<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BOBBY-SERTIFIKASI.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Gubsu Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah ke rumah-rumah warga, Kamis (17/11)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Gubsu Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah ke rumah-rumah warga, Kamis (17/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ucapan terima kasih disampaikan masyarakat Lingkungan 9, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution atas pemberian sertifikat tanah secara gratis. Sebab, biaya pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan (BPHTB) yang seharusnya dibayarkan masyarakat sepenuhnya ditanggung Pemko Medan.  Rasa terima kasih ini disampaikan saat Bobby Nasution bersama Gubsu Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah ke rumah-rumah warga, Kamis (17/11). Ada 10 dari 216 rumah warga yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat secara simbolis tersebut.  "Terima kasih pak, buat Pak Wali Kota juga, akhirnya kami bisa punya sertifikat tanah. Apalagi semua gratis tidak ada biaya apapun, " kata Suhartini salah seorang warga saat menerima sertifikat yang diserahkan Menteri ATR/BPN sekaligus menanyakan dan memastikan apakah dimintakan biaya untuk pengurusan BPHTB.  Di setiap penyerahan sertifikat yang dilakukan, Menteri ATR/BPN selalu menanyakan dan memastikan apakah warga ada dimintakan pungutan biaya. Bahkan, ada warga yang sampai menangis mengaku senang karena akhirnya dirinya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti yang absah atas kepemilikan aset tersebut.  Apresiasi pun disampaikan Menteri ATR/BPN kepada menantu Presiden RI Joko Widodo itu atas upayanya untuk menyelesaikan persoalan aset di Kota Medan. Terlebih, dalam kurun waktu 3 bulan ini terjadi lonjakan yang luar biasa karena kerjasama yang dibangun Pemko Medan dan pihak-pihak terkait.  "Ada sebanyak 216 sertifikat yang terselesaikan dan realisasikan dari target 200 sertifikat yang ditentukan. Nah, yang tadi kita berikan ke 10 rumah itu merupakan sisa dari 216 sertifikat tersebut. Yang jelas kita apresiasi, " bilang Menteri ATR/BPN.  Sementara itu, Bobby Nasution mengaku senang karena bisa melampaui target yang diberikan oleh KPK untuk tahun ini. Artinya, dari 200 sertifikat yang ditargetkan bisa melebihi hingga 216 sertifikat. Untuk itu, bilang Bobby Nasution, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga upaya yang dilakukan dalam membantu masyarakat bisa diwujudkan.  "Masih ada tugas tugas lain yang perlu kita selesaikan terkait penyelesaian sertifikat aset. Insya Allah, Mudah-mudahan tahun depan bisa kita selesaikan semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, " ungkap Bobby Nasution.

Terima Kasih Pak Wali, Kami Akhirnya Punya Sertifikat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/OK-17.jpg" alt="Dr. Edi Purwanto, SE, MM, Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dr. Edi Purwanto, SE, MM, Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagaimana diberitakan media nasional (9/11/20), Presiden Jokowi telah memberikan total 1 juta sertifikat tanah di 31 provinsi dan 201 kabupaten, dan telah ditargetkan 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada rakyat pada tahun 2020 yang lalu.  Pada waktu memberikan sertifikat tanah untuk rakyat di Magelang, pada 30 Agustus 2019, Presiden Jokowi bertanya kepada salah satu penerima sertifikat atas nama Gatot Nur Sigit, warga Candi Kulon, Ngasinan, Grabag.  Ketika ditanya presiden, Pak Gatot mengatakan bahwa ia akan menganggunkan sertifikat tersebut untuk meminjam uang di bank sebesar 50 juta rupiah. Kemudian presiden bertanya pinjam uang untuk apa? Pak Gatot menjawab alih-alih untuk membeli sepeda motor yang nilainya akan menyusut, ia akan menggunakan dana pinjaman untuk membeli dua ekor sapi. Dengan pemikiran sederhana dan spontan Pak Gatot mengkalkulasi keuntungannya dari menjual sapi-sapi tersebut setelah sembilan bulan.  Pertanyaan-pertanyaan serupa diajukan presiden kepada rakyat yang menerima sertifikat tersebut. Sepertinya presiden ingin memastikan bahwa sertifikat yang diberikan dapat dimanfaatkan rakyat dengan baik. Rakyat harus mampu memanfaatkan misteri kapital sebagai modal kerja ketika mereka menjaminkannya untuk tujuan investasi, bukan untuk tujuan konsumsi.  