<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/MERDEKA-2.jpg" alt="Proses belajar mengajar di SDN 005 Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. (Kemendikbudristek untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses belajar mengajar di SDN 005 Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. (Kemendikbudristek untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbudristek sempat menuai polemik pada awal pelaksanaannya. Setelah berjalan dan diintervensi selama dua tahun, program yang menggandeng organisasi di bidang pendidikan itu menghasilkan sejumlah praktik baik (best practice).  Sekjen Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas (PTIC) Dodi Iswanto menuturkan, Kemendikbudristek sudah melakukan evaluasi lanjutan untuk POP. ”Saya menerima laporan dari lapangan, evaluasi dilakukan dengan melibatkan pakar pendidikan dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara,” kata Dodi, Kamis (8/12).  Dodi menuturkan, dengan evaluasi tersebut, Kemendikbudristek berupaya mengukur dampak keberhasilan Program Organisasi Penggerak dan akan dilaksanakan tim Independen. Di antara organisasi masyarakat peserta POP ada yang memiliki capaian luar biasa.  ”Bahkan dirayakan dalam bentuk kegiatan seremonial dengan mendatangkan kepala daerah serta pemangku kebijakan lainnya. Pada kegiatan selebrasi itu, mereka memamerkan karya para guru dan siswa sasaran pendamping,” papar Dodi.  Dia menilai kegiatan selebrasi, pameran karya guru dan siswa hasil pendampingan organisasi POP itu sangat baik. Kondisi dan situasi organisasi peserta POP di lapangan juga sangat beragam.  Ada organisasi peserta POP berhasil menorehkan capaian literasi yang bagus. Capaian program pendampingan mereka cukup sukses dan bisa mengubah kebiasaan pembelajaran di kelas. Sehingga dikategorikan sebagai best practice.  Tetapi mereka belum melakukan selebrasi, unjuk karya, atau sejenisnya. ”Tentu dengan beragam pertimbangan,” ucap Dodi.  Dia mengatakan, bagi organisasi peserta POP yang sukses, tapi belum mampu menggelar seremoni besar, tidak perlu dipersoalkan. Bahkan jika diperlukan, Kemendikbudristek bisa memfasilitasi kegiatan seremonial.  Dodi tidak memungkiri bahwa belum semua organisasi peserta POP menunjukkan performa bagus dalam menjalankan program. Ada yang belum rapi dalam pelaporan program.  Menurut dia adanya organisasi peserta POP yang masih belum rapi dalam pelaporan keuangan atau kegiatan, adalah sebuah kewajaran. Sebab organisasi itu belum terbiasa soal membuat laporan. Tetapi ke depan harus tetap diperbaiki bersama-sama.  ”Secara umum kegiatan POP berjalan sukses,” kata Dodi.  Dia menegaskan, program masih belum berakhir. Tetap perlu dipantau pada tiga tahun pelaksanaannya pada 2023. Bagi organisasi yang belum maksimal performanya, masih ada kesempatan untuk menggenjot kinerjanya.

Program Organisasi Penggerak Kemendikbudristek Terus Hasilkan Praktik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Tahap-2-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Sis" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Sis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) sebagai bagian dari Merdeka Belajar pada 2020 lalu. Tahun 2021, POP telah melibatkan sekitar 7.000 sekolah dan tidak kurang dari 50.000 kepala sekolah, guru, dan pengawas.  Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono mengatakan, melalui POP ini menjadi bukti bahwa gotong royong bisa dilakukan. Dan melalui program ini daerah-daerah sasaran yang selama ini sulit mendapatkan intervensi dari pemerintah justru melalui ormas-ormas POP dapat digapai.  "Berkat para ormas POP ini sekolah-sekolah yang berada di daerah Papua, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan Utara, dan termasuk juga yang berada di Sumatra mereka bisa mendapatkan program peningkatan kompetensi. Dan yang lebih membanggakan lagi, program yang dibawa ini merupakan program yang sudah teruji dengan praktik baik yang dilakukan oleh para ormas," kata Praptono kepada wartawan, Minggu (24/4).  Praptono mengungkapkan, tujuan dijalankan POP dalam rangka perluasan praktik baik capaian hasil peningkatan belajar siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter. Hal ini sejalan dengan mempersiapkan SDM unggul.  "Anak-anak kita akan berada di era di mana teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Dan untuk membekali generasi Indonesia ke depan maka anak-anak harus punya tiga kompetensi fundamental, yaitu kemampuan atau kompetensi literasi, numerasi, dan karakter," kata Praptono.  Melalui semangat gotong royong Kemendikbudristek mengajak dan mengundang seluruh organisasi masyarakat melalui program POP untuk mereka menyajikan program-program unggulannya.  "Program itu lalu kami evaluasi dengan tim asesor yang sudah siapkan dengan sangat luar biasa, maka ormas yang terpilih inilah yang kita ajak bekerja sama untuk mendesiminasikan programnya kepada guru-guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah-sekolah sasaran yang sudah dijalin kerja samanya oleh ormas dan dinas pendidikan di kabupaten serta provinsi," pungkas Praptono.

