<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyampaikan pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak Covid-19. Stimulus diberikan agar kegiatan ekonomi kembali bergerak.  Budi Gunadi memaparkan, ada dua program yang disiapkan pemerintah, dan diharapkan bisa difinalisasi dalam dua-empat pekan ke depan. Pertama adalah hibah (grant) untuk UMKM.  "Bantuan ini dalam bentuk grant, jadi bukan pinjaman. Rencananya kita berikan Rp 2,4 juta per orang," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/7).  Bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM tersebut diharapkan tidak hanya bisa digunakan menopang hidup pada masa pandemi, tetapi juga untuk memulai berusaha.  Pada tahap awal, Satgas telah mengidentifikasi 1 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan hibah ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memberikan arahan agar target penerima hibah bisa mencapai 10 hingga 12 juta pelaku UMKM.  Adapun program kedua yaitu pinjaman berbunga rendah untuk pelaku UMKM. Pengusaha yang diprioritaskan mendapatkan kredit bunga murah ini adalah mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun usaha rumah tangga.  Mantan banker bank pelat merah itu menuturkan, kedua program ini akan diintegrasikan. Awalnya Satgas akan memberikan hibah terlebih dahulu. Baru setelah usahanya hidup kembali, fasilitas kredit bunga murah ini digulirkan.  "Besarnya Rp 2 juta untuk masing-masing keluarga. Bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan modal kerja," pungkas Wakil Menteri BUMN tersebut.  Budi Gunadi berharap, dua program ini bisa memenuhi arahan dari Presiden Jokowi. Yakni menjaga pendapatan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta memberikan modal kerja yang produktif sehingga aktivitas ekonomi kembali bergerak.  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  &nbsp;

Pemerintah Siapkan Hibah Rp 2,4 Juta per UMKM, Ada Juga Kredit Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menggulirkan banyak stimulus untuk program penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun perlindungan sosial. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk program penanganan Covid-19 ini mencapai Rp 697 triliun.  Namun lanjutnya, sebenarnya seluruh instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga digunakan untuk penanganan Covid-19. Artinya, tidak hanya program yang senilai Rp 697 triliun itu.  "Total Perpres, kita harus belanja Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun ini," kata Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian kerja sama Kemenkeu dan LPEI tentang penjaminan untuk korporasi padat karya, Rabu (29/7).  Dari total belanja tersebut, sebanyak Rp 836 triliun diantaranya merupakan belanja kementerian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menginstruksikan agar pada semester-II tahun ini, belanja kementerian tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.  Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, meskipun belanja kementerian digenjot, namun ini tidak akan cukup untuk menggerakkan ekonomi yang terkontraksi. "Meski (pemerintah) menggerakkan (belanja kementerian) ini, (ekonomi) enggak mungkin bangkit tanpa sektor swasta bangkit kembali," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Oleh karena itu, pemerintah kembali memberikan dukungan kepada pelaku usaha, kali ini korporasi padat karya, berupa penjaminan untuk pinjaman hingga plafon Rp 1 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan banyak stimulus untuk pelaku usaha UMKM dan BUMN.  Dalam kesempatan sama, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan, pihaknya mendukung program ini. Hingga 2021, diharapkan program ini dapat mendorong penyaluran pinjaman korporasi hingga Rp 100 triliun.  "Ini bukan saja korporasi yang didorong, tapi sekaligus memberikan ruang bagi perbankan. Karena tanpa insentif, para pengusaha ini kurang gregetnya," ucap Wimboh.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/29/07/2020/pemerintah-beri-penjaminan-untuk-korporasi-padat-karya-korban-covid-19/">Pemerintah Beri Penjaminan untuk Korporasi Padat Karya Korban Covid-19</a>  https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA  &nbsp;

