<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1651059038781.jpg" alt="Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek telah membayarkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Program itu bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.  Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.  Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian mengatakan, sampai saat ini, tercatat sebanyak 523 peserta yang mengalami PHK dan sudah ada 124 orang peserta BPJamsostek Jawa Timur yang sudah mendapatkan manfaat JKP.  ”JKP merupakan bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK,” kata Deny pada Rabu (27/4).  Manfaat yang diterima pekerja nanti dalam bentuk uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Manfaat uang tunai diberikan paling banyak 6 bulan yaitu 45 persen dari upah 3 bulan pertama dan 25 persen upah 3 bulan berikutnya, sedangkan kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja di kementerian ketenagakerjaan.  Berdasar ketentuan, batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta, nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan, yaitu tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 serta tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000.  Program JKP bisa didapatkan tenaga kerja peserta BPJamsostek yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK.  ”Peserta cukup mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya komitmen untuk bekerja kembali. Mereka juga memang mengalami PHK, artinya tidak boleh karena mengundurkan diri dan tidak terputus selama pembayaran,” terang Deny.  Peserta penerima manfaat JKP harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mengalami PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia bekerja kembali.  Sedangkan peserta bukan penerima manfaat dengan kriteria PHK yang disebabkan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerja.  Seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, non aparatur sipil negara, pekerja jasa konstruksi serta pekerja migran indonesia wajib diikutsertakan dalam program BPJamsostek.  ”BPJamsostek hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Deny.

Pekerja Terkena PHK Tetap Dapat Gaji lewat JKP BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ANGGORO-JKP.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja. Terlihat dari pengajuan klaim JKP hingga 30 Maret 2022 yang mencapai 482 pekerja. Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku.  Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4) yang lalu di Jakarta.  Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi dimana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.  Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan website siapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8% kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1%.  "Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.  Roswita menambahkan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tanggapan dari para petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta yang mengajukan klaim. Harapannya bisa diperoleh informasi untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada peserta dalam mengajukan dan menerima klaim JKP bisa berjalan dengan baik.  Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melalukan upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan manfaat program JKP. Selain itu diharapkan BPJAMSOSTEK dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan edukasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan digitalisasi bagi masyarakat.  Lain lagi dengan Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR RI yang mengkritisi monitoring pemerintah terkait ketahanan dana program JKP. "Perlu ada simulasi antara dana yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan agar dapat diperkirakan ketahanan dana program JKP, jangan sampai justru nanti malah menggerogoti DJS yang lain," tegasnya.  Sementara Timboel Siregar, Ketua Koordinator BPJS Watch lebih menitikberatkan pada regulasi yang bisa merugikan pekerja saat terjadi perselisihan PHK. Bahkan perlu juga dilakukan kajian bagaimana pekerja BPU dan PMI bisa ikut program JKP. "Ada potensi pekerja yang mengalami perselisihan PHK di-nonaktifkan oleh perusahaan, yang tentunya berakibat menjadi hilangya eligibilitas pekerja untuk bisa mendapatkan manfaat JKP," paparnya.  "Kami juga telah mempersiapkan kanal alternatif untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP ini," terangnya.  Kanal lain yang dimaksud Roswita antara lain melalui media publikasi cetak seperti brosur atau buku saku beserta poster dan banner. Kemudian media edukasi secara elektronik seperti penyediaan video penjelasan program dan tutorial pengajuan klaim JKP, serta melalui media sosial dan website resmi.  "Kami juga sediakan layanan penanganan komplain bersama Kemnaker melalui Layanan Bantuan Halo JKP dan Layanan Masyarakat 175," tambahnya.  Kegiatan yang dihadiri pula oleh Krisdayanti dan beberapa anggota lainnya dari Komisi IX DPR RI serta Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dilakukan agar sinergi antar lembaga dan pemerintah dalam menyukseskan implementasi program JKP dapat segera terwujud. Program JKP ini merupakan solusi bagi pekerja yang terkena PHK agar dapat segera bekerja lagi dengan memanfaatkan program JKP untuk masa depan pekerja dan keluarga yang sejahtera.

