<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/BPJS-KESEHATAN-12-B-4038577291.jpg" alt="Penandatangah kerja sama BPJS Kesehatan dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk memastikan pekerja transportasi online memperoleh akses perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, Senin (12/1/2025)." width="100%">
<figcaption>Penandatangah kerja sama BPJS Kesehatan dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk untuk memastikan pekerja transportasi online memperoleh akses perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, Senin (12/1/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Kesehatan bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi pengemudi mitra Gojek dengan kolaborasi pada Program JKN, melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kerja sama ini ditujukan untuk memastikan pekerja transportasi online memperoleh akses perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, Senin (12/1). Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya negara dalam menjawab tantangan perlindungan sosial di tengah berkembangnya ekonomi digital. Menurutnya, Program JKN dirancang untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis pekerjaan. &ldquo;BPJS Kesehatan hadir untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengemudi mitra Gojek yang setiap hari bekerja di lapangan dan memiliki risiko kesehatan yang tidak terduga. Melalui kolaborasi ini, dipastikan mitra Gojek dan keluarganya memperoleh perlindungan kesehatan yang setara,&rdquo; ujar David. Ia menjelaskan, menurut data BPJS Kesehatan, per 31 Desember 2025 cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperluas perlindungan kepada pekerja sektor informal dan pekerja berbasis platform digital. "Perhatian terhadap pengemudi mitra Gojek juga sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah menyiapkan regulasi terkait pelindungan pekerja transportasi online berbasis platform digital, agar memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu juga memastikan bahwa tidak ada mitra Gojek yang belum mendapatkan perlindungan dasar kesehatan,&rdquo; kata David. Dalam era digital seperti sekarang ini, BPJS Kesehatan telah mengembangkan beragam kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. David menambahkan, ada Aplikasi Mobile JKN yang memberikan kemudahan bagi peserta. "Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengambil nomor antrean secara online tanpa harus antre panjang di fasilitas kesehatan, melakukan perubahan data, pencarian informasi fasilitas kesehatan terdekat, bahkan melakukan Skrining Riwayat Kesehatan. Bahkan dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kini peserta JKN cukup menunjukkan NIK maka peserta sudah dapat langsung dilayani, tidak perlu lagi membawa berkas-berkas fotokopi saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, selama status kepesertaan aktif&rdquo; kata David. Sementara itu, Direktur Operasional Gojek, Bambang Adi Wirawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan misi perusahaan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni mendengarkan, melindungi, dan menyelamatkan. Dirinya menilai kolaborasi dengan BPJS Kesehatan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan rasa aman bagi mitra dalam bekerja. &ldquo;Kerja sama ini masuk ke aspek melindungi, dengan kolaborasi bersama BPJS Kesehatan, kami bisa memberikan jaminan kesehatan kepada mitra terbaik kami. Dengan demikian, mereka bisa bekerja dengan lebih tenang, lebih aman, dan lebih nyaman tanpa terganggu oleh kekhawatiran di jalan,&rdquo; ujar Bambang. Ia menambahkan, kondisi kerja pengemudi yang menghadapi hujan, panas, dan berbagai risiko di jalan membuat aspek kesehatan menjadi sangat penting. Bambang menambahkan, kesehatan menjadi hal yang sangat krusial, menurutnya kolaborasi ini membawa manfaat dan berkah, terutama bagi para mitra Gojek. "Bagi Mitra Juara Gojek atau mitra dengan kinerja terbaik dan berstatus full time, iuran BPJS Kesehatan akan kami tanggung setiap bulan. Tujuannya agar mereka merasa lebih tenang dan tidak khawatir terhadap biaya-biaya yang tidak terduga saat jatuh sakit,&rdquo; tutupnya.

Kerja sama BPJS Kesehatan dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memastikan pekerja transportasi online memperoleh akses perlindungan kesehatan.

