<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/WhatsApp-Image-2025-05-03-at-112640-2416306293.jpeg" alt="Peserta komunitas otomotif terbesar di Indonesia, Motor Besar Club Indonesia (MBCI) menggelar Rakernas di Jogjakarta. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peserta komunitas otomotif terbesar di Indonesia, Motor Besar Club Indonesia (MBCI) menggelar Rakernas di Jogjakarta. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu komunitas otomotif terbesar di Indonesia, Motor Besar Club Indonesia (MBCI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Rich Jogja Hotel, Jogjakarta, Jumat-Sabtu, 2- 3 Mei 2025. Rakernas ini sebagai tindaklanjut atas Musyawarah Nasional (Munas) yang telah digelar pada Februari 2025 di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dan berhasil memilih jajaran pimpinan pengurus pusat MBCI periode 2025-2028. Dalam Rakernas di Jogjakarta ini, hadir 200 lebih pengurus serta anggota MBCI yang berasal dari 15 chapter atau wilayah Tanah Air. Baik dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, juga Sumatera. "Agenda Rakernas di Jogjakarta ini mengukuhkan pengurus-pengurus yang sudah berhasil terpilih pada Munas 2025 lalu, sekaligus merumuskan program kerja MBCI tiga tahun ke depan," ujar Ketua Umum MBCI 2025-2028, Arif Purnomo S alias Pupung di sela Rakernas. Pupung, yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MBCI Yusantiyo, wakil ketua umum, dan para ketua bidang itu menuturkan, sejumlah program kerja telah dirumuskan sebagai panduan organisasi ke depan. Berbagai program kerja itu sebagian besar diarahkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di berbagai wilayah. "Sebagai komunitas motor besar, kami ingin memberi dampak positif bagi masyarakat juga mendukung program-program pemerintah yang berkelanjutan," ujar Pupung. Dalam Rakernas MBCI yang akan dilanjutkan menghadiri Borobudur Bike Week di Magelang, Jawa Tengah, sejumlah peserta rela melakukan perjalanan darat mengendari motor melintasi pulau demi ke Jogjakarta. Seperti peserta dari Jambi, Palembang, dan Makasar. "Untuk peserta dari Jambi sudah riding sejak Selasa 29 April lalu dan baru sampai di Jogjakarta, Jumat 2 Mei," kata Pupung. Pupung mengimbau, seluruh peserta MBCI selama berkegiatan tetap tertib dan mematuhi peraturan berlalu lintas. "Jalanan adalan milik bersama masyarakat, kami berkomitmen turut menjadi pelopor berkeselamatan lalu lintas dengan mematuhi berbagai aturan berlaku," ujarnya. Adapun Sekjen MBCI Yusantiyo menuturkan, agenda Rakernas di Jogjakarta juga menjadi ikhtiar komunitas itu dalam upaya menggerakkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat. "Melalui kegiatan ini kami ingin turut memggeliatkan perekonomian lokal, UMKM-UMKM bisa terbantu, hotel hotel juga kembali naik okupansinya," kata Yusantiyo. Bahkan, kata Yusantiyo, kepengurusan MBCI saat ini juga berkomitmen dalam program pemberdayaan berkelanjutan. Dengan mengkoordinir para anggota mereka yang memiliki potensi untuk menjadi bapak asuh UMKM-UMKM lokal di berbagai daerah. "Selama kegiatan dua hari di Jogjakarta ini ratusan peserta juga kami ajak menyambangi ikon ikon kuliner Jogjakarta, dan mengenalkan obyek wisata Jogjakarta yang beragam," kata dia. General Manager The Rich Jogja Hotel, R Terra Bendrik Poetra, mengungkap dengan adanya event MBCI yang dipusatkan di Jogjakarta menjadi berkah tersendiri bagi pelaku perhotelan. Sebab, di tengah gencarnya efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah, okupansi hotel saat ini rata rata menurun ketika di luar musim liburan. "Namun, dengan adanya event seperti MBCI ini, okupansi hotel jadi naik," kata Terra yang menyebut di hotelnya sedikitnya 200 kamar terpesan untuk acara MBCI itu. Ketua Pelaksana Rakernas MBCI sekaligus Ketua MBCI Jogjakarta Ady Putra Kurniawan didampingi Pembina MBCI Yogyakarta Gunadi alias Goenjake bersyukur Jogjakarta bisa menjadi tuan rumah gelaran Rakernas 2025. "Ini menjadi momentum untuk makin mengenalkan Jogjakarta, terutama sektor pariwisatanya ke masyarakat luas, dengan pengalaman yang menyenangkan," kata Ady.

