<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/presiden-prabowo-subianto-dok-sekretariat-presiden-RBveE.webp" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menambah program strategis pendidikan yang sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya melalui Sekolah Rakyat (SR), sebagai upaya mengakselerasi pendidikan yang merata di Indonesia.
Teddy mengatakan tidak ada program pendidikan yang sudah berjalan pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dihentikan, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kini masih berjalan.
"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat," kata Teddy saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat,
Teddy menjelaskan Sekolah Rakyat ditujukan kepada anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk yang putus sekolah maupun yang belum pernah bersekolah.
Ia mengatakan, para siswa tidak hanya memperoleh pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas penginapan, asupan gizi, serta jaminan kesehatan.
"Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat," katanya.
Dalam satu tahun terakhir, program tersebut telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah.
"Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah," katanya.
Selain meluncurkan Sekolah Rakyat, Presiden juga membangun Sekolah Garuda yang terintegrasi dengan kampus-kampus baru demi mencetak SDM unggul, terutama pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
"Tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,&rdquo; ujar Teddy. (*)
&nbsp;
&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menambah program strategis pendidikan yang sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya melalui Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Tambah Program Strategis Pendidikan lewat Sekolah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/VTohWmTSBBndhQuoGl2GZV9CfDDVD9JYr9XeY4Eo-1-1171754740.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan isu yang dibawa Indonesia ke ajang KTT G20 Afrika Selatan, Minggu (23/11). (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan isu yang dibawa Indonesia ke ajang KTT G20 Afrika Selatan, Minggu (23/11). (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia membawa sejumlah isu strategis dalam keikutsertaan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Afrika Selatan 2025.&nbsp; Dalam momen itu, Presiden RI yang diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelaskan berbagai agenda strategis. Mulai dari inklusivitas ekonomi, penguatan sistem pangan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, hingga pentingnya program makan bergizi sebagai investasi masa depan.&nbsp; Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dari Johannesburg, pada Minggu (23/11).&nbsp; "Pemerintah Indonesia juga menyoroti solusi digital berbiaya rendah yang telah diterapkan Indonesia dan terbukti efektif, salah satunya sistem QRIS yang kini telah diadopsi oleh sejumlah negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea," kata Airlangga.&nbsp; "Inovasi tersebut menjadi contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat mendukung inklusi keuangan dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan," lanjutnya.&nbsp; Selain itu, ujar Airlangga, pada momen KTT G20 Wapres Gibran juga menyoroti fakta bahwa terdapat sekitar 720 juta penduduk dunia yang masih kelaparan. Program Makan Bergizi Gratis disebut dapat menjadi salah satu contoh inisiatif nyata untuk menanggulanginya.&nbsp; "Tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani dan peternak, serta memperluas aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tutur Airlangga.&nbsp; Pembahasan juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan ring of fire dan menghadapi berbagai tantangan kebencanaan.&nbsp; Bencana tersebut tidak hanya bersifat alamiah, tetapi sebagian juga merupakan akibat dari ulah manusia. Hal ini tercermin dari berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan sejumlah wilayah lainnya.&nbsp; Berbagai peristiwa tersebut, kata Airlangga, menegaskan perlunya penempatan kemanusiaan di pusat tata kelola global, dan mendorong G20 untuk menjadi teladan.&nbsp; Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah negara mendukung pernyataan tersebut, termasuk Afrika Selatan yang menutup rangkaian kepemimpinannya di Global South dengan menekankan pentingnya ruang yang lebih besar bagi benua Afrika.&nbsp; "Afrika dipandang sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan yang cepat serta potensi strategis yang dapat mendorong industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global," imbuhnya.

Pemerintah Indonesia tegaskan komitmen di KTT G20 2025, fokus pada inklusi ekonomi dan ketahanan pangan.