Kolaborasi BPJS dan Gojek, Pastikan Pengemudi Mitra Terlindungi Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/BPJS-17-1557322464.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Kesehatan menggelar Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pembiayaan Program JKN melalui pendekatan berbasis data dan analisis aktuaria. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan perguruan tinggi dalam merespons tantangan keberlanjutan Program JKN yang semakin kompleks. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga saat ini cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 284,11 juta atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan berbasis data agar keberlanjutan jaminan kesehatan nasional tetap terjaga. &ldquo;Peningkatan utilisasi layanan, perubahan pola penyakit, serta kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang memerlukan dukungan analisis yang kuat. Data yang kami kelola bukan sekadar angka, tetapi sumber pengetahuan strategis untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence based,&rdquo; ujar Ghufron. Ghufron menegaskan bahwa pemodelan aktuaria memegang peran krusial dalam merancang perkiraan risiko, mengukur kecukupan dana, serta memberikan arah kebijakan guna menjaga ketahanan finansial Program JKN. Melalui Lomba Pemodelan Aktuaria, BPJS Kesehatan mendorong agar keilmuan aktuaria di perguruan tinggi dapat terhubung langsung dengan kebutuhan nyata pengelolaan jaminan sosial kesehatan. &ldquo;Melalui kompetisi ini, penelitian dan pengembangan ilmu aktuaria di perguruan tinggi dapat menjawab tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap ide-ide pemodelan yang dihasilkan dapat dikembangkan bersama untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial,&rdquo; tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, dosen pembimbing, dewan juri, serta para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Ia menilai kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu aktuaria yang relevan bagi jaminan sosial kesehatan. "Lomba Pemodelan Aktuaria BPJS Kesehatan Tahun 2025 diikuti oleh 47 karya dari 27 perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup jenjang S1, S2, hingga S3. Seluruh karya pemodelan aktuaria terpilih akan dikembangkan lebih lanjut oleh BPJS Kesehatan. Lomba ini menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan dengan dunia akademik dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, khususnya untuk menjawab tantangan keberlanjutan pembiayaan, kepatuhan peserta, dan pengelolaan risiko Program JKN," kata Ghufron. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nikodemus Beriman Purba, yang mewakili Ketua DJSN, menilai pemodelan aktuaria menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pengelolaan Program JKN yang bersifat multidimensi. Menurutnya, tantangan Program JKN tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kebijakan hingga keadilan sosial yang harus dihadapi secara simultan. "Saat ini masih terdapat ketidakseimbangan pada Program JKN, antara iuran dan beban klaim yang tercermin dari rasio yang belum sepenuhnya ideal. Meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik juga menjadi tantangan baru, sehingga menuntut penguatan upaya promotif dan preventif melalui penerapan pola hidup sehat di masyarakat," terang Nikodemus. Nikodemus menegaskan bahwa Program JKN tidak dapat dikelola dengan asumsi tunggal, melainkan membutuhkan pemodelan aktuaria multi-skenario yang mampu mengantisipasi berbagai risiko di masa mendatang. Melalui Lomba Pemodelan Aktuaria ini, ia berharap hasil kajian yang dihasilkan dapat menjadi masukan strategis bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Program JKN. Adapun pemenang dari Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 antara lain: Jenjang S1: Juara I : Universitas Gadjah Mada Juara II : Universitas Katolik Parahyangan Juara III : Universitas Indonesia Harapan I : Universitas Indonesia Harapan II : Institut Teknologi Kalimantan Jenjang S2: Juara I : Institut Teknologi Bandung Juara II : Universitas Hasanuddin Juara III : IPB University Jenjang S3: Juara I : Universitas Gadjah Mada Juara II : Universitas Gadjah Mada

BPJS Kesehatan menggelar Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pembiayaan Program JKN.

BPJS Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat Pemodelan Aktuaria, Jaga Sustainabilitas JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/BOBBY-29-671481562.jpg" alt="Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyerahkan piagam predikat Universal Health Coverage (UHC) kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyerahkan piagam predikat Universal Health Coverage (UHC) kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Prestasi ini dicapai setelah Provinsi Sumatera Utara berhasil menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian monumental tersebut ditandai dengan kegiatan Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas &ndash; Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang diselenggarakan di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deli Serdang, pada Senin (29/09). Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas di Provinsi Sumatera Utara merupakan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara, atas dukungan dan komitmennya sehingga Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meraih predikat UHC Prioritas. Mohon sama-sama di lapangan nanti dapat kita pantau pelaksanaannya, agar masyarakat Provinsi Sumatera Utara benar-benar merasakan manfaat UHC Prioritas ini,&rdquo; kata Bobby. Bobby mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas oleh Provinsi Sumatera Utara harus dimaknai dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, UHC Prioritas tidak hanya sekedar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas KTP, namun masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang berkualitas dan tidak mendapatkan layanan diskriminatif. &ldquo;Kepada rumah sakit, kami berharap agar tidak lagi menolak pasien dengan beralasan kamar sudah penuh . Misalnya apabila memang ruang rawat kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang rawat kelas dua atau yang diatasnya tanpa ada tambahan biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang ditelantarkan dengan alasan ruangan penuh,&rdquo; pesan Bobby. Bobby menjelaskan di masa awal-awal pelaksanaan UHC Prioritas, biasanya akan terjadi lonjakan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa penasaran masyarakat yang ingin mencoba layanan kesehatan dengan memanfaatkan UHC Prioritas tersebut. &ldquo;Untuk itu mohon nanti sama-sama kita pantau di lapangan agar pelaksanaan UHC Prioritas ini dapat sesuai dengan tujuannya. Capaian UHC Prioritas ini bukanlah sebuah final, tetapi merupakan starting point untuk masyarakat Sumatera Utara mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik,&rdquo; kata Bobby. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa predikat UHC merupakan suatu kondisi seluruh penduduk daerah di suatu wilayah telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan memiliki akses layanan terhadap kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan target kepesertaan Program JKN sebesar 98,6 persen dari total jumlah penduduk, dengan jumlah keaktifan peserta sebesar 80 persen. &ldquo;Per 1 September 2025, jumlah kepesertaan Program JKN di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 15.672.374 jiwa dengan tingkat keaktifan sebesar 80,27 persen atau sebanyak 12.555.579 jiwa. Dengan capaian ini, Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yang berhasil meraih UHC di Indonesia,&rdquo; ujar David. Lebih lanjut, David menegaskan bahwa capaian tersebut berhasil diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berkat capaian tersebut, David mengapresiasi komitmen yang tinggi dari Gubernur Sumatera Utara yang menghendaki adanya jaminan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. &ldquo;Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution yang telah mendukung penuh pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian ini, kini seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki akses layanan kesehatan yang sangat terbuka,&rdquo; terang David. David mengungkapkan, pencapaian UHC tidak hanya terbatas pada capaian angka cakupan kepesertaan semata, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang komprehensif yang berhak diterima oleh masyarakat Sumatera Utara. Untuk itu, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan peserta mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima, baik untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. &ldquo;Peran serta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan Universal Health Coverage yang komprehensif. BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan akan berupaya untuk menjaga keberlangsungan program UHC Prioritas ini, agar masyarakat memiliki kepastian perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan yang berkualitas,&rdquo; kata David. (HA).

