<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-elite-demokrat-membelot-kubu-02-yakin-sby-komitmen-penuh_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 tepat dua tahun masuk ke Indonesia, sejak Maret 2020 lalu. Serangkaian kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari pelaksanaan vaksinasi hingga bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya terkait penyaluran bansos agar tepat sasaran.  "BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mensinyalir bansos yang tidak tepat sasaran," kata Mardani kepada awak media, Rabu (2/3).  Mardani juga meminta agar aparat penegak hukum bisa mengawasi bancakan di tengah pandemi Covid-19. Khususnya terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Hal ini harus diwaspadai, agar anggaran PEN tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Peluang korupsi mesti diwaspadai khususnya Program PEN," tegas Mardani.  Anggota Komisi III DPR RI ini pun menyebut, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum mendapat bantuan, akibat terdampak pandemi. Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah.  Tetapi, Mardani mengapresiasi sikap pemerintah yang bergerak cepat melakukan vaksinasi nasional. "Apresiasi untuk vaksinasi," ujar Mardani menandaskan.

Evaluasi Program PEN, Elite PKS: Peluang Korupsi Perlu Diwaspadai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/InShot_20210813_165310779.jpg" alt="Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah." width="100%">
<figcaption>Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dari penanganan kasus Covid-19. Namun, sektor industri dapat menjadi salah satu kunci akselerasi pemulihan ekonomi di Indonesia tahun ini. Sektor industri yang masih diizinkan beroperasi sepanjang memperketat protokol kesehatan dapat turut memutarkan roda perekonomian, baik di pusat dan daerah.  Ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam berharap, pemerintah tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas demi perputaran perekonomian. "Harapan saya cuma satu, Termasuk pabrik-pabrik, mal, kafe, restoran dan berbagai sektor industri saya kira harus tetap berjalan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan dan vaksinasi," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (22/2).  Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2021 sebelumnya juga didorong oleh pulihnya sektor industri dan perdagangan. Kedua sektor ini meningkat di atas pertumbuhan nasional yakni 4,92 persen dan 5,56 persen. Itulah sebabnya sektor industri pada 2022 diharapkan dapat terus beroperasi untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi.  Piter menyebut, gelombang Covid-19 varian Omicron diperkirakan tidak akan berlangsung lama sehingga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, meskipun terjadi lonjakan kasus namun aktivitas sosial masyarakat tidak terlalu dibatasi secara ketat.  "Dengan demikian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu besar atau tidak signifikan," ucapnya.  Apalagi, lanjutnya, prediksi Kementerian Kesehatan terhadap puncak Omicron akan terjadi pada Februari, dan mulai melambat dan mereda pada Maret-April. "Kita berharap pada triwulan III dan IV 2022 nantinya pertumbuhan ekonomi kita akan benar-benar terpacu, jadi secara keseluruhan kalau mengejar di pertumbuhan 4-5 persen itu masih masih bisa," ucapnya.  Sementara, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini akan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di periode yang sama pada tahun lalu.  Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 diprediksi positif. Apalagi, bertambahnya capaian vaksinasi dan vaksinasi booster di Indonesia turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Mobilitas menjadi pendorong peningkatan konsumsi yang diikuti dengan tumbuhnya daya beli masyarakat.  "Ini menunjukkan mobilitas masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk juga aktivitas perdagangan," pungkasnya.