Rakernas MBCI 2025 digelar di Jogjakarta, di mana pertemuan komunitas motor besar itu dihadiri sejumlah anggota dari sejumlah daerah.

Rakernas MBCI 2025 di Jogjakarta Kukuhkan Pengurus dan Rumuskan Program Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/IMG-20240918-WA0049_copy_1280x1279_copy_1280x942_1-1546676314.jpg" alt="Tiga calon rektor UI. (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tiga calon rektor UI. (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Indonesia (UI) menggelar pemilihan rektor untuk periode 2024-2029 di Balai Sidang Kampus UI Depok, Senin (23/9). UI mengumumkan tiga nama calon rektor yang lolos seleksi tahap penyaringan untuk memimpin universitas terdepan di Indonesia ini pada periode 2024&ndash;2029. Dilansir dari Antara, ketiga calon yang lolos dalam tahap itu akan melaksanakan debat publik pada Senin (23/9) di Balai Sidang, Kampus UI Depok, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Universitas Indonesia dan UI Teve. Tiga calon rektor UI adalah Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, FACG (Fakultas Kedokteran UI), Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU (Fakultas Teknik UI), dan Teguh Dartanto, Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI). Calon rektor UI Ari Fahrial Syam akan memaparkan program kerja yang berfokus dalam bidang keuangan dan entrepreneurship, serta langkah apa saja yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama jika menjadi Rektor UI. Antara lain peluncuran program riset multidisiplin, pengembangan blueprint pengabdian masyarakat, dan penyusunan jenjang karir untuk dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Kemudian calon lain Heri Hermansyah menawarkan lima strategi yang diturunkan menjadi 15 program unggulan. Strategi tersebut antara lain pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan akses edukasi dan kualitas, penguatan Research-Innovation-Community Engagement (RICE), daya saing global, dan good governance and cultural transformation. Sementara calon rektor lain Teguh Dartanto dalam paparannya mengusung tema Membangun UI yang Inklusif, Relevan, Bereputasi, dan Berkelanjutan. Dengan sembilan rencana strategis pengembangan UI dan sembilan program kerja unggulan.

Universitas Indonesia (UI) gelar pemilihan rektor untuk periode 2024-2029 di Balai Sidang Kampus UI Depok, Senin (23/9)