Program UHC Prioritas di Sumatera Utara merupakan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

UHC Prioritas, Warga Sumut Sepenuhnya Terlindungi Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JKN-25-3104009051.jpg" alt="BPJS Kesehatan meluncurkan dua inisiatif strategis melalui Komunitas Paham Sistem JKN (KOMPAS JKN) dan Gerakan Relawan Daerah JKN (GARDA JKN)." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan meluncurkan dua inisiatif strategis melalui Komunitas Paham Sistem JKN (KOMPAS JKN) dan Gerakan Relawan Daerah JKN (GARDA JKN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tantangan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan terus berinovasi dalam menyampaikan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya, manfaat, hak dan kewajiban terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan komunikatif. Menjawab kondisi tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan dua inisiatif strategis melalui Komunitas Paham Sistem JKN (KOMPAS JKN) dan Gerakan Relawan Daerah JKN (GARDA JKN). KOMPAS JKN merupakan wadah yang dibentuk di berbagai daerah untuk meningkatkan pemahaman peserta dan memudahkan peserta dalam mendapatkan informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komunitas ini melakukan kegiatan rutin untuk mendorong anggotanya agar terus memperdalam pemahaman tentang Program JKN secara berkelanjutan. Setelah mulai diimplementasikan pada tahun 2024, sampai saat ini terdapat 99 KOMPAS JKN yang aktif di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. KOMPAS JKN terdiri dari berbagai komunitas berdampak di daerah masing-masing, mulai dari komunitas penyandang disabilitas, komunitas penyandang penyakit tertentu, kelompok pemberdayaan masyarakat, hingga komunitas berbasis hobi. &rdquo;Kegiatan dari KOMPAS JKN diharapkan memperkuat implementasi program JKN di lapangan serta memberikan insight bagi peserta JKN yang masih belum paham maupun berbagai informasi terbaru terkait Program JKN,&rdquo; ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat membuka Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN (GEMA KOMPAS) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada 25 Juli 2025. Sementara itu, GARDA JKN menjadi garda terdepan relawan yang terlatih untuk mendampingi masyarakat secara langsung dan memantau pelaksanaan program di lapangan. Dibentuk untuk meningkatkan mutu layanan Program JKN melalui keterlibatan relawan yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan atau training of trainers (ToT), sehingga mampu menjadi agen perubahan dan corong informasi terkait program JKN di masyarakat. Selain berperan dalam edukasi untuk meningkatkan pemahaman, relawan juga terlibat dalam pemantauan pelaksanaan implementasi program JKN di lapangan bersama pemangku kepentingan. Dengan demikian berbagai area of improvement dapat segera ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan untuk perbaikan program JKN. Uji coba implementasi GARDA JKN dilakukan selama 3 bulan di tahun 2025. Sampat saai ini, jumlah relawan GARDA JKN mencapai 180 orang dan akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan Program JKN. &rdquo;Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, termasuk komunitas kesehatan, relawan, dan instansi pemerintah daerah. Diharapkan, melalui GEMA KOMPAS JKN, masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, serta merasakan manfaat layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara,&rdquo; tambah Guhfron. Dalam kegiatan GEMA KOMPAS JKN di Samarinda, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Rony Setiawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperkuat edukasi JKN melalui KOMPAS JKN dan GARDA JKN. Ia menekankan pentingnya membangun pemahaman yang kokoh di masyarakat mengenai manfaat JKN dan peran BPJS Kesehatan, bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini dan mendorong agar kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif JKN, dengan target minimal 86%. Bahkan, anggaran daerah untuk mendukung Program JKN telah ditingkatkan. Harapan kami, anggaran ini tidak hanya digunakan untuk mereka yang sakit, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh,&rdquo; ujarnya. Kegiatan GEMA KOMPAS JKN di Samarinda tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga ruang diskusi bagi berbagai komunitas untuk menyuarakan pentingnya jaminan kesehatan yang merata. Salah satu anggota KOMPAS JKN, Anni Juwairiyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa keterlibatan komunitas dalam program ini memberikan dampak nyata. &rdquo;KOMPAS JKN menjadi wadah yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mendekatkan Program JKN dengan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,&rdquo; kata Anni Juwairiyah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kaltim, Ketua Perhimpunan Orangtua Penderita Thalasemia Indonesia (POPTI) Samarinda, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Samarinda dan Ketua Yayasan Support Kanker Indonesia Samarinda.

BPJS Kesehatan meluncurkan Komunitas Paham Sistem JKN (KOMPAS JKN) dan Gerakan Relawan Daerah JKN (GARDA JKN) perkuat Program LIterasi JKN.

