<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT_MENTERI-PKP-RESMIKAN-PERUMAHAN-MBR_HANUNG-HAMBARA_01112024-12-932956953.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Juma" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Juma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauruara Sirait turut hadir dalam Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena pada Sabtu (2/11). Usai acara tersebut, pejabat yang biasa dipanggil Ara itu menyampaikan bahwa GSN merupakan gerakan sosial yang sangat baik. Sebagai salah seorang menteri di Kabinet Merah Putih, Ara memastikan siap membantu GSN. &rdquo;Kita dengan jaringan, dengan yang kita punya, rezeki berkat yang diberikan Tuhan, ya kita berbagilah. Ini kan waktunya berbagi ya,&rdquo; ungkap Ara kepada awak media. Dia pun mencontohkan program rumah murah, bagian dari program 3 juta rumah yang sudah dieksekusi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.&nbsp;Menurut dia, semangatnya sama dengan GSN.&nbsp; &rdquo;Seperti kemarin kita mulai di Tangerang untuk membangun rumah tanpa APBN, tanpa uang BUMN. Jadi, tanahnya dari swasta, yang membangun swasta, isinya swasta. Nanti dikasih bagi rakyat yang membutuhkan,&rdquo; terangnya.&nbsp; Ara menyatakan bahwa membangun hunian murah menjadi tugas prioritas bagi dirinya. Dia menegaskan, itu adalah job desk-nya sebagai menteri perumahan dan kawasan permukiman.&nbsp; &rdquo;Kemarin itu gerakan gotong-royong membangun rumah untuk rakyat. Jadi, kita yang sudah diberikan rezeki yang baik oleh Tuhan, di tanah Indonesia ini, ya bergotong-royong untuk rakyat kita yang masih banyak yang belum punya rumah,&rdquo; bebernya.

program rumah murah yang sudah dieksekusi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut Menteri Ara semangatnya sama dengan GSN.

Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto Selaras dengan Semangat GSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_5222-230787541.jpg" alt="Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya." width="100%">
<figcaption>Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggagas program rumah murah. Prabowo-Gibran ingin masyarakat berpenghasilan rendah, generasi milenial dan gen z mempunyai rumah layak huni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gagasan ini dituangkan ke dalam program pembangunan 500 ribu unit rumah tapak dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Selain di perkotaan, pasangan ini berencana merenovasi rumah dipedesaan yang ditargetkan mencapai 2 juta rumah pada tahun kedua menjabat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Paulus Totok Lusida mengatakan, program rumah yang dicanangkan Prabowo-Gibran bagi masyarakat berpenghasilan rendah, generasi milenial dan gen z dipastikan mendapatkan harga terjangkau. Salah satu cara agar harga rumah tersebut terjangkau yakni pemberian subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013351039/bocorkan-isi-pertemuan-prabowo-dan-jokowi-di-istana-bogor-sri-mulyani-bahas-anggaran-alutsista">Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Istana Bogor, Sri Mulyani: Bahas Anggaran Alutsista</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, apartemen (rumah hunian vertikal, red) itu kita bangunnya itu tidak bisa cuma lima lantai, karena penghabisan lahan. Karena yang butuh banyak. Jadi disediakan 30 lantai untuk 30 unit. Kemudian pembangunan itu yang paling mahal di biaya lift, dan itu ditanggung pemerintah. Supaya masyarakat tidak menanggung pembangunan biaya maintenance dan operasional lift," kata Paulus kepada wartawan, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013350876/tkn-prabowo-gibran-minta-agus-rahardjo-buktikan-tuduhan-jokowi-minta-kasus-e-ktp-distop">TKN Prabowo-Gibran Minta Agus Rahardjo Buktikan Tuduhan Jokowi Minta Kasus e-KTP Distop</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paulus menjelaskan, selain memberikan subsidi, Prabowo-Gibran juga akan melakukan pemberian sewa rumah bagi mereka yang belum mampu membeli rumah murah tersebut. Skema pembelian ataupun sewa rumah murah ini tentunya tidak akan memberatkan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, yang rusun (rumah hunian vertikal) itu bisa dilakukan rent to own. Maksudnya skema pembelian hunian dengan sewa terlebih dahulu," ucap Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, program rumah Prabowo-Gibran bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah, generasi milenial dan gen z. Hal ini dikarenakan rumah merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rumah itu merupakan kebutuhan dasar, orang bisa hidup tenang dan bisa maju ke depan, mendidik anaknya. Untuk hal tersebut, saya yakin bisa jalan. Kan kalau memang tidak mampu bisa sewa, pasti berebut," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agar program ini berjalan, lanjut Paulus, pihaknya sudah mengusulkan kepada Prabowo untuk menunjuk menteri yang khusus menangani perumahan. Sehingga program rumah murah ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan pembangunannya tidak terjadi hambatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terapkanlah Menteri Perumahan yang berdiri sendiri. Supaya bisa kita jalankan, karena apa? Karena perumahan developer itu bukan kontraktor, dia mencangkup banyak instansi, dia harus berdiri sendiri. Jadilah dia Menteri Perumahan dan Penataan Kota. Ya, Pak Prabowo sekali lagi sudah setuju," pungkasnya.</div> &nbsp;