BPJS Ketenagakerjaan Gaet Lembaga Terkait Lakukan Evaluasi Berkala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/BPJS-30-MARETA.jpg" alt="Dialog antara Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dengan para HRD dari perusahaan peserta di Kawasan Industri MM2100." width="100%">
<figcaption>Dialog antara Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dengan para HRD dari perusahaan peserta di Kawasan Industri MM2100.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jkp/">JKP</a>) merupakan program perlindungan yang memberikan jaminan bagi para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar dapat segera kembali mendapatkan pekerjaan. Program JKP ini disahkan melalui Undang undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang terhitung pada bulan Maret 2022 sudah mendapatkan pengajuan dari sebanyak 208 pekerja. Manfaat yang diperoleh dari program ini antara lain berupa manfaat uang tunai, akses lowongan kerja dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelatihan-kerja/">pelatihan kerja</a> bagi para pekerja yang mengalami PHK.  Dengan sejumlah manfaat yang bisa didapat oleh pekerja tersebut, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai tata cara pendaftaran atau pengajuan manfaat pada program yang satu ini. Menanggapi hal tersebut, Dewan Pengawas <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> mengadakan ruang dialog bersama para HRD dari perusahaan peserta di Kawasan Industri MM2100. Kegiatan yang juga terbuka bagi masyarakat umum bertemakan “High Level Update: Social Security Brief” yang dilakukan untuk mengupas tuntas kebijakan Jaminan Sosial Nasional. Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi antara Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari unsur pemberi kerja serta bersama Apindo.  Program JKP merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan meski terkena <a href="https://www.jawapos.com/tag/phk/">PHK</a> dengan memberikan manfaat uang tunai. Meski demikian pemberian manfaat uang tunai juga harus diikuti upaya untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan kembali dengan mengajukan lamaran pekerjaan melalui bursa kerja yang disediakan atau mengikuti pelatihan yang tersedia.  M Aditya Warman, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi ini para pekerja tidak sendirian karena negara mencurahkan perhatiannya melalui pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program JKP.  “JKP ini diharapkan memberikan banyak dampak positif bagi pekerja, yang sejalan dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin, tidak hanya kesejahteraan pekerja, tapi juga kesejahteraan keluarga,” tuturnya.  Perwakilan dari Apindo, Anton Supit mengatakan bahwa ada pergeseran pola hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Saat ini pemberi kerja tidak hanya memburu profit dengan berfokus pada menciptakan banyak lapangan kerja, namun pemberi kerja juga membangun smart partnership dengan pekerja untuk menciptakan interdependensi pekerja dan pemberi kerja.  “Semakin besar upaya pemberi kerja dalam mensejahterakan pekerja dan keluarga, maka pekerja juga akan lebih banyak memberikan kontribusi dan hingga meningkatkan efektivitas kerja sehingga daya saing perusahaan menjadi lebih tinggi,” ujarnya.  Selain mensosialisasikan JKP, dalam kesempatan yang sama hadir pula Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia yang kemudian menyinggung terkait manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT). Ia menegaskan bahwa JKP ini adalah solusi yang disediakan bagi para pekerja yang terdampak PHK dan masih dalam usia produktif agar tidak mengandalkan dana JHT saat tidak memiliki penghasilan. “JHT akan menjadi pegangan saat hari tua,” terang Roswita.  Lebih lanjut Roswita mengatakan bahwa masyarakat saat ini masih menganggap JHT sebagai current protection, bukan future protection. Manfaat JHT akan jauh lebih optimal ketika dana yang terkumpul selama aktif bekerja berikut hasil pengembangannya diklaim saat pekerja memasuki masa tua dimana produktivitas kerja mereka pastinya jauh berkurang.  Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut juga merespon terkait kegundahan masyarakat pekerja mengenai likuiditas dana JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  “Dalam melakukan pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan memastikan solvabilitas dari pencairan dana dengan membagi penempatan investasi pada instrumen jangka pendek atau short term dan jangka panjang atau long term untuk memitigasi risiko yang ada. Mau diambil kapan pun dana yang tersimpan di kita itu ada,” tegasnya.  “Untuk memastikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan, secara periodik operasional BPJS Ketenagakerjaan ini diaudit melalui Kantor Akuntan Publik dan BPK serta diawasi oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ojk/">OJK</a>,” tambah Subchan.  Terkait cakupan kepesertaan, saat ini kedua lembaga BPJS juga sedang melakukan kolaborasi untuk melakukan pemadanan data dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memadukan data kedua lembaga dengan tujuan meningkatkan cakupan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat lebih optimal.  Elfanetti yang mewakili BPJS Kesehatan menjelaskan penggunaan single data yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga digunakan oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> terbukti efektif dalam mendorong cakupan kepesertaan kedua lembaga BPJS agar bisa menjangkau seluruh pekerja di Indonesia.  Mengakhiri kegiatan tersebut, Roswita berharap semoga upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia, dapat memberikan kepastian masa depan yang sejahtera bagi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya.