Indonesia Bawa Program Strategis ke KTT G20 Afsel: Pembayaran Digital QRIS hingga Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/WhatsApp-Image-2025-02-27-at-071250-1470790041.jpg" alt="Pengukuhan DPP Hiptek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengukuhan DPP Hiptek. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (DPP Hiptek) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua Umum Hiptek dr. Tohir Abdul Kadir menyatakan, kepengurusan baru bertujuan memperkuat integritas dan kredibilitas organisasi dalam menjalankan berbagai program strategis. Salah satu fokus utama adalah memastikan pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sesuai standar global serta mendukung sistem kesehatan nasional. &rdquo;Hampir 50 persen pengurus yang baru adalah tenaga medis. Hal ini karena Hiptek merupakan organisasi induk dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam proses skrining kesehatan bagi CPMI sebelum ditempatkan di luar negeri,&rdquo; beber dr. Tohir. Dia melanjutkan, sejak berdiri, Hiptek memiliki peran utama dalam menjembatani kepentingan anggota dan pekerja migran dengan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Organisasi ini berkomitmen mendukung pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan sesuai regulasi, sehingga pekerja migran dapat bekerja dengan aman di luar negeri. Dalam kepengurusan baru, Hiptek berencana mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan CPMI ke dalam sistem Satu Sehat, yaitu platform kesehatan nasional yang akan memastikan setiap pekerja memiliki rekam medis digital sebelum mendapatkan izin bekerja di luar negeri. &rdquo;Ke depan, tidak ada satu pun CPMI yang mendapatkan ID penempatan tanpa rekam medis yang terverifikasi di sistem Satu Sehat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,&rdquo; jelas Tohir Abdul Kadir. Selain itu, dia menambahkan, Hiptek juga menyiapkan program standarisasi layanan teleradiologi bekerja sama dengan dokter radiologi dari Indonesia dan negara tujuan penempatan. Program ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit menular, terutama tuberkulosis (TB), yang menjadi perhatian utama dalam kesehatan tenaga kerja migran. &rdquo;Di Malaysia, sejak 2019, kami berhasil menekan angka kasus TB hingga 0,05 persen. Harapan kami, standar ini bisa diterapkan di semua negara tujuan penempatan, selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang menargetkan penurunan TB sebesar 50 persen pada 2029,&rdquo; ungkap Tohir Abdul Kadir. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menekan jumlah CPMI yang dinyatakan tidak fit tetapi tetap berusaha berangkat secara non-prosedural. Dia menegaskan, Hiptek berupaya memperkuat sistem verifikasi sejak 2017 agar terintegrasi di semua exit point, sehingga dapat mencegah pekerja migran yang tidak layak medis berangkat ke luar negeri. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang diberangkatkan benar-benar sehat dan memenuhi standar internasional. Hal ini penting untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia,&rdquo; tegas Tohir Abdul Kadir. Sementara itu, Djamal Azis, salah satu pengurus DPP HIPTEK menambahkan, peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan CPMI berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri. &rdquo;Jika rating dan kualitas PMI meningkat, semakin banyak negara yang tertarik merekrut tenaga kerja Indonesia. Hiptek sebagai organisasi yang menaungi 107 fasilitas kesehatan akan terus memastikan seluruh pemeriksaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan,&rdquo; tandas Djamal Azis. Dalam kepengurusan periode baru ini, Hiptek menetapkan tiga target utama. Pertama Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan CPMI. Semua anggota wajib menerapkan standar pemeriksaan kesehatan sesuai regulasi Kementerian Kesehatan, termasuk standar tarif pemeriksaan. Kedua, Implementasi Layanan Teleradiologi. Dimana, Sistem teleradiologi akan diterapkan di semua negara tujuan untuk mendeteksi penyakit menular, terutama tuberkulosis, sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dalam program eliminasi TB nasional. Ketiga, Integrasi Rekam Medis dengan Satu Sehat. Setiap CPMI harus memiliki rekam medis digital yang terhubung dengan sistem Satu Sehat sebelum mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Dengan target tersebut, Hiptek berharap dapat memperkuat sistem kesehatan pekerja migran, meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta mendukung program pemerintah dalam menjaga kesehatan nasional.

