<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-172920-478826771.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi (kiri)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya geber program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Selain melalui bantuan sosial, Pemkot Surabaya juga menyuntikkan bantuan berupa program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Hingga kini, rumah yang sudah mendapatkan suntikan rutilahu dari Pemkot Surabaya sebanyak 1.200 rumah dari target 2.700 rumah. Itu artinya, masih ada 1.500 rumah yang belum diguyur program bantuan rutilahu dari Pemkot Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi mengatakan, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan laporan secara resmi dari Pemkot Surabaya terkait jumlah rumah yang sudah tersentuh program rutilahu. Politikus Gerindra itu menuturkan, apabila tersisa 1.500 rumah yang belum mendapatkan rutilahu, Pemkot Surabaya perlu memaparkan data rumah mana yang akan dirutilahu. &rdquo;Karena ditargetkan selesai November. Nah, ini sudah masuk September, berarti kurang September, Oktober, dan November. Kurang tiga bulan juga, paling tidak sebulan ada 500 rumah yang dirutilahu, apakah nutut?&rdquo; ucap Endy kepada JawaPos.com. Selain mapping data, lanjut Endy, ada beberapa PR yang perlu dipikirkan Pemkot Surabaya. Salah satunya yakni transparansi data. Dia meminta agar tidak ada praktik yang di luar prosedur dalam pelaksanaan rutilahu. &rdquo;Misal, kalau dibawa sama itu lebih cepat, kalau sama ini tidak. Lakukan sesuai prosedur dan syarat yang telah ditetapkan,&rdquo; imbuh Endy yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu. Endy mengungkapkan, menerima aduan terkait anggaran yang tak jarang habis untuk biaya tukang dan kuli. Sementara itu, anggaran per rumah Rp 35 juta yang dinilai tak cukup. Dia menambahkan, anggaran diharapkan difokuskan di satu pihak. Tidak dicampur dengan dana kelurahan. &rdquo;Karena dana kelurahan sudah habis untuk infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat,&rdquo; papar Endy. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengebut realisasi program&nbsp;Dandan Omah&nbsp;atau&nbsp;Rumah Tidak Layak Huni&nbsp;(Rutilahu). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pada 2023, program Rutilahu menyasar 2.700 unit rumah. Sedangkan data hingga Juni, realisasi sudah mencapai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. &rdquo;Sedangkan yang sudah kontrak dan proses pengerjaan per Juli, sebanyak 2.200 unit atau 82 persen,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi mengaku belum dapat laporan resmi dari Pemkot Surabaya terkait jumlah rumah program rutilahu

Tersisa 1.500 Rumah, DPRD Komisi C Minta Pemkot Surabaya Matangkan Pemetaan Program Rutilahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/35534060-b5c8-4098-af48-6ce311ce01da.jpg" alt="Rumah yang sudah dibedah PDAM Surya Sembada Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rumah yang sudah dibedah PDAM Surya Sembada Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ikut melakukan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan jamban sehat kepada warga di Kecamatan Asemrowo dan Sukomanunggal, Jumat (9/12).  ”PDAM memberikan bantuan bedah rumah ini untuk mendukung program pemerintah kota,” ujar Sekretaris Perusahaan PDAM Surya Sembada Diah Ayu Anggraeni, Minggu (11/12).  Diah Ayu berharap, bantuan bedah rumah dan jamban sehat itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi warga Kota Surabaya agar bisa hidup layak dan sehat.  ”Bantuan ini diberikan bekerja sama dengan Baznas Kota Surabaya. Total 20 rutilahu dan 22 jamban sehat yang direalisasikan pada tahun ini,” papar Diah.  Camat Asemrowo Muhammad Khusnul Amin menyampaikan terima kasih kepada PDAM Surya Sembada dan Baznas Kota Surabaya.  Sementara itu, Wakil Ketua I Baznas Kota Surabaya Marjuki berharap bantuan bedah rumah dan jamban dari PDAM Surya Sembada pada 2023 bisa berlanjut. ”Supaya bisa dirasakan warga Kota Surabaya yang benar-benar membutuhkan bantuan ini,” ujar Marjuki.  Terpisah, Supriatin, penerima manfaat program bedah rumah di Tambak Mayor Utara mengatakan, sangat senang atas bantuan bedah rumah. ”Alhamdulillah, terima kasih PDAM dan Baznas menurut saya ini lebih dari layak. Saya harap warga Surabaya lain yang benar-benar membutuhkan bisa mendapat bantuan bedah rumah seperti ini. Sangat bagus,” tutur Supriatin.  Program rutilahu dilakukan Pemkot Surabaya dalam waktu cukup lama. Berdasar arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada program Rutilahu 2022, diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Hal itu juga diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MoU dengan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR), yang sebelumnya dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat.

