<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/gus-ipul-3-2856182464.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan akan memeriksa peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu dilakukan setelah ditemukan ratusan ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk judi online (judol). &rdquo;Katakanlah dia ikut program PKH, lalu rekeningnya ketahuan dibuat main judol, ya, kita akan periksa bagaimana peran pendamping,&rdquo; ujar Gus Ipul seperti dilansir dari Antara. Dari hasil pencocokan data, kata Gus Ipul, sebanyak 571.000 rekening penerima bansos diketahui memiliki irisan dengan data pemain judol. &rdquo;Kalau sampai kebobolan kayak begitu bagaimana? Kita akan periksa, peran pendampingnya kita lihat,&rdquo; ujar Gus Ipul. Temuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyinkronkan data penerima bansos dengan data pemain judi online. &rdquo;Kami memang yang datang ke PPATK seizin Presiden, untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial,&rdquo; tutur Gus Ipul. Proses tersebut melibatkan lebih dari 28 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang dikirimkan Kemensos untuk disandingkan dengan NIK para pemain judol. PPATK mencatat lebih dari 7,5 juta transaksi terkait dengan nilai total mendekati Rp 1 triliun. &rdquo;Itu benar-benar mengagetkan kita, karena memanfaatkan bansos untuk kepentingan lain. Bansos itu kan sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, apalagi untuk judol,&rdquo; tandas Gus Ipul. Dia memastikan bakal memberikan sanksi tegas bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu. &rdquo;Kita sedang selidiki, kita sedang pastikan, kalau memang melakukan pelanggaran ya tidak akan mendapatkan Bansos lagi. Kita pertimbangkan untuk kita coret,&rdquo; papar Gus Ipul. Menurut dia, Kemensos telah menerima surat resmi dari PPATK dan masih mendalami data tersebut. &rdquo;Jumat ini kita lihat seperti apa, akan kita sampaikan,&rdquo; ucap Mensos. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang 2024. Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama 2024 itu mencapai Rp 957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

Mensos akan memeriksa peran pendamping PKH setelah ditemukan ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk judi  online

Mensos Saifullah Yusuf Akan Periksa Pendamping PKH soal Bansos untuk Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/67_raih-1518659253.png" alt="DONGKRAK ELEKTABILITAS: Khofifah Indar Parawansa menerima gelar doktor honoris causa (HC) dalam bidang ilmu ekonomi dari Unair." width="100%">
<figcaption>DONGKRAK ELEKTABILITAS: Khofifah Indar Parawansa menerima gelar doktor honoris causa (HC) dalam bidang ilmu ekonomi dari Unair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa makin sering muncul dalam pusaran pilpres. Sebab, elektabilitas dan popularitasnya masuk di jajaran papan atas beberapa lembaga survei. Di tengah dinamika bursa cawapres itu, kemarin (15/10) Khofifah hadir di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya. Dia menerima penghargaan doktor honoris causa di bidang ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair). Khofifah tampak didampingi seluruh keluarga. Ada juga Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan seluruh kepala OPD Pemprov Jatim. &rdquo;Terima kasih atas dukungan keluarga saya. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri,&rdquo; kata Khofifah saat diwawancarai Jawa Pos. Selain untuk keluarga, Khofifah menuturkan bahwa gelar tersebut dipersembahkan untuk para pendamping PKH (program keluarga harapan) di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, mereka telah membantu ketua IKA Unair itu saat dia menjabat menteri sosial (Mensos). Penghargaan sebagai doktor honoris causa memang tak terlepas dari kiprah Khofifah sebagai Mensos. Selama menjadi menteri, Khofifah memelopori sejumlah hal. Salah satunya berkaitan dengan reformasi sistem perlindungan sosial. Khofifah berupaya menata sistem pemberian bantuan. Dia menggagas perubahan beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra). &rdquo;Tujuannya, kesannya lebih positif,&rdquo; ujar Khofifah. Dalam orasi ilmiahnya kemarin, Khofifah memaparkan beberapa hal. Ada sejumlah langkah strategis dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Bukan hanya transformasi basis data terpadu (BDT), tetapi juga melalui penyempurnaan penyaluran bantuan secara nontunai. Khofifah juga menekankan pentingnya integrasi program-program perlindungan sosial. Dian Agustia selaku penilai menyampaikan dasar-dasar pertimbangan untuk mengukuhkan gelar kehormatan. Khofifah pernah menjadi menteri termuda. Pemikirannya di bidang ekonomi untuk reformasi sistem perlindungan sosial turut menurunkan kemiskinan. &rdquo;Ada dampak positif dari reformasi sistem,&rdquo; ungkap Dian. Menurut dia, pengukuhan itu tak ujug-ujug. Sebelumnya, ada sembilan penilai yang memberikan penilaian. Hasilnya, Khofifah dinilai layak menerima penghargaan. Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih menyatakan, Khofifah layak mendapatkan penghargaan. Sebab, kontribusinya untuk masyarakat cukup besar. Terutama kepada warga Jatim. &rdquo;Bu Gubernur adalah sosok yang adaptif, resilient, dan selalu menemukan cara untuk memecahkan persoalan,&rdquo; kata Nasih. (hen/c14/oni)

Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa makin sering muncul dalam pusaran pilpres. Sebab, elektabilitas dan popularitasnya naik.

Raih Gelar Doktor Honoris Causa, Khofifah Indar Parawansa Ingat Pendamping PKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/Silahturahmi-Kebangsaan-Demokrat-Gerindra-Dery-5JPG-2220163310.jpg" alt="Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani." width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengumbar sejumlah janji jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024. Muzani memastikan, Prabowo akan melanjutkan program keluarga harapan (PKH) yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program-program itu seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, makan siang dan susu gratis baik di tingkat SD, SMP, SMA baik negeri dan swasta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024. Maka Pak Prabowo akan lanjutkan program keluarga harapan (PKH), memperluas kepada orang-orang yang belum menerima PKH. Pak Prabowo juga akan melanjutkan beasiswa dan KIP untuk mahasiswa," kata Muzani di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Prabowo juga akan memberi makan siang dan susu gratis kepada anak-anak pelajar kita baik yang sekolah di pesantren, madrasah, di swasta dan sekolah negeri," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012963874/ridwan-kamil-justru-makan-malam-bareng-prabowo-usai-mengaku-ditawari-jadi-cawapres-ganjar-oleh-megawati">Ridwan Kamil Justru Makan Malam Bareng Prabowo Usai Mengaku Ditawari Jadi Cawapres Ganjar oleh Megawati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muzani, kebijakan itu semata-mata untuk meningkatkan minat belajar dan IQ anak-anak Indonesia yang rata-rata di dunia masih rendah. Menurut Muzani, dengan pemberian makanan penuh gizi, diharapkan bisa membantu tumbuh kembang otak dan fisik demi mununjang cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bebas dari masalah stunting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Stunting adalah penyakit kurang gizi. Otaknya tidak terlalu cerdas, pertumbuhan fisiknya tidak sesuai dengan umurnya. Dan Insya Allah nanti kita akan lihat anak-anak kita tahun 2045 tubuhnya tinggi-tinggi, ototnya besar, dan otaknya cerdas dan berprestasi," ucap Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012963377/elite-gerindra-benarkan-prabowo-bertemu-ridwan-kamil-pada-rabu-malam-hanya-sebatas-silaturahmi">Elite Gerindra Benarkan Prabowo Bertemu Ridwan Kamil pada Rabu Malam, Hanya Sebatas Silaturahmi?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selian itu, lanjut Muzani, Prabowo juga berkomitmen untuk menjaga harga-harga bahan pokok tetap stabil. Karena keputusan politik di tingkat eksekutif sangat mempengaruhi stabilitas harga pangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Prabowo berkomitmen memberantas kemiskinan di negeri kita. Kita ingin petani dan nelayan kita makmur, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang nganggur dan hidup dalam kemiskinan. Itu semua Insya Allah bisa tercapai saat Pak Prabowo mendapat mendat dari rakyat untuk memimpin Indonesia," ujar Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, kekuasaan yang akan diemban Prabowo saat terpilih menjadi presiden digunakan untuk membela kepentingan rakyat. Namun Muzani meminta, cara-cara ajakan untuk memilih Prabowo dilakukan dengan baik dan sopan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu Insya Allah kita pilih Prabowo dan jabatan presiden itu akan digunakan untuk membantu kaum miskin, membela orang lemah, membantu orang yang sulit mendapat pekerjaan, ujungnya adalah Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Tapi tetap santun, jangan memaki dan mencela orang lain, perjuangan kita adalah perjuangan yang ikhlas dan setia untuk persatuan bangsa," pungkas Muzani.</div>

Stunting adalah penyakit kurang gizi. Otaknya tidak terlalu cerdas, pertumbuhan fisiknya tidak sesuai dengan umurnya. Ini membahayakan.