UI Gelar Pemilihan Rektor Hari Ini, Tiga Calon Adu Gagasan dalam Debat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/img-20240401-wa0084-1608255323.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban bagikan 1.300 paket sembako untuk korban banjir dan gempa. (Tubankab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban bagikan 1.300 paket sembako untuk korban banjir dan gempa. (Tubankab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Armen Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban, beserta stafnya melaksanakan program Kejaksaan RI Peduli, Bakti Sosial Desa di lima kecamatan di Kabupaten Tuban pada Senin, 1 April 2024. Mereka mengunjungi beberapa desa, antara lain Desa Sumberejo di Kecamatan Rengel, Desa Glagahsari di Kecamatan Soko, Desa Lajo Kidul di Kecamatan Singgahan, Desa Kedungrejo di Kecamatan Kerek, dan Desa Mandirejo di Kecamatan Merakurak. Dalam kunjungannya, Kajari Tuban, Armen Wijaya, berkunjung ke rumah-rumah warga yang terdampak gempa beberapa waktu yang lalu di Desa Glagahsari, Kecamatan Soko, dan Desa Laju Kidul, Kecamatan Singgahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kejaksaan RI Peduli yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Tuban menyusul instruksi tersebut dengan mendistribusikan 1.300 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Armen Wijaya menjelaskan bahwa instruksi tersebut menggarisbawahi bahwa aparat penegak hukum, terutama kejaksaan, perlu memberikan dukungan sosial, selain berfokus juga pada aspek hukum. Kejaksaan Tuban merespon bencana yang terjadi dengan memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir Bengawan Solo dan gempa beberapa waktu lalu di sejumlah desa Kabupaten Tuban. Bantuan yang diberikan mencerminkan kepedulian Kejaksaan Tuban terhadap masyarakat, dengan harapan program ini dapat terus berlanjut untuk manfaat yang lebih luas. Kepala Desa Sumberejo, Suhadi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian Kejaksaan Tuban beserta stafnya. Bantuan yang diterima sangat berarti bagi 200 keluarga terdampak banjir Bengawan Solo dan 1 keluarga terdampak gempa. Bantuan ini juga memberikan dukungan moral untuk pemulihan. Penerima sembako dari Desa Laju Kidul, Ruhayatun, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ditempat lain, Kepala Desa Glagahsari menuturkan banyak terima kasih untuk program Kejaksaan Agung RI atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini sangat membantu kami yang terdampak oleh gempa. Selain itu masyarakat yang menerima bantuan sembako merespon dengan antusias dan rasa syukur. Mereka menghargai kepedulian Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Negeri Tuban terhadap warga yang terdampak bencana alam. Kegiatan bakti sosial ini berlangsung lancar dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kejaksaan Negeri Tuban berharap bahwa bantuan ini dapat mengurangi beban bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kejaksaan RI Peduli yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung RI.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban Beserta Staf Laksanakan Program Kejaksaan RI Peduli Bakti Sosial 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/by-Newsis-4133850873.jpg" alt="Anggota organisasi yang mengadvokasi hak asasi manusia dan tenaga kerja migran, mengajukan petisi karena diperlakukan dengan tidak adil. (Newsis)" width="100%">
<figcaption>Anggota organisasi yang mengadvokasi hak asasi manusia dan tenaga kerja migran, mengajukan petisi karena diperlakukan dengan tidak adil. (Newsis)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Moratorium (penangguhan pembayaran utang agar dapat mencegah krisis keuangan) yang ditetapkan oleh pemerintah Filipina untuk mengirimkan pekerjanya ke Korea Selatan, telah membuat rencana pemerintah Seoul untuk mendatangkan pekerja rumah tangga asing tertunda.&nbsp; Sementara itu, hal tersebut membuat beberapa pertani lokal di Korea Selatan kekurangan pekerja, karena mereka akan memiliki lebih sedikit pekerja musiman dari Filipina dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kota Seoul mengatakan, tahun lalu bahwa mereka akan mendatangkan sekitar 100 pembantu rumah tangga asal Filipina pada paruh kedua tahun 2023, dalam sebuah program percontohan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang bersedia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Korea Selatan. Namun, rencana tersebut tertunda karena izinnya belum keluar dari Pemerintah Filipina.&nbsp;Sebaliknya, pemerintah kota mengatakan bahwa mereka kini menargetkan untuk mendatangkan 100 pekerja rumah tangga asal Filipina, pada paruh pertama tahun ini. "Sejujurnya, kami belum tahu apakah dapat mendatangkan mereka pada paruh pertama tahun ini,"&nbsp; katanya. "Hal ini karena pemerintah Filipina harus memberikan izin, dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan pada isu-isu spesifik seperti upah," kata seorang pejabat dari pemerintah kota Seoul kepada Korea Herald pada hari Rabu (7/2), yang tidak ingin disebutkan namanya. Manila mengutip meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi warga Filipina di Korea Selatan, sebagai alasan mereka menangguhkan penempatan pekerja mereka. Menurut laporan setempat, Departemen Pekerja Migran Pemerintah Filipina, telah menerima sejumlah keluhan dari para pekerja migran Filipina di Korea. Selatan&nbsp; Keluhan-keluhan tersebut berkisar dari kondisi kerja yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, hingga kerja yang berlebihan, dan bahkan kematian pekerja. Sebagai contoh, pada tanggal 9 Januari 2024 dua orang pekerja pertanian musiman dari Filipina yang bekerja di Haenam, provinsi Jeolla Selatan, mengajukan pengaduan terhadap seorang calo Korea Selatan bermarga Hong ke Badan Kepolisian Provinsi Jeolla Selatan atas tuduhan perdagangan manusia.&nbsp; Diketahui bahwa Hong mengelola rekening bank para pekerja Filipina, dan menarik jutaan won dari mereka dengan dalih sebagai biaya perantara, serta biaya akomodasi, dan mengambil paspor mereka. Pemerintah Korea Selatan memberikan visa kerja kepada pekerja musiman asing dari sebelas negara, selama lima hingga delapan bulan karena kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan di negara tersebut.&nbsp; Menurut Kementerian Kehakiman, terdapat 3.612 pekerja musiman asing pada tahun 2019, dan jumlahnya akan meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 19.718 orang pada tahun 2022.&nbsp; Kementerian Kehakiman mendatangkan 26.788 pekerja musiman pertanian, dan perikanan melalui visa semacam itu pada paruh pertama di tahun 2023. Menurut pemerintah setempat, pekerja musiman dari Filipina mencapai lebih dari 20 persen dari seluruh pekerja musiman di Korea Selatan. Antara tahun 2018 dan 2022, di antara sebelas negara asal pekerja musiman Korea Selatan, Filipina mengirim paling banyak dengan 4.973 orang. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan dan pemerintah setempat sedang berusaha meyakinkan pemerintah Filipina, untuk melanjutkan pengiriman tenaga kerja. Namun menurut para pejabat yang mengetahui masalah ini, tidak jelas kapan hal itu akan terjadi. Beberapa pemerintah daerah Korea Selatan telah merespon dengan mendatangkan pekerja musiman dari negara lain.&nbsp; Sebagai contoh, Wanju, provinsi Jeolla Utara, telah mendatangkan pekerja musiman dari Mongolia, Thailand, dan Kamboja tahun ini, menurut pemerintah daerah Wanju-gun.