PDAM Surabaya Ikut Bantu Renovasi Rumah dan Jamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/eri-dan-rutilahu-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan delapan kunci rumah hasil dari program Dandan Omah atau perbaikan Rutilahu kepada warga di Kecamatan Tandes, pada Sabtu (19/11). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan delapan kunci rumah hasil dari program Dandan Omah atau perbaikan Rutilahu kepada warga di Kecamatan Tandes, pada Sabtu (19/11). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sudah diperbaiki pemerintah kota dipelihara dengan baik dan tidak dijual oleh pemiliknya.  Cak Eri, panggilan Eri Cahyadi, mengatakan rumah yang diperbaiki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahun ini beberapa sudah selesai dikerjakan. Pihaknya berharap pemiliknya bisa merawat dan tidak menjual rumahnya.  ”Jadi, harus dipelihara. Selain itu, tidak boleh dikontrakkan atau dijual selama lima tahun dan perawatannya harus dilakukan secara mandiri,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (20/11).  Tidak hanya itu, lanjut dia, pemkot juga memberikan fasilitas pelatihan kepada pemiliknya dengan tujuan agar penerima program rutilahu tidak bergantung pada pemkot ke depannya. ”Kami berikan pemberdayaan masyarakat dan pekerjaan, sehingga mereka bisa merawat rumahnya. Itu yang saya tekankan,” ujar Eri.  Untuk itu, menurut dia, para penerima program rutilahu dipersilakan memilih 23 item wirausaha yang digerakkan pemkot. Di antaranya ada toko kelontong, menjahit, peternakan, pertanian, membuat batako, dan masih banyak lainnya.  ”Saya pesan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan dan guyub di kampungnya, begitu pula dengan lurah dan camat. Ketika kampung itu guyub dan lestari, nanti sesama warga itu akan saling menguntungkan,” tutur Eri.  Cak Eri sebelumnya menyerahkan delapan kunci rumah hasil dari program Dandan Omah atau perbaikan rutilahu kepada warga di Kecamatan Tandes, Surabaya, pada Sabtu (19/11).  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya menyampaikan, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2022 telah disiapkan dana untuk 900 unit rutilahu. Dari jumlah itu, yang sudah terealisasi ada 700 rutilahu.  ”Jumlah itu termasuk di Kecamatan Tandes, totalnya ada 43 rumah yang kami rehab. Dari jumlah tersebut, sudah selesai dikerjakan ada 29 rumah,” terang Irvan.  Irvan menjelaskan, rumah yang dibenahi itu rata-rata mengalami kebocoran di atap. Bahkan, ada beberapa rumah yang terlalu rendah hingga kebanjiran ketika curah hujan tinggi.  ”Semua kami perbaiki, termasuk kami keramik lantai, jamban kami benahi, dan kami tinggikan rumahnya. Sebisa mungkin rumah itu layak huni dan sehat,” papar Irvan Wahyudrajad.

