<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221129-WA0009.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dijalankan PT PLN (Persero). Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai komitmen PLN melalui dana PMN ini membuat masyarakat di wilayah 3T kini bisa menikmati listrik.  "Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Pak Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi dan sangat luar biasa," kata Andre dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (29/11).  Oleh sebab itu, ia mendukung penuh pemberian PMN Rp 10 triliun untuk program elektrifikasi PLN. Ia berharap, ada lebih banyak masyarakat di wilayah 3T yang bisa menikmati listrik di tahun depan.  Untuk diketahui, pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun dengan rincian alokasi untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Dalam hal ini, PLN akan memanfaatkan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil dengan nilai biaya capai Rp 1,74 triliun.  Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp 4,48 triliun.  "Saya rasa ini program yang baik, untuk itu saya coba mendengar permohonan bapak untuk PMN 2023 sebesar Rp 10 triliun. Saya rasa tentu kami akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati listrik," jelas Andre.  Senada dengan Andre, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim juga mendukung penuh upaya PLN dalam memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil lewat PMN. Lewat program ini, diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat di 3T untuk bisa menikmati akses listrik.  "Ini yang memang kita harapkan ini sebenarnya mereka baru merdeka. Kalau kita lihat PMN 2022 Rp 5 Triliun kita sangat sepakat kalau diarahkan untuk 3T," kata Muslim.  Bahkan, anggota Komisi VI Ananta Wahana juga memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap program kelistrikan PLN ini. Lewat program kelistrikan PLN yang dibiayai oleh PMN, pihaknya berharap bisa memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses listrik.  "Dalam rangka pemerataan keadilan sosial, sebagai wakil rakyat kita menyampaikan apresiasi dan setuju. Saya berharap itu menjadi semangat dan komitmen bapak Dirut PLN," pungkasnya.

Komisi VI Apresiasi PLN Realisasikan PMN untuk Program Listrik Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bangun-listrik-desa-di-sumut-pln-anggarkan-rp-380-miliar_m_.jpg" alt="Manager Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (Up2k) Sumut, Tumpal Hutapea bersama Manager PLN UP3 Medan Lelan Hasibuan" width="100%">
<figcaption>Manager Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (Up2k) Sumut, Tumpal Hutapea bersama Manager PLN UP3 Medan Lelan Hasibuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemasangan jaringan listrik di Sumatera Utara (Sumut) terus dilakukan. Di 2019, PLN Kantor Wilayah Sumut menganggarkan Rp 380 Milyar untuk membangun Listrik Desa. Manager Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan (Up2k) Sumut, Tumpal Hutapea mengungkapkan tahun ini, pihaknya jor-joran melakukan pemasangan jaringan listrik di desa-desa di Sumut. Ada sekitar 118 desa yang masuk dalam rencana kerja mereka. "Tahun ini untuk pembangunan listrik desa di Sumut ada tiga ratus delapan puluh milir Rupiah. Anggaran itu akan digunakan membangun listrik desa di pulau Nias yang merata di empat kabupaten," ujarnya saat media gathering kelistrikan yang digelar Koordinator Wartawan Kelistrikan (Kowarlis)-PLN yang berlangsung di The Hills Sibolangit, Jumat (29/3) "Kalau di Sumatera Utara ada di Tobasa, Samosir, dan Tapsel ( Palas dan Paluta) itu lokasi dominan pembangunan listrik desa tahun ini,"imbuh Tumpal. Diakuinya, anggaran yang diberikan pusat tahun ini lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya, anggaran mereka hanya Rp 100 an milyar. Naiknya jumlah anggaran tersebut katanya, karena membangun listrik desa ini memiliki berbagai kendala dan tantangan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penanganan listrik desa. Diantaranya, akses jalan roda empat yang tidak tersedia. Kemudian izin penebangan pohon yang sulit seperti pohon pribadi, pohon perkebunan swasta dan BUMN dan adanya hutan lindung dan juga adanya geografis ekstrim atau sulit. "Seperti di Kabupaten Pakpak, ada dua rumah tangga yang memiliki pohon sawit. Mereka merasa akan adanya penghasilan yang hilang jika ditebang. Ada sekitar tiga puluh batang yang harus ditebang dan mereka meminta ganti rugi. Namun PLN tidak ada anggaran ganti rugi. Sehingga menjadi sangat sulit," jelasnya. "Jadi kita melakukan pendekatan persuasif melalui kepala desa. Dengan memberikan uang pengganti yang hanya sebagai tanda ucapan terimasih,"lanjutnya. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan mayoritas desa yang akan dialiri listrik berada di kepulauan Nias. "Tantangan di Nias ini memiliki tantangan tersendiri. Diantaranya akses yang sulit dan terjal yang tidak bisa dimasuki roda empat maupun roda dua,"akunya. Disampaikan olehnya, dilihat dari rasio desa per Februari kemarin, berdasarkan data dari 33 Kabupaten Kota, 444 Kecamatan ada 6.110 kelurahan dan desa. Dari jumlah itu, sudah berlistrik PLN ada sebanyak 5.951 desa dan listrik non PLN ada 159 desa. "Sebenarnya yang seratus lima puluh sembilan desa itu sudah teraliri listrik. Tetapi bukan dikelola PLN, tetapi menggunakan solar sel, ada juga yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk melayani 159 desa itu. Kita (PLN ) punya target 159 desa itu harus dialiri listrik,"jelasnya. Program Tahun ini, dari 159 desa itu yang bisa masuk listrik hanya 64 desa yang memiliki akses roda empat dan roda dua. Ada 44 yang sudah kita kerjakan tetapi belum menyala. Sementara itu, dikatakanya untuk 50 desa yang sangat sulit aksesnya pihaknya mengusulkan untuk dimasukan lampu tenaga Surya hemat energi (ltshe). Dan pihaknya terus berupaya agar desa-desa di Sumut dapat 100 persen dapat terang.