Muzani Pastikan Prabowo Komitmen Lanjutkan Program PKH Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/bansos-2776576077.png" alt="Penyaluran bansos di Gili Trawangan" width="100%">
<figcaption>Penyaluran bansos di Gili Trawangan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di pesisir Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTT). Penyaluran per 6 Juni 2023 malam telah menyentuh angka 99,05 persen. Kepala Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto menjelaskan alokasi bansos sembako dan PKH sebanyak 83.836 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Gili Trawangan. "Kami beserta tim menyisir penerima-penerima bantuan PKH sembako yang sampai dengan hari ini belum mengambil. Secara total ada alokasi sebanyak 83.836. Sampai posisi tadi malam (6 Juni) tersalurkan 99,05 persen. Jadi masih ada sekitar 800-an lebih KPM yang posisinya masih kami telusuri," ujar Sigit. Pos Indonesia memastikan akan terus menyisir ke lokasi-lokasi untuk mengecek masyarakat yang belum menerima PKH. Rencananya, penyaluran akan dilakukan dengan aktivitas door to door atau mengantarkan langsung ke tempat tinggal KPM pada akhir pekan ini. "Jadi rencana hari Sabtu-Minggu ini, kita lakukan aktivitas door to door kepada seluruh KPM yang belum mengambil. Apabila bila nanti pada saatnya mereka bisa dibayarkan akan langsung dibayarkan di lokasi masing-masing," ucapnya. Dalam menyalurkan sisa bansos tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan kepala desa atau lurah untuk meminta keterangan KPM yang belum menerima. "Jadi hari ini kita coba meyakinkan bahwa di beberapa hari ke depan realisasinya sudah tercapai 100 persen," tutur Sigit. Dalam penyaluran bansos sembako dan PKH, Sigit mengatakan hampir tidak ada kendala. Penyaluran dilakukan dengan tiga metode yaitu pengambilan di Kantorpos, komunitas, dan door to door. Hal tersebut terbukti efektif. "Paling banyak yang bisa kami salurkan dengan pola panggil ke Kantorpos. Kemudian, dikumpulkan dalam satu komunitas. Baru yang sisa-sisanya kami lakukan visit kepada seluruh KPM," kata Sigit. Salah satu KPM yang telah menerima bantuan, Irsad Abdul Ibad, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah mendapat bansos ini. Ia merasa terbantu berkat bansos ini. "Merasa terbantu. Saya sangat berterima kasih," ujar Irsad. Irsad pun mengaku telah menggunakan bansos untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. "Dipakai buat makan. Buat bayar listrik," kata Irsad. Irsad pun mengapresiasi langkah pemerintah dan Pos Indonesia dalam penyaluran bansos ini. Ia berharap agar bantuan ini bisa terus berlanjut. "Kalau bisa setiap bulan dikasih PKH. Sebelum ada program bantuan, kami bisa makan. Tetapi, dengan adanya bantuan ini, kondisi kami lebih baik lagi," tutur Irsad. &nbsp;