Program pekerja dari asing ditunda karena Filipina ditangguhkan karena adanya pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

Program Pekerja dari Negara Asing Ditunda karena Filipina Menangguhkan Penempatan Pekerja di Korea Selatan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Screenshot_2024-02-01-01-51-43-849_comandroidchrome-3870271717.jpg" alt="Ganjar Pranowo dalam bincang mineal gen z di Pontianak, Kalimantan Barat. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo dalam bincang mineal gen z di Pontianak, Kalimantan Barat. (Antara)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ganjar Pranowo ungkap dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama kerja jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai calon presiden nomor urut 03, hal tersebut diungkapkan Ganjar pada Rabu (31/1) ketika berbincang dengan milenial gen z di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya penerapan metode program 100 hari pertama kerja kerap kali diterapkan di beberapa negara asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014071881/mahfud-md-mundur-dari-jabatan-menko-polhukam-ganjar-semoga-calon-lain-mengikuti">Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Ganjar: Semoga Calon Lain Mengikuti</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi hingga saat ini konsep tersebut belum pernah diterapkan sama sekali di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walaupun demikian, Ganjar akan tegaskan dirinya akan berfokus dalam program KTP sakti jika terpilih sebagai presiden dalam 100 hari pertama kerja dilansir dari antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KTP Sakti dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014069862/abdee-slank-hanya-ganjar-pranowo-yang-bisa-teruskan-cita-cita-keberpihakan-pada-rakyat">Abdee Slank: Hanya Ganjar Pranowo yang Bisa Teruskan Cita-cita Keberpihakan pada Rakyat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sekarang sudah mendesain kalo pelantikan presiden itu bulannya adalah Oktober maka dua bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP sakti," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu Ganjar juga menjelaskan apa itu KTP sakti yang akan menjadi program kerjanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa itu KTP sakti? KTP sakti itu berisi satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan seluruh persoalan."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014069736/hadir-di-konser-pesta-rakyat-andika-perkasa-ingatkan-pendukung-ganjar-mahfud-tetap-jaga-persatuan">Hadir di Konser Pesta Rakyat, Andika Perkasa Ingatkan Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Jaga Persatuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga menambah jika saat ini pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas yang tengah difokuskan bersama Mahfud agar dapat segera dituntaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab ketika ia mengunjungi berbagai daerah persoalan tersebut hingga kini masih sering ditemukan di Indonesia.</div>

Ganjar Pranowo ungkap dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama kerja jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sebut Tak Punya Program 100 Hari Pertama Kerja, Ganjar Pranowo Ungkap KTP Sakti