Secara ekonomi ada sejumlah fakta yang harus disadari terkait formalisasi sistem kepemilikan properti, misalnya pemberian sertifikat tanah. Pertama, perlu disadari bahwa ada kapital yang sesungguhnya terkandung dalam properti yang telah disertifikasi. Kedua, perlu disadari menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan pendanaan dapat menyebabkan seseorang terperangkap dalam hutang yang memiskinkan. Ketiga, masyarakat perlu bijak mengambil pinjaman. Harus bisa membedakan hutang untuk investasi atau konsumsi.  Tulisan ini akan mengkaji program pemberian jutaan sertifikat tanah kepada rakyat oleh Presiden Jokowi dari perspektif ekonom.  Kapital Tersembunyi dalam Properti Rumah yang Anda miliki bukan hanya sekedar tempat untuk melindungi diri dari hujan atau untuk menghangatkan diri, namun sebenarnya di dalam rumah Anda tersebut tersimpan ‘misteri kapital’. Itulah yang disampaikan oleh ekonom Peru, Hernando de Soto, dalam karya monumentalnya The Mystery of Capital.  Misteri kapital tersebut terletak pada formalisasi sistem kepemilikan properti. Anda dapat memanfaatkan sertifikat tanah atau bangunan rumah sebagai jaminan untuk mendapatkan dana atau modal usaha.  Hernando de Soto mengatakan bahwa nilai potensial yang tersimpan dalam sebuah rumah atau properti dapat ditransformasi menjadi kapital aktif. Itu sama seperti energi potensial yang diketahui tersimpan dalam sebuah gunung dan kemudian ditransformasi menjadi energi nyata.  Sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat memiliki nilai potensial menjadi modal usaha. Properti bukanlah rumah itu sendiri, namun konsep ekonomi tentang rumah yang terletak dalam bukti kepemilikan secara hukum.  Bahkan pengentasan kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga menurut Hernando de Soto sangat bergantung pada formalisasi sistem properti, pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk masyarakat dengan pemberian sertifikat hak milik kepada yang mengusahakannya.  Pemanfaatan misteri kapital dapat membebaskan masyarakat miskin dari salah satu dari 16 perangkap kemiskinan yang diutarakan oleh Stephen C. Smith, ekonom Amerika Serikat dalam karyanya, Ending Global Poverty: A Guide to What Works. Perangkap modal kerja (working capital traps).  Tiadanya kredit memainkan peran di dalam perangkap kemiskinan. Dalam perangkap working capital, wirausahawan-mikro harus dihadapkan pada inventori yang terlalu kecil untuk produktif. Itu berarti bahwa ia juga akan memiliki laba penghasilan yang sangat kecil yang membuat ia tidak mampu menyediakan inventori yang lebih besar di masa depan.  Namun demikian, tentu saja masyarakat harus diedukasi terkait pemanfaatan potensi kapital pada properti yang dimilikinya. Karena jika salah langkah bukan hanya mereka akan terlilit hutang, namun bahkan kehilangan properti atau rumah tempat berlindungnya yang dijadikan sebagai jaminan hutang.  Perangkap Jeratan Hutang Salah satu perangkap kemiskinan yang lainnya menurut Stephen C. Smith adalah perangkap jeratan hutang (debt bondage traps). Ketika seseorang menjaminkan sertifikat tanah atau rumah untuk mendapatkan pendanaan yang tidak mampu ia kelola dengan baik, maka bukan hanya ia akan kehilangan propertinya, namun akhirnya terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.  Apalagi setelah ia kehilangan properti kemudian terpaksa mengambil pinjaman kepada pemberi pinjaman (rentenir) yang jahat. Rentenir itu akan memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar dengan tingkat bunga yang besar untuk memastikan agar keluarga itu tidak akan pernah dapat keluar dari perangkap hutang.  Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan sertifikat tanah yang dibagikan, presiden memberikan edukasi kepada rakyat agar sertifikat yang dijadikan jaminan pendanaan harus untuk tujuan produktif, bukan untuk tujuan konsumtif.  Hutang untuk Investasi, bukan Konsumsi Adam Smith, ekonom Skotlandia yang tersohor dalam karya monumentalnya The Wealth of Nations, menyebutkan ada dua macam hutang, yaitu hutang untuk konsumsi dan hutang untuk investasi.  