Perkuat Literasi Program JKN, BPJS Kesehatan Jaring Komunitas dan Relawan Lokal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/JKN-26-3110537135.jpg" alt="Ilustrasi seorang perawat tengah melakukan pemeriksaan kepada pasien anak-anak di sebuah rumah sakit. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang perawat tengah melakukan pemeriksaan kepada pasien anak-anak di sebuah rumah sakit. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Program JKN. Seluruh layanan kesehatan untuk DBD, termasuk rujukan ke rumah sakit, tetap dijamin penuh sesuai dengan ketentuan dan indikasi medis. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bagi peserta JKN yang mengalami gejala DBD dapat langsung mendatangi FKTP terdaftar untuk mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, serta layanan penunjang. Apabila berdasarkan penilaian medis kondisi peserta memerlukan penanganan lebih lanjut, maka peserta dapat dirujuk ke rumah sakit atau FKRTL. "Seluruh proses rujukan dilaksanakan berdasarkan indikasi medis dan kondisi klinis pasien, bukan semata-mata ditentukan oleh jenis penyakit, atau permintaan langsung dari peserta/keluarga. Termasuk penjaminan bagi pasien DBD yang sampai saat ini masih banyak yang keliru dalam memahami alur pelayanannya, dan beranggapan diagnosis tersebut tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Faktanya, daftar diagnosis tersebut tetap dijamin dalam Program JKN, dapat ditangani oleh dokter FKTP sesuai kompetensi atau kewenangannya, dan tetap bisa dirujuk apabila terdapat indikasi medis," terang Rizzky. Rizzky menambahkan, ketentuan ini tidak serta-merta ditentukan oleh BPJS Kesehatan, melainkan mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dari total 736 daftar penyakit dalam SKDI, sebanyak 144 termasuk penyakit DBD merupakan kompetensi yang wajib dikuasai secara tuntas oleh dokter di FKTP. Panduan praktik klinis untuk penanganan diagnosis ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 dan HK.01.07/Menkes/1936/2022, serta PNPK Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Remaja dan PNPK Tata Laksana Infeksi Dengue Pada Dewasa. "Dalam kondisi tertentu, peserta JKN tetap dapat dirujuk ke FKRTL. Kriteria kondisi tersebut antara lain jika penyakit bersifat kronis atau telah melewati masa golden time, pasien tergolong dalam usia yang berisiko tinggi, terdapat komplikasi, atau terdapat penyakit penyerta (komorbid) yang memperberat kondisi pasien. Kriteria tersebut ada dalam pedoman yang telah disebutkan sebelumnya," tambah Rizzky. Selain itu, dalam situasi gawat darurat peserta JKN dapat langsung mengakses layanan di unit gawat darurat rumah sakit terdekat, baik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak bekerja sama. Rizzky mengatakan bahwa penilaian status gawat darurat dilakukan oleh dokter di rumah sakit sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. &ldquo;Penilaian tersebut dilakukan secara objektif oleh dokter dan tenaga kesehatan yang berwenang, berdasarkan kompetensi profesional dan dukungan sarana medis yang tersedia. Kami berharap masyarakat tidak salah persepsi terhadap mekanisme layanan dalam Program JKN. Semua pelayanan, termasuk DBD tetap dijamin secara komprehensif sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; ujar Rizzky. Rizzky mengapresiasi seluruh pihak, baik FKTP dan FKRTL yang telah berupaya memberikan layanan terbaik kepada peserta JKN. Ia juga mengimbau agar peserta JKN senantiasa memastikan status kepesertaan aktif, mengikuti alur layanan berjenjang sesuai prosedur, dan melakukan pola hidup sehat.

Peserta JKN yang mengalami gejala DBD dapat langsung mendatangi FKTP terdaftar untuk pemeriksaan, pengobatan, serta layanan penunjang.

 Tidak Ada Pembatasan, BPJS Kesehatan Pastikan Penyakit DBD Dijamin Penuh Program JKN