DPP Hiptek perkuat integritas dan kredibilitas dalam menjalankan berbagai program strategis. Salah satunya pemeriksaan kesehatan CPMI

DPP Hiptek Dikukuhkan, Ingin Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia Sesuai Standar Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HADI-1.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tepat sasaran, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa.  Langkah yang dilakukan Hadi Tjahjanto ini sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang kerap memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas tanah di berbagai wilayah di Indonesia.  Problem yang ada kerap dialami kalangan masyarakat dan tak jarang muncul sengketa lahan antar pemangku kepentingan. Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.  Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan Program Strategis Nasional (PSN) berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  "Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menyerahkan sertipikat secara door to door di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 25 November 2022.  Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, kunjungannya di Kabupaten Gowa dalam rangka meninjau lokasi sekaligus menyerahkan sebanyak 15 sertipikat PTSL secara door to door kepada masyarakat di Desa Maccini Baji.  "Saya turun langsung menyerahkan sertipikat ini bertujuan untuk memastikan sertipikat sudah sesuai dengan penerima dan luas bidang tanahnya. Sekaligus memastikan agar tidak ada praktik pungli (pungutan liar, red) dan pemungutan biaya yang dilakukan oleh petugas saat proses penerbitan sertipikat," terang Menteri ATR/Kepala BPN.  "Saya juga memperingatkan bagi siapa saja yang berani bermain-main dalam kegiatan berunsur mafia tanah dalam proses ini, saya akan gebuk. Saya juga berharap masyarakat dapat menjaga dengan baik bukti hak atas tanah ini, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena sertipikat ini bisa dijaminkan ke bank untuk modal usaha melalui akses permodalan di perbankan," lanjut Hadi Tjahjanto.  Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga berdialog dengan masyarakat penerima sertipikat. Ia menanyakan mengenai apakah proses PTSL mempersulit warga atau tidak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HADI-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa. (Kementerian ATR/BPN untuk JawaPos.com)  "Semua ini untuk mendorong percepatan program sertipikasi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Selain itu, agar warga mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya," jelasnya.  Ia juga menuturkan, pengurusan sertipikat melalui PTSL di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. Hal ini diungkapkan usai berinteraksi dan menanyakan langsung kepada masyarakat.  "Saya sendiri sudah ngecek langsung ke masyarakat tadi. Saya tanya apakah ditarik biaya? Jawabannya gratis. Apakah lama? Cepat sekali,” ujar Hadi Tjahjanto.  Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mendukung program PTSL.  "Keberhasilan PTSL ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya dalam memberikan pembebasan BPHTB agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya," harapnya.  Usai menyerahkan sertipikat secara door to door di Kabupaten Gowa, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan kunjungan kerjanya meninjau lahan eks pacuan kuda, tanah timbul, dan Center Point of Indonesia yang berada di Kota Makassar.  Usai melakukan peninjauan lapangan, Menteri ATR/Kepala BPN berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Makassar. Turut mendampingi, sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.  &nbsp;  &nbsp;

Menteri ATR BPN Serahkan Langsung Sertipikat Tanah di Kabupaten Gowa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/khofifah-tumbuh_tertinggi.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Ada sembilan visi-misi bernama Nawa Bhakti Satya yang diusung <a href="https://www.jawapos.com/tag/khofifah-indar-parawansa/">Khofifah Indar Parawansa</a> dalam memimpin Jawa Timur pada masa bakti 2019−2024. Seperti apa penjabarannya pada 2021? Jawa Pos menurunkannya dalam tulisan berseri mulai hari ini.  ---  SESUAI dengan namanya, Nawa Bhakti Satya terdiri atas sembilan program. Yakni, Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Program tersebut telah menjadi spirit kinerja Pemprov Jatim.  