Prabowo-Gibran ingin masyarakat berpenghasilan rendah, generasi milenial dan gen z mempunyai rumah layak huni.

Prabowo-Gibran Canangkan 500 Ribu Unit Rumah Murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkendala-lahan-target-rumah-murah-di-jateng-sulit-tercapai_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Target rumah murah di Jawa Tengah tidak tercapai." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Target rumah murah di Jawa Tengah tidak tercapai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari target 10 ribu unit, rumah murah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Jawa Tengah</a> hingga akhir tahun, baru mampu terjual delapan ribu unit. Tidak tercapainya target ini ditengarai karena ketidaktersediaan lahan. Hal itu diungkapkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Wakil Ketua Bidang Rumah Tapak dan Sederhana DPD REI Jateng</a>, M Fachron. "Belum terserapnya rumah murah secara maksimal itu ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Di antaranya soal ketersediaan lahan," ujarnya, Selasa (27/11). Dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">ribuan unit rumah murah yang sudah terserap</a>, mayoritas berlokasi di seputaran Solo Raya. Dan sisanya di wilayah Kabupaten Pekalongan, Tegal Kudus, serta Semarang Raya. "Akhir tahun ini kita kejar terus," tegasnya. &nbsp; Sebenarnya, permintaan rumah murah cukup banyak, kata Fachron. Kendati demikian, para pengembang terganjal dalam pemenuhannya, lantaran kesulitan memperoleh harga tanah yang sesuai. "Memang kendala kita di pengadaan lahannya. Kenaikan harga tanah sudah sulit direm," sambungnya.&nbsp; Ia menyebut saat ini harga tanah di Jateng terus merangkak naik. Menyusul banyaknya investasi infrastruktur yang telah terlaksana. Saat ini, pengembang perumahan untuk dapat membangun rumah paling tidak harus mendapat harga tanah mentok Rp 250 juta. "Kalau yang (harganya) di bawah itu sebenarnya ada. Masalahnya, tanahnya masih masuk kawasan lahan hijau. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Kita masih tunggu revisi Perda</a> RTRW-nya dulu," cetusnya.&nbsp;