7.000 Sekolah dan 50 Ribu Guru Terlibat di POP 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program Organisasi Penggerak (POP) yang digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai belum tampak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas (PTIC) Dodi Iswanto mengatakan karena masih berjalan setahun, keberadaan organisasi peserta POP belum bisa dinilai manfaatnya.  Dodi menjelaskan intervensi tahun pertama dari POP Kemendikbudristek baru berakhir Desember 2021 ini. ’’Untuk dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan terhadap intervensi yang dilakukan organisasi penggerak, belum bisa kita nilai sekarang,’’ katanya Sabtu (18/12).  Menurut dia butuh waktu untuk bisa melihat dampak keberadaan organisasi peserta POP tersebut. Dia menegaskan saat ini masih terlalu awal untuk melakukan penilaian. Menurutnya dampak keberadaan organisasi penggerak terhadap peningkatan mutu pendidikan baru bisa kelihatan pada tahun kedua atau ketiga intervensi.  Meskipun begitu Dodi mengatakan organisasi-organisasi peserta POP Kemendikbudristek memiliki rekam jejak yang baik. Selama ini Dodi mengatakan organisasi mereka sering berinteraksi bersama sejumlah peserta POP. Dia optimis para organisasi peserta POP bisa melakukan percepatan pengembangan organisasinya. Sehingga bisa berdampak pada dunia pendidikan.  Dodi menjelaskan organisasi peserta POP diwajibkan oleh Kemendikbudristek untuk membentuk kantor perwakilan di daerah sasaran program proposal mereka. ’’Tujuannya untuk mempermudah Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja organisasi penggerak,’’ jelasnya.  Menurut dia keberadaan kantor perwakilan organisasi penggerak itu merupakan salah satu keberhasilan tersendiri dari kegiatan POP Kemendikbudristek. Sebab keberadaan kantor perwakilan itu bisa menjadi landasan mendasar untuk menjalankan program-program sesuai proposal yang diajukan.  Seperti diketahui kegiatan POP Kemendikbud bersifat tahun jamak. Organisasi yang lolos seleksi dan ditetapkan sebagai organisasi penggerak akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah untuk APBN 2021 hingga 2023. Hasil penilaian ditetapkan ada 156 unit organisasi dengan 183 proposal program yang dinyatakan lolos seleksi. Proposal yang diajukan diantaranya berisi kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Setahun Berjalan, Peran Organisasi Penggerak Belum Terlihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/INDRA-CHARISMIADJI.jpg" alt="INDRA CHARISMIADJI" width="100%">
<figcaption>INDRA CHARISMIADJI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) telah mengumumkan hasil review Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Di mana, terdapat beberapa kesimpulan yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan POP.  Menurut Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji, ada baiknya Kemendikbud membuat kajian akademisnya terlebih dahulu. Dengan begitu akan terlihat jelas apa tujuan dari program ini.  "Kalau menurut saya buat dulu kajian akademisnya, apakah memang pola ini akan membenahi mutu pendidikan Indonesia," terang dia kepada JawaPos.com, Minggu (15/11).  "Ajak bicara banyak pihak dan tokoh-tokoh pendidikan. Jadi programnya menjadi program bersama," tambah dia.  Begitu juga dengan transparansi program yang ia rasa belum ada sama sekali.  "Jalankan secara transparan dan akuntabel. Itu semua yang belum tampak dari POP ini dan program-program Kemendikbud lain," ucapnya.  Terkait kapan waktu yang tepat POP dijalankan, ia meminta agar kajian akademisnya diselesaikan dahulu. "Ya sampai kajiannya selesai dulu. Buat apa sih buru-buru POP ini. Apa urgensinya?" pungkasnya.  Adapun, beberapa kesimpulan hasil investigasi Itjen Kemendikbud salah satunya adalah indikator penilaian proposal tidak sesuai dengan kriteria kategori Organisasi Masyarakat penerima bantuan POP. Kurangnya independensi tim evaluasi (SMERU) teknis substansi dan bobot penilaian kategori Gajah dan Kijang tidak sesuai dengan persyaratan program.  Meskipun begitu, Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan, semua aspek telah masuk review yang dilakukan. Di mana hasilnya adalah POP tetap dapat dilanjutkan pada 2021.  "Dari surat korespondensi internal yang beredar, saran dan rekomendasi yang disampaikan Itjen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah ditindaklanjuti dan terpenuhi. Hasilnya, POP dapat dilanjutkan,” kata Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, Jumat (13/11) lalu.