Anda harus memastikan bahwa usaha yang dibangun berdasarkan dana pinjaman tersebut telah melewati studi kelayakan bisnis. Mempertimbangkan profit dan resiko, dan memastikan kemungkinan besar untuk untung ketimbang rugi.  Sangat tidak disarankan Anda meminjam uang untuk tujuan konsumsi, apalagi kalau sampai menjadikan properti Anda sebagai jaminan. Namun jika Anda mengambil pinjaman untuk investasi, maka itu adalah alasan yang terbaik untuk kesejahteraan Anda.  Dari perspektif teori Hernando de Soto, saya melihat bahwa target pemberian 7 juta sertifikat tanah kepada masyarakat pada 2020 yang lalu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian sertifikat tanah sama dengan pemberian modal usaha, karena terkandung kapital dalam properti tersebut.  Namun demikian dari perspektif Stephen C. Smith, saya juga melihat presiden memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada perwakilan penerima sertifikat tentang pemanfaatan sertifikat tersebut adalah untuk memastikan rakyat tidak salah langkah menggunakan sertifikat untuk mendapatkan pendanaan yang akan dikonsumsi, bukan untuk investasi. Karena jika mereka salah langkah dampaknya akan buruk, bahkan mungkinkan mereka terperangkap jerat hutang.  Akhirnya, dari perspektif Adam Smith, saya melihat presiden ingin memastikan agar masyarakat benar-benar menggunakan sertifikat yang mereka terima sebagai jaminan modal usaha yang produktif. Memperoleh pendanaan investasi yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  (*) Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya

Program Pemberian Jutaan Sertifikat Tanah dari Perspektif Ekonom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Penceramah Bersertifikat dikatakan harusnya tidak dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, segala kebijakannya berpotensi memiliki muatan politis. Hal ini diungkapkan  Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.  “Peningkatan kapasitas dai adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendukung kerja dakwah mereka di masyarakat. Akan tetapi, semenjak penunjukan Menag merupakan buah dari proses politik, sehingga segala kebijakannya berpotensi memiliki muatan politis dan menuai kecurigaan, maka seharusnya program ini tidak dilakukan oleh Kemenag,” terang dia dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (8/9).  Lebih lanjut, anggota Baleg dari Fraksi PKS ini mengusulkan agar program tersebut dilakukan oleh lembaga non pemerintah, misalnya MUI atau ormas keagamaan. Sedangkan, Kemenag hadir untuk mendorong penyelenggaraan sertifikasi melalui lembaga tersebut dalam rangka memastikan substansi program tersampaikan dengan baik kepada sasaran tanpa menimbulkan kegaduhan publik.  Faktanya, semenjak wacana ini mencuat, banyak reaksi dari tokoh agama yang merasa keberatan, bahkan menolak. Di samping itu, sentimen ini makin diperparah dengan isu radikalisme yang baru-baru ini dilontarkan oleh Pak Menteri sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif.  "Saya khawatir apabila pengelolaan lembaga (Kemenag) terus dilakukan seperti ini, program-program yang semestinya membangun rahmatan lil alamin justru menjadi kontradiktif,” paparnya.  Terlebih, berdasarkan keterangan Menteri Agama, program Penceramah Bersertifikat akan menggandeng MUI, BPIP, BNPT, dan Lemhanas. Keberadaan BNPT bisa menimbulkan kesan seolah para penceramah ini membawa bibit radikalisme dan berpotensi menimbulkan stigma negatif kepada para dai/penceramah ini.  “Soal radikalisme ini memang masih debatable, dan Pak Menteri berkali-kali menyinggung isu ini sehingga menciptakan persepsi liar di publik. Oleh karena itu, terminologi radikalisme dan radikal perlu diluruskan. Dalam hemat saya, radikalisme adalah tindakan yang bermuara kepada pembubaran negara atau merebut kekuasaan/kepemimpinan yang sah,” sambungnya.  Sedangkan radikal, sambungnya, berkaitan dengan diskursus akademik, yakni kemampuan untuk memikirkan sesuatu sampai ke akarnya sehingga menghasilkan pengetahuan yang kuat dan pemahaman mendalam. Alhasil, apabila orang yang berpikir radikal dianggap sebagai kelompok yang bertentangan dengan bangsa dan negara. Bahkan dinilai intoleran, maka ada yang salah dengan cara berpikir negara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0Z5qFqWSarc  &nbsp;