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/BPJS-KESEHATAN-2049180823.jpg" alt="Hadija (67), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersyukur memiliki JKN yang selalu menolongnya berobat ketika sakit di usia lanjut. (BPJS Kesehatan untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hadija (67), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersyukur memiliki JKN yang selalu menolongnya berobat ketika sakit di usia lanjut. (BPJS Kesehatan untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan seseorang akan menurun dan rentan mengalami cedera. Seperti yang dirasakan oleh Hadija (67), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari keluarga tambahan yang didaftarkan oleh anaknya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rasa nyeri pada bagian belakang pinggangnya yang dialami Hadija bisa semakin memburuk dan membuatnya terkadang sulit beraktivitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu kondisi kesehatan yang lazim ditemui adalah menurunnya kelenturan bantalan tulang belakang sehingga mengakibatkan Herniasi Nucleus Pulposus (HNP) atau saraf terjepit. Penderita juga dapat mengalami komplikasi seperti sulit buang air besar, buang air kecil, serta kurang nyaman untuk aktivitas sehari-hari bahkan ketika duduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, walaupun iurannya ditanggung oleh anak saya yang dibayarkan oleh pemerintah, itu tidak mengurangi manfaat yang saya rasakan. Saya sangat bersyukur memiliki JKN yang selalu menolong saya ketika sakit di usia lanjut pada saat sekarang ini,&rdquo; ucap Hadija.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014733053/dirut-bpjs-kesehatan-tegaskan-pelayanan-jkn-tidak-berubah">Dirut BPJS Kesehatan Tegaskan Pelayanan JKN Tidak Berubah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadija menghabiskan hari-harinya dengan mengerjakan aktivitas di lingkungan rumahnya. Suatu ketika muncul nyeri pada punggung, ketika ia paksakan untuk berdiri, ia merasakan nyeri yang sangat sakit, kaki saya tersebut seperti keram dan kesemutan. Saat itu anak saya langsung membawa ke Puskesmas Pekkabata, kemudian ia dirujuk ke poli saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Andi Depu. Setelah diperiksa, pada akhirnya ia dianjurkan untuk rawat inap sembari melakukan fisioterapi demi memperkuat otot agar mengurangi tekanan pada saraf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fisioterapi yang berjalan telah terlewati dengan baik. Selama menjalani fisioterapi, ia berkonsultasi dengan dokter saraf dan mendapat obat-obatan. Hadija tidak khawatir mengenai masalah biaya, sebab ia tahu bahwa seluruh biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan selaku pengelola Program JKN. Ia juga mengaku, selama memanfaatkan Program JKN, dirinya tidak merasa dibedakan karena status kepesertaan dengan peserta Umum. Hadija pun puas dengan layanan di fasilitas kesehatan. Menurutnya dokter telah memberikan saran yang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya semakin bersemangat untuk rutin kontrol dan minum obat setelah pulang dari RSUD Hj. Andi Depu karena sudah difasilitasi oleh Program JKN. Sekarang rasa sakit pada kaki saya sudah berangsur membaik dan saya bisa melakukan percobaan aktivitas. Semoga aktivitas sehari-hari dapat kembali seperti biasa walaupun dalam kondisi aktivitas ringan bukan yang berat,&rdquo; imbuh Hadija.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadija juga tidak pernah merasa dibedakan di rumah sakit, begitu banyak manfaat yang sudah ia rasakan setelah menjadi peserta JKN ini. Kini setiap bulan ia akan rutin kontrol, bahkan seminggu dua kali berkunjung ke RSUD Hj. Andi Depu. Jadi secara keseluruhan, manfaat yang sudah ia terima dari program ini sangat menguntungkannya, sepeserpun Hadija tidak mengeluarkan uang untuk biaya berobat bahkan pengurusan administrasi juga tidak berbelit, sehingga nyaman dalam memanfaatkan Program JKN.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014720715/pelayanan-makin-nyaman-bpjs-kesehatan-gresik-resmikan-gedung-baru">Pelayanan Makin Nyaman, BPJS Kesehatan Gresik Resmikan Gedung Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di akhir perbincangan, Hadija berharap semoga Program JKN dapat terus berlanjutan untuk diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya agar dapat telindungi kesehatannya. Sejak adanya BPJS Kesehatan, akses layanan kesehatan yang sebelumnya belum merata sekarang sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadija sadar betul bahwa semua manusia tidak tahu kapan sakit dan kapan sehat, pasti ada kalanya sakit dan harus berobat. Adanya Program JKN ini memberikannya rasa nyaman dan mengurangi rasa khawatir akan biaya pelayanan kesehatan. Ia pun yakin, apapun masalah kesehatan yang dialami asalkan sesuai dengan indikasi medis dan mengikuti alur pelayanan, pasti akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang sudah memberikan manfaat sejauh ini kepada saya, sehingga berobat tidak susah pikir biaya lagi karena sudah jadi peserta JKN,&rdquo; tutupnya.</div>

Apapun masalah kesehatan bila sesuai dengan indikasi medis dan mengikuti alur pelayanan, pasti akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Jalani Terapi, Program JKN Hadir Menjamin Pengobatan Hadija

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/BPJS-MITRA-2-1582941524.jpg" alt="Meriahkan HUT ke-55, Koperasi Jasa Bhakti BPJS Kesehatan menggelar Turnamen Tenis Kemitraan Tahun 2023 yang melibatkan berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga dan mitra perbankan." width="100%">
<figcaption>Meriahkan HUT ke-55, Koperasi Jasa Bhakti BPJS Kesehatan menggelar Turnamen Tenis Kemitraan Tahun 2023 yang melibatkan berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga dan mitra perbankan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih dalam rangka memeriahkan HUT ke-55, Koperasi Jasa Bhakti BPJS Kesehatan menggelar Turnamen Tenis Kemitraan Tahun 2023 yang melibatkan berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga dan mitra perbankan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti bersama mitra stakeholders terkait berupaya memperkuat kolaborasi antar instansi demi mendukung Program JKN. "Melalui kegiatan ini, komunikasi dan hubungan kemitraan terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehat. Untuk membangun hubungan profesional yang luwes, kami juga mengajak mitra untuk beradu kemampuan olahraga dengan para pejabat lembaga. Selain mempererat relasi, harapannya semua jadi ketagihan olahraga agar bisa sama-sama sehat dan bugar,&rdquo; ujar Ghufron dalam acara yang turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, Sabtu (04/11). Ghufron menambahkan, hingga saat ini BPJS Kesehatan juga terus membina kemitraan dengan seluruh kementerian/lembaga agar penyelenggaraan Program JKN dapat berjalan semakin optimal, seperti melalui upaya perluasan cakupan kepesertaan Program JKN, perluasan kanal pembayaran iuran, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya menjadi peserta Program JKN. Selain memperkuat kolaborasi antar instansi, Ghufron menuturkan bahwa turnamen ini juga diselenggarakan untuk mengajak masyarakat, termasuk jajaran pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut, agar tergerak untuk membudayakan hidup sehat lewat olahraga bersama. "Di tengah aktivitas yang begitu padat, kita acapkali mengesampingkan untuk tetap berolahraga. Padahal berbagai penyakit kronis sangat bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya dengan rutin berolahraga yang baik untuk kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, kami juga mengapresiasi atas upaya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jajaran tenaga medis yang secara konsisten mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat. Terima kasih atas kontribusinya memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan yang baik kepada peserta JKN di garda terdepan," ucap Ghufron. Ketua Koperasi Jasa Bhakti BPJS Kesehatan sekaligus Ketua Panitia Turnamen Tenis Kemitraan, Yoelizar Zubir berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan turnamen tersebut. Melalui atensinya, dirinya berharap sinergi lintas sektoral yang dibangun bisa membantu dalam menyukseskan penyelenggaraan Program JKN demi menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Acara tersebut diikuti oleh 214 peserta yang berasal kementerian/lembaga/instansi. Terdapat 2 kategori kejuaraan, yaitu Kategori Ganda Veteran Kementerian/Lembaga dan Kategori Ganda Madya Veteran Kementerian/Lembaga. Juara pertama Kategori Ganda Veteran Kementerian/Lembaga berhasil diraih oleh Bahrodin dan Leonard P. dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sementara, pada Kategori Ganda Madya Veteran Kementerian/Lembaga, posisi juara pertama berhasil disabet Cahya Prasetya dan Arif Rohmatdo dari Bank Jatim.