Program Organisasi Penggerak Tetap Lanjut, Pengamat: Apa Urgensinya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil review Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap sejumlah fakta baru terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Setidaknya, ada 13 kesimpulan yang diungkap dalam surat bernomor 6876/G.64/W5/2020.  Beberapa kesimpulan itu, antara lain, diketahui bahwa pemilihan organisasi masyarakat pelaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.  Tidak hanya itu, Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola juga tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.  Kemudian, dari review yang dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu terungkap bahwa tim persiapan tidak menyusun rencana anggaran biaya (RAB) yang diwajibkan dalam surat keputusan tim persiapan. Lalu, tim pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) (selengkapnya lihat grafis).  Dikonfirmasi atas surat tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang membenarkan adanya review yang dilakukan terhadap program dengan anggaran Rp 595 miliar tersebut. Review dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 7 Agustus 2020.  Chatarina mengatakan, semua aspek telah masuk review yang dilakukan. Termasuk mengenai adanya organisasi yang memperoleh pendanaan gajah dan sempat ramai disoroti. ”Semua sudah bagian dari hasil review kami,” tuturnya kemarin (13/11).  Meski tidak menjelaskan secara terperinci tentang hasil review, dia memastikan bahwa POP dapat dilanjutkan. Hal itu berdasar surat korespondensi internal yang beredar, saran, dan rekomendasi yang disampaikan Itjen Kemendikbud dan BPKP kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah ditindaklanjuti dan terpenuhi. ”Yang penting saat ini adalah pengawalan ke depan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,” tegasnya.  Karena itu, saat pelaksanaan POP nanti, Itjen Kemendikbud melakukan pendampingan dalam pengawasan internal agar POP tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, banyaknya temuan masalah dalam POP menunjukkan program tersebut dibuat dengan tergesa-gesa. Tidak ada persiapan dan kajian yang matang.  Salah satu yang dia soroti adalah lembaga SMERU sebagai mitra Kemendikbud untuk menilai proposal POP yang masuk. Ternyata, dari hasil review, penunjukan SMERU tidak melalui tender atau prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/11/2020/itjen-kemendikbud-sebut-prosedur-seleksi-pop-oleh-smeru-tidak-sesuai/">Itjen Kemendikbud Sebut Prosedur Seleksi POP oleh SMERU Tidak Sesuai</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/11/2020/setelah-evaluasi-itjen-kemendikbud-sebut-pop-akan-tetap-berjalan/">Setelah Evaluasi, Itjen Kemendikbud Sebut POP Akan Tetap Berjalan</a></li> </ul> Indra mengakui bahwa POP memang dihentikan. Dana untuk para ormas yang lolos seleksi belum sampai mengucur. Tetapi, tak berarti tidak ada sama sekali uang POP yang keluar. Dia memperkirakan, SMERU yang ditunjuk Kemendikbud sudah menerima aliran dana POP. Sebab, mereka sudah bekerja menilai proposal yang masuk.  Dengan mundurnya organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI dari POP Kemendikbud, menurut dia, itu sejatinya sudah menunjukkan sebuah masalah. ’’Ternyata benar kan,’’ katanya.  Indra tidak bisa membayangkan jika POP sampai berjalan dan organisasi-organisasi besar itu menerima kucuran duit. Sementara secara administrasi, ada masalah dalam program itu. Bisa jadi penerima disuruh mengembalikan uangnya.  Indra menambahkan, Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim harus menjadikan POP sebagai pelajaran bahwa program-program yang menggunakan uang rakyat tidak bisa dijalankan seenaknya. Bahkan, urusan sepele penentuan mitra yang harus melalui tender tidak dijalankan sesuai ketentuan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=elJM7m_qmt8