Wali Kota Surabaya Minta Rutilahu yang Diperbaiki Tidak Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220804-WA0055.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan kunci rumah secara simbolis dalam program renovasi rumah tidak layak huni. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan kunci rumah secara simbolis dalam program renovasi rumah tidak layak huni. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Senyum bahagia mengembang di wajah Sumani, warga Dusun Bendo, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, saat rumahnya disambangi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kamis (4/8).  Total ada 1.952 unit rumah yang direhabilitasi Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya di 11 kabupaten/kota di Jatim. Kamis (4/8), Gubernur Khofifah bersama Pangdam V Brawijaya menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 8 orang perwakilan warga yang rumahnya telah selesai direhabilitasi.  ”Alhamdulillah program rutilahu ini rutin kita laksanakan bersama Kodam V Brawijaya. Ini adalah upaya kita memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, yang terjamin kebersihan dan sanitasinya, sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang nyaman dan kualitas kesehatannya juga meningkat,” kata Gubernur Khofifah.  Di Ngawi ada 177 rumah yang menjadi sasaran rehabilitasi rutilahu. Sebanyak 177 penerima program tersebut tersebar di 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Ngawi.  Menurut gubernur, program renovasi rumah tidak layak huni menjadi menjadi rumah tinggal layak huni jadi bagian penting dalam membangun keberseiringan proses akseleratif atau percepatan pembangunan dari seluruh elemen di Jatim. Sebab program itu dilakukan dan melibatkan banyak elemen.  ”Gotong royong adalah kunci melakukan percepatan pembangunan di semua lini. Dengan gotong royong semua pihak dan dalam hal ini jajaran TNI AD, masyarakat dan seluruh forkopimcam, Pak Kades, Pak Lurah, dan masyarakat, hasilnya bisa melebihi standar. Baik waktu pengerjaan lebih cepat, anggarannya, maupun ukurannya,” kata Khofifah.  Gubernur menambahkan, yang tidak kalah penting dari program renovasi rutilahu adalah penerapan perilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Dengan rumah layak huni termasuk jambanisasi, dan ventilasi yang cukup agar sirkulasi udara baik, menjadi salah satu proses masuk ke dalam kehidupan yang sehat.  ”Masyarakat dapat menerapkan PHBS di lingkungannya,” ucap Khofifah.  Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto mengatakan, kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, papan. Program rutilahu menjadi salah satunya yakni papan.  ”Terima kasih kepada masyarakat karena dengan sinergitas di lapangan seluruh program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hasilnya melebihi ekspektasi. Selain itu semangat gotong royong jadi kunci utama dalam penyelesaian pekerjaan ini, dimana mulai renovasi Juni dan selesai akhir Juli,” tutur Nurchahyanto.

Selama 2022, Pemprov Jatim Renovasi 1.952 Rumah Tak Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tinjau-rumah-warga-4.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluncurkan Dandan Omah, Program Padat Karya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2022. Peluncuran program itu dipusatkan di depan Kantor Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, yang diikuti secara virtual oleh perangkat daerah (PD), camat, dan lurah se-Surabaya, Kamis (31/3).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun ini program padat karya rutilahu menyasar 800 rumah dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah sasaran tersebut lokasinya tersebar di 154 kelurahan Surabaya.  ”Insya Allah tahun ini ada 800 rumah. Tapi sebenarnya data (usul) dari kecamatan dan kelurahan ada 3.400 rumah. Jadi Insya Allah tahun depan sisanya akan kita selesaikan semua,” kata Eri saat meninjau rumah warga penerima program rutilahu di Jalan Kedung Rukem IV Surabaya.  Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 yang mencapai Rp 10,3 triliun tidak akan ada artinya jika tak bermanfaat untuk kesejahteraan warga. Karena itu, daripada membangun sesuatu yang monumental, Wali Kota Eri Cahyadi lebih memanfaatkan anggaran itu untuk kesejahteraan warga.  ”Dibanding bangun bangunan monumental yang dilihat besar tapi tidak ada manfaatnya, lebih baik kita membangun membantu masyarakat yang rumahnya (tidak layak) seperti ini,” ucap Eri.  Pada 2022, dia lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan pembangunan sumber daya manusia dan kepentingan masyarakat. Surabaya akan menjadi kota hebat, jika masyarakatnya sejahtera.  ”Percuma Surabaya menjadi Kota Metropolitan kalau masih ada rumah (tidak layak) yang belum tersentuh. Makanya kita dandani (perbaiki) bareng-bareng,” ujar Eri.  Eri mengingatkan camat dan lurah agar melaporkan rumah warga yang tidak layak huni. Dia juga minta semua perangkat daerah menyelesaikan sisa 2.600 dari total 3.400 usul Rutilahu tahun depan.  Program Rutilahu di Kota Surabaya melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar. Setiap satu unit rumah yang dibedah melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan berbelanja di toko sekitar.  Tiap unit rumah, pemkot menganggarkan Rp 35 juta. Program Rutilahu pada 2022 menyerap 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. Dengan demikian, perputaran ekonomi kerakyatan dalam program itu mencapai Rp 28 miliar.  Sementara itu, Anah Janah, 60, adalah salah satu warga penerima manfaat Dandan Omah program Rutilahu 2022, bersyukur rumahnya mulai diperbaiki.  ”Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Untuk sementara saya akan tinggal di belakang, di rumah adik. Semoga atas (atap) tidak kebocoran lagi,” ujar Anah.

Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 28 Miliar untuk Renovasi Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-6.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama Maret, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahap 1. Total ada 74 rumah yang diperbaiki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP).  Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya Lasidi menjelaskan, pada 2022, Pemkot Surabaya menargetkan 800 rumah masuk dalam kategori program Rutilahu. Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan perbaikan Rp 35 juta.  ”Anggaran ini sudah disiapkan dalam APBD 2022. Untuk tahap 1, kami menyasar 74 rumah, dengan target waktu penyelesaian selama 20 hari,” kata Lasidi saat ditemui Rabu (23/3).  Lasidi mengatakan, berdasar arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada program Rutilahu 2022, diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu juga diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.  ”Pak Wali Kota Eri Cahyadi berharap seluruh masyarakat Kota Surabaya, bisa melaporkan warga yang rumahnya tidak layak huni kepada lurah setempat. Nanti pihak kelurahan akan menyampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan diteruskan kepada kami,” jelas Lasidi.  Setelah proses verifikasi selesai, DPRKPP akan melakukan penandatanganan MoU dengan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR), yang sebelumnya dipilih atas hasil musyawarah bersama, antara lurah dan warga setempat.  ”Mengingat adanya program Bulan Maret Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan pemberdayaan warga MBR, para penerima manfaat Rutilahu juga bisa bergabung dengan KTPR,” ungkap Lasidi.  Terdapat kriteria khusus bagi calon penerima manfaat program Rutilahu. Mereka adalah penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana. Dalam program Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat.  Sedangkan, untuk penerima manfaat Rutilahu harus memiliki KTP dan kartu keluarga (KK) Kota Surabaya, memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan kelurahan setempat. Kemudian kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana.  ”Mendapat rekomendasi dari ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah,” terang Lasidi.

Selama Maret, Ada 74 Rumah yang Diperbaiki Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah seorang bunda PAUD atau pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) roboh. Bunda PAUD tersebut adalah Sulastri, 54.  Sulastri tinggal di Warga Jalan Margorejo Masjid, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo. Rumahnya ambruk akibat diterpa angin kencang pada Selasa (22/3).  Beruntung, penghuni rumah sebanyak empat orang dalam kondisi selamat. Diperkirakan, rumah tersebut tidak kuat menahan terpaan angin dengan kondisi atap rumah yang lapuk.  Suami Sulastri, Slamet Wibowo, 58, yang menderita stroke sejak 2017 harus diungsikan ke rumah kerabatnya tidak jauh dari rumah itu.  ”Ini kami bersihkan antisipasi kalau nanti ada yang roboh lagi. Sementara bapak di rumah orang tua dan anak-anak di luar,” ungkap Sulastri.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi lokasi tersebut sembari mengecek kondisi rumah. Dia meminta petugas melakukan rehabilitasi rumah tersebut.  ”Ini bahaya. Sementara anggota keluarga dievakuasi dahulu. Sambil kita usulkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu),” kata Armuji.  Dia memastikan Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah sigap dengan mengirimkan terpal serta bantuan sembako dan permakanan untuk Sulastri beserta keluarga dalam tujuh hari ke depan.  ”Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dikirimkan bantuan untuk sementara. Saya juga meminta lurah dan camat sigap terhadap potensi rumah tidak layak yang rawan ambruk agar tidak menimbulkan korban jiwa,” tutur Armuji.  Dia juga mengimbau agar setiap lurah dan camat memiliki peta risiko rumah rawan ambruk. Sehingga, bisa melakukan langkah pencegahan dan tindakan cepat.  ”Kalau ada yang nggak layak, bisa diusulkan untuk program rutilahu,” terang Armuji.

Rumah Bunda PAUD di Surabaya Ambruk Kena Angin Kencang