukaan Prodi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prodi-bisnis-digital-jadi-favorit-calon-mahasiswa-baru_m_.jpg" alt="ilustrasi perkuliahan." width="100%">
<figcaption>ilustrasi perkuliahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perguruan tinggi akhirnya ikut merespons perkembangan industri masa kini. Khususnya dikaitkan dengan tren revolusi industri 4.0 yang berbasis internet. Wujudnya, antara lain, dibukanya program studi (prodi) kekinian seperti bisnis digital. Perkembangan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) Suharnomo saat berkunjung ke kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan kemarin (12/2). Dia menjelaskan, prodi bisnis digital sudah berjalan satu tahun di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. "Undip (Universitas Diponegoro, Red) tahun ini (membuka prodi bisnis digital, Red)," kata dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip itu. Dia menuturkan, saat ini rata-rata usia fakultas ekononi (FE) di kampus negeri 60 tahun. Selama itu pula, di FE hanya ada prodi akuntansi, manajemen, dan ilmu pembangunan. Nah, untuk merespons era revolusi industri 4.0, kampus berupaya ikut menyediakan kebutuhan masyarakat dan industri. Suharnomo menuturkan, prodi baru di Unpad tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, bahkan kini menjadi salah satu favorit. Suharnomo menjelaskan, prodi bisnis digital membutuhkan dosen dengan latar belakang yang khas. Di Undip, misalnya, dosen yang bakal mengampu prodi tersebut umumnya lulusan S-1 jurusan IT kemudian melanjutkan pendidikan ke S-2 atau S-3 ekonomi atau bisnis. Dengan demikian, selain memiliki keahlian di bidang bisnis, dosen tersebut punya kemampuan teknis di bidang IT. Terkait dengan materi kuliah, selain perihal bisnis, ada big data, internet of things (IoT), dan e-marketing. Rencananya, mulai tahun ini Undip membuka prodi bisnis digital. Sebagai permulaan, prodi itu baru dibuka untuk program sarjana lewat jalur seleksi mandiri. Tidak dibuka dahulu untuk pelamar jalur SNM PTN atau SBM PTN. Terkait dengan perizinan, Suharnomo mengatakan tidak ada persoalan. Sebab, sebagai salah satu PTN badan hukum, Undip diberi keleluasaan untuk membuka prodi baru. Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menyatakan siap berkolaborasi dengan AFEBI. Misalnya, memberikan pelatihan teknis untuk menyelenggarakan kuliah jarak jauh (distance learning). Sebab, nanti ada beberapa prodi atau mata kuliah yang diselenggarakan secara online. Dengan begitu, materi tersebut bisa diakses mahasiswa FE di seluruh Indonesia.

Prodi Bisnis Digital Jadi Favorit Calon Mahasiswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengembangan-prodi-masih-kaku-fri-masih-terkendala-birokrasi_m_-scaled.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Rektor Indonesia (FRI) mendukung terciptanya program studi baru atau kekinian di lingkungan universitas, misalnya terkait dengan industri kopi dan digital ekonomi. Namun, perkembangan prodi sejatinya harus lebih fleksibel. &ldquo;Sebenarnya namanya juga program, tentu harus fleksibel. Saya setuju saja ada prodi kekinian atau digital ekonomi,&rdquo; ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan FRI Asep Saefuddin saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (18/11). Dia berharap prodi tersebut berada dalam satu fakultas atau departemen dan jurusan yang lebih kokoh. Misalnya, prodi kopi berada di Fakultas Pertanian atau Departemen Agribisnis. Pembukaan prodi juga harus lebih mudah tanpa terbelit izin Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). &ldquo;Sehingga pembukaan prodi itu tidak perlu ijin Kemenristekdikti. Serahkan saja kepada universitas yang memiliki fakultas pertanian atau departemen yang relevan,&rdquo; kata dia. Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu&nbsp;menyebutkan, birokrasi yang terjadi saat ini menjadi kendala tersendiri dalam perubahan prodi yang mengikuti perkembangan zaman. &ldquo;Saat ini memang salah kaprah, prodi saja mesti izin kementerian. Sehingga tidak fleksibel, kaku, tidak cepat melihat perubahan. Jadi masih terkendala birokrasi yang lambat,&rdquo; tandasnya. Meski sudah diberikan keleluasaan untuk menciptakan prodi baru tanpa aturan atau nomenklatur. Pada kenyataannya, pembukaan prodi belum bisa dilakukan dengan singkat. &ldquo;Tetap saja harus minta izin Kemenristekdikti. Memang dibandingkan dengan beberapa tahun yg lalu, saat ini lebih cepat tapi masih lambat, yakni sekitar 4 bulan. Mestinya cukup 1 minggu. Bahkan sebenarnya pembukaan prodi serahkan saja kepada universitas,&rdquo; tutur Asep. Sebelumnya, untuk mengembangkan inovasi dalam menciptakan prodi, Menristekdikti Mohamad Nasir memberi kebebasan kepada universitas. Kini, kampus bisa dengan mudah mengajukan pembukaan prodi baru tanpa nomenklatur selama bisa menghasilkan lulusan yang terserap industri. &ldquo;Ini sudah saya cabut peraturan ini, sudah diganti peraturan baru. Silakan itu para program studi akan dibuka, tetapi harus lihat pada siapa demand-nya, jangan sampai mencetak tenaga kerja penganggur, tapi mencetak tenaga kerja yang profesional pada bidangnya yang diinginkan industri,&rdquo; paparnya, Selasa (6/11). Adapun prodi kekinian yang sudah ada, di antaranya Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi, Prodi Film, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas, Prodi Informatika Medis, Prodi Teknik Mekatronika, dan Prodi Sains Data. Kemenristekdikti juga memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk membuka prodi visioner Sains Perkopian, Prodi Ekonomi Perkopian, Pendidikan Barista, Prodi Seni Meme.&nbsp;