Program Sertifikasi Penceramah Harusnya Tak Dilakukan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-sarjana-pendidikan-lampung-mengajar-dibuka-akhir-maret_m_198066.jpeg" alt="Ilustrasi. Program Lampung Mengajar adalah upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mengatasi kekurangan guru di daerah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Program Lampung Mengajar adalah upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mengatasi kekurangan guru di daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi meluncurkan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi.  Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan terstandar yang relevan, antara proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Wikan Sakarinto menyampaikan program ini harus bisa mendukung link and match yang levelnya sampai 'pernikahan' antara perguruan tinggi vokasi dan industri.  "Ini menjadi mesin, bahan bakar pernikahan massal. Mahasiswa kita bisa diserap atau berwirausaha," kata dia berdasarkan keterangan resmi, Sabtu (11/7).  Untuk itu, Wikan melanjutkan kegiatan pelatihan sumber daya manusia dengan kompetensi terstandar industri pada program pendidikan vokasi dan profesi, diperlukan sebagai bukti pengakuan akan lulusan yang terampil dan siap kerja selain ijazah.  “Kami mengajak para tenaga pendidik dan kependidikan untuk bersama-sama melakukan refocussing pendidikan vokasi, dengan terus meningkatkan kemampuan akan keterampilan dan kompetensi mengajar yang dimiliki sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi,” tambah dia.  Selain itu, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Ditjen Diksi Benny Bandanadjaja mengatakan program ini terbagi dua, yakni program sertifikasi untuk mahasiswa serta program sertifikasi untuk pimpinan, dosen, atau Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di pendidikan vokasi, baik itu tingkat perguruan tinggi maupun sekolah.  "Kami targetnya adalah mengembangkan pendidikan tinggi vokasi untuk lebih baik dari sisi sumber dayanya," katanya.  Untuk program mahasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyiapkan program kompetensi untuk meningkatkan kemampuan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Program sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa minimal semester tiga untuk D2, semester lima untuk D3, dan semester tujuh untuk D4. Nantinya, perguruan tinggi terlebih dahulu melakukan penyaringan mahasiswa yang akan diikutkan dalam program sertifkasi.  Sementara itu, untuk pimpinan, dosen, dan PLP, Benny menyampaikan hasil pelatihan tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi sebuah konsep yang akan diterapkan di tempat kerja. Misalnya, para pemimpin perguruan tinggi mengembangkan institusi yang terkait dengan pelatihan yang sudah didapatkan atau para dosen dapat membuat Prosedur Operasi Standar (POS) tentang pengembangan profesionalisme di bidang pendidikan khususnya terkait dengan kegiatan kevokasian.  "Nanti mengikuti pelatihan sebagai pimpinan bukan hanya sertifikat tapi konsep yang bisa diterapkan untuk pengembangan institusi," ujar dia.  Ada lima fokus penguatan bidang pendidikan tinggi vokasi yang termasuk dalam program ini, yaitu bidang permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, layanan perawatan (hospitality), dan bidang lainnya yang mendukung 4 bidang fokus yang ditetapkan.  Dengan empat fokus ini, Kemendikbud berharap penyelenggara pendidikan dapat meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam pasar kerja lokal, nasional, regional dan internasional.  Selain itu juga, dapat meningkatkan pengaruh terhadap jabatan atau remunerasi dari sertifikat kompetensi yang dihasilkan, sehingga daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi untuk bersaing secara global dapat tercapai.  Program sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh negara dan masyarakat internasional, atau yang bekerja sama dengan industri dan asosiasi profesi. Proses pendaftaran dilakukan pada 10-31 Juli 2020.