Sri Mulyani: Ekonomi Enggak Mungkin Bangkit Tanpa Sektor Swasta Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ttd-lpei.jpg" alt="humas kemenkeu" width="100%">
<figcaption>humas kemenkeu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meluncurkan program penjaminan untuk korporasi padat karya yang terdampak Covid-19 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Program ini dilaksanakan melalui Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.  Penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman dilakukan Rabu (29/7). Dalam pidato sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, penjaminan ini diberikan untuk pinjaman korporasi dengan plafon antara Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.  "Ini akan mendorong hingga Rp 100 triliun (penyaluran) kredit modal kerja sampai 2021," katanya.  Airlangga berharap dengan adanya program ini, perbankan bisa melakukan restrukturisasi kredit. Sehingga korporasi bisa kembali ke posisi semula.  "Jika  kuartal-III dan kurtal-IV di-drive belanja pemerintah, maka diharapkan korporasi juga menjadi pengungkit pada kuartal-IV," lanjut politikus Golkar itu.  Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, untuk korporasi umum maka porsi penjaminannya adalah 60 persen oleh pemerintah dan 40 persen oleh perbankan. Sedangkan untuk sektor prioritas, maka porsi penjaminannya yakni 80 persen oleh pemerintah dan 20 persen oleh perbankan.  Adapun sektor prioritas yang dimaksud antara lain, pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta sektor padat karya lain yang terdampak Covid-19. Sementara itu, kriteria perusahaan yang bisa mendapatkan fasilitas penjaminan ini tentunya adalah yang terdampak Covid-19.  Kriteria lainnya yaitu jenis usahanya menyerap banyak tenaga kerja, serta punya dampak signifikan dan potensial mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kriterianya sangat umum, sehingga kita harapkan simpel dan bisa diterapkan (oleh perbankan)," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.  Lebih lanjut, dia mengatakan, syarat utama yang wajib dipenuhi perusahaan adalah aktivitas bisnisnya turun. Syarat lainnya yaitu ada dokumen pembuktian bahwa perusahaan punya karyawan lebih dari 300 orang.  Terakhir, perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, dan punya rencana penggunaan anggaran baik untuk survival maupun ekspansi. Sebagai informasi penandatanganan kerja sama Kemenkeu dan LPEI tentang penjaminan pemerintah untuk korporasi diwakili oleh Dirjen PPR Kemenkeu Luky Alfirman dan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas.  Sedangkan penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan PII tentang dukungan loss limit atas penjaminan pemerintah untuk korporasi diwakili oleh Daniel James Rompas dan Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo. Terakhir, pendatanganan antara LPEI dan perbankan tentang penyediaan penjaminan pemerintah untuk korporasi diwakili LPEI dan 15 bank yang terlibat.  Kelimabelas bank tersebut antara lain BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BCA, DBS, Bank Danamon, Bank DKI, serta Bank HSBC. Kemudian, Bank ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standart Chartered Bank Indonesia, serta UOB Indonesia.  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  &nbsp;

Pemerintah Beri Penjaminan untuk Korporasi Padat Karya Korban Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, pemerintah terus memikirkan strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penarikan utang. Apalagi defisit anggaran diperkirakan akan melebar karena digunakan untuk penanganan Covid-19.  Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman mengungkapkan, untuk menutupi defisit anggaran tersebut pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan nilai Rp 900,4 triliun. Dia menjelaskan, penerbitan SBN tersebut dilakukan dengan menggunakan skema private placement yang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI).  "Jadi, sisa semester II masih harus Rp 900,4 triliun," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (24/7).  Pemerintah sendiri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan BI. Melalui perjanjian tersebut BI akan membantu pembiayaan dengan burden sharing.  Nantinya, BI akan menanggung bunga sebesar 100 persen untuk kebutuhan pembiayaan public goods yang tercatat sebesar Rp 397,6 triliun. Penerbitan SBN yang langsung dibeli oleh BI, kata dia, tidak akan dilakukan secara langsung tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah.  "Khusus melalui private placement tidak melalui lelang biasa atau mekanisme market. Jadi, nanti mekanismenya adalah pemerintah ada kebutuhannya. Jadi Rp 397 triliun itu kan enggak sekaligus," tuturnya.  Pemerintah juga akan menerbitkan SBN ritel dengan nilai sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun. Pemerintah akan mengeluarkan samurai bond atau obligasi pemerintah dengan denominasi yen Jepang, yang telah dieksekusi pada periode Juli ini dengan nilai mencapai Rp 13,5 triliun atau 1 juta yen Jepang.  Sisanya, pemerintah juga akan menerbitkan SBN di pasar dengan rata-rata nilai penerbitan sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 40 triliun. Febrio menuturkan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan organisasi multilateral.  Jumlah dana yang saat ini berada dalam pipeline sekitar USD 5,5 miliar dari keseluruhan rencana penarikan pinjaman program sebesar USD 7,3 miliar pada 2020. "Selain itu juga rencana pinjaman luar negeri atau proyek yang sementara ini ditunda, semester-II direncanakan akan sebesar Rp 24,2 triliun," pungkasnya.