BPJS Ketenagakerjaan Sebut Program JKP Solusi di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKP1.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak 1 Februari 2022, para pekerja yang terkena PHK sudah bisa mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendapatkan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Untuk mengetahui secara langsung pengalaman pertama para peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam mengajukan manfaat JKP, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3).  Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan 10 orang perwakilan peserta yang telah mengajukan dan menerima manfaat JKP, sementara perwakilan dari wilayah lain hadir melalui virtual conference. Ida Fauziah mengatakan bahwa pekerja yang telah menerima manfaat cash benefit ini sebanyak 125 orang dan di antara mereka sudah menerima bimbingan atau konseling untuk pasar kerja atau lowongan pekerjaan baru yang diinginkan, yang artinya juga mereka telah masuk ke manfaat kedua dari JKP yaitu akses ke pasar kerja.  Disebutkan Anggoro bahwa hingga saat ini sebanyak 60 orang pekerja telah mengikuti asesmen dan 11 orang mendapatkan konseling. Selain itu 28 orang lainnya telah mengajukan lamaran pekerjaan pada 5 perusahaan melalui pasker.id.  “Saya bersama Dirut BPJAMSOSTEK melakukan silaturahmi dengan penerima manfaat program JKP, baik secara offline maupun online. Para pekerja ini didampingi pula oleh para Kadisnaker dan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK di sembilan provinsi Indonesia,” tutur Ida Fauziah.  Dirinya menyatakan bahwa infrastruktur layanan program JKP ini telah siap memberikan manfaat kepada para peserta. “Para pekerja telah merasakan dua dari tiga manfaat program JKP. Manfaat selanjutnya akan diberikan pelatihan kerja baik skilling, upskilling maupun re-skilling,” jelasnya.  Anggoro kemudian menjelaskan tiga syarat bagi pekerja mendapatkan manfaat JKP ini, yaitu pertama, pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, bukan akibat habisnya kontrak kerja, meninggal dunia, cacat total tetap, atau pensiun.  Kedua, peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut - turut sebelum terkena PHK. Ketiga, peserta harus menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk bekerja kembali.  Dirinya menambahkan dari total 125 orang pekerja, sudah tersalurkan Rp225 juta, sementara untuk jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program JKP sudah mencapai 10,8 juta orang. “Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengalaman pekerja dalam menerima manfaat JKP. Kami terbuka untuk masukan dan saran agar ke depannya dapat lebih baik memberikan layanan kepada peserta,” tutur Anggoro.  Anggoro menemukan hal yang menarik saat berdialog dengan para penerima manfaat JKP, bahwa sebagian besar dari peserta mendapatkan informasi mengenai program ini melalui media sosial. “Itu menjadi gambaran penting bagaimana media sosial mampu mencapai para pekerja dengan sangat baik, oleh karenanya kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas dan intensitas informasi di media sosial resmi kami,” tambahnya.  Senada dengan Menaker, Anggoro mengatakan program JKP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempertahankan derajat hidup yang layak bagi para pekerja yang terdampak PHK, utamanya di masa pandemi seperti saat ini.  Program JKP ini diperuntukkan untuk segmen pekerja Penerima Upah, dengan kriteria lainnya yaitu WNI belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta; pekerja pada Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PK/BU) dengan skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah terdaftar dalam 4 Program BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT, dan JP) dan terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan (JKN). Pekerja juga tidak perlu risau karena tidak ada tambahan iuran untuk mengikuti program JKP.  “Kita telah mencatatkan sejarah kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan JKP bagi para pekerja terkena PHK seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan para peserta dapat segera bekerja kembali,” tutup Anggoro.

Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Gelar Dialog Dengan Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons keresahan para pekerja terhadap aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI nomor 2 tahun 2022 terkait persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan tersebut menjadi polemik di masyarakat karena hak JHT baru dapat diambil ketika masa usia pensiun di usia 59 tahun.  Airlangga mengungkapkan, bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), nilainya sebesar Rp 10,5 juta buat pekerja bergaji Rp 5 juta per bulan. Artinya, dana bantuan JKP akan berbeda setiap orang tergantung dari besaran gaji yang diterima per bulan oleh masing-masing pekerja.  "Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja berupa JKP, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja formal yang terlindungi dengan JKP,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/2).  Airlangga menjelaskan, dana JKP sendiri merupakan aturan jaminan sosial baru di dalam Undang-undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK. Tujuannya, agar para pekerja dapat bertahan dan mencukupi kebutuhannya setelah PHK.  Dia menyebut, program JKP tersebut tersebut sudah berlaku efektif per tanggal 1 Februari 2022 lalu. “JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena akan langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja,” ucapnya.  Ditegaskan, meski adanya program JKP tersebut, manfaat program jaminan sosial yang sudah ada tidak akan dikurangi. Selain itu, iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar dari 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat.  "Pekerjayang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45 persen upah di bulan ke satu sampai dengan ketiga, dan kemudian 25 persen upah di bulan ke empat sampai dengan ke enam,” jelasnya.  Airlangga mencontohkan, jika seorang pekerja pada tahun kedua bergaji Rp 5 juta lalu terkena PHK, dia akan diberikan 45 persen dari Rp 5 juta, yaitu Rp 2.250.000 selama 3 bulan pertama sehingga totalnya Rp 6.750.000. Kemudian pada bulan ke empat hingga bulan ke enam akan mendapatkan 25 persen dari Rp 5 juta, yaitu Rp 1.250.000 yang diberikan selama 3 bulan sehingga totalnya Rp 3.750.000  Sehingga, secara total, para pekerja bergaji Rp 5 juta yang terkena PHK akan memperoleh uang tunai dengan total Rp 10,5 juta. Airlangga menyebut nilai tersebut lebih besar dibandingkan mekanisme yang lama.  Jika dibandingkan dengan mekanisme lama, dengan iuran 5,7 persen dari Rp 5 juta, yaitu Rp 285 ribu kali 24 bulan sebesar Rp 6,84 juta dan tambahan 5 persen pengembangan 2 tahun Rp 350 ribu akan mendapatkan sebesar Rp 7.190.000.  “Secara efektif regulasi ini memberikan Rp 10,5 juta dibandingkan Rp 7.190.000," pungkasnya.

Menko Airlangga Sebut Program JKP Lebih Untungkan Pekerja Korban PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kuburan-UU-Cipta-Kerja-Pada-Aksi-May-Day-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Papan nisan menghiasi aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2021 di depan halaman Monas, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Papan nisan bertuliskan berbagai aspirasi para buruh di antaranya RIP UU Cipta Kerja, RIP Omnibus Law, RIP" width="100%">
<figcaption>Papan nisan menghiasi aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2021 di depan halaman Monas, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Papan nisan bertuliskan berbagai aspirasi para buruh di antaranya RIP UU Cipta Kerja, RIP Omnibus Law, RIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, ada tiga manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manfaat dari program tersebut dinilai penting sebagai bantalan sosial.  "Program JKP itu akan menjadi bantalan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan membantu yang bersangkutan bertahan hingga pekerja mendapat pekerjaan baru atau memutuskan menjadi wirausaha," ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangannya, Kamis (15/7).  Anwar memaparkan, ketiga manfaat tersebut berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Ia menyebut, nantinya uang tunai akan diberikan setiap bulan selama paling banyak 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.  "Uang tunai ini rinciannya adalah 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," tuturnya.  Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, lanjutnya, diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antrakerja secara online maupun secara manual.  Lebih lanjut ia mengatakan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan, dan pemagangan di industri.  "Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan di kabupaten/kota," tuturnya  Namun, katanya, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih dahulu harus menjadi peserta program JKP.  Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.  Untuk usaha skala besar dan menegah, syaratnya yaitu diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM, atau sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.  Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, JHT, dan JKM. "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," ucapnya.  Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.  Penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang membayar iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.  "Hal ini, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia," pungkasnya.