Kemendikbud Luncurkan Program Sertifikasi bagi SDM Vokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pahlawan-tanpa-tanda-jasa-itu-belum-sejahtera_m_170599.jpeg" alt="Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai menjalankan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri. Sesuai namanya, untuk bisa ikut, peserta dikenai biaya. Kemenristekdikti menetapkan biaya mulai Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester.  Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Paristiyanti Nurwandani menuturkan, sasaran angkatan pertama PPG prajabatan itu adalah sarjana yang belum menjadi guru. Berbeda halnya dengan PPG dalam jabatan yang pesertanya adalah guru. ’’Untuk angkatan pertama, November ini seleksi secara nasional dan pendidikan mulai Januari 2020,’’ katanya kemarin (4/10).  Dia menuturkan, untuk batch pertama, kuotanya dibatasi 12.225 orang. PPG berbayar dilaksanakan di 63 unit lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) seluruh Indonesia. LPTK yang mendapatkan kuota terbanyak adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Padang. Masing-masing bisa menerima 675 orang.  Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Dekan FKIP Negeri Se-Indonesia Prof Sofendi menyampaikan bahwa dari hitungan pihak kampus, biaya PPG prajabatan berbayar berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester. ’’Pendidikannya dua semester atau satu tahun,’’ katanya di raker pimpinan FKIP negeri se-Indonesia di kampus Universitas Terbuka (UT).  Besaran biaya pendidikan PPG disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sofendi, biaya itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan praktikum. Khususnya praktik mengajar. Apalagi peserta PPG prajabatan mandiri bukan hanya sarjana lulusan FKIP. Sarjana non-keguruan, selama lolos seleksi nasional, juga bisa ikut.  Seperti diketahui, selama ini program PPG hanya diperuntukkan bagi guru. Pemerintah memberikan subsidi kepada seluruh guru yang mengikuti PPG. Sementara itu, para sarjana yang belum menjadi guru tidak bisa mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru tersebut.  Sertifikat profesi guru selama ini cukup krusial karena menjadi syarat utama bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bagi guru PNS, besaran TPG sebesar satu kali gaji pokok. Sementara itu, bagi guru swasta, nominal TPG ditetapkan minimal Rp 1,5 juta/bulan.