Bangun Listrik Desa di Sumut, PLN Anggarkan Rp 380 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menurut-pln-ini-penyebab-elektrifikasi-wilayah-indonesia-timur-rendah_m_194336.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Beberapa desa di wilayah Indonesia Timur belum terlistriki. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus bagi pemerintah di tengah upaya mereka mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), rumah yang telah menikmati listrik dari PLN baru 215 kepala keluarga (KK) dari total 400 KK.&nbsp; Manajer Area PLN wilayah Kupang, Elvis Sinambela mengakui teradapat beberapa kendala upaya pemerintah melistriki wilayah Indonesia Timur. Salah satu kendala tersebut yakni terbatasnya kemampuan jaringan PLN menjangkau wilayah tersebut. Di sisi lain, masyarakat setempat juga terbebani oleh biaya pemasangan jaringan listrik yang mahal. "Terus terang jaringan kita belum sampai. Kita sedang melakukan program listrik desa. Setelah masuk di desa, sudah ada jaringan kita tapi kan kemampuan mereka untuk masuk ke jaringan kita agak susah," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (8/3). Elvis menjelaskan, ada empat komponen penentu agar masyarakat bisa menikmati listrik. Komponen pertama yaitu kemampuan pelanggan itu sendiri, ke dua kemampuan PLN, ke tiga instalasi sambungan listrik dan ke empat adalah lembaga inspeksi tehnik menerbitkan sertifikat layak operasi (SLO).&nbsp;"Komponen terbesar (yang mempersulit) di instalasi sama SLO. Untuk PLN kita sudah punya kemudahan dengan metode cicil untuk biaya penyambungan (listrik)," jelas dia. Kendati demikian, pihaknya terus berusaha melakukan upaya peningkatan elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur. Saat ini, upaya elektrifikasi diprioritaskan pada mereka penerima subsidi. "Kalau dia termasuk data TNP2K, kita pasangkan sesuai volume yang telah ditetapkan (450 kVa dan 900 kVa subsidi). Sisanya kebanyakan 900 non subsidi," tandasnya. Saat ini, total kapasitas pembangkit PLN yang terhubung pada sistem Timur dari Kupang sampai Atambua sebesar 120 MW.&nbsp;