Operasional Industri dan Mobilitas jadi Kunci Pemulihan Ekonomi 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ppnbm.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat sejak awal bulan ini. Perpanjangan insentif itu masih berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.  Meski demikian, diskon PPnBM tidak seperti tahun lalu. Pada kuartal pertama, hanya mobil LCGC yang mendapat PPnBM DTP 100 persen. Mobil dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc hanya didiskon sampai 50 persen. Beda dengan tahun lalu yang sampai 100 persen. Pada kuartal kedua, insentif pajak dikurangi (selengkapnya lihat grafis).  Pemerintah menganggap stimulus itu dapat mendongkrak peningkatan industri-industri pendukungnya. Terutama yang bergerak pada industri komponen otomotif. Melalui kebijakan tersebut, beberapa subsektor manufaktur mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2021 yang mencapai 3,69 persen.  "Sepanjang 2021, tercatat industri pengolahan nonmigas tumbuh 3,67 persen. Beberapa subsektor tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, industri alat angkut yang tumbuh 17,82 persen," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Sabtu (12/2).  Industri alat angkut mengalami pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan subsektor industri lainnya seperti industri logam dasar (11,5 persen); industri mesin dan perlengkapan (11,43 persen); ataupun industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (9,61 persen).  Saat awal pandemi Covid-19, industri alat angkut merupakan salah satu subsektor manufaktur yang mengalami pukulan paling keras. Ketika itu kontraksi pada pertumbuhan mencapai 34,29 persen pada kuartal II 2020. Salah satu penyebabnya adalah turunnya penjualan kendaraan.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan, insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor telah dimanfaatkan masyarakat kelas menengah di tengah pandemi. "Dengan berlanjutnya insentif PPnBM DTP, kinerja sektor otomotif yang strategis bagi perekonomian diharapkan terus menguat serta mampu kembali mencapai tingkat penjualan dan produksi pada level sebelum pandemi atau bahkan lebih baik pada 2022," tuturnya.  Karena pemulihan ekonomi semakin kuat, lanjut dia, kebijakan PPnBM DTP bersifat dikurangi secara bertahap untuk transisi yang lebih baik bagi sektor otomotif. Dengan begitu, industri kembali ke situasi normal tanpa insentif.  "Peluang pertumbuhan bagi sektor otomotif untuk meningkatkan kapasitas produksinya masih terbuka lebar," ungkapnya.  SKEMA PERPANJANGAN INSENTIF PPNBM  Segmen LCGC  Periode | Potongan PPnBM  Kuartal I | 100%  Kuartal II | 66,66%  Kuartal III | 33,33%  Segmen Mobil Bermesin hingga 1.500 Cc  Periode | Potongan PPnBM  Kuartal I | 50%  Sumber: Kemenkeu

Diskon PPnBM Mobil Baru Dikurangi secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit anggaran tahun ini dapat lebih rendah dari yang ditetapkan yaitu sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp 868 triliun. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, defisit anggaran 2022 dapat mendekati 4 persen.  "Kami percaya diri bahwa defisit akan lebih rendah. Kami perkirakan defisit APBN 2022 akan dekat ke 4 persen," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2022 secara virtual, Rabu (9/2).  Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memang merancang anggaran tahun ini untuk mendukung proses pemulihan. Meskipun demikian, pemerintah juga harus mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023 mendatang.  Itu berarti, defisit anggaran harus kembali ke bawah 3 persen setelah APBN digunakan sebagai langkah countercylical dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemerintah saat ini mulai berusaha untuk mengembalikan defisit dengan mendorong penerimaan negara.  Di samping itu tetap disiplin dari sisi belanja, sehingga defisit dapat semakin rendah. Meski demikian, kata Sri Mulyani, anggaran belanja tahun ini tetap mendukung program prioritas yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), mereformasi pendidikan, dan perlindungan sosial.  Sebab, peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan proses pemulihan. Jika SDM Indonesia berkualitas, maka akan mampu mendorong daya saing dan produktivitas.  Selain itu, anggaran belanja tahun ini juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur baik fisik maupun digital serta pariwisata dan ketahanan pangan. "Semua area yang sangat penting bagi Indonesia untuk pulih serta membangun pemulihan dengan pondasi lebih kuat dan kokoh," pungkasnya.

Kemenkeu Optimistis Defisit Anggaran Tahun ini Lebih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak pada sektor-sektor tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor menuturkan, kebijakan perpanjangan itu diterapkan hingga Juni 2022.  Alasan perpanjangan adalah mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.  "Insentif pajak ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada sektor tertentu yang membutuhkan sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ujarnya Kamis (3/2).  Neilmaldrin memerinci, ada beberapa insentif pajak yang diperpanjang. Pertama, pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor untuk 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU) berlaku sejak surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 impor terbit sampai dengan 30 Juni 2022.  Kedua, pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 untuk 156 KLU sampai dengan masa pajak Juni 2022. Ketiga, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) sampai dengan masa pajak Juni 2022.  Pengaturan lainnya dalam PMK itu adalah wajib pajak yang telah mengajukan SKB PPh 22 impor dan atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 25 berdasar PMK9/PMk.03/2021 harus menyampaikan permohonan atau pemberitahuan berdasar PMK itu untuk tetap dapat memanfaatkan insentif PPh 22 impor dan PPh 25.  Selain itu, pemerintah memberikan kelonggaran untuk pemberi kerja, wajib pajak, atau pemotong pajak yang belum menyampaikan dan ingin menyampaikan atau sudah menyampaikan dan ingin membetulkan laporan realisasi masa pajak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 berdasar PMK-9/PMK.03/2021 berupa PPh pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, atau PPh final jasa konstruksi, dapat disampaikan paling lambat 31 Maret 2022.  Pemberi kerja, wajib pajak, atau pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif dimaksud. "Sementara itu, yang membuat laporan realisasi tersebut, meskipun tidak membuat kode billing, tetap dapat memanfaatkan insentif itu," imbuh Neilmaldrin.  Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni PMK-9/PMK.03/2021 s.t.t.d PMK149/PMK.03/2021, penerima insentif pemerintah disesuaikan jenis dan kriterianya.  "Dengan memperhatikan kapasitas fiskal Indonesia, pemerintah perlu melakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif pajak secara lebih terarah, terukur, dan selektif dengan prioritas pada sektor yang masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah," jelasnya.