Kemenristekdikti Buka Program Sertifikasi Guru Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pehobi-paralayang-di-lanud-abdulrachman-saleh-kini-dibekali-sertifikat_m_181902.jpeg" alt="SEPAKAT: Penandatanganan nota kesepahaman, antara Lanud Abdulrachman Saleh dengan BNSP Jawa Timur, Selasa (16/1)" width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Penandatanganan nota kesepahaman, antara Lanud Abdulrachman Saleh dengan BNSP Jawa Timur, Selasa (16/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pehobi Paralayang yang mengikuti pelatihan di Lanud Abdulrachman Saleh, Pakis, Kabupaten Malang, kini bukan hanya semakin ahli dan ciamik.&nbsp;Namun juga kemampuannya diakui, melalui sertifikat profesi.&nbsp; Hal ini karena Lanud Abdulrachman Saleh menjalin nota kesepakatan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Jawa Timur, Selasa (16/1).&nbsp; Danlanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong, menjelaskan pentingnya sertifikasi dari BNSP ini.&nbsp; Saat ini, lanjut suami dari Christine Julexi Tambayong itu, olahraga paralayang dan aeromodeling sudah bukan lagi menjadi olahraga mahal dan eksklusif. Namun, sudah menjadi olahraga rakyat dan bernuansa wisata. Sehingga, pihaknya menyadari dengan semakin tingginya minat masyarakat. Dia menjelaskan, tujuan kerjasama ini, semata untuk melindungi. Selain itu, juga memberikan payung hukum kepada pehobi olahraga paralayang dan aeromodeling. "Dengan diberikannya sertifikat ini nantinya maka para penerima sertifikat secara hukum telah sah menyatakan diri bahwa olahraga paralayang dan aeromodelling menjadi bagian dari profesinya," beber laki-laki dengan satu bintang emas di pundak tersebut.&nbsp; Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan di Gedung Binayuda, komplek Lanud Abdulrachman Saleh. Kesepahaman ditandangani oleh Julexi dengan Direktur BNSP Jawa Timur, Moch Yudianto Arifandi.&nbsp; Akhir acara, diberikan penyerahan sertifikat kompetensi BNSP oleh Julexi&nbsp; kepada atlet paralayang. Mereka adalah Kurnia Prihadi, Sutrisno, Dwi Ali Sukoco, Sugeng Santoso, Yustira Ramadhani, Samsul Hadi, Reza Kambey, Markus Heru, Ridwan Asnan dan Ahmad Fauzi. Julexi juga memberikan sertifikat kepada atlet aeromodeling. Mereka adalah Rudi Susanto, Sugiarto,&nbsp; Roni Pratama dan Ardi Kurniawan. Turut hadir pada acara tersebut Komandan Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh,&nbsp; Kolonel Pnb Meka Yudanto; Kepala Dinas Operasi, Kolonel Pnb Reza Sastranegara; Kalambangja, Letkol Pnb Suryo Anggoro dan Kasibaseops ,Mayor Pnb Heri Setyawan beserta Ketua Paralayang Provinsi Jatim, Arif Eka Wahyudi.

Pehobi Paralayang di Lanud Abdulrachman Saleh Kini Dibekali Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sertifikasi-dan-standardisasi-nasional-masih-tertinggal-dari-thailand_m_171453.jpeg" alt="Pameran Produk UKM" width="100%">
<figcaption>Pameran Produk UKM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand dalam hal sertifikasi dan standardisasi industri. Hal ini akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya standardisasi bagi produk-produk industri yang telah dihasilkan serta minimnya jumlah laboratorium uji produk di dalam negeri. General Manager PT Qualis Indonesia, Calvin Satyanandi mengatakan, saat ini Indonesia baru menerapkan standar nasional atau biasa dikenal dengan SNI untuk 105 item produk. Di sisi lain,&nbsp;negara industri pesaing Indonesia, yaitu Thailand, sudah menerapkan standar untuk 1.000 item produk yang beredar di negara tersebut. "Kita kalah dengan negara lain, SNI kita baru 100-an item, sedangkan Thailand saja sudah 1.000 item. Selain itu, di BSN (Badan Standarisasi Nasional) kualitasnya (pengujian) juga masih rendah. Ini bukti masyarakat kita tidak peduli terhadap SNI. Ini coba kita kembangkan karena dengan SNI sebenarnya bisa meningkatkan kualitas produk nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/11). Selain