Tutup Defisit, Pemerintah akan Terbitkan SBN Rp 900,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sidak-swalayan-situbondo-1.jpg" alt="Petugas cek kemasan makanan dan minuman di salah satu toko modern di Situbondo pada Selasa (12/5). Novi H./Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas cek kemasan makanan dan minuman di salah satu toko modern di Situbondo pada Selasa (12/5). Novi H./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut perekonomian Indonesia mulai pulih. Terdapat tanda-tanda yang menjadi bukti bahwa ekonomi nasional telah bangkit dari dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas bisnis.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut indikator pertama pemulihan terlihat dari membaiknya kinerja sektor industri makanan dan minuman. Sektor ini menunjukkan perbaikan dari level negatif ke level positif.  "Industri makanan minum cukup solid. Mei terpuruk (-50 persen) dan Juni sudah kembali (10 persen)," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7).  Indikator kedua, lanjutnya, terlihat dari kinerja sektor perdagangan eceran yang membaik mendekati ke level nol persen pada bulan Juni 2020. Pada Mei 2020, kinerja sektor ini terkontraksi 40 persen.  Indikator ketiga, terlihat pada pertumbuhan sektor perdagangan besar. "Dari Mei negatif di atas 30, sekarang sudah single digit," pungkasnya.

Sri Mulyani Klaim Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi Terlihat Sejak Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wisma-BNI-46-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Dunia memberikan saran kepada pemerintah agar bisa keluar dari jebakan utang yang saat ini naik menjadi Rp 1.220,5 triliun yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Penambahan pembiayaan tersebut diambil guna menutupi pelebaran defisit dan kebutuhan pendanaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander menyampaikan, utang yang meningkat akan mempersempit ruang fiskal yang akan mempersulit pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Frederico menyarankan, agar pemerintah menimbang kembali pos-pos subsidi yang tidak tepat sasaran.  Sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk belanja lainnya. Salah satu contohnya, subsidi elpiji. "Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," ujarnya dalam acara virtual, Kamis (16/7).  Kemudian, dia juga menyarankan agar pemerintah serius melakukan reformasi pajak. Fokusnya untuk menaikkan rasio pajak demi mengejar pendapatan negara.  Sebab menurutnya, tak ada satupun negara yang bisa menjadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB hanya 1 digit atau kurang 10 persen. "Oleh karena itu peningkatan pendapatan melalui pajak akan jadi strategi penting untuk perkuat pemulihan," imbuhnya.  Seperti diketahui, pemerintah memperkirakan rasio perpajakan 2021 berada dalam kisaran 8,25 persen - 8,63 persen terhadap PDB. Frederico juga mendukung pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sisi cukai, seperti menaikkan cukai tembakau dan mengenakan cukai plastik hingga minuman berpemanis.  Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi setelah dinyatakan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Ini Saran Bank Dunia Agar Indonesia Terbebas dari Utang Mencekik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) dari 4,25 persen menjadi 4 persen. Suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility turun 25 bps menjadi 4,75 persen.  "RDG BI 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7 Days Reverse Repo Rate 25 bps jadi 4 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (16/7).  Perry menjelaskan, keputusan tersebut konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. "Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global," tuturnya.  Perry menuturkan, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, BI lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah. BI berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung.  Ini menjadi bagian dari upaya pembiayaan belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi.  BI juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Termasuk penyediaan pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020.  "Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan," tukasnya.

Suku Bunga BI Turun Menjadi 4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara perihal rendahnya serapan anggaran kesehatan yang baru sebesar 5,12 persen dari total anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp 87,55 persen. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, terdapat sudut pandang yang berbeda ketika melihat serapan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19.  Misalnya, seperti pembayaran jasa rumah sakit dan santunan untuk tenaga kesehatan. Menurutnya, penyerapan anggaran Covid-19 di sektor kesehatan bergantung pada jumlah pasien yang terpapar virus pandemi Covid-19 tersebut.  "Kalau penyerapannya kurang berarti pasiennya sedikit. Santunan tenaga medis juga, berarti yang meninggal sedikit. Ini yang agak berbeda," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/7).  Terawan memaparkan, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 tersebut terbagi menjadi dua yaitu di pusat dan daerah. Sehingga, dalam penyerapannya pun harus akuntabel dan sangat hati-hati.  "Karena kita menyangkut moral hazard yang kami pegang teguh," imbuhnya.  Pihaknya memastikan akan mempercepat pencairan insentif bagi tenaga kesehatan, namun tetap mengutamakan akuntabilitas. Adapun saat ini insentif tenaga kesehatan yang telah diverifikasi Kemenkes sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan oleh daerah sebesar Rp 3,7 triliun.  "Kami berjuang penyerapan terserap dengan baik, tapi tak ingin lepas efektivitas anggaran yang terserap," tukasnya.

