<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-18-at-13.33.36.jpg" alt="Tjeng Kim Nio, warga Simokerto tak lagi mendapat batuan permakanan program Pemkot Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tjeng Kim Nio, warga Simokerto tak lagi mendapat batuan permakanan program Pemkot Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiap pagi, kedua tangan Tjeng Kim Nio tak lagi menggenggam kotak makanan gratis dari program permakanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 1 Januari. Padahal, sebelumnya, nenek 86 tahun itu menerima permakanan selama dua bulan (November-Desember 2022).  Tjeng Kim Nio tinggal bersama putri bungsunya di Jalan Tambak Adi 12 B, Simokerto. Dari depan, kediamannya tampak layak dan dekat jalan raya.  ”Ini rumah dipinjami. Kami nunut di sini,” kata Go Lie Lie, anak dari Theng Kim Nio saat ditemui.  Tjeng Kim Nio dan Lie Lie sebelumnya tinggal di Kecamatan Genteng. Rumahnya dijual untuk biaya pengobatan Tjeng Kim Nio yang menderita kanker payudara. Rupiah yang dikantongi dari penjualan rumah hanya Rp 60 juta. Uangnya habis untuk biaya berobat.  Kondisi finansial Tjeng Kim Nio dan Lie Lie jauh dari kata sejahtera. Suami dari Lie Lie bekerja sebagai tukang ojek.  ”Anak saya juga ijazah SMP ditahan bayar Rp 2 juta sekian. SPP SMA juga belum bayar,” ujar Lie Lie.  Kondisi Tjeng Kim Nio sampai di telinga anggota DPRD Surabaya Komisi A Imam Syafi'i. Politikus Nasdem itu menyayangkan kebijakan Pemkot Surabaya yang menimpa Tjeng Kim Nio. Dia meminta supaya Pemkot Surabaya jangan hanya sibuk mempercantik kota dengan lampion-lampion menjelang Imlek.  ”Ini ada warga keturunan Tionghoa, seharusnya menerima permakanan tapi tidak dapat. Info dari kelurahan dan kecamatan ada pembaharuan data,” papar Imam Syafi’i.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu menilai, seharusnya Pemkot Surabaya tidak perlu menahan permakanan Tjeng Kim Nio. Tetap saja diberikan hingga permakanan dengan indikator baru keluar. Dia berharap agar pada momen Imlek yang dirasakan Tjeng Kim Nio tidak gelap tahun ini.  Terpisah, Eli, selaku Kasi Kesra Kecamatan Simokerto mengatakan, sebetulnya data Tjeng Kim Nio sudah diperbarui 14 Januari. Data dari kelurahan lalu masuk ke kecamatan.  ”Kami langsung kirimkan ke Dinas Sosial. Kami berupaya selama belum mendapatkan permakanan nanti diusulkan terima RW Peduli,” jelas Eli.

Data Berubah, Warga Lansia Surabaya Tak Dapat Bantuan Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/petugas-makanan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan wakil rakyat masih menemukan lansia tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan permakanan dari Pemkot Surabaua. Salah satunya di Kelurahan Keputih, Sukolilo.  Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah sudah mengunjungi lansia yang belum menerima bantuan permakanan itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. ”Usianya 70 tahun. Lumpuh. Nggak bisa jalan,” tutur Luthfiyah.  Lansia itu sebetulnya sudah pernah mendapatkan bantuan permakanan dari pemkot. Tapi, tahun ini dia dicoret dari daftar penerima. ”Kenapa sampai dicoret? Padahal sangat layak dapat bantuan,” ujarnya.  Menurut Luthfiyah, masih banyak lansia lain yang luput dari sasaran penerima permakanan. Itu disebabkan data yang tidak valid. ”Atau sudah didata, tapi dicoret. Yang begini kan kasihan,” paparnya.  Anggaran permakanan 2023 tergolong besar. Total mencapai Rp 113 miliar. Nah, anggaran permakanan yang dialokasikan untuk lansia mencapai Rp 65,5 miliar. Tahun ini dana tersebut dikelola oleh dinas sosial (dinsos). ” Penerima permakanan harus didata ulang,” tegas Luthfiyah.  Anggota Komisi B Zuhrotul Mar’ah juga mengaku menemukan sejumlah lansia yang tidak lagi mendapat bantuan permakanan. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima. Padahal, kondisinya sangat membutuhkan. ”Saya juga temukan di wilayah Krembangan. Mengapa sampai dikeluarkan, padahal sangat membutuhkan,” ujar Zuhro.  Dia meminta dinsos untuk melakukan pendataan secara teliti. Caranya adalah dengan melibatkan RT/RW setempat. Jangan sampai lansia yang sangat membutuhkan luput dari pendataan. ”Anggaran Rp 65 miliar kan besar. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” tutur politikus PAN itu.  Seperti diberitakan, legislatif masih menemukan lansia yang luput mendapatkan bantuan Permakanan. Akar persoalan itu dipicu Pemkot tidak memiliki basis data penerima bantuan yang valid. Dewan meminta RT/RW ikut turun mendata penerima Permakanan.

Dana Permakanan Lansia Rp 65 M, Jangan Sampai Tidak Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HEARING-DAKEL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemanfaatan dana kelurahan (dakel) di Kota Surabaya, belum banyak menyentuh program pemberdayaan masyarakat. Dari temuan DPRD Surabaya, sekitar 85 persen anggaran kelurahan itu justru habis digunakan untuk belanja permakanan.  Fakta itu terungkap dalam rapat Komisi A DPRD Surabaya bersama camat dan lurah se-Surabaya Selasa (1/11). Tak ayal, banyaknya dakel yang dipakai untuk permakanan itu menuai kritik dari para wakil rakyat.  ”Ada program pemberdayaan masyarakat, tapi isinya mayoritas untuk permakanan semua,” cetus anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i.  Dakel di 154 kelurahan se-Surabaya banyak digunakan untuk permakanan daripada program yang lain. Kelurahan Jambangan, misalnya. Dana permakanan mencapai Rp 723 juta. Anggaran permakanan di Kelurahan Dukuh Menanggal sebesar Rp 429 juta. Padahal, plot anggaran diberi nama program pemberdayaan kelurahan.  ”Lalu, unsur pemberdayaan warganya di mana?” tegas Imam yang anggota dewan dari Partai NasDem itu.  Mochamad Machmud, anggota komisi A lainnya, meminta anggaran permakanan tahun 2023 tidak boleh diambil lagi dari dakel. Tapi melalui dinas sosial (dinsos) atau bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kesra). Skema belanjanya dalam bentuk bantuan sosial (bansos). ”Yang mengajukan harus melampirkan proposal. Nanti akan dilihat peruntukannya,” kata dia.  Anggaran dakel yang dikelola setiap kelurahan cukup besar. Per kelurahan mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar. Adapun total keseluruhan dakel mencapai 5 persen dari total APBD. ”Anggaran yang besar ini eman-eman kalau tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan warga,” tutur Machmud.

Plot Pemberdayaan, Dakel di Surabaya Banyak Tersedot untuk Permakanan