BPJS Kesehatan terus melakukan kemitraan dengan seluruh kementerian/lembaga agar penyelenggaraan Program JKN dapat berjalan semakin optimal.

Perkuat Kolaborasi Melalui Turnamen Tenis Kemitraan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/JAMSOSTEK-28-2437948683.jpg" alt="Juriansyah, peserta BPJS Kesehatan yang merasakan manfaat Program JKN saat operasi ulang belakang istrinya yang menelan biaya ratusan juta dapat dijamin sepenuhnya oleh program JKN." width="100%">
<figcaption>Juriansyah, peserta BPJS Kesehatan yang merasakan manfaat Program JKN saat operasi ulang belakang istrinya yang menelan biaya ratusan juta dapat dijamin sepenuhnya oleh program JKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) benar-benar dirasakan oleh keluarga Juriansyah, pasalnya operasi tulang belakang istrinya yang menelan biaya ratusan juta dapat dijamin sepenuhnya oleh program JKN. Juriansyah menceritakan operasi dilakukan pada Tahun 2015 silam di salah satu rumah sakit di Kota Maskassar. Ia mengaku istrinya tiba-tiba sakit saat berlibur di &ldquo;Kota Daeng&rdquo; tersebut, hingga akhirnya dilakukan tindakan operasi. &ldquo;Waktu itu kami berencana melakukan liburan, tapi saat berada di Makassar istri saya merasa sakit yang luar biasa pada bagian tulang belakangnya,&rdquo; kenang Juriansyah. Tanpa berpikir panjang ia membawa ke rumah sakit terdekat, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan akhirnya dokter mengetahui penyebab terjadinya keluhan yang dirasakan oleh istrinya. Salah satu tindakan yang akan diambil adalah operasi, menurut Juriansyah dokter yang menangani menganjurkan untuk menggunakan JKN, karena operasi yang akan dilakukan memerlukan biaya yang mahal. &ldquo;Salah satu tindakan yang paling disarankan oleh dokter saat itu adalah operasi. Jika menggunakan biaya pribadi diperkirakan akan menelan biaya 160 juta, untuk itu dokter menyarankan agar menggunakan Program JKN,&rdquo; tuturnya. Menurut Juriansyah, kehadiran Program JKN saat itu sangat ia rasakan karena dengan menggunakan JKN seluruh biaya pengobatan dijamin tanpa sedikitpun mengeluarkan biaya. &ldquo;160 juta bukan biaya yang sedikit, apalagi harus disediakan dalam waktu yang singkat, tapi seluruh biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Program JKN dan sama sekali saya tidak mengeluarkan biaya untuk operasi istri saya,&rdquo; ujarnya. Ia mengaku konsep gotong royong Program JKN memiliki makna yang mendalam sebagai sebuah bangsa, oleh karena itu ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta JKN yang telah saling membantu untuk kesembuhan istrinya. &ldquo;Back bone dari konsep Program JKN adalah gotong royong, peserta yang sehat membiayai peserta yang sedang sakit adalah sebuah konsep yang sangat sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia. Jika saya pikir-pikir mungkin iuran saya sebagai peserta JKN belum sampai 160 juta, dan sekarang saat saya dan keluarga sehat semoga iuran kami dapat membantu peserta yang sedang sakit,&rdquo; terangnya. Tidak hanya itu menurut Juriansyah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit juga sangat memuaskan. Ia mengaku dilayani dengan baik dari awal masuk sampai dengan keluar, tidak ada perbedaan layanan pasien JKN dan non JKN, untuk itu ia berharap kualitas pelayanan bagi peserta JKN dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. &ldquo;Saya bersyukur selama mendampingi pengobatan istri dengan menggunakan JKN mendapat pelayanan yang baik, semoga layanan yang diberikan terus berkualitas dan bermutu,&rdquo; ungkap Juriansyah. Juriansyah juga mengajak kepada seluruh peserta JKN agar jangan khawatir menggunakan Program JKN untuk berobat baik di fasilitas tingkat pertama maupun rujukan, mengingat pelayanan saat ini lebih mudah dan cepat dengan menggunakan bantuan Aplikasi Mobile JKN. &ldquo;Dengan Aplikasi Mobile JKN, sekarang pelayanan jauh lebih mudah untuk mengambil nomor antrean dan pelayanan lainnya bisa dilakukan di smartphone, jika ada keluhan bisa juga disampaikan melalui aplikasi,&rdquo; ucap Juriansyah sambil menunjukkan Aplikasi Mobile JKN di telepon pintarnya. Atas pengalaman mendapatkan pelayanan berobat dengan Program JKN, Juriansyah mengajak masyarakat yang belum terdaftar agar segera menjadi peserta JKN karena sangat bermanfaat jika sewaktu-waktu memerlukan biaya pengobatan. &ldquo;Mari kita niatkan untuk saling membantu, saling meringankan, jika kita sehat maka digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit dan semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, terima kasih Program JKN terima kasih untuk seluruh peserta,&rdquo; tutupnya.

