<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/Screenshot_2025-08-04-20-51-09-742_comandroidchrome-edit-656198062.jpg" alt="Program Aksiliterasi telah membagikan ribuan buku ke sekolah dasar (SD) di Surabaya sejak 2016. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Program Aksiliterasi telah membagikan ribuan buku ke sekolah dasar (SD) di Surabaya sejak 2016. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemangku kepentingan terus berupaya untuk memperkuat sektor edukasi di Surabaya. Salah satunya, dengan mendorong literasi membaca, literasi digital, dan kesadaran masyarakat terkait kondisi tertentu. Harapan mereka, kegiatan itu bisa meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016390220/winger-timnas-indonesia-calvin-verdonk-masuk-radar-kapten-nec-nijmegen-untuk-musim-20252026">Winger Timnas Indonesia Calvin Verdonk Masuk Radar Kapten NEC Nijmegen untuk Musim 2025/2026</a> Anastesya Ftaraya dari Wismilak Foundation mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa mendukung sektor pendidikan di berbagai wilayah. Salah satunya melalui program Aksiliterasi yang telah membagikan ribuan buku ke sekolah dasar (SD) di Surabaya sejak 2016. "Ini adalah bagian dari gerakan peningkatan minat baca," ungkapnya kemarin (4/8). Memasuki 2025, pihaknya kembali mengambil langkah strategis dengan memperluas cakupan program ke berbagai jenjang pendidikan di Surabaya. Tahun ini, mereka memperluas cakupannya dengan menyasar 20 Taman Kanak-Kanak (TK) di Surabaya. Selain itu, mereka juga melakukan program AksiLiterasi Digital. Program tersebut berupa pelatihan pengenalan koding dan robotik yang awalnya hanya ditujukan untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Kini pelatihan ini juga menjangkau tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). "Ini merupakan komitmen kami dalam dunia pendidikan untuk melihat pentingnya menjangkau peserta didik di berbagai tingkat usia. Sehingga, pendidikan literasi dan teknologi bisa dimulai sejak dini dan terus berlanjut, tanpa ada yang tertinggal," ujarnya. Dia menambahkan, upaya yang dilakukan tidak hanya menyediakan buku bacaan fisik. Pihaknya juga ingin memperkaya soft skill dengan mendukung program pelatihan koding dan robotik kepada sekolah-sekolah di Surabaya. Semua diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas dan keterampilan generasi muda. Saat ini, lanjut dia, pihaknya bekerja sama dengan Koding Akademi untuk menjangkau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia mengatakan, dukungannya juga dilakukan untuk mendorong aspek inklusif dalam dunia pendidikan. Mereka memberikan dukungan kepada sekolah inklusi di Surabaya pada acara Walk For Autism 2025 Surabaya. Event yang digagas oleh DPD Jawa Timur Perempuan Indonesia Maju (PIM) bersama dengan Junior Chamber International Indonesia Chapter East Java (Jawa Timur) diharapkan bisa memberikan kesadaran mengenai komunitas autis di Surabaya. Sementara itu, Ketua Perempuan Indonesia Maju DPD Jawa Timur Iis Hendro Gunawan mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Wismilak Foundation dalam mendukung pendidikan yang berkelanjutan. "Walk for Autism 2025 merupakan bagian penting dari upaya kami bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang autisme. Sekaligus menampilkan potensi luar biasa dari individu dengan autisme," tegasnya. (*)

Anastesya Ftaraya, seorang tokoh inspiratif di Surabaya, berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi dan pendidikan inklusif