Terkendala Lahan, Target Rumah Murah di Jateng Sulit Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkendala-lahan-target-rumah-murah-di-jateng-sulit-tercapai_m_-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Target rumah murah di Jawa Tengah tidak tercapai." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Target rumah murah di Jawa Tengah tidak tercapai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari target 10 ribu unit, rumah murah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Jawa Tengah</a> hingga akhir tahun, baru mampu terjual delapan ribu unit. Tidak tercapainya target ini ditengarai karena ketidaktersediaan lahan. Hal itu diungkapkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Wakil Ketua Bidang Rumah Tapak dan Sederhana DPD REI Jateng</a>, M Fachron. "Belum terserapnya rumah murah secara maksimal itu ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Di antaranya soal ketersediaan lahan," ujarnya, Selasa (27/11). Dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">ribuan unit rumah murah yang sudah terserap</a>, mayoritas berlokasi di seputaran Solo Raya. Dan sisanya di wilayah Kabupaten Pekalongan, Tegal Kudus, serta Semarang Raya. "Akhir tahun ini kita kejar terus," tegasnya. &nbsp; Sebenarnya, permintaan rumah murah cukup banyak, kata Fachron. Kendati demikian, para pengembang terganjal dalam pemenuhannya, lantaran kesulitan memperoleh harga tanah yang sesuai. "Memang kendala kita di pengadaan lahannya. Kenaikan harga tanah sudah sulit direm," sambungnya.&nbsp; Ia menyebut saat ini harga tanah di Jateng terus merangkak naik. Menyusul banyaknya investasi infrastruktur yang telah terlaksana. Saat ini, pengembang perumahan untuk dapat membangun rumah paling tidak harus mendapat harga tanah mentok Rp 250 juta. "Kalau yang (harganya) di bawah itu sebenarnya ada. Masalahnya, tanahnya masih masuk kawasan lahan hijau. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/11/2018/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta" target="_blank">Kita masih tunggu revisi Perda</a> RTRW-nya dulu," cetusnya.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/galau-nikah-atau-beli-rumah-dulu-ini-solusinya_m_.jpg" alt="Perumahan mewah" width="100%">
<figcaption>Perumahan mewah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi milenial sering dibuat galau mendahulukan pilihan membeli&nbsp;rumah atau menikah. Pernikahan dirasa penting jika diri telah mantap dengan pasangan. Sementara rumah pun juga penting mengingat harga properti yang terus naik setiap tahunnya. Mengutip cermati.com, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memecahkan kebimbangan antara menikah atau membeli rumah yang perlu didahulukan. 1. Tentukan Tujuan Keuangan secara Jelas Topik keuangan seputar gaji, nilai aset, utang, hingga setelah menikah rencana tinggal di rumah sendiri atau apartemen, semua itu sebaiknya sudah diskusikan bersama pasangan agar kamu bisa mengatur keuangan bersama dengan tujuan yang lebih jelas. Seharusnya milenial yang telah memiliki penghasilan sendiri bisa mengidentifikasi tujuan keuangan dan&nbsp;mewujudkannya. Sebagai generasi milenial, kamu tentunya ingin keuanganmu menjadi lebih baik, bukan? Jadi, memiliki tujuan keuangan yang jelas itu hal penting yang tidak bisa ditawar lagi. Hal itu berlaku juga bagi yang masih lajang. Sembari menunggu jodoh datang, ada baiknya kamu menyusun tujuan keuanganmu dan memperbanyak menabung untuk&nbsp;biaya nikah hingga berinvestasi membeli properti sendiri. 2. Hitung Kemampuan Cek kembali jumlah tabungan yg sudah terkumpul maupun investasi dan aset yang sudah kamu miliki. Apakah sudah cukup untuk mewujudkan tujuan keuanganmu semisal beli rumah atau apartemen. Atau sebaliknya, keuanganmu saat ini cenderung minus karena masih berkutat dengan utang kartu kredit yang belum lunas? Sadari bahwa tujuan berhitung ialah kamu jadi tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuanganmu. Cobalah lakukan penghitungan keuangan di akhir bulan atau beberapa hari sebelum gajian tiba. Apa pun hasilnya nanti, bila ternyata keuanganmu tidak terlalu baik, jangan bersedih. Belajarlah untuk lebih disiplin dalam mengatur uang dan susun strategi untuk menambah pendapatan, mengurangi pengeluaran, hingga melunasi utang. 3. Manfaatkan KPR Setelah berhitung dan kamu sudah tahu tujuan keuanganmu, semisal beli rumah atau apartemen, selanjutnya ialah take an action untuk mewujudkan impianmu. Betapapun kondisimu saat ini, tak perlu khawatir tidak bisa beli rumah atau apartemen karena uangmu belum cukup, sebab ada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang bisa diupayakan.