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/tpn-ganjar-mahfud-3299326953.jpg" alt="Heru Dewanto (tengah) selaku Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud (tengah) saat bertemu media, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12). (ANTARA/Hreeloita Dharma)" width="100%">
<figcaption>Heru Dewanto (tengah) selaku Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud (tengah) saat bertemu media, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12). (ANTARA/Hreeloita Dharma)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud telah menyiapkan 21 program kerja apabila terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Heru Dewanto selaku Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12). Dilansir dari Antara pada Sabtu (23/12), Heru mengatakan tim Ganjar-Mahfud memiliki 21 program kerja lengkap dengan anggaran mencapai Rp2.500 triliun untuk satu periode jabatan presiden dan wakil presiden.&nbsp; Ia mengatakan program-program tersebut sudah dalam proses penyusunan, seperti janji Ganjar saat berkunjung ke Merauke tentang satu desa, satu fasilitas kesehatan (faskes), dan satu tenaga kesehatan (nakes). "Kami sudah tahu mana program yang bisa ditempelkan ke program yang sudah ada di pemerintahan sekarang, sehingga nanti bisa ditunjukkan bagaimana karakter plus dan cepatnya program tersebut," kata Heru. Ia menjelaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud betul-betul memperhatikan struktur APBN sehingga akan menjaga efisiensi agar defisit APBN tidak lebih dari tiga persen dari PDB. Disebutkan juga bahwa Mahfud telah menegaskan akan meminimalisir kebocoran anggaran di setiap departemen, terlebih jika menyangkut konsumsi belanja pemerintah. "Pak Mahmud tegas bahwa selama ini banyak kebocoran yang menyangkut konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor impor yang menunjang pertumbuhan ekonomi, ini yang ditegaskan Pak Mahfud," jelasnya. Heru percaya bahwa program-program baru yang ditawarkan oleh Ganjar-Mahfud telah&nbsp; melewati simulasi anggaran yang cermat dan tepat. KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kemudian, pemungutan suara dijadwalkan akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. ***

Ganjar-Mahfud telah menyiapkan 21 program kerja apabila terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang dengan anggaran mencapai Rp2.500 triliun.

Anggaran Mencapai Rp2.500 Triliun, Ganjar-Mahfud Siapkan 21 Program Kerja Jika Menang Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-3.jpg" alt="Pelaku IA dan barang bukti yang diamankan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pelaku IA dan barang bukti yang diamankan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan terkait Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2023 kepada kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah se-Surabaya di Gedung Sawunggaling, Kamis (14/4). Kegiatan itu dilakukan untuk akselerasi program kerja prioritas 2021–2026 di Kota Surabaya.  Eri menginginkan program kerja 2022 telah disesuaikan dengan Visi Kota Surabaya. Yakni Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Pemkot Surabaya terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan.  ”Saya berharap dalam penentuan anggaran, tidak lagi ditentukan. Tapi kepala PD, sampai dengan lurah harus menyampaikan program dan anggaran yang dibutuhkan,” kata Eri.  Eri meminta seluruh kepala PD hingga lurah memetakan program kerja dengan skala prioritas. Setelah itu, diwajibkan untuk melakukan pemaparan atau presentasi kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Wali Kota, dan Tim Ahli Wali Kota.  ”Saya juga akan ikut mendengarkan paparan dari inovasi program yang telah dibuat. Setiap bulan, mereka akan menjelaskan inovasi yang dilakukan untuk mencapai program tersebut. Mereka juga akan mencatat hasil dari program, sebagai bahan evaluasi,” ujar Eri.  Menurut dia, setiap pejabat harus mengetahui potensi warga di wilayah dan kewenangan masing-masing. Serta, mengetahui apa yang diperlukan untuk pembangunan Kota Pahlawan melalui Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan.  ”Mereka adalah orang-orang pilihan yang harus meramu apa yang harus dilakukan, karena setiap wilayah berbeda. Anggaran juga berbeda. Mereka akan didampingi Tim Ahli Wali Kota, untuk mempercepat capaian Visi Kota Surabaya,” papar Eri.  Dia menegaskan, para kepala PD hingga lurah tidak mengubah anggaran dan program 2022 yang telah disusun. Melainkan, memaksimalkan program untuk membahagiakan seluruh warga di Kota Surabaya.  ”Karena setiap anggaran yang disusun, adalah kebutuhan setiap PD untuk kepentingan masyarakat. Nanti dicek, dikoreksi dan mereka akan memutuskan program mana yang akan menjadi skala prioritas,” terang Eri.  Eri juga meminta kepada para pejabat untuk menentukan program prioritas pada 2023, yakni penyusunan program kerja dan anggaran. ”Hal ini untuk mempertahankan Surabaya menjadi kota berkelas dunia. Tim Ahli Wali Kota akan mendampingi untuk kepentingan warga Surabaya,” jelas Eri.  Sementara itu, salah satu Tim Ahli Wali Kota Joni Hermana menjelaskan, Visi Kota Surabaya yakni menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusia, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.  Karena itu, menurut dia, para pejabat Pemkot Surabaya harus mengedepankan prinsip untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Di antaranya, kesetaraan antar generasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab lintas batas.  ”Program kerja unggulan yang telah dipilih akan dipresentasikan masing-masing PD. Jika program sudah terpilih dan disetujui, detail rencana implementasi merujuk pada target Renstra, kolaborasi dengan PD lain, untuk capaian,” jelas Joni Hermana.  Setelah itu, lanjut dia, para asisten wali kota melakukan pengawasan terhadap implementasi masing-masing PD. Sedangkan tim ahli wali kota, melakukan pendampingan untuk membantu mengakselerasi pencapaian Visi Kota Surabaya.  ”Target 2022 ada mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, hal ini juga dibutuhkan inovasi dari program kerja masing-masing PD, camat, dan lurah,” ujar Joni Hermana.