Insentif Pajak Diperpanjang hingga Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/GANJAR-KAB2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong agar mampu bangkit seusai tertekan pandemi Covid-19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, sebagai motor penggerak perekonomian, UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.  "’Guna mendukung pemberdayaan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program. Di antaranya, pemulihan ekonomi nasional (PEN) dukungan UMKM," ujarnya di sela kunjungan ke salah satu pelaku UMKM di Salatiga Selasa (1/2).  Airlangga memerinci, sepanjang 2021, tercatat total realisasi PEN dukungan UMKM mencapai Rp 89,19 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 34,59 juta pelaku usaha. Selanjutnya, pada 2022, pemerintah meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 373,17 triliun serta memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3 persen hingga akhir Juni 2022.  Airlangga juga berharap generasi muda memulai untuk berwirausaha. "Semakin banyak UMKM yang lahir dan siap bersaing secara global akan turut memperkuat perekonomian Indonesia di kancah internasional," imbuhnya.  Pendanaan bagi pengusaha kecil juga datang untuk segmen usaha ultra mikro. Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Ary Dekky Hananto menambahkan, tahun lalu pihaknya sudah menyalurkan Rp 7 triliun untuk 1,95 juta debitur.  Nilai capaian tersebut meningkat 16 persen jika dibandingkan pada 2020 yang mencapai Rp 6 triliun. "Sedangkan jumlah debitur kami tahun lalu tumbuh 8 persen dari jumlah debitur tahun 2020 sebanyak 1,79 juta," ujarnya.  Tahun ini BLU PIP menargetkan penyaluran dana untuk 2 juta debitur. Selama lima tahun beroperasi, realisasi jumlah debitur tahunan memang selalu melebihi target. Dari target 4 juta debitur yang diatur sejak 2017, pihaknya sudah menggaet 5,39 juta debitur.

Plafon KUR Naik jadi Rp 373 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat dua pembahasan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Salah satunya mengenai pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang IKN, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang (UU). Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2022 hingga 2024 menjadi tahap awal langkah pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Menurutnya, meskipun proyek tersebut tetap berjalan, namun pemerintah tidak mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan di tengah ancaman varian Omicron. "Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/1).  Sri Mulyani menyebut, tahapan pembangunan IKN tahun ini masuk ke dalam kerangka anggaran program PEN senilai Rp 450 triliun. Sejak 2020 hingga 2021, program PEN hanya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, subsidi bagi masyarakat, hingga dukungan bagi UMKM dan korporasi. Tidak ada kaitannya dengan wacana pemindahan ibu kota.  "Mungkin nanti dimasukkan dalam bagian dari PEN sekaligus membangun momentum pembangunan IKN," ucapnya.  Nantinya, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal IKN, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang mendasari keyakinannya bahwa pembangunan IKN dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani Jelaskan soal Proyek Ibu Kota Negara Gunakan Anggaran PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/manufaktur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas sektor industri manufaktur menggeliat hingga tutup tahun 2021. Sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor.  Hal itu tecermin dari capaian purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia. Merujuk survei IHS Markit pada Desember, tercatat 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50).  "Kami mengapresiasi kepercayaan para pelaku industri manufaktur yang masih tinggi. Bahkan, mereka tetap optimistis pada tahun ini seiring dengan tekad pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk meciptakan iklim usaha yang kondusif," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Senin (3/1).  Agus menyampaikan, pihaknya fokus memacu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya itu telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Serta, konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional.  Pada Januari hingga November 2021, nilai ekspornya mencapai USD 160 miliar atau 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka itu telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang 2020 sebesar USD 131 miliar dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor pada 2019.  Menperin menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,5–5 persen tahun ini. Economics Associate Director IHS Markit Jingyi Pan menambahkan, keseluruhan sentimen bertahan sangat positif dengan tingkat kepercayaan diri bisnis di atas rata-rata jangka panjang. Hal itu menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia masih optimistis terhadap pertumbuhan produksi berkelanjutan selama periode 2022.  Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, penurunan indeks manufaktur di Desember dibanding November, 53,9, masih terbilang aman. Penurunan tersebut juga terjadi karena hambatan pasokan bahan baku, kendala ekspor karena kelangkaan kontainer.  "Harapannya, tahun 2022 ini industri manufaktur akan lebih baik, dengan harapan varian Omicron Covid-19 terkendali," ujarnya.