Walau Banyak Temuan Masalah, POP Tetap Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) sudah melakukan review pada Program Organisasi Penggerak (POP). Di mana hasilnya adalah POP tetap dapat dilanjutkan pada 2021.  "Dari surat korespondensi internal yang beredar, saran dan rekomendasi yang disampaikan Itjen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah ditindaklanjuti dan terpenuhi. Hasilnya, POP dapat dilanjutkan," kata Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang kepada wartawan, Jumat (13/11).  Adapun, kata dia evaluasi ini telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keresahan masyarakat. Untuk itu, ketika POP akan dijalankan, pihaknya juga turut mengawal program tersebut.  "Dalam pelaksanaan POP, Itjen akan mendampingi GTK dalam melakukan pengawasan internal agar POP tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/08/2020/terkait-program-organisasi-penggerak-ini-janji-mendikbud-nadiem/">Terkait Program Organisasi Penggerak, Ini Janji Mendikbud Nadiem</a>  Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Program tersebut akan ditunda sampai 2021.  “Setelah kami evaluasi selama satu bulan kami memutuskan karena ada beberapa faktor untuk menunda program POP untuk tahun 2020, jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021,” terang dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, Kamis (27/8).  Penundaan ini juga telah mempertimbangkan segala hal. Jadi, ada tiga hal yang membuat program itu ditunda sementara waktu. Pertama adalah untuk mengajak kembali ormas yang sempat keluar, yakni Muhammadiyah dan PGRI.  “Kedua untuk memastikan preparasi (kesiapan) di masa Covid, program itu bisa terjaga dengan baik, memberikan ormas tersebut waktu untuk merencanakan program pelatihan, transformasi sekolahnya di masa covid ini dengan lebih detail,” jelas dia.  Adapun, yang ketiga adalah demi menghilangkan perspektif buruk daripada masyarakat dan ormas pendidikan yang lain. Pasalnya, banyak pihak menilai bahwa terdapat beberapa ormas yang tidak layak diikutkan dalam program tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NL1ZXXbff1A

Setelah Evaluasi, Itjen Kemendikbud Sebut POP Akan Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) mengumumkan hasil review Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tertanggal 25 September 2020. Surat bernomor 6876/G.64/W5/2020 itu juga telah ditandatangi oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang.  Adapun, review POP Ditjen GTK ini dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mulai dari 28 Juli sampai 7 Agustus 2020. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa proses seleksi organisasi masyarakat peserta POP telah dilaksanakan dengan cermat dan sesuai peraturan perundangan.  "Dapat memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan POP yang akan di masa yang akan datang. Ruang lingkup review mulai dari tahap perencanaan, seleksi dan penetapan calon peserta POP 2020," tulis Chatarina dalam surat yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/11).  Dalam surat tersebut pun terdapat beberapa poin kesimpulan, antara lain:  1. Pemilihan organisasi masyarakat pelasaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.  2. Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.  3. Tim Persiapan tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diwajibkan salam Surat Keputusan Tim Persiapan.  4. Tim Pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  5. Perbedaan kriteria dan istilah dalam penentuan kategori proposal, antara yang dipublikasikan dengan yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)  6. Indikator penilaian proposal tidak sesuai dengan kriteria kategori Organisasi Masyarakat penerima bantuan POP.  7. Kurangnya independensi tim evaluasi teknis substansi.  8. Sebagai kriteria penilaian evaluasi teknis substantif memiliki sifat bias (prasangka) yang tinggi.  9. Bobot penilaian kategori Gajah dan Kijang tidak sesuai dengan persyaratan program.  10. Hasil penilaian beberapa proposal yang menjadi atensi publik dinilai lemah.  11. Rasio guru dan tenaga kependidikan per sekolah dari proposal yang lolos verifikasi belum ideal.  12. Adanya risiko pencapaian tujuan POP.  13. Ditjen GTK juga tidak memberitahukan adanya koreksi (penurunan) kategori atas 13 proposal pasa saat pengumuman hasil evaluasi.  JawaPos.com juga telah menghubungi Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, akan tetapi hingga berita ini terbit belum ada balasan dari yang bersangkutan.