Kehadiran Program JKN sangat membantu karena dengan menggunakan JKN seluruh biaya pengobatan dijamin tanpa sedikitpun mengeluarkan biaya.

Hemat Ratusan Juta, Seluruh Biaya Operasi Dijamin Program JKN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/BPJS-03-3495661673.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) saat berbicara dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (tengah) saat berbicara dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Republik Indonesia telah resmi mencabut status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pencabutan status tersebut akan membuat perubahan terhadap mekanisme penanganan kasus tersebut, salah staunya pembiayaan perawatan bagi pasien Covid-19. Nantinya, untuk biaya penanganan Covid-19 akan masuk ke skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk apabila pembiayaan untuk pasien Covid-19 masuk ke dalam skema pembiayaan Program JKN. Menurutnya, mekanisme pembiayaan tersebut masih harus disusun secara matang bersama kementerian/lembaga terkait. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, ia menyebut masih menunggu regulasi turunannya agar mekanisme pengaturannya dapat dimatangkan. &ldquo;Banyak hal yang perlu dikoordinasikan bersama. Pertama dari sisi pembiayaannya, mengingat seluruh pendanaan Program JKN merupakan dana amanat yang bersumber dari iuran peserta JKN. Kemudian dari sisi pelayanan, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi, baik kepada peserta maupun kepada petugas fasilitas kesehatan, agar mekanisme berjalan dengan lancar,&rdquo; kata Ghufron dalam kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin (03/07). Sebagai informasi, saat ini Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan berada dalam kondisi sehat, dengan angka yang wajar tidak berlebihan, dan sudah memenuhi ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 yang menyebutkan DJS harus mencukupi minimal 1,5 bulan pembayaran klaim. Kondisi keuangan DJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan (berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan). Apabila pembiayaan pasien Covid-19 yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan melalui skema Program JKN, Ghufron menilai akan ada perubahan proyeksi pengeluaran biaya pelayanan kesehatan ke depannya. Apalagi sudah diterbitkannya Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, saat ini biaya pelayanan kesehatan sudah mengalami penyesuaian dan peningkatan. Atas kondisi tersebut, tentu dibutuhkan analisis pembiayaan yang matang demi menjaga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain. &ldquo;Tentu BPJS Kesehatan akan menjalankan instruksi tersebut dengan prinsip kehati-hatian, karena dengan penjaminan pasien Covid-19 ke dalam Program JKN, artinya beban pembiayaannya akan bertambah. Tentu kami akan memperkuat analisa pembiayaan agar proyeksi keuangan yang dimiliki juga bisa menjaga Program JKN agar tetap sustain,&rdquo; tambah Ghufron. Untuk itu, Ghufron mengajak masyarakat agar segera menjadi peserta JKN dan terus menjaga status keaktifan kepesertaan JKN, sehingga pengobatan yang dijalani dapat dijamin dan mudah megakses pelayanan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan memasuki masa endemi, Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh bagi masyarakat dalam menghadapi virus Covid-19. Ia mengatakan, peralihan masa pandemi ke endemi jangan dianggap sebagai suatu perayaan. &ldquo;Virusnya masih ada. Namun, kami berupaya untuk memperkuat imunitas masyarakat dengan melakukan vaksinasi khusus bagi kelompok rentan. Kami juga akan mengikuti rekomendasi yang diberikan World Health Organization (WHO), bahwa vaksinasi Covid-19 akan diintegrasikan ke program vaksinasi rutin untuk menyasar kepada masyarakat yang memiliki risiko tinggi, kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid,&rdquo; ungkap Maxi. Ia mengatakan, untuk menguatkan upaya vaksinasi tersebut, pihaknya sudah menyusun regulasi mengenai mekanisme pemberian vaksin Covid-19. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan pola hidup sehat. Sehingga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di masa endemi tetap terjaga. &ldquo;Upaya promotif preventif juga terus kita lakukan dengan bekerja sama dengan seluruh pihak. Kita juga menggerakan key opinion leader, komunitas-komunitas hingga pengalaman orang yang melakukan pola hidup sehat untuk mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Tak kalah penting juga, peran media juga sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat,&rdquo; tambah Maxi. Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menjelaskan Indonesia menjadi negara tercepat dalam merespon kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, dengan peralihan ke masa endemi ini seluruh pihak harus bekerja sama untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. &ldquo;Saat ini, kita semua sepakat bahwa untuk merespon kondisi seperti ini dengan melakukan upaya yang bukan hanya kuratif, namun menguatkan peran stakeholder, bersama-sama dalam melakukan penguatan kualitas kesehatan. Namun, untuk menunjang hal tersebut, tentu dibutuhkan keberadaan data yang memadai,&rdquo; jelas Dicky. Dirinya menyadari bahwa masih banyak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedalaman yang belum memahami bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap virus Covid-19. Untuk itu, dirinya meminta untuk memperkuat peran tenaga kesehatan dalam melakukan komunikasi mitigasi risiko kepada masyarakat demi melakukan perubahan perilaku hidup sehat.