Menurut PLN, Ini Penyebab Elektrifikasi Wilayah Indonesia Timur Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/program-lisdes-targetkan-311-desa-rampung-sampai-2019_m_183505.jpeg" alt="Pegawai PLN bersiap melakukan perbaikan instalasi kelistrikan." width="100%">
<figcaption>Pegawai PLN bersiap melakukan perbaikan instalasi kelistrikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara menarget akan melistriki 311 desa sampai dengan 2019 mendatang. Hal itu dilakiukan, menyusul program Listrik Desa (Lisdes) yang terus digalakkan PLN Wilayah Sumut. Hingga akhir 2017, ada 121 desa yang sudah dilistriki. Sedangkan target hingga 2018, PLN menarget akan merampungkan 205 desa. General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, untuk 121 desa yang sudah dialiri listrik, memakan biaya Rp 138,74 miliar. Tahun ini. PT PLN akan merealisasikan lisdes untuk 84 desa dengan pagu anggaran sekitar Rp 140,11 miliar. "Dengan target, 311 desa yang dialiri listrik hingga 2019. Artinya, akan memenuhi target selama ini yakni 516 desa yang menerima aliran listrik," ujar General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Feby Joko Priharto, Selasa (23/1). Namun begitu, program Lisdes terkadang terkendala beberapa hal. "Kendala utama, biasanya desa-desa yang geografisnya sulit dijangkau, seperti di balik bukit, atau di seberang sungai, atau di tengah perkebunan. Medan yang cukup sulit juga menjadi hambatan kita untuk membangun infrastruktur. Tapi itu hal yang biasa. Kalau ada jalan, listrik mudah dialirkan," papar Feby. Feby juga bercerita, bagaimana kesulitan mereka saat akan melistriki Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Masalah perizinan wilayah yang dilintasi kabel begitu dirasakan mereka sejak 2012. Hingga, pada Mei 2017, Desa Tomuan Holbung akhirnya dialiri listrik. Menilik peta jalan (road map) Lisdes di Sumut, hanya tersisa sembilan dari 33 kabupaten/kota yang di beberapa desanya belum berlistrik. Daerah tersebut yakni, Tapanuli Selatan (Tapsel); Labuhan Batu; Deli Serdang; Mandailing Natal (Madina); Nias Selatan; Padang Lawas Utara (Paluta); Labuhan Batu Utara (Labura); Nias Utara dan Nias Barat. Dari jumlah itu, lima di antaranya memiliki desa belum berlistrik terbanyak, yaitu Nias Selatan sebanyak 48 desa; Madina, 35 desa; kemudian Nias Utara dengan 25 desa, Paluta sebanyak 15desa dan Tapsel 12 desa. Dari total 6.110 desa yang ada di Sumut, sampai sekarang sudah 5.799 desa yang dialiri listrik. PLN menargetkan, rasio elektrifikasi Sumut mencapai 99,88 persen.

Program Lisdes Targetkan 311 Desa Rampung Sampai 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/alirkan-listrik-ke-desa-pln-terkendala-izin-perusahaan-asing_m_132620.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN berkomitmen menjalankan perintah Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menerangi desa-desa yang belum teraliri listrik. Namun tekad itu terkendala izin pembangunan infrastruktur dari perusahaan asing, Chevron. GM PLN Wilayah Riau Kepulauan Riau (WRKR) Irwansyah Putra menyebut, pihaknya akan menjalankan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Dalam upaya itu pihaknya telah melakukan sosialisasi pemasangan instalasi listrik kepada warga Desa Minas Barat yang jumlahnya 1.300 kepala keluarga (KK). Kini sudah ada yang mendaftar sekitar 210 KK. Pada pembangunan infastruktur ketenagalistrikan di Desa Minas Barat pihaknya berencana menggunakan Jaringan Tegangan Menengah (JTM). Namun hal ini menemukan kendala berupa perizinan. Karena lahan yang digunakan harus mendapatkan izin dari Chevron untuk membangun jaringan listrik. Akibat kendala tersebut untuk sementara PLN membangun jaringan tegangan rendah agar masyarakat dapat menikmati listrik. Irwansyah berharap agar dalam menyelesaikan pembangunan infastruktur ketenagalistrikan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Agar pemenuhan kebutuhan dasar berupa listrik di desa-desa yang belum berlistrik bisa diwujudkan. Mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar dalam mengerakkan roda ekonomi. "Saat ini melalui program Listrik Desa, PLN telah membangun jaringan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 20 kV sepanjang 7 KMs untuk mengaliri listrik di Desa Minas Barat" tandasnya. (SYAHRUL MUKHLIS/RP/iil/JPG)

Alirkan Listrik ke Desa, PLN Terkendala Izin Perusahaan Asing