Program Pendidikan Berkelanjutan Perluas  Dampak ke Berbagai Tingkatan Sekolah di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/IMG-20250505-WA0062-3749311225.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengungkapkan akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan berbasis kedisiplinan di barak militer bagi pelajar bermasalah di Jabar. Ia menekankan, program itu bertujuan untuk menanggulangi maraknya aksi kekerasan remaja dan kenakalan pelajar di wilayah Jawa Barat. "Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati/wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada," kata Dedi di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5). Program ini, kata Dedi, merupakan respons atas berbagai peristiwa kriminalitas remaja yang semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, surat edaran tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan memiliki konsekuensi terhadap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten/kota yang kita miliki," tegasnya. Dedi membantah bahwa surat edaran itu sebagai bentuk tekanan ke setiap daerah di Jabar. Ia menilai, pendekatan ini lebih pada bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. "Kita bukan diancam ya. Kita, kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan," ujarnya. Dedi juga menggambarkan potensi dampak sosial yang terjadi jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah konkret. Menurut dia, kekerasan remaja bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga menimbulkan beban biaya dan psikologis. "Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu?" paparnya. Untuk memperkuat dasar hukum dan operasionalisasi program ini, Dedi memastikan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang telah dikirimkan. "Setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," tegasnya. Melalui rencana penerbitan Pergub ini, kata Dedi, Pemprov Jabar berharap semua kepala daerah di Jawa Barat dapat bersinergi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkarakter.&nbsp;"Pemerintah nanti mengintervensi dalam penataan ruang," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan terbitkan Pergub untuk perkuat pendidikan di barak militer sebagai tanggapan atas kekerasan remaja.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Akan Terbitkan Pergub, Perkuat Program Pendidikan bagi Remaja Bermasalah di Barak Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepanjang tahun ini sangat jarang sekali mengajak publik membahas program pendidikan. Adapun, partisipasi publik hanya dilakukan ketika awal kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim saja.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengaku sangat mendukung Nadiem ketika memanggil tokoh dan organisasi pendidikan untuk berdiskusi soal keadaan saat ini. Hal itu merupakan langkah awal yang bagus.  ’’Saya rasa itulah yang sangat baik, tapi ternyata hanya berhenti sampai disitu saja, karena ternyata semua yang dilakukan itu sudah di desain oleh tim intinya beliau ini yang sebetulnya kalau kita urut-urut, ya muter-muternya di situ saja,’’ ucapnya dalam webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 Bidang Pendidikan, Minggu (27/12).  Pada awalnya, ia mengharapkan Kemendikbud lebih banyak mengajak para pemangku kepentingan berdiskusi. Namun sayangnya, itu hanya impian saja sejauh ini Nadiem memimpin Kemendikbud.  Dia melihat, karaker Indonesia yaitu gotong-royong tidak terlihat di Kemendikbud. Sebab, kementerian seperti bekerja sendiri tanpa melibatkan para pemangku kepentingan yang kompeten. ’’Semakin lama justru semakin elitis, hanya kelompok itu saja,’’ serunya.  Bahkan, kata Indra sampai ke pemilihan para pejabatnya berasal dari kelompok tertentu saja. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran dirinya. ’’Lihat aja nanti siapa siapa lagi yang tiba-tiba diangkat menjadi pejabat eselon 1. Ini bukanya juga saya menganggap enteng kemampuan mereka, bukan seperti itu tetapi juga harus terbuka, karena ini kan urusan negara, ini kan bukan urusan pribadi bukan urusan kelompok tertentu. Yang dipilih itu harus memang yang terbaik untuk bangsa ini dan itu butuh gotong royong,’’ urainya.  Selain itu, terkait dengan penghapusan mata pelajaran Sejarah dalam penyederhanaan kebijakan kurikulum yang sempat ramai dibicarakan, kata dia ini merupakan tindakan ceroboh. ’’Yang membuat itu adalah anak-anak muda, anak-anak kemarin sore yang sama sekali belum punya pengalaman ngurusin pendidikan, sama sekali belum tahu tupoksi di lapangan. Saya tidak tidak berarti mendiskreditkan anak-anak muda, tapi tetap pengalaman itu sangat dibutuhkan, jadi harus tahu lapangan bukan hanya idealisme yang nggak jelas, tapi harus tahu kondisi di lapangan seperti apa dan mau apa yang dicapai,’’ tegas Indra. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0H3DwpNIieo