Serapan Anggaran Covid-19 Rendah, Terawan: Berarti Pasiennya Sedikit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Airlangga-dan-Prabowo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-III akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun. Presiden Jokowi berharap, kegiatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal-III tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh. Hal ini akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan akibat pandemi Covid-19.  "Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insya Allah juga akan lebih mudah," ujar Presiden melalui keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (8/7).  Presiden juga melihat, belanja pemerintah akan menjadi penggerak utama perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Maka itu, dia meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat disederhanakan.  "Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp 70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp 104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden Jokowi dilansir dari Antara, Kamis (9/7).  Selain itu, Presiden Jokowi pun mengingatkan, belanja pemerintah harus memprioritas produk-produk yang ada di dalam negeri. "Misalnya di Kementerian Pertahanan, bisa saja di PT DI (Dirgantara Indonesia), beli di PT Pindad, beli di PT PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Menhan (Prabowo Subianto) juga lebih tahu mengenai ini," ujarnya.  "Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi terpacu, bisa memacu pertumbuhan kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," imbuhnya.

Jokowi Minta Kemenhan dan K/L Lainnya Ngerem Belanja Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ridwan-Kamil-Stasiun-02-1.jpg" alt="Pelaksanaan rapid test di Kota Bogor untuk menelusuri persebaran Covid-19 di antara warga Kota Bogor, Jawa Barat. Riza Harahap/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan rapid test di Kota Bogor untuk menelusuri persebaran Covid-19 di antara warga Kota Bogor, Jawa Barat. Riza Harahap/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku, saat ini proses penyaluran anggaran kesehatan Covid-19 jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, penyerapan anggarannya baru mencapai Rp 4,48 triliun atau setara 5,12 persen dari Rp 87,55 triliun.  Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes, Trisa Wahjuni Putri mengatakan, cepatnya proses penyaluran anggaran tersebut setelah dikeluarkannya revisi aturan Kepmenkes Hk. 01.07/Menkes/278/2020 menjadi Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020. Trisa menjelaskan, langkah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebagaimana diketahui, Presiden sempat geram akibat lambannya penyerapan anggaran kesehatan penanganan Covid-19. "Ini sesuai dengan perintah Presiden untuk melakukan terobosan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/7).  Trisa memaparkan, terobosan yang dimaksud antara lain proses administrasi pencairan mulai dari biaya klaim rumah sakit yang menangani Covid-19 hingga pencairan insentif bagi tenaga kesehatan diperlonggar. Semua proses verifikasinya dipercepat.  "Kami melakukannya di ruangan besar sekaligus, pokoknya kalau malam ada usulan, besoknya harus diselesaikan," tuturnya.  Selain itu, lanjutnya, terdapat tambahan kelompok verifikator untuk mempercepat proses penyerapan anggaran kesehatan. Tambahan verifikator ini akan mengawal proses usulan dokumen hingga benar-benar dicairkan.  Sebagai gambaran, kata dia, jika suatu dokumen kurang lengkap setelah diverifikasi, maka tim verifikator langsung menginformasikan apa saja kekurangannya ke tingkat faskes yang mengusulkan. "Dari pengalaman kami melihat proses ini yang paling lama adalah ketika verifikator mengatakan ini belum layak dibayarkan atau belum disetujui, kemudian dikembalikan dan pengembalian lama sekali akhirnya kita guidance apa saja yang bisa dilakukan termasuk format-format kita kirimkan," ungkapnya.  Ia menambahkan, pihaknya juga membuat kategori rumah sakit yang bisa mendapat biaya klaim penanganan Covid-19 lebih luas lagi, tidak hanya untuk rumah sakit rujukan saja.

Ini Terobosan Pemerintah untuk Percepat Serapan Anggaran Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program pemulihan ekonomi nasional

Berita Terkini