Galau Nikah Atau Beli Rumah Dulu, Ini Solusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2000-rumah-dp-1-persen-dibangun-di-bontang-harga-mulai-rp-142-juta_m_211003.jpeg" alt="Sebanyak 2.000 unit rumah murah dengan uang muka atau down payment (DP) 1 persen bakal dibangun di wilayah Bontang Lestari." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 2.000 unit rumah murah dengan uang muka atau down payment (DP) 1 persen bakal dibangun di wilayah Bontang Lestari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengerjakan program perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya di wilayah Bontang, Kalimantan Timur. Sebanyak 2.000 unit rumah murah dengan uang muka atau down payment (DP) 1 persen bakal dibangun di wilayah Bontang Lestari. Dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Grup), Rabu (9/5), rumah murah ini dihargai mulai dari Rp 142 juta. Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang pun akan menyetujui site plan ini pada Senin (15/5) mendatang. Sekretaris DPKPP Bontang Maksi Dwiyanto menuturkan, pada tahap pertama, pengembang atas nama PT Sindy Hutama Karya akan membangun sebanyak 1.000 unit rumah. "Lokasinya di wilayah Nyerakat Kiri atau dekat dengan Puskesmas Bontang Lestari," jelas Maksi saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/5). Maksi menjelaskan, program perumahan MBR ini merupakan program dari Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Pengembangan perumahan mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Jadi, semua suku bunganya di-nol-kan," ujarnya. Pengembang, lanjut Maksi, hanya diberi harga dasar bangunan. Sebab pemerintah pusat telah mensubsidi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. "Konsep ini tentu berbeda jika kita beli rumah sendiri di pengembang dengan menggunakan DP atau uang muka rata-rata 10 persen, karena fasilitas umum dan fasilitas sosial dihitung oleh pengembang dan ditanggungkan ke pembeli," ungkapnya. Maksi mengatakan, setelah mendapat persetujuan site plan dari DPKPP, pengembang baru bisa melanjutkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kemudian, barulah pembangunan fisik bisa dimulai. Dia menambahkan, pengembang menargetkan pembangunan fisik bisa dimulai setelah Lebaran. "Yang sudah terdaftar di kami seluas 5 hektar. Untuk tahap pertama bangunan tipe 36 dulu, dengan luas tanah 9x10 meter. Target mereka 2 tahun sudah selesai semua pembangunannya," pungkasnya.

2.000 Rumah DP 1 Persen Dibangun di Bontang, Harga Mulai Rp 142 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/persoalan-lahan-dan-izin-mengganjal-program-sejuta-rumah_m_184823.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memukul gong pembukaan Musda REI Sumbar, Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memukul gong pembukaan Musda REI Sumbar, Senin (29/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumitnya masalah pembebasan lahan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak saja mengganjal pengembangan infrastruktur pemerintah. Bahkan, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun, juga terkendala persoalan lahan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulaiman Sumawinata, dihadapan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika menghadiri Musda REI Sumbar di salah satu hotel Kota Padang, Senin (29/1). Sulaiman mengatakan, Program Pemerintah Sejuta Rumah yang telah digencarkan pusat, belum sepenuhnya tercapai di Sumbar. Catatan DPD REI Sumbar, dari target pembangunan 6 ribu rumah untuk MBR di tahun 2017, baru terealisasi sebanyak 3.700 unit. "Tidak saja soal pembebasan lahan, masalah izin juga. Kita minta pak Gubernur koordinasikan Pemda untuk menyederhanakan pengurusan izin," kata Sulaiman Senin (29/1). Sebetulnya lanjut Sulaiman, tidak semua daerah gagal mencapai target pembangunan rumah MBR. Untuk skala Nasional, tahun 2017 lalu MBR berhasil dibangun sebanyak 206 ribu unit dari targetnya hanya 200 ribu unit rumah. "Rata-rata selain masalah lahan, persoalan izin juga mengganjal terealisasi cepatnya program sejuta rumah di daerah," kata ketua REI itu mengulangi. Atas harapan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya akan menampung masukan pihak pengembang. Apalagi, Presiden Jokowi dalam rapat terakhir bersama seluruh pimpinan daerah di Istana Negara menyinggung soal sulitnya investasi di daerah. Sentilan Presiden itu, kata Gubernur dua periode ini, sudah acap kali dilayangkan pada Pemda untuk berbenah diri dalam memudahkan investasi. "Tidak bisa lari kencang, kenapa kok lambat. Yang membuat kita lambat adalah izin-izinnya. Satu izin bisa beratus lembar," katanya. Pengembangan perumahan oleh REI memang lebih banyak memfokuskan pembangunan perumahan bagi MBR. Saat ini, target utama pengembang adalah kalangan PNS, TNI/Polri, pekerja kawasan industri, dan pekerja informal. Hal itu, sebagai upaya pengembang untuk mendukung kebijakan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. REI membuat program kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan proyek tersebut. Untuk menjangkau pasar prajurit TNI/Polri, pihaknya telah bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Mabes Polri. Bagi PNS, juga telah dilakukan kerjasama dengan Korpri dan Bapertarum-PNS guna mendukung pembiayaan. REI juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna menyediakan hunian bagi pekerja. Menurut data BPS, jumlah pekerja di sektor informal per awal 2017 mencapai 58,35 persen dari jumlah pekerja di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 140 juta jiwa. Artinya, ada potensi pasar perumahan sekitar 80 juta jiwa di sektor informal yang mampu menuntaskan angka kekurangan (backlog) perumahan yang mencapai 11,4 juta jiwa. REI telah mengupayakan kerjasama antara pengembang besar dan kecil melalui kolaborasi di 10 provinsi tahun ini. Kerja sama itu, diharapkan akan meningkatkan kemampuan finansial, teknis, manajemen dan SDM daerah.