Kemendikbud Rilis Hasil Investigasi POP, Ini Kesimpulannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WEBINAR-ZAKI.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril dalam peluncuran Seri Webinar Guru Belajar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril dalam peluncuran Seri Webinar Guru Belajar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali membuka diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perihal Program Organisasi Penggerak (POP). PGRI kembali turut serta memberi masukan kepada Kemendikbud.  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril pun mengatakan bahwa pihaknya senang dengan keterbukaan PGRI atas POP yang sempat menjadi polemik.  "Kami sangat senang menerima masukan-masukan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita bersama-sama. Tentunya ini sangat penting menjadi bagian gotong royong, bagaimana kita bersama-sama untuk pendidikan," ungkapnya, Senin (7/9) sore.  Kata dia, pertemuan yang terjadi pada tiga hari lalu itu merupakan silaturahmi biasa. Dia pun menghargai hal tersebut, di mana PGRI sendiri merupakan organisasi besar terkait pendidikan.  Untuk POP ini, PGRI juga memberikan masukan untuk menunda program tersebut hingga 2021. Akan tetapi, pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut pertemuan tersebut yang mengarah pada kembalinya PGRI dalam POP.  "Bahwa pada saat ini, dan ini usulan dari PGRI yang kita masukkan yang kita apresiasi, anggaran POP tahun ini kita alihkan untuk bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) khususnya bantuan untuk internet di masa pandemi ini," ujar dia.  Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim dalam akun Instagramnya @nadiemmakarim pada Jumat (4/9) pekan lalu mengunjungi Kantor Pusat PGRI.  "Pagi ini kami mengunjungi kantor pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) @pbpgri_official. Kami bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PGRI dan berdiskusi mengenai berbagai aspirasi masyarakat yang tengah kita hadapi saat ini. Pertemuan berjalan lancar dan sangat produktif. Semoga komunikasi dan koordinasi yang baik ini terus berlanjut demi tercapainya tujuan nasional mencerdaskan bangsa #merdekabelajar #gurupenggerak," tulis dia di akunnya.

Kemendikbud Buka Diskusi Dengan PGRI Bahas POP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/larang-1.jpg" alt="Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyebut tengah berdiskusi dengan salah satu organisasi pendidikan yang keluar dari Program Organisasi Penggerak (POP), yakni Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.  Akan tetapi, pada kenyataannya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa belum ada pertemuan lagi setelah 29 Juli lalu.  "Setahu saya belum ada pertemuan PP (Muhammadiyah) dengan Mendikbud. Setahu saya juga tidak ada pembahasan (POP dengan Kemendikbud)," ujar dia kepada JawaPos.com, Jumat (28/8).  Saat ini, pihaknya pun tetap pada pendirian awalnya, yakni tetap memutuskan untuk tidak bergabung dalam program tersebut. "Belum ada perubahan sikap," tegasnya.  Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa pihaknya sedang berdiskusi secara intens dengan pihak PP Muhammadiyah dan PGRI. Hal itu ia sampaikan ketika Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (27/8).  "Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI kami sedang diskusi intensif dengan dua organisasi masyarakat tersebut untuk menyelesaikan isu dan masalah mengenai struktur dan kriteria POP. Jadi harapan kami adalah dalam waktu dekat kami bisa membawa kembali PGRI dan Muhammadiyah kembali dalam program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya," terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3qrQ-XJBBxM

Muhammadiyah Sebut Tidak Ada Diskusi Dengan Mendikbud Soal POP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nadiem3.jpg" alt="Mendikbud Nediem Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nediem Makarim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Program tersebut akan ditunda sampai 2021.  "Setelah kami evaluasi selama satu bulan kami memutuskan karena ada beberapa faktor untuk menunda program POP untuk tahun 2020, jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021," terang dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, Kamis (27/8).  Kata Nadiem, evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan beragam kritikan dan rekomendasi demi kelancaran program tersebut. Mereka berasal dari organisasi masyarakat (ormas) besar seperti Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  "Jadi masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat," imbuhnya.  Penundaan ini juga telah mempertimbangkan segala hal. Jadi, ada tiga hal yang membuat program itu ditunda sementara waktu. Pertama adalah untuk mengajak kembali ormas yang sempat keluar, yakni Muhammadiyah dan PGRI.  "Kedua untuk memastikan preparasi (kesiapan) di masa Covid, program itu bisa terjaga dengan baik, memberikan ormas tersebut waktu untuk merencanakan program pelatihan, transformasi sekolahnya di masa covid ini dengan lebih detail," jelas dia.  Adapun, yang ketiga adalah demi menghilangkan perspektif buruk daripada masyarakat dan ormas pendidikan yang lain. Pasalnya, banyak pihak menilai bahwa terdapat beberapa ormas yang tidak layak diikutkan dalam program tersebut.  "Misalnya kita harus mengecek dan mereverifikasi apa rekam jejak ormas-ormas masing-masing sekecil apapun kalau dia lulus seleksi harus kita cek dan ricek dan ricek," ungkapnya.

Sempat Kisruh, 3 Alasan Nadiem Undur POP Jadi 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program organisasi penggerak

Berita Terkini