Pengembangan Prodi Masih Kaku, FRI : Masih Terkendala Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prodi-baru-dan-yang-masih-dibutuhkan-di-era-disruptif_m_196115.jpeg" alt="Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Asep Saefudin (baju hijau) bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di kampus UAI Jakarta (14/3)." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Asep Saefudin (baju hijau) bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di kampus UAI Jakarta (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Indonesia saat ini memasuki era disruptif atau gangguan. Termasuk juga di sektor pendidikan tinggi. Sejumlah program studi (prodi) yang sudah berjalan saat ini dinilai masih dibutuhkan masyarakat, di tengah gempuran era disruptif. Namun tidak bisa dielakkan bakal munculnya prodi-prodi baru untuk menyesuaikan permintaan. Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Asep Saefudin mengatakan, setidaknya ada dua prodi yang masih dibutuhkan masyarakat di tengah era disrutif. Yakni prodi gizi dan pangan. "Gizi dan pangan adalah kebutuhan penting. Tidak akan digantikan oleh komputer," katanya di kampus UAI Jakarta (14/3). Asep menuturkan di era disruptif atau revolusi industri 4.0 banyak sekali pekerjaan-perkejaan yang diambil alih oleh komputer. Melalui kecanggihan sistem kecerdasan buatan. Tetapi untuk bidang gizi dan pangan, menurutnya bakal terus membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu dia mengatakan menggandeng IPB untuk membuka <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/18/169321/kembangkan-pendidikan-perguruan-tinggi-asing-bidik-pelajar-tanah-air" target="_blank">prodi</a> gizi dan pangan itu. Dia menjelaskan IPB sebagai kampus yang bergerak di bidang pertanian, jelas lebih mumpuni untuk dijadikan sebagai mitra kerjasama. Selain itu pembukaan prodi gizi dan pangan itu untuk menggenapkan jumlah prodi rumpun STEM di kampus menjadi enam prodi. Saat ini di kampus UAI masih memiliki empat prodi di bawah rumpun STEM. Rektor IPB Arif Satria menyambut baik kerjasama dengan UAI tersebut. Apalagi Rektor UAI juga merupakan guru besar di IPB. Dia mengatakan memasuki era disruptif saat ini, juga mendesak adanya prodi-prodi. "Untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat," katanya. Arif mengungkapkan di IPB sendiri saat ini sedang dikaji setidaknya lima <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/08/167287/perguruan-tinggi-harus-gali-potensi-di-tengah-masyarakat" target="_blank">prodi</a> baru. Yakni prodi keceradasan buatan, prodi ilmu data (data science), prodi robotika, prodi pertanian pintar (smart farming), dan prodi pertanian presisi. Dia mengatakan dalam menyambut era industri 4.0 IPB tetap menjalankan tugasnya sebagai kampus yang bergera di sektor pertanian. "Pertanian juga perlu dikembangkan mengikuti era industri 4.0," katanya. Dia mencontohkan perpaduan antara smart farming dengan pertanian presisi bisa mengatasi persoalan gagal panen yang sering terjadi di masyarakat. Gagal panen itu umumnya karena lahan pertanian terganggu cuaca. Nah dengan memanfaatkan sistem komputer, bisa dilakukan pengukuran waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Sehingga bisa mencegah tanaman petani rusak akibat terkena hujan atau sebaliknya kekeringan.

Prodi Baru dan yang Masih Dibutuhkan di Era Disruptif