Rencana Strategis Surabaya 2022, Wali Kota Fokus Entaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi sudah berjalan hingga 12 tahun. Namun, fenomena politik dinasti masih berlangsung. Hal itu memicu pada kemunduran kualitas demokrasi.  Menurut Direktur Eksekutif Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) Andriadi Achmad, gejala politik dinasti di Indonesia mewabah pasca reformasi. Realitas itu disebabkan oleh pemilu yang menggunakan metode proporsional terbuka pada pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan presiden (pilpres).  Metode proporsional itu membuat faktor keterpilihan kandidat melalui suara terbanyak. Prinsip itu cenderung mengandalkan modal popularitas, keturunan, modal finansial kandidat. Artinya, program kerja kandidat yang bertarung tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan kemenangan.  “Coba lihat di sekitar kita sebagai contoh dinasti politik di Kota Bekasi. Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) diduga mendorong putri dan kerabatnya untuk maju pada Pemilu 2019 lalu. Baik di tingkat kota maupun provinsi," ujar Andriadi kepada JawaPos.com, Selasa (14/7). Contohnya nama Ade Puspita Sari sebagai caleg Partai Golkar untuk DPRD Jawa Barat. Dia adalah anak kandung Rahmat Effendi.  Ada pula nama ada Solecha, Syafei, dan Rahmawati. Semuanya adalah adik, seppupu, keponakan dari Rahmat Effendi yang bertarung di Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Bekasi.  Sementara berdasar data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan, terdapat delapan dari sembilan parpol yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator yang punya hubungan kekerabatan dengan politikus atau pejabat negara lainnya. Yakni PDIP (10 legislator), Partai Golkar (9), Partai NasDem (8), Partai Demokrat (6), Partai Gerindra (5), PAN (5), PKS (3), dan PKB (2).  "Politik Dinasti di DPR tumbuh subur. Data awal dari Formappi ada sekitar 48 legislator. Akan tetapi, yakin bisa lebih dari data tersebut yang belum teridentifikasi terkait dengan politik dinasti," kata pria berdarah Bengkulu itu.  Meskipun fenomena itu adalah kemirisan, dia pesimistis politik dinasti dapat diputus. Kualitas wakil rakyat untuk memperjuangkan rakyat sangat rendah. "Jangan-jangan sampai menjadi penyambung lidah dinasti keluarganya," tandas Andriadi Achmad.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MG9xbEqeabM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dK5C-9dTUCY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QIjlvMkI8QI