Kepala Kantorpos Mataram Sigit Sugiharto menjelaskan alokasi bansos sembako dan PKH sebanyak 83.836 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran PKH dan Bansos di Gili Trawangan Hampir 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-25-at-19.10.34.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar diskusi dengan para pendamping PKH (program keluarga harapan) dan pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya di gedung Bappedalitbang Surabaya, Sabtu (25/3).  Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa mereka akan terus bersinergi dan bergerak bersama dalam mengentas kemiskinan di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Eri mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan kinerja dan cara kerja.  Sekaligus memahamkan kembali bahwa data kemiskinan di Surabaya itu ada yang mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah pusat sesuai dengan kuota.  Adapun kuota Surabaya sebanyak 58 ribu, sedangkan keluarga miskin di Surabaya sebanyak 75 ribu KK.  ”Jadi, pasti ada yang tidak mendapatkan kuota PKH dan BPNT. Nah, ini yang kita carikan solusi bersama,” kata Wali Kota Eri sesuai pertemuan tersebut.  Wali Kota Surabaya Eri mengaku, akan menyempurnakan aplikasi yang ada di Pemkot Surabaya dengan cara mengurutkan sesuai umur data kemiskinan di Surabaya. Nanti dari usia tua sampai yang paling muda akan diketahui.  ”Mungkin yang nomor 74 ribu - 75 ribu yang muda-muda umurnya. Nah, harapan saya nanti yang tidak mendapatkan intervensi dari Kemensos, kita berikan bantuan dalam bentuk pekerjaan, sehingga dia juga bisa terlepas dari garis kemiskinan,” ujar Eri.

Ini Cara Wali Kota Surabaya Mengentaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-12.03.01.jpg" alt="Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah merespons aspirasi para pendamping program keluarga harapan (PKH). Respons cepat itu dilakukan setelah mendengar langsung aspirasi yang disampaikan koordinator pendamping PKH se-Jatim pekan lalu.  Salah satu aspirasi mereka yakni soal status kerja pendamping PKH. Meski sudah belasan tahun mengabdi sebagai pendamping PKH, mereka masih belum berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  ”Sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri PAN RB Abdullah Anwar Anas. Hasil komunikasi kami dengan Bu Risma dan Mas Anas, usul agar kawan-kawan pendamping PKH bisa menjadi pegawai PPPK telah diusulkan, dan tinggal menunggu keputusan rapat kabinet terbatas,” ungkap Said Abdullah di Surabaya, Senin (20/2).  ”Kita tunggu, semoga tidak lama lagi ada kabar baik atas aspirasi kawan-kawan para pendamping PKH, saya akan segera update atas hal tersebut,” sambung politikus senior asal Sumenep Madura tersebut.  Pria yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR itu menyebut, mengentaskan kemiskinan adalah bagian dari tugas ideologis PDI Perjuangan. Untuk tahun ini, lebih dari Rp 400 triliun dialokasikan APBN untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. Bahkan lebih dari Rp 600 triliun belanja APBN untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.  ”Harusnya bisa memperbaiki nasib rakyat kita, terutama dari kalangan rumah tangga miskin,” ujar Said.  Soal ini, tambah dia, juga jadi salah satu agenda rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh jajaran struktural partai di tingkat kabupaten dan kota, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim dan seluruh kabupaten/kota se-Jatim.  ”Termasuk dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan se-Jatim. Kami konsolidasikan aspirasi kawan-kawan pendamping PKH dengan mereka,” ungkap Said.  Sementara itu, saat penyampaian aspirasi di Hotel Wyndham, ratusan koordinator wilayah, dan kabupaten/kota pendamping PKH diterima jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim.  Selain Said Abdullah, ikut hadir Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Budi Sulistyono serta segenap pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim. Juga hadir Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang sejak awal memiliki perhatian terhadap para pendamping PKH di Jawa Timur.  Salah satu Korwil Pendamping PKH Jatim Agus Sudradjat menyampaikan, para pendamping PKH telah bekerja sejak lama. Yakni sejak program PKH dijalankan pada 2007, berlanjut hingga tahun ini dan ke depan. Artinya program ini berjalan lebih dari 15 tahun.  Namun sayang, ungkap Agus, status kerja pendamping PKH masih belum berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ketidakpastian status kerja para pendamping PKH itu membuat Agus Sudradjat dan rekan-rekannya menerima risiko putus kontrak tahunan.  ”Ancaman pengangguran adalah mimpi buruk baik para pendamping PKH,” sebut Agus.  ”Kami selama ini mewakafkan waktu kami untuk total mengurus pekerjaan yang memang kami anggap mulia ini. Dan kami tidak menyediakan waktu untuk bekerja yang lain. Kami konsentrasi penuh, sehingga kalau kontrak tidak diperpanjang, tentu akan menyulitkan masa depan kawan-kawan,” sambung dia.  Pendamping PKH lain, Agus Suryo Pramono dari Korwil 4 Jatim menyampaikan, saat kerja di lapangan mereka dan rekan-rekan sering dipersoalkan secara hukum. Padahal mereka bukan vendor pengadaan barang bantuan PKH.  ”Namun jika nilai bantuan dianggap tidak mencerminkan nilai barang tidak setara dari nominal yang semestinya, sering mereka menjadi sasaran ancaman LSM. Sering kali kami diancam, dilaporkan ke polisi,” beber Agus.  ”Bagi rekan-rekan pendamping PKH yang tidak mengetahui seluk beluk hukum, ancaman ini tentu menggelisahkan. Padahal konsentrasi kerja kami hanya memastikan program tersebut berjalan dengan baik, dan diterima oleh para penerima manfaat,” jelas dia.  Para pendamping PKH juga berharap agar pemerintah daerah, kabupaten dan kota, para kepala daerah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kinerja para pendamping PKH.