Persoalan Lahan dan Izin Mengganjal Program Sejuta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bpkn-minta-pemerintah-revisi-aturan-perlindungan-konsumen-perumahan_m_177659.jpeg" alt="properti" width="100%">
<figcaption>properti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman mengatakan kepastian hukum dari perlindungan konsumen mengenai perumahan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu, dia meminta aturan tentang perlindungan konsumen di perumahan lewat Peraturan Pemerintah (PP) perlu direvisi. "PP tersebut memerlukan pembaruan dan penyesuaian agar mampu mengakomodasi amanat berbagai UU yang lebih baru, seperti UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rumah Susun," jabarnya, di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (27/12). Dia menegaskan, ketentuan dalam tiga UU tersebut sudah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen bila tahapan dan persyaratannya dilaksanakan secara utuh dan benar. <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/19/158093/bpkn-jamin-kualitas-susu-kental-manis-aman-dikonsumsi" target="_blank">BPKN</a> pun memberikan rekomendasi untuk perubahan UU itu yang disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia menambahkan BPKN meminta PUPR untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru pengganti PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pelaksanaannya. Kemudian, membuat Pedoman atau Juknis mengenai Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang standar dan lebih detail sehingga dapat digunakan oleh semua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dengan ini, apabila ada perubahan AD/ART, Kepala Daerah setempat wajib mengetahui hal tersebut sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. "Sementara untuk PLN, kami berharap dia membuat edaran bagi pengembang atau pengelola rusun untuk tidak memutus listrik dan kenaikan tarif listrik di apartemen atau rumah susun. Hal ini sesuai Peraturan Mentri ESDM No. 3d1/2015 Pasal 5 a dan c," jelasnya.