Pengamat Anggap Kemendikbud Semakin Lama Semakin Elitis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Logo-TVRI.jpg" alt="Logo TVRI" width="100%">
<figcaption>Logo TVRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga penyiaran publik TVRI sebagai bagian dari media official Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan menyiarkan program-program pendidikan. Tentunya dalam rangka mendukung upaya belajar dari rumah di tengah pandemi Covid-19.  Pelaksana Tugas (plt) Direktur Utama TVRI, Supriyono mengatakan program pendidikan tersebut ‎akan disiarkan mulai Senin (13/4) depan. Program tersebut akan menyiarkan banyak materi pembelajaran khusus bagi siswa SD, SMP, SMA, pembelajaran umum, serta parenting.  "Dengan program materi belajar untuk SD, SMP, SMA, pembelajaran umum, serta parenting," ujar Supriyono dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/4).  Penayangan program belajar dari rumah tersebut merupakan kerja sama antara TVRI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan dilangsungkan selama tiga bulan ke depan.  Sementara itu, Plh Direktur Program dan Berita TVRI, Usrin Usman, menyatakan bahwa program tersebut adalah resposn cepat Kemendikbud atas masukan dari Komisi X DPR RI melalui rapat kerja pada 27 Maret lalu. “Khususnya untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, baik karena masalah ekonomi maupun letak geografis,” ujar Usrin dalam konferensi pers yang sama.  “Konten pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, penumbuhan karakter, dan kecakapan hidup peserta didik yang disampaikan secara ringan dan menghibur," jelasnya.  Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa tayangan pendidikan belajar dari rumah akan disiarkan pada Senin hingga Jumat. "Juga ada kegiatan malam hari berupa film untuk anak serta film Indonesia,” tambah Usrin.  Selanjutnya, Kemendikbud akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dijalankan oleh TVRI, bersama dengan lembaga nonpemerintah.  Selain itu, lanjut Usrin, 29 saluran TVRI di seluruh Indonesia akan segera menayangkan siaran Doa untuk Bangsa sebagai dukungan moral dalam masa krisis Covid-19.‎  Jadwal program belajar TVRI  08.00-08.30 WIB: materi PAUD 08.30-09.00 WIB: materi SD kelas 1 sampai 3 10.00-10.30 WIB: materi SD kelas 4 sampai 6 10.30-11.00 WIB: materi SMP 14.00-14.30 WIB: materi SMA 14.30-15.00 WIB: materi pengasuhan dan pendidikan anak untuk orang tua dan guru  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IqEwLsB5CPA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0Wo8tedM9Dc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0

TVRI Siarkan Program Belajar dari Rumah Selama Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pencairan-kip-rendah-kemendikbud-tuding-disdik-dan-kepala-sekolah_m_154817.jpeg" alt="Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menyasar tingkat pendidikan dasar dan menengah saja. Pendidikan tingkat tinggi pun mendapat perhatian besar dari pemerintah.  Buktinya pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Rencananya tahun depan sebanyak 818 ribu KIP kuliah yang akan didistribusikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Tanah Air.  Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 7,5 triliun di RAPBN 2020. Angka itu naik 53 persen dari program Bidik Misi 2019. Program ini menjadi salah satu dari empat program yang dicanangkan pemerintah pada pendidikan nasional. Adapun anggaran total pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun atau 20 persen dari RAPBN 2020.  Lantas bagaimana syarat calon peserta pendidikan yang ingin mendapatkan KIP kuliah ini? Di RAPBN 2020 dikatakan bahwa peserta didik yang ingin mendapatkan KIP kuliah harus lulusan pemegang KIP di sekolah menengah atas (SMA).  Selain itu, peserta didik harus diterima dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi A ataupun B. Syarat penting lainnya, mereka harus menyertakan keluarga tidak mampu dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/478985-pendaftar-snmptn-tinggal-tunggu-hasil-kelulusan-23-maret_c_285251.jpg" alt="Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)</figcaption>
</figure> Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)  "Program KIP ini sebagai perluasan dan penyempurnaan Program Bidik Misi yang menyasar masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi pers di Jakarta pekan lalu.  Bagi peserta didik yang lolos syarat itu, nantinya pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan meliputi biaya hidup Rp 4,2 juta untuk masing-masing mahasiswa/semester. Ditambah dengan biaya pendidikan Rp 2,4 juta per mahasiswa setiap semester.  Perlu diingat, program studi diutamakan pada penerima KIP kuliah ini adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi vokasi, atau Politeknik, atau sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.  Tahun depan, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup lanjutan Bidik Misi untuk 398 ribu mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru 420 ribu mahasiswa. Angka itu meningkat dari outlook 2019 yang mencapai 463 ribu mahasiswa saja. "Sasarannya ini hampir 2 kali lipat untuk tahun 2020," terangnya.  Selain itu, pemerintah juga telah mencanangkan program Indonesia Pintar (PIP) dengan total penerima jaminan sebanyak 20,1 juta, penerima beasiswa LPDP sebesar 5.000 mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 54,6 juta dan 271 ribu sekolah. Kemudian bantuan rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas sebanyak 55,7 ribu ruangan.  Dengan begitu, pemerintah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat dari 71,98 di tahun 2019 menjadi 72,51 pada tahun 2020. Juga dengan proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar dari 41 persen menjadi 43 persen pada tahun depan.