kalah dengan Thailand, dalam standarisasi produk industri ini Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan China. Sebagai perbandingan, jumlah laboratorium uji produk di China telah mencapai ribuan laboratorium. Sedangkan di Indonesia masih berjumlah puluhan laboratorium. "Dibandingkan Malaysia, China, kita juga kalah karena dari industri tidak mendukung dan infrastrukturnya. Di China laboratoriumnya ada ribuan dan itu milik swasta. Tapi di Indonesia dominasinya hanya pemerintah, sekitar 80 laboratorium," kata dia. Menurut Calvin, rendahnya standardisasi ini juga berdampak pada potensi ekspor produk Indonesia. Sebab, untuk memasuki pasar ekspor, suatu produk dituntut untuk memenuhi standar tertentu, khususnya terkait dengan kesehatan dan lingkungan. "(Menghambat ekspor?) Salah satunya begitu, para eksportir ini juga kan harus tes di negara asal. Jdi kalau luar negeri lab di kelola swasta. Kalau di Indonesia swasta ini lihat bisnisnya. Kalau tidak ada bisnisnya, mereka (investor) tidak mau masuk. Karena investasi laboratorium kan besar sekali," ungkap dia. Minimnya standardisasi produk industri ini juga diakui oleh Kepala Badan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Yan Sibarang. Menurut dia, standardisasi produk melalui SNI memang menjadi satu-satunya alat untuk melindungi produk lokal dari gempuran produk asing, serta bertujuan melindungi konsumen di dalam negeri. Namun sayangnya, dari ribuan produk industri yang beredar di Indonesia, hanya 105 produk saja yang diwajibkan untuk memenuhi SNI. Sementara, sisanya belum memiliki kejelasan soal standar dan sertifikasinya.&lrm; "Saat ini ada 105 SNI wajib yang diberlakukan untuk industri manufaktur. Ke depan, akan terus ditingkatkan karena produk ini kan jumlahnya ribuan, tapi yang wajib SNI baru sejumlah itu, harusnya ke depan kita tingkatkan, supaya kepentingan industri kita terakomodasi dan perlindungan konsumen," pungkasnya.&lrm;

Sertifikasi dan Standardisasi Nasional Masih Tertinggal dari Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jokowi-ingatkan-jangan-sekolahkan-sertifikat-tanah-untuk-beli-mobil_m_171025.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran sertifikat tanah begitu penting bagi pemiliknya. Di samping itu, sertifikat tanah juga bisa 'disekolahkan' oleh si pemilik sebagai agunan. Artinya, si pemilik sertifikat bisa menggadaikannya ke perbankan untuk dijadikan tambahan modal usaha maupun keperluan lain. Sayangnya, tak semua pemilik sertifikat tanah menggadaikannya untuk hal yang produktif, melainkan untuk hal konsumtif. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya di program peremajaan sawit untuk rakyat di Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara, Senin (27/11). "Saya punya 5 hektar (tanah), dapat 300 juta buat beli mobil. Orang kita banyak kayak gitu. Jalan-jalan pake mobil di desa tapi 6 bulan hilang (karena nggak mampu bayar kredit)," ujarnya disambut tawa masyarakat di Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara, Senin (27/11). Untuk itu, Jokowi meminta agar masyarakat yang memiliki sertifikat tanah bisa menyekolahkannya dengan baik dan produktif. Sebab, proses kepemilikan tanah sangat sulit sehingga tidak bisa sembarang dimanfaatkan. "Pake modal kerja, pake buat investasi atau tabung. Nanti kalau udah cukup baru beli mobil. Kita sulit-sulit kasih sertifikat malah hilang," tuturnya. Di samping itu, mantan Wali Kota Solo ini mengimbau agar pemilik sertifikat tanah lebih berhati-hati dalam menyekolahkan hartanya tersebut. "Ini kalo pegang sertifikat enak, disekolahkan bisa kan? Bisa. Hati-hati tapi kalo dimasukkan ke bank, silakan. Tapi kalau mau pinjam ke bank itu kalkulasi. Bisa balikkan nggak, bisa mengangsur nggak?," pungkasnya.&nbsp;

Jokowi Ingatkan Jangan Sekolahkan Sertifikat Tanah untuk Beli Mobil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program sertifikasi

Berita Terkini