BPKN Minta Pemerintah Revisi Aturan Perlindungan Konsumen Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pemerintah-bangun-ribuan-rumah-khusus-biayanya-rp-90-120-juta_m_170171.jpeg" alt="Ilustrasi rumah. Pemerintah terus membangun rumah-rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan tempat tinggal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah. Pemerintah terus membangun rumah-rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan tempat tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot pembangunan rumah khusus di sejumlah daerah. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 11,4 juta unit pada 2015. "Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk daerah-daerah perbatasan. Guru, tenaga medis, daerah tertinggal, pulau terluar, masyarakat nelayan, dan pemuka agama," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (22/11), dilansir RMOl (Jawa POs Grup). Dijelaskan Basuki, rumah khusus dibangun per unit dengan biaya sekitar Rp 90 juta hingga Rp 120 juta, atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah. "Rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah bukan untuk diperjualbelikan melainkan hanya hak pakai saja. Nantinya, pemerintah pusat akan menghibahkan kepada pemerintah daerah dan kemudian ditentukan siapa saja masyarakat yang layak untuk menempatinya," beber dia. Salah satunya rumah khusus yang saat ini telah dibangun <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/18/169199/bangun-ntt-kementan-gandeng-kementerian-pupr-dan-kemendes" target="_blank">Kementerian PUPR</a> melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, yakni di Kelurahan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah khusus tersebut dibangun tahun 2015 sebanyak 100 unit dengan biaya total Rp 19,1 miliar. Keunikannya rumah yang dibangun dengan desain rumah panggung menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang merupakan daerah pasang surut. "Ini peruntukannya buat nelayan," jelas dia. Capaian tiga tahun pembangunan rumah khusus yakni tahun 2015 sebanyak 6.713 unit, tahun 2016 sebanyak 6.048 dan tahun 2017 sebanyak 5.083 unit dengan anggaran Rp 994,6 miliar, sehingga total dibangun sebanyak 17.844 unit. Pada tahun 2017, di samping pembangunan rumah khusus baru, juga dilakukan revitalisasi rumah khusus sebanyak 2.898 unit dengan anggaran sebesar Rp 63,8 miliar. Ditambahkan Basuki, untuk 2018, pihaknya akan menambah ketersediaan rumah khusus sebanyak 4.550 unit dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 719,6 miliar. "Sebaran lokasi pembangunannya sebagian besar yakni 63,4 persen dibangun di kawasan timur Indonesia," tutup dia.

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Khusus, Biayanya Rp 90-120 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ada-kabar-gembira-soal-program-rumah-dp-nol-persen_m_162469.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung program rumah dengan down payment (DP) nol persen. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah mengatakan, kebijakan tersebut bisa segera direalisasikan. "Pasti bisa terealisasi. Program itu juga realistis. Kenapa saya bilang realistis? Karena APBD DKI Jakarta itu gede. Setiap tahunnya di atas Rp 70 triliun," kata Maman, Jumat (13/10), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Bahkan dalam beberapa tahun, banyak anggaran yang tak terserap karena saking banyaknya dana. "Nah, kalau sebagian anggaran itu dimaksimalkan untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) lalu dijual kepada masyarakat, maka hal itu sangat masuk akal," ujar Maman. "Jadi, rumah yang dijual itu dalam bentuk rusunami dengan harga terjangkau dan tanpa uang muka," lanjutnya. Hanya saja, dalam pendistribusian rumah murah ini, menurut Maman, harus tepat sasaran. "Artinya Gubernur dibantu SKPD terkait, seperti Dinas Perumahan untuk membangun rusunami yang nyaman dan lokasi strategis," ucapnya. "Program ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi, kalangan menengah ke atas, tidak punya hak atas program tersebut," harap Maman. Maman menambahkan, anggaran triliunan rupiah tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah sekaligus membangun rusunami untuk dijual kepada MBR. Sedangkan rusunawa khusus diperuntukkan bagi warga yang terdampak program penggusuran.

Ada Kabar Gembira soal Program Rumah DP Nol Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program rumah murah

Berita Terkini

Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto Selaras dengan Semangat GSN

Prabowo-Gibran Canangkan 500 Ribu Unit Rumah Murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Terkendala Lahan, Target Rumah Murah di Jateng Sulit Tercapai

Terkendala Lahan, Target Rumah Murah di Jateng Sulit Tercapai

Galau Nikah Atau Beli Rumah Dulu, Ini Solusinya

2.000 Rumah DP 1 Persen Dibangun di Bontang, Harga Mulai Rp 142 Juta

Persoalan Lahan dan Izin Mengganjal Program Sejuta Rumah

BPKN Minta Pemerintah Revisi Aturan Perlindungan Konsumen Perumahan

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Khusus, Biayanya Rp 90-120 Juta

Ada Kabar Gembira soal Program Rumah DP Nol Persen

Download Aplikasi JawaPos.com