Optimistis Manufaktur Tumbuh 5 Persen Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/thumb_75_18_ppn_dtp.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri menyambut baik langkah pemerintah memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) properti. Meski, ketentuan insentif yang diberikan berbeda dengan tahun lalu.  Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (30/12) lalu, usulan insentif fiskal PPN DTP perumahan disetujui Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga Juni 2022. Tapi, besaran insentifnya dikurangi (lihat grafis).  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyebutkan, langkah tersebut menjadi harapan untuk industri properti bisa lebih baik dalam enam bulan ke depan. Meski demikian, kebijakan itu diperpanjang hingga akhir 2022.  "Diperpanjang selama setahun ke depan karena proses pembelian properti tidak bisa instan," katanya Minggu (2/1).  Sebab, kebijakan tersebut justru membuat para pengembang ragu-ragu mengingat proses pembangunan hunian bisa lebih dari enam bulan. "Jadi, insentif ini akan sangat dimanfaatkan pengembang yang memang punya rumah ready stock," tuturnya.  Direktur PT Ciputra Development Tbk Agung Krisprimandoyo menambahkan, stimulus PPN DTP 2022 merupakan salah satu kabar yang ditunggu pengembang. Sebab, dampaknya sudah terlihat jelas tahun ini. "Di proyek kami, 60 persen penjualan datang dari skema PPN DTP. Itu sudah menunjukkan seberapa manjurnya kebijakan tersebut," paparnya.  Menurut Agung, tantangan pemberian intensif itu adalah waktu pengerjaan rumah. Sebab, syarat wajib untuk mendapatkannya adalah bangunan yang sudah jadi. Artinya, pengembang hanya punya waktu enam bulan untuk bisa menyelesaikan pembangunan.  Padahal, pengerjaan satu rumah idealnya berjalan delapan bulan hingga setahun. Namun, banyak pengembang yang memangkas waktu pembangunan hingga empat bulan untuk mengejar PPN DTP tahun ini.  "Saya yakin tahun depan pengembang bakal agresif," ucapnya.  Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur Rudy Sutanto menambahkan, PPN DTP memang sangat penting untuk penjualan pasar properti primary alias baru. Berkat stimulus tersebut, pertumbuhan penjualan semester II sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu diakui membuat capaian industri properti Jatim tahun ini sudah tumbuh 20 persen dibandingkan 2019.  Dengan kebijakan tersebut, dia yakin kinerja penjualan rumah baru bisa tumbuh hingga 50 persen. Sebab, stok rumah bekas dengan harga superrendah sudah menipis. Dengan begitu, selisih harga antara rumah baru dan bekas sudah tak lagi besar.  KEBIJAKAN PPN DTP PROPERTI  Kategori | 2021 | 2022  Periode | Maret–Desember | Januari–Maret  Rumah hingga Rp 2 miliar | 100 persen | 50 persen  Rumah Rp 2 miliar–Rp 5 miliar | 50 persen | 25 persen  Persyaratan | Bangunan sudah jadi | Bangunan sudah jadi  Diolah dari berbagai sumber |

Diskon PPN Rumah Baru Diperpanjang hingga Juni, Pengembang 'Happy'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-8.jpg" alt="Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (kiri) menyerahkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU HKPD kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) disaksikan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganintudo (kanan) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Ke" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto (kiri) menyerahkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU HKPD kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) disaksikan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganintudo (kanan) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga saat ini telah mencapai 82,8 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jumlah tersebut setara dengan Rp 575,85 triliun.  Capaian penyerapan anggaran realisasi tersebut melonjak signifikan pada pertengahan November lalu yaitu sebesar Rp 495,77 triliun, atau 66,6 persen dari pagu yang dianggarkan.  "Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai 82,8 persen dari pagu yang dialokasikan," kata Sri Mulyani pada acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021, Selasa (30/11).  Sri Mulyani memaparkan, anggaran telah direalisasikan untuk lima kluster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Pemerintah juga terus mengoptimalisasi penggunaan anggaran tersebut dalam kurin waktu sebulan.  Dari penyerapan realisasi anggaran itu, kata Sri Mulyani, diharapkannya dapat mendorong pemulihan ekonomi di akhir tahun ini. Kemenkeu sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 akan berkisar 3,5 persen sampai dengan 4,0 persen secara tahunan (year-on-year).  Perkiraan pertumbuhan tersebut karena kinerja ekonomi yang melambat akibat kenaikan kasus Covid-19, pada awal tahun dan ketika adanya varian delta. Kedepannya APBN akan tetap terus mendukung dalam menghadapi ketidakpastian terkait dengan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani Sebut Anggaran PEN Terealisasi 82,8 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program pen

Berita Terkini