Dicurhati Pendamping PKH, Plt Ketua PDIP Jatim Temui Mensos-Menpan RB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-21-at-15.43.35.jpg" alt="Presiden Joko Widodo di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo memberikan bantuan secara langsung pada 100 keluarga di Surabaya. Bantuan itu di antaranya adalah program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan program atensi, dan bantuan modal kerja (BMK).  Minggu (21/7), Jokowi hadir menemui warga di Pasar Pucang Anom Surabaya. Dia didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kedatangan Presiden Jokowi ke Pasar Pucang Anom itu disambut antusias warga. Mereka ingin melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu.  Tiba di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi masuk pasar. Dia sempat menyapa warga dan berdialog dengan para pedagang. Selanjutnya, dia menyerahkan sejumlah bantuan dan berdialog langsung dengan para penerima bantuan itu.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan BPNT kepada 100 keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, presiden juga memberikan program atensi dari kemensos kepada 20 KPM dan bantuan modal kerja (BMK).  Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih. Sedangkan BPNT ada 85 ribu lebih. Keduanya beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.  ”Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” jelas Anna.  Anna berpesan supaya warga Kota Surabaya tidak mengandalkan bantuan. Sebab, bantuan hanya sekitar Rp 200 ribuan.  ”Nanti bantuan dari Pemkot Surabaya dan kemensos, iubah. Bagi usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada program padat karya, sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut. Kalau dari kemensos dialihkan menjadi program usaha ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah,” ujar Anna.

Seratus Keluarga di Surabaya Dapat Bantuan Langsung dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/jokowi-di-pucang.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan bantuan PKH, BPNT, program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada warga di Pasar Pucang Anom, Kota Surabaya, Minggu (21/8). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan bantuan PKH, BPNT, program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada warga di Pasar Pucang Anom, Kota Surabaya, Minggu (21/8). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga.  ”Hingga saat ini, penyaluran bantuan itu sudah sekitar 30-40 persen dan ini terus dilakukan percepatan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, penyaluran PKH dan BPNT itu sudah masuk tahap ketiga. Untuk tahap pertama dan kedua sudah selesai beberapa waktu lalu. Menurut dia, biasanya penyalurannya itu maksimal 3 bulan, namun pihaknya terus melakukan percepatan-percepatan.  ”Dinsos bersama teman-teman kecamatan dan BNI berkolaborasi turut mengundang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di kecamatan masing-masing, hal ini kami lakukan untuk mempercepat penyalurannya,” ujar Anna.  Dia menyebut, PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih dan BPNT ada sekitar 85 ribu lebih. Keduanya, beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.  ”Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” terang Anna.  Meski begitu, dia berharap warga Surabaya tidak hanya bertumpu dan mengandalkan bantuan saja. Sebab, bantuannya hanya sekitar Rp 200 ribuan.  ”Warga bisa memanfaatkan bantuan Program Atensi yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) karena bisa langsung membuka usaha dan pendapatannya pasti akan bertambah,” tutur Anna.  Dia menambahkan, ke depan bantuan dari Pemkot Surabaya dan Kemensos, akan diubah yakni bagi yang usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada Program Padat Karya. Sehingga, warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut.  ”Kalau dari Kemensos nanti dialihkan menjadi Program Usaha Ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah. Jadi, ayo dimanfaatkan program-program ini,” papar Anna Fajriatin.

