<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Repatriasi1_copy_670x446.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebelumnya, wajib pajak peserta PPS yang mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Indonesia dan/atau menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA, energi terbarukan, dan SBN perlu menyampaikan laporan realisasinya paling lambat saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.  Menurut PMK-196/PMK.03/2021, wajib pajak peserta PPS mesti menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi tahun pertama paling lambat 31 Maret 2023 untuk orang pribadi dan 30 April 2023 untuk badan usaha. "Saat ini mereka diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan laporan tersebut sampai dengan 31 Mei 2023,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).  ​​​Dwi mengatakan, kesempatan tersebut diberikan berkaitan dengan tingginya antusiasme wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan. "Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela menyelesaikan terlebih dahulu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya," katanya.  Selanjutnya, Dwi juga menginformasikan bahwa untuk penyampaian laporan tahun berikutnya sampai dengan holding period-nya berakhir, yakni 5 tahun, dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 dan seterusnya. "Sementara itu, untuk teknis penyampaian dapat dilakukan dengan mudah, yakni secara elektronik melalui laman DJP atau www.pajak.go.id," katanya.

Batas Waktu Penyampaian Repatriasi Diperpanjang hingga 31 Mei 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/thumb_81_94_lebih_dari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program pengungkapan sukarela (PPS) berakhir Kamis (30/6). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu pun menambah jumlah server. Itu dilakukan sebagai langkah antisipatif membeludaknya pelaporan di masa injury time.  "Kita sudah tambah servernya juga. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Direktorat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dan arahan Pak Dirjen menyampaikan untuk ditambah server," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor kemarin (30/6).  Dia menjelaskan, memang menjelang hari terakhir, terjadi banyak pengungkapan. Neilmaldrin memerinci, per 30 Juni pukul 08.00 WIB, ada 212.240 wajib pajak (WP) yang mengikuti PPS. Jumlah tersebut melonjak ketimbang hingga Mei 2022.  "Mei saja baru 13.518 WP. Nah, pada Juni bisa 200 ribu lebih," imbuhnya.  Jumlah harta yang diungkapkan dan PPh final yang disetorkan wajib pajak juga turut meningkat. Hingga 30 Juni 2022 pukul 08.00, nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak mencapai Rp 532,42 triliun. Sementara itu, total PPh final yang dibayar wajib pajak mencapai Rp 54,23 triliun.  Neilmaldrin menuturkan, DJP tidak menetapkan target penerimaan tertentu dalam penyelenggaraan PPS. Namun, lanjut dia, nilai harta bersih yang diungkap dan PPh final yang disetorkan wajib pajak sudah memenuhi ekspektasi pemerintah.  Terpisah, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengingatkan para WP bahwa PPS kali ini adalah kesempatan terakhir. Sebab, ada sanksi sebesar 200 persen atas harta yang kurang atau belum diungkap ketika tax amnesty apabila harta tersebut ternyata tidak juga dideklarasikan pada PPS.  Dia memastikan, pemerintah tak akan lagi menyelenggarakan tax amnesty, PPS, atau program yang sejenis pada tahun mendatang. "Ini berulang lagi tidak? I will say no, tidak ada lagi pengulangan. Tidak ada yang ketiga," katanya.  Setelah ini, DJP juga melakukan tindak lanjut kepada para WP yang sudah mendapatkan surat imbauan, tapi tetap tidak mengikuti PPS. Suryo menjelaskan, data harta yang disampaikan kepada otoritas pajak saat PPS berlangsung akan disampaikan kembali kepada WP.  "Kami minta wajib pajak untuk membetulkan SPT, misalnya seperti itu," imbuhnya.  Kabid P2 Humas DJP Jatim II Takari Yoedaniawati menambahkan, respons masyarakat mengenai PPS cukup besar. Hingga hari terakhir, wajib pajak yang datang ke kantor untuk melaporkan asetnya masih ada.  "Tidak sampai membeludak, tapi terus mengalir. Karena itu, kami membuka pelayanan hingga pukul 21.00 untuk mengakomodasi masyarakat sebanyak-banyaknya," tuturnya.  Per 29 Juni, pihaknya sudah mencatat penerimaan PPh final dari PPS mencapai Rp 1,12 triliun. Pendapatan itu datang dari laporan 5.342 WP di wilayah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jatim bagian utara lainnya.