Politik Dinasti, Program Kandidat Tidak Akan Berpengaruh Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menunggu-program-99-hari_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Inda Parawangsa yang juga ketua umum Muslimat NU saat berorasi di SUGBK beberapa waktu yang lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Inda Parawangsa yang juga ketua umum Muslimat NU saat berorasi di SUGBK beberapa waktu yang lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apa makna kemenangan pasangan Khofifah-Emil dalam pilgub Jatim bagi masyarakat Jatim, terutama kelompok santri? Tidak bisa dimungkiri bahwa pasangan Khofifah-Emil adalah representasi politik kelompok muslim tradisional di Jatim. Selain dikenal sebagai politikus dan birokrat sukses di beberapa kementerian, Khofifah dikenal luas sebagai ketua Muslimat NU. Sementara itu, Emil Dardak, sekalipun lebih dikenal sebagai politikus muda dan teknokrat bereputasi internasional, terlahir dari keluarga NU dan pernah menjadi pengurus cabang internasional NU Jepang. Melihat kompetensi yang dimiliki pasangan cagub-cawagub Jatim terpilih itu, masyarakat Jawa timur rasanya layak berharap. Sekalipun setiap harapan kepada penguasa harus tidak boleh menghilangkan nalar kritis. Namun, kompetensi hybrid (santri-teknokrat-birokrat-politikus) yang dimiliki pasangan itu patut dipertimbangkan. Bagi komunitas santri, kemenangan <a href="https://jawapos.com/jpg-today/11/02/2019/sebelum-bertugas-jadi-gubernur-khofifah-temui-risma-dan-gus-ipul" target="_blank">Khofifah-Emil</a> bisa menjadi perwujudan idealisme politik santri. Jika santri dimaknai sebagai kelompok sosial yang menjadikan ajaran Islam sebagai rujukan berpikir, bersikap, dan berperilaku, politik santri bisa berarti praktik politik yang menjadikan Islam sebagai rujukannya. Definisi tersebut mudah diomongkan, tapi seringkali menjadi problem tersendiri dalam praktiknya. Kita harus memahami politik santri di sini dalam konteks relasi ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an sebagaimana yang telah dirumuskan NU. Di kalangan komunitas santri, dikenal istilah maqasid tasyri' atau tujuan tertinggi dari diambilnya sebuah kebijakan. Sekalipun beberapa ulama berbeda dalam perinciannya, hampir seluruhnya bersepakat bahwa seluruh policy dan regulasi pada akhirnya harus bermuara pada kebaikan umum alias maslahah ammah. Gabungan dari pandangan politik dan prinsip dasar pengambilan kebijakan di atas akan menciptakan apa yang disebut dengan istilah "meritokrasi politik ala santri". Meritokrasi politik bertumpu pada ide bahwa sistem politik harus dijalankan secara profesional sehingga keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politik yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meritokrasi politik ala santri berarti menciptakan sistem politik yang dihuni para profesional dengan dilandasi nilai-nilai kesantrian/keislaman yang kukuh. Meritokrasi politik santri mengandaikan bahwa seluruh kebijakan diambil tidak untuk menguntungkan kelompok tertentu, tapi untuk memastikan tercapainya kebaikan bersama. Setidaknya, itulah yang bisa kita lihat pada Program 99 Hari yang dicanangkan Khofifah-Emil. Program 99 Hari itu bisa dilihat sebagai ikhtiar awal untuk merealisasikan janji-janji politik yang sudah dinyatakan pasangan tersebut sejak awal. Janji politik itu diberi nama Nawa Bhakti Satya. Yaitu, sembilan bakti atau program kerja yang meliputi Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Nawa Bhakti Satya tersebut diungkapkan Khofifah sebagai ikhtiar politik dari doa harian kalangan santri: Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah (Tuhan, beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat). Di dalam Program 99 Hari, kita menemukan berbagai program populis, misalnya, peningkatan kualitas layanan kesehatan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren; pesantren pengasuhan untuk anak-anak keluarga miskin; SPP dan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK; PKH plus yang menjangkau orang-orang lanjut usia dan difabel; program kesehatan yang memastikan kemudahan masyarakat miskin mendapatkan layanan medis secara gratis dan berkualitas; serta berbagai program lain yang memastikan bahwa tidak ada satu pun elemen masyarakat Jawa Timur yang boleh ditinggal dalam derap pembangunan. Apa yang tertera dalam Program 99 Hari Khofifah-Emil bisa dikatakan sebagai eksperimen pembuktian meritokrasi politik ala santri. Bukan tanpa sengaja jika Khofifah-Emil menamai program di awal pemerintahannya dengan istilah "Program 99 Hari", bukan program 100 hari sebagaimana yang biasanya digunakan para pemimpin politik lain. Angka 99 secara cepat membawa asosiasi kita kepada 99 nama indah Tuhan (asmaul husna). Angka 99 juga adalah salah satu ikon spiritual komunitas santri. Asmaul husna merefleksikan kasih sayang dan keadilan Tuhan. Jika Khofifah-Emil ingin mengukir dirinya sebagai pemimpin yang adil dan menyejahterakan rakyatnya, Program 99 Hari adalah pertaruhan awalnya. (*)

Menunggu Program 99 Hari

program kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program kerja

Berita Terkini