Penyaluran PKH dan BPNT di Surabaya Dipercepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MENKEU-08.jpg" alt="Tangkapan layar Menkeu Sri Mulyani (tengah) dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/6/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menkeu Sri Mulyani (tengah) dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/6/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 50 sampai 60 persen dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada petani.  "Itu kan seharusnya membantu nilai tukar mereka, karena itu adalah meningkatkan daya beli dari para petani dan nelayan juga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Rabu.  Ia juga menyebutkan bahwa belanja untuk sektor pertanian dan nelayan cukup signifikan. Untuk sektor pertanian saja, belanja negara mencapai sekitar Rp 93 triliun pada 2022 sehingga seharusnya belanja ini dapat membantu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).  "Anggaran pemerintah untuk membantu kelompok petani dan nelayan itu cukup signifikan, tapi itu kan tidak di-quantify di dalam perhitungan NTP," katanya.  Diharapkan ke depan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metode untuk menghitung kontribusi bantuan sosial pemerintah terhadap NTP dan NTN, yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani dan nelayan di pedesaan.  Adapun pada 2023 pemerintah menargetkan NTP dan NTN masing-masing dapat mencapai senilai 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.  Sementara itu Panitia Kerja Komisi XI DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengusulkan agar NTP dapat mencapai nilai 105 sampai 107 dan NTN dapat mencapai 107 sampai 108 agar berbeda dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.  Adapun dalam APBN 2022, NTP dipatok dapat menyentuh 103 sampai 105 dan NTN menyentuh 105 sampai 106. Sampai Mei 2022 BPS mencatat NTP mencapai 105,73 dan NTN mencapai 104,95.

Sri Mulyani Sebut 50 Persen Bantuan Sosial Diterima Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/AH-Thony-dan-ibu-ibu.jpg" alt="DPRD Surabaya menerima keluhan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) berupa program keluarga harapan (PKH) tahap 2. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>DPRD Surabaya menerima keluhan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) berupa program keluarga harapan (PKH) tahap 2. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menindaklanjuti laporan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) dari program keluarga harapan (PKH) tahap 2 yang mulai dicairkan April.  ”Kemarin (18/4) ada puluhan ibu dari Kelurahan Tegalsari datang ke dewan mengadu terkait PKH yang belum mereka terima,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (19/4).  Menurut dia, ibu-ibu tersebut mengeluh karena selama ini mendapat bantuan PKH, namun saat ini tidak dapat lagi. Selain itu, ada yang sampai sekarang belum mendapat bantuan PKH, namun hanya dapat kartu ATM-nya saja.  Tidak hanya itu, kata dia, ibu-ibu juga mengeluh karena kerap terjebak antrean panjang saat pengambilan bansos. Mereka mengira termasuk bagian masyarakat penerima bantuan, namun ternyata kosong.  ”Ini karena tidak ada penjelasan secara konkret dari pendamping,” ujar Thony.  Thony mengatakan, setelah dicek ibu-ibu tersebut sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu, kata dia, ada sebagian yang terputus sejak 2001.  ”Ini jadi masalah karena tidak disampaikan pendamping. Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH,” terang Thony.  Selain itu, Thony menduga pendamping bingung sebab ada yang mengurus beras, minyak, dan uang, sehingga yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab. ”Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan,” ujar Thony.  Thony meyakini banyak kasus seperti itu di lapangan, sehingga pihaknya mendorong pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Thony mengingatkan supaya lebih konkret dan masif kepada masyarakat penerima PKH.  ”Ini sudah saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan,” terang Thony.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyampaikan, terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini karena berbagai bantuan itu bisa disalurkan mendekati Lebaran. Apalagi, kata dia, yang dicairkan itu langsung bersamaan, mulai dari BLT minyak goreng, PKH, dan BPNT.  ”Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya yang masih masuk ke dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujar Eri.  Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Senin (18/4), menyebutkan realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, PKH, dan BPNT di Kota Surabaya sudah mencapai 72 persen dari total penerima BLT sebanyak 85.328 jiwa.

DPRD Surabaya Tindak Lanjuti Laporan Warga Belum Terima Bansos PKH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program keluarga harapan

Berita Terkini