Kemenaker Sebut Program JKP Bisa jadi Bantalan Saat PHK, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Dirjen-Kemenaker-JPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan tentang Pentingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  "Manfaat JKP ini akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), ujar Haiyani dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Haiyani juga menuturkan, program ini merupakan wujud komitmen Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk bersama-sama memberikan informasi agar pengusaha, pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempunyai pemahaman yang sama. Kemudiaan bisa sekaligus mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.  Haiyani juga menyampaikan sejumlah manfaat dari program JKP bagi para pekerja yang sudah terdapaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya adalah adanya uang tunai selama enam bulan setelah PHK.  "Kemudian ada akses informasi pasar kerja dan ketiga soal jasa pelatihan," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Pada kesempatan yang sama, Direktur Jaminan Sosial Retno Pratiwi mengatakan, setelah dicermati dan dipelajari bahwa ketika pekerja terkenak-PHK, benar-benar diperlukan adanya perlindungan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya program JKP, harapanya para pekerja yang terkena PHK bisa segera dengan cepat dipersiapkan untuk dapat bekerja kembali dengan adanya informasi pasar kerja, serta manfaat dari pelatihan-pelatihan.  Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Project Management Office BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto menambahkan, terkait sumber pendanaan tidak untuk JKP sampai saat ini ada penambahan iuran pada peserta, karena modal awal pemerintah, dari rekomposisi iuran program jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan presentase iuran Jamsos dari program yang telah ada. Seperti JKK (0, 14 persen), JKM (0,1 perseen)  "Itu semua tidak mengurangi manfaat dari program yang telah ada," ujarnya.

Bantu Korban PHK, Kemenanker Sosialisasikan Program JKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menaker-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).  “Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan, sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (24/3).  Dengan adanya integrasi data, pemerintah dapat segera menggulirkan program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  “Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja,” ujar dia.  Dia juga menekankan agar sinergi kedua belah pihak ini berjalan dengan optimal. Salah satunya integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker.  Lalu, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemenaker. Setelahnya adalah perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah.  "Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun nonakademis. Dan kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain)," terang dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EmFtO_BnegU

Kemenaker Bakal Jalankan Program JKP, Berikut Manfaat Bagi Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Pejalan-Kaki-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Aktivitas masyarakat saat berjalan kaki melintas di kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat, jumlah kasus baru positif penyakit akibat virus Corona (COVID-19) mengalami penurunan dalam tiga ha" width="100%">
<figcaption>Aktivitas masyarakat saat berjalan kaki melintas di kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat, jumlah kasus baru positif penyakit akibat virus Corona (COVID-19) mengalami penurunan dalam tiga ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, ada perlindungan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Yakni lewat program yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akan mendapat manfaat berupa uang tunai hingga pelatihan kerja. Untuk program JKP, pemerintah menyediakan senilai Rp 6 triliun, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  "Dana awal untuk program JKP dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).  Sebagai informasi, berdasarkan draf final RUU Cipta Kerja Pasal 46A dijelaskan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hal itu jelaskan dalam ayat 2, akan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan pemerintah.  Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan  Berdasarkan pasal 46D, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Besaran uang tunai yang akan didapat, hingga masa kepesertaan lebih lanjut disebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aCvbwI3399Q&ab_channel=JawaPos

Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun Lewat Program JKP untuk Korban PHK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program jkp

Berita Terkini