212.240 WP Ikuti PPS, Nilai Harta Bersih Diungkap Rp 532,42 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_80_64_program.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Oleh F.G. SRI SURATNO *)  ---  KADANG masyarakat menganggap enteng kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Padahal, beberapa kebijakan menjadi peluang yang tak boleh dilewatkan. Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi contoh yang paling konkret soal itu.  Sebagai gambaran, PPS merupakan salah satu poin yang ditetaskan pemerintah atas persetujuan DPR melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain PPS, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), serta pajak karbon dan cukai.  Di antara aturan itu, PPS memang bisa dibilang yang paling eksis bulan ini. Sebab, pemerintah hanya memberikan kesempatan hingga 30 Juni (besok) untuk melaporkan aset WP. Setelah itu, jangan salahkan pemerintah jika Anda dikirimi "surat cinta."  Andai saja seorang WP pribadi punya harta senilai Rp 1 miliar yang diperoleh sejak 2014. Jika hingga akhir bulan ini harta tersebut tidak dilaporkan, denda berlapis bakal menunggu.  Padahal, jika harta itu dilaporkan dalam PPS, pajak yang harus dibayar hanya beriksar 6–18 persen. Besarannya memang bergantung bagaimana aset tersebut dikelola.  WP dengan harta yang diperoleh pada 1985 hingga 2015 yang tak dicantumkan saat tax amnesty akan mendapatkan tiga kategori pajak. Sebanyak 11 persen untuk harta di luar negeri, 8 persen untuk harta luar negeri yang dibawa pulang ke dalam negeri, serta 6 persen bagi harta luar negeri yang dibawa ke dalam negeri dan dijadikan aset investasi. (*)  *) F.G. Sri Suratno adalah pejabat fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Program Pengungkapan Sukarela Hindari Denda Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220307-WA0034.jpg" alt="Wakil Presiden Ma’ruf Amin melaporkan SPT di Jakarta (7/3). Humas Setwapres" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma’ruf Amin melaporkan SPT di Jakarta (7/3). Humas Setwapres</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/ma'ruf-amin/">Ma’ruf Amin</a> mengajak masyarakat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tujuannya untuk menghindari sanksi perpajakan pada kemudian hari.  Ajakan tersebut dia sampaikan usai melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak/">pajak</a> 2021 secara online di Jakarta Senin (7/3). Ma’ruf menuturkan, saat ini, pemerintah kembali memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan. Yaitu melalui PPS yang berjalan sejak 1 Januari sampai 30 Juni.  Program itu dibuka dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan mengungkapkan harta-harta yang belum dilaporkan selama ini. ’’Saya mengimbau wajib pajak agar dapat memanfaatkan kesempatan baik ini. Demi kenyamanan pelaporan pajak atau menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari,’’ kata Ma’ruf yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.  Ma’ruf menekankan masyarakat di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam program PPS tersebut. Dia lantas menyampaikan pelaporan <a href="https://www.jawapos.com/tag/spt-pajak/">SPT pajak</a> saat ini makin mudah. Khususnya dengan adanya pelaporan SPT pajak secara online melalui layanan e-filling.  Ma’ruf menjelaskan, pelaporan pajak secara online memiliki banyak kemudahan. Di antaranya adalah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.  ’’Masyarakat tanpa perlu datang ke kantor pajak. Ini sekaligus cara terbaik mengurangi mobilitas dan mengurangi risiko penularan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>,’’ tutur Ma’ruf.  Dia mengajak masyarakat untuk melaporkan SPT pajak tepat waktu. Yaitu sampai 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan.  Dia menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat adalah bukti kecintaan kepada negara. pajak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. ’’Selain itu juga untuk penguatan sistem kesehatan masyarakat,’’ jelas Ma’ruf.  Melalui pajak bangsa Indonesia bisa mewujudkan cita-cita pembangunan untuk menuju Indonesia maju dan sejahtera. Data dari Kementerian Keuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkeu/">Kemenkeu</a>) hingga 4 Maret, sudah ada 4,6 juta wajib pajak melaporkan SPT-nya. Sebagian besar pelaporan SPT dilakukan secara online. Dengan angka persentase mencapai 96,27 persen.

Hindari Sanksi Pajak, Wapres Ajak Masyarakat Manfaatkan PPS