BPJS Kesehatan siap menjalankan instruksi pemerintah, termasuk bila pembiayaan pasien Covid-19 masuk ke dalam skema pembiayaan Program JKN.

Masuki Masa Endemi, Sustainabilitas Program JKN Terus Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/TALA-4154755570.jpg" alt="Cahyono, salah satu orang tua penderita thalassemia yang juga menjadi Ketua Kominutas Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) Madiun. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Cahyono, salah satu orang tua penderita thalassemia yang juga menjadi Ketua Kominutas Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) Madiun. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang diturunkan dan disebabkan oleh kelainan hemoglobin yang mengakibatkan kerusakan pada sel darah merah, sehingga penderita thalassemia mengalami anemia atau kurang darah. Oleh karena itu penderita thalassemia membutuhkan perawatan jangka panjang, obat serta biaya perawatan yang tidaklah sedikit. Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan manfaat jaminan kepada peserta JKN, dan sudah banyak dirasakan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu orang tua penderita thalassemia yang juga menjadi Ketua Kominutas Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) Madiun, Cahyono. Warga Kelurahan Winongo Kota Madiun tersebut bercerita bahwa setiap bulan sang buah hati harus menjalani transfusi darah di salah RSUD Dr. Soedono Kota Madiun akibat thalassemia yang dideritanya. &ldquo;Sudah hampir sepuluh tahun saya dan keluarga menjadi peserta JKN. Manfaat yang benar-benar nyata kami rasakan adalah ketika Program JKN mendampingi pengobatan thalassemia anak saya sampai dengan saat ini,&rdquo; kata Cahyono. Transfusi darah seolah sudah menjadi kegiatan rutin untuk sang anak yang sejak kecil didiagnosa mengidap thalassemia. Cahyono menjelaskan bahwa ketika sang anak terlambat menjalani transfusi darah maka kondisi fisiknya akan menjadi lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Hal tersebut dikarenakan penderita thalassemia akan mengalami kondisi anemia yang membuat kondisi lemah dan lemas. &ldquo;Kalau untuk tranfusi darah tergantung dengan kondisi masing-masing penderita, untuk anak saya memang jadwalnya adalah satu kali dalam dua minggu. Setelah menjadi peserta JKN, semua biaya tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pernah sebelum menggunakan JKN, sekali menjalani pengobatan bisa menghabiskan jutaan rupiah. Makanya saya bersyukur sekali menjadi peserta JKN,&rdquo; jelasnya. Cahyono menambahkan perjalanannya menjadi peserta JKN, sebelum terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Madiun pada tahun 2017, dirinya sudah menjadi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sejak tahun 2014. Perpindahan segmen kepesertaan tersebut dijelaskan oleh Cahyono bahwa dirinya bersama komunitas POPTI Madiun bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendaftarkan penderita thalassemia anggota komunitas POPTI. &ldquo;Dalam hal ini saya mewakili komunitas POPTI Madiun berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang telah membantu kami dalam proses pendaftaran menjadi peserta JKN segmen PBI. Dan saya sudah membuktikan, tidak ada perbedaan layanan menjadi peserta JKN segmen PBI, bedanya hanya di kamar perawatan, selebihnya sama dan sangat baik, tentunya dijamin oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; tegas Cahyono. Cahyono berharap untuk seluru masyarakat khususnya orang tua penderita thalassemia, untuk tetap bersemangat dan memberikan motivasi kepada anaknya untuk menjalani pengobatan yang akan terus dilakukan. Bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, Cahyono berharap agar mereka bisa segera mendaftarkan diri beserta keluarganya sebagai peserta JKN. &ldquo;Kami adalah salah satu komunitas yang benar-benar merasakan manfaat hadirnya Program JKN. Untuk masyarakat lain, kan kita tidak ada yang tahu jika sewaktu-waktu sakit, kalua sudah menjadi peserta JKN pasti akan tenang karena sudah ada yang memberikan jaminan,&rdquo; kata Cahyono. Di akhir perbincangan, Cahyono juga berharap bahwa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan akan semakin baik, termasuk tenaga kesehatan yang langsung berinteraksi dengan pasien yang berkunjung. Hal tersebut nantinya akan membuat masyarakat khususnya peserta JKN merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh semua pihak dalam penyelenggaraan Program JKN.

Transfusi darah seolah sudah menjadi kegiatan rutin untuk sang anak yang sejak kecil didiagnosa mengidap thalassemia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program jkn

Berita Terkini