818 Ribu KIP Kuliah Bakal Didistibusikan, Begini Syarat Memperolehnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sandiaga-hapus-un-tkn-konsep-yang-absurd_m_.jpg" alt="Cawapres 02 Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Cawapres 02 Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres 02 Sandiaga Uno yang akan menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan penelurusan minat dan bakat. Ide itu dianggap mengawang-awang. Menurut Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin, Irma Suryani Chaniago, wacana tersebut dapat menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan. "Ketiadaan ujian nasional akan membuat standar peserta didik di Indonesia menjadi sangat besar perbedaannya," kata Irma dalam keterangan Irma, Minggu (17/3). Politikus Partai Nasdem itu menyebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu perlu kembali memahami arti penting dari ujian nasional. Sebab UN dibuat dengan hasil pemikiran yang begitu keras. "Kita sudah susah payah membangun sistem (pendidikan, red) agar sumber daya nasional memiliki standar yang bisa di pertanggungjawaban. Ini Sandiaga malah menyodorkan konsep yang absurd. Berdasarkan penelusuran minat dan bakat," ucap Irma. Irma memandang program yang diajukan paslon nomor 02 dalam bidang pendidikan dan pembenahan sumber daya manusia tidak konkret dan terkesan mengawang-awang. "Bandingkan dengan apa yang dipaparkan Pak Maruf bahwa pemerintah akan sediakan beasiswa hingga pendidikan tinggi. Sehingga setiap anak Indonesia bisa menggantungkan cita-cita nya setinggi langit tanpa khawatir dengan mahal ya biaya pendidikan," jelas Irma. Sebelumnya, Cawapres 02 Sandiaga Uno membuka orasi politik pertamanya dalam debat ketiga pemilihan presiden 2019, Minggu (17/3) malam. Dalam kesempatan itu, Sandi menjanjikan bakal memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut berjanji akan menghapus sistem Ujian Nasional (UN). UN bakal diganti dengan konsep lain. &ldquo;Kita pastikan diganti dengan penerusan minat dan bakat,&rdquo; kata Sandi dalam paparannya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). Selain itu, Sandi bersama Prabowo Subianto berjanji memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Caranya dengan mensejahterakan guru di Indonesia. Dia bilang, bakal menjamin memperbaiki status guru honorer di Indonesia. &ldquo;Prabowo-Sandi memiliki prioritas dibidang pendidikan dengan tuntas berkualitas. Khususnya kesejahteraan guru terutama guru honorer. Kita pastikan status guru. kurikulum kita perbaiki,&rdquo; pungkas Sandi.

Sandiaga Hapus UN, TKN: Konsep yang Absurd

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timses-jokowi-klaim-punya-program-jelas-tentang-sistem-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 memiliki program jelas tentang reformasi sistem pendidikan. Salah satunya adalah memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan. "Sehingga santri dan siswa lembaga-lembaga pendidikan keagamaan bisa memperoleh beasiswa pendidikan (Bidik Misi maupun LPDP), serta memperluas akses mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan," ujar Ace dalam keterangannya, Kamis (22/11). Dalam meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintahan Jokowi telah secara serius dengan meningkatan tunjangan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan golongan masing-masing guru tersebut. &lrm; Selain itu juga, Jokowi-Ma'ruf Amin ingin mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan standar pendidikan, BOS berdasarkan kinerja, pemerataan sebaran. "Termasuk juga kualitas, dan peningkatan kesejahteraan guru/dosen dan tenaga kependidikan juga percepatan penyetaraan pendidikan bagi pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sejajar dengan sekolah umum," katanya. &lrm;

Timses Jokowi Klaim Punya Program Jelas Tentang Sistem Pendidikan

program pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program pendidikan

Berita Terkini