Sejak digulirkan pada 2019, sudah banyak capaian program unggulan tersebut yang terlihat. Ambil contoh, Jatim Cerdas dan Sehat. Banyak prestasi yang ditorehkan dalam bidang pendidikan.  Salah satu yang paling signifikan adalah sektor indeks pembangunan manusia (IPM). Lewat Jatim Cerdas dan Sehat, peningkatan IPM Jatim tertinggi di Indonesia selama dua tahun terakhir. Kini berada di angka 71,71.  Demikian pula sektor infrastruktur. Jatim berhasil dipilih oleh pemerintah pusat sebagai salah satu provinsi yang diplot jadi pusat pengembangan ekonomi nasional. Sejumlah proyek strategis telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019.  Capaian positif juga terlihat di program lain. Melalui Jatim Agro, produksi beras terus melesat. Menjadikan Jatim jadi salah satu lumbung pangan nasional. Sektor lain juga terus menunjukkan tren positif meski selama 2020 dihantam pandemi Covid-19.  Capaian itu membuat Khofifah optimistis kelanjutan program Nawa Bhakti Satya bisa melaju kencang. Karena itu, pada 2021, sejumlah program strategis untuk meneruskan visi-misi tersebut telah disiapkan. ”Program-program tersebut sudah terdelegasikan ke dinas-dinas terkait,” kata Khofifah.  Melalui Jatim Cerdas dan Sehat, pemprov tetap memberikan perhatian pada sektor pendidikan. Target utamanya, IPM Jatim kembali naik. Bahkan bisa menjadi yang tertinggi secara nasional. Ada sejumlah program unggulan yang digarap.  Salah satunya adalah penyetaraan lulusan pesantren melalui kejar paket B dan C. Jika berhasil, IPM Jatim bakal melesat. ”Kami berharap visi-misi ini mendapat dukungan dari semua instansi terkait,” katanya.  Pemprov juga menunjukkan keseriusannya di bidang tersebut. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 11,868 triliun atau 51,74 persen di <a href="https://www.jawapos.com/tag/apbd-jatim/">APBD Jatim</a> 2021. Anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/04/01/2021/apresiasi-prestasi-siswa-di-tengah-pandemi/">Apresiasi Prestasi Siswa di Tengah Pandemi</a>  Dinas pendidikan sudah menyiapkan beragam program untuk menyambut kebijakan tersebut. Antara lain, membangun kerja sama perusahaan untuk meningkatkan peluang kerja bagi lulusan sekolah. Tak hanya itu, pemprov juga menargetkan seluruh SMK di Jatim yang berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) bisa menghasilkan produk secara profesional. Produk tersebut juga bisa dikonsumsi pasar. ”Ide ini untuk mendorong siswa berani berwirausaha dan memiliki mental siap kerja,’’ katanya.  Untuk Jatim Akses, sejumlah program besar sudah disiapkan pemprov pada 2021. Salah satunya adalah menambah pelabuhan yang jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang masuk proyeksi adalah Pelabuhan Probolinggo Baru yang ditargetkan bisa menjadi pelabuhaan hub Jatim. Yang juga jadi prioritas adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur yang telah bergulir. Mulai <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalur-lintas-selatan/">jalur lintas selatan</a> (JLS), pembangunan bandara Kediri, hingga koneksitas tol ke wilayah selatan dan timur Jatim.  Untuk Jatim Sejahtera, pemprov juga menyiapkan program-program besar pada 2021. Salah satunya pariwisata. Setelah terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19 selama 2020, pemprov serius untuk kembali membangkitkan sektor tersebut. Sejumlah inovasi disiapkan.  Salah satunya adalah East Java Tourism Passport. Yakni, aplikasi yang disediakan untuk meyakinkan pengunjung akan destinasi yang aman, sehat, dan nyaman. ”Aplikasi ini diharapkan mampu menghidupkan potensi wisata dengan tetap mengedepankan standar protokol kesehatan,” katanya.  Selain itu, program Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas Masyarakatnya Sejahtera) kembali digulirkan. Targetnya, destinasi wisata lokal yang dikelola desa makin berkembang dan dikenal. ”Ini penting untuk membuat pergerakan ekonomi di desa meningkat. Sehingga kesejahteraan masyarakat di desa juga tumbuh,’’ ungkapnya.  Di sektor industri, pemprov membuat inovasi. Yakni, mengembangkan UMKM lewat kolaborasi dengan industri. Salah satunya adalah lewat pembangunan kawasan industri UMKM seluas 410 hektare di Sidoarjo. Proyek itu merupakan model pembangunan UMKM dalam kawasan yang terintegrasi. Dengan begitu, UMKM mampu memberi kontribusi besar.  Selain itu, ada kawasan industri halal seluas 148 hektare. Kawasan tersebut merupakan bagian dari industri UMKM.  Tahun ini pengembangan kawasan industri di Nganjuk juga siap digulirkan. Targetnya, kawasan itu mewujudkan industri yang kompetitif dan padat karya. Kawasan industri tersebut juga memiliki akses jalan tol dan dekat dengan bandara Kediri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bisa makin pesat di masa mendatang.  Semua program itu telah terdelegasikan ke instansi-instansi di lingkungan pemprov. Dia mendorong semua lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi dan berkolaborasi. ’’Dua langkah tersebut merupakan cara untuk meraih pencapaian yang positif,’’ ujar dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gw43HY8B4bE

Tumbuh Tertinggi Se-Indonesia, IPM Jadi Program Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-Pertamina-Nicke-Widyawati-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Dirut Pertamina Nicke Widyawati - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menggandeng institusi penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan program dan proyek strategis berjalan lancar.  Upaya ini ditandai dengan kunjungan ke Kantor KPK Jakarta didampingi Direktur Penunjang Bisnis M. Haryo Yunianto, CEO Commercial &amp; Trading Subholding Mas'ud Khamid dan CEO Upstream Subholding Budiman Parhusip. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta jajaran pejabat KPK diantaranya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.  "Kami telah memaparkan seluruh issue strategis yang dihadapi Pertamina, program strategis dan solusinya serta dukungan yang kami perlukan dari KPK, agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, Sabtu (3/10).  Adapun beberapa hal yang telah disampaikan kepada KPK, terkait dengan penugasan dan tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN sekaligus sebagai perusahaan migas Nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi di Indonesia. "Kami menyampaikan issue strategis di bidang hulu migas dan upaya strategis dan berkelanjutan yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan cadangan atau produksi migas," imbuhnya.  Kemudian, project kilang Pertamina yang saat ini sedang dalam progress pembangunan untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Begitu pula dengan dukungan untuk kebijakan Domestik Market Obligation terkait volume dan harga batubara, dalam rangka pengembangan DME untuk mengurangi impor LPG.  Pertamina juga menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil fuel, termasuk menjalankan program Biodisel, yakni B30 hingga B100. "Ini sangat strategis karena Indonesia memiliki sumber sawit melimpah sehingga kita harus gunakan dan menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Sehingga kami dapat meningkatkan ketahanan energy supply dari Biodiesel secara berkelanjutan dan ekonomis," ujarnya.  Pada kesempatan tersebut, Nicke juga menyinggung mengenai upaya Pertamina dalam peningkatan distribusi BBM, hingga dapat menjangkau 77 ribu desa diseluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kita harus membangun lebih banyak outlet di seluruh desa di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati aksesibilitas energi dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi yang terjangkau,"katanya.  Terkait sinergi dengan KPK, Nicke menjelaskan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi dengan KPK sudah berjalan sangat baik. Khususnya dengan Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina di seluruh daerah dan selanjutnya akan dioptimalkan untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  Sebelumnya, dengan dukungan KPK, Pertamina berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Asset tersebut, kata Nicke, akan dioptimalkan dan diberdayakan untuk menambah Pendapatan Daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.  “Apa yang kami paparkan tadi, Alhamdullilah mendapat respon baik dari jajaran KPK. Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian yang dapat dikerjasamakan antara Pertamina dan KPK," tegasnya.  Sementara, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyambut baik rencana kerjasama tersebut karena Pertamina sebagai BUMN dan KPK mempunyai tugas dalam hal Program Pencegahan terjadinya tindak korupsi  "Kerjasama ini nanti akan dibahas lebih detail dibawah naungan Deputi Pencegahan karena target kita adalah bagaimana memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK juga bisa berjalan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EDP2gsyKfn4&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pertamina Gandeng